Advertorial

BONTANG – Setelah pelbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19, kini status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Bontang, turun ke level 2.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengucap rasa syukur. Ia menilai, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci PPKM level 2.

“Alhamdulillah, Bontang akhirnya turun lagi levelnya ke level 2. Ini semua berkat kerjasama dan kedisiplinan seluruh masyarakat Bontang,” katanya, Rabu (03/11/2021).

Meski demikian, Andi Faiz mengimbau masyarakat agar tidak lalai dan tetap waspada serta disiplin menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Mudah-mudahan masyarakat jangan menganggap kita sudah menang terhadap Covid karena pandemi ini belum berakhir. Tetap disiplin prokes,” ujarnya.

Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itupun berharap, Kota Bontang bisa turun lagi ke level terendah. Menurutnya, upaya itu bisa dilakukan apabila masyarakat semakin taat terhadap prokes.

Ia juga mengingatkan tentang pentingnya vaksinasi. Salah satu pemicu penurunan level PPKM adalah tingginya tingkat vaksinasi. Andi Faiz meminta seluruh masyarakat agar tetap mengikuti program vaksinasi. Agar rantai penyebaran virus Corona dapat terputus.

“Kejar vaksin untuk seluruh masyarakat Bontang. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya warga yang divaksin dan tingkat penularan yang sudah semakin rendah sehingga nantinya semua akan jadi zona hijau dan Bontang bisa turun level lagi ke level 1,” katanya.

Informasi, Kota Bontang saat ini ditetapkan berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Satgas Covid-19 Bontang, Letkol Arh Choirul Huda, pada Selasa (2/11/2021). Skema aturannya tetap mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Level 2

“Ini berlaku hingga dua pekan atau sampai 15 November,” ujarnya. (adv)

BONTANG – Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), telah berakhir sejak Selasa, 2 November 2021.

Hingga 15 November 2021, Kota Bontang berada dalam status PPKM Level 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad mengapresiasi pencapaian tersebut.

Ia mengucapkan, terimakasih sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah dilakukan tim Satgas secara optimal dalam menekan penularan Covid-19.

Mulai dari gerakan vaksinasi, penanganan, hingga program isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, telah terbayar dengan diberikannya sejumlah kelonggaran kegiatan masyarakat.

“Kita apresiasi kinerja pemerintah, Bontang sudah masuk PPKM level 2,” katanya, Rabu (03/11/2021).

Aco sapaan akrabnya, juga menyampaikan hal itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Komitmen untuk mematuhi aturan, dan menjaga protokol kesehatan menjadi kunci menurunnya penularan Covid-19.

Ia berharap, semua pihak bersedia saling bahu-membahu mewujudkan Bontang yang sehat dan aman. Ia juga meminta agar masyarakat tetap berhati-hati dan tidak lengah dalam kondisi ini.

“Semoga ke depan dengan ikhtiar yang dilakukan bisa masuk ke zona hijau,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membangun komunikasi dengan PT Energi Unggul Persada (EUP).

Kata pria yang akrab disapa BW ini, komunikasi yang dimaksud agar 5 atau 10 persen per bulan atau per tahun hasil produksi Crude Palm Oil (CPO) diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Seperti home industri. Nanti label sertifikasi ijin, desain produk, dan kehalalannya bisa dianggarkan di pemerintah,” ujarnya pada reporter Karebakaltim.com, Selasa (2/11/2021) di Gedung Sekertariat DPRD.

Lanjutnya, jika kerjasama tersebut terjalin maka secara otomatis perkenomian UMKM meningkat. Selain itu, angka pengangguran di Kota Taman pun berkurang.

“Kalau 50 UMKM menyerap 5 karyawan, maka bisa mengurangi tingkat pengangguran. Sekaligus membantu pemerintah,” tuturnya.

Lebih jauh, ia berharap Pemkot bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak perusahaan. Terlebih tidak ada yang saling merugikan, karena tetap bayar melalui anggaran pemerintah.

Selain itu, ini juga selaras dengan visi misi wali kota dalam peningkatan UMKM. Bukan hanya itu, harga juga menjadi lebih murah. Karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi, dengan begitu Bontang pun memiliki prodak sendiri.

“Jadi hal-hal sederhana itu bisa dilakukan Pak Basri Rase dalam menjalankan visi misinya,” tutupnya. (adv)

BONTANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menilai PT Kaltim Jasa Security (KJS) tidak mematuhi regulasi tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasalnya, upah mantan karyawan PT KJS yang bermitra dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) belum terbayarkan selama 9 tahun lamanya. Terhitung sejak 2012 lalu.

Dari itu anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming meminta PT PKT agar mengevaluasi PT KJS apabila tidak bisa melunasi tunggakan hak karyawannya.

Selain itu, ia juga menyarankan perusahaan yang bergerak di bidang industri tersebut memutus kontrak kerja dengan PT KJS sebagai sanksi tegas.

“Seharusnya bisa dievaluasi, tidak serta merta lepas begitu saja,” ujarnya, saat rapat kerja di Gedung Sekretariat Dewan (Sekwan), Selasa (2/11/2021).

Sementara, perwakilan dari PT PKT, Suraji mengatakan, konflik eks karyawan dengan PT KJS bukan lagi menjadi tanggung jawab PKT.

“Jadi bukan ranahnya pupuk kaltim lagi,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan PT PKT mengenai teguran untuk KJS.

“Nanti disampaikan ke pimpinan,” sebutnya. (adv)

BONTANG – Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IV menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi peran DPRD dalam pencegahan korupsi dan dihadiri hampir seluruh anggota legislatif yang ada di tempat, Selasa (02/11/2021).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, dengan adanya sosialisasi itu, para anggota DPRD bisa mendapat gambaran dan tambahan wawasan terkait pemberantasan korupsi secara umum dan khususnya untuk lingkup Bontang.

“Termasuk bagaimana rentannya gratifikasi di DPRD ini. Itu tadi sedikit banyak pembelajaran dari KPK terkait bahaya gratifikasi. Serta apa saja sih yang dibolehkan dan tidak dibolehkan,” jelasnya kepada awak media.

Ketua Partai Golkar Kota Bontang itu menyampaikan, terjadi diskusi panjang. Banyak hal yang menjadi pembahasan, termasuk soal perjalanan dinas anggota dewan.

“Tadi kita diskusi panjang lebar terkait penugasan kedinasan di DPRD. Karena dari sosialisasi ini, kita dapat bekal dan pengingat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” tutupnya. (adv)

BONTANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan Universitas Trunajaya di ruang rapat sekretariat DPRD, Senin (1/11/2021).

Rapat yang dipimpin Abdul Haris itu dihadiri oleh rektorat Universitas Trunajaya, perwakilan yayasan, perwakilan dosen, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unijaya, perwakilan Sapma Pemuda Pancasila, dan perwakilan mahasiswa.

Dalam agenda tersebut, Komisi I memulai pembahasan dari hulu hingga hilir. Tunggakan honor dosen, proses pembelajaran mahasiswa, serta kejadian viral oknum dosen saat membubarkan demonstrasi dari pihak BEM.

“Untuk masalah oknum dosen itu kan sudah ada permintaan maaf dan tindakan nyata dari pihak yayasan tidak usah dilebarkan. Pihak yayasan juga semisal berkeberatan dengan tawaran pihak dosen cari solusi lain, kita tidak ada membela-bela disini,” tuturnya.

Lilik Rukitasari, selaku Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD) mengatakan, persoalan honor yang tertunggak akibat buruknya tata kelola dan pengembangan diri mahasiswa.

“L2dikti sudah memberikan surat peringatan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh yayasan, kami juga sudah membuat petisi terkait oknum dosen, prinsip dasarnya adalah penegakan etik itu lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Meliana sebagai pembina yayasan juga telah menjanjikan pelunasan honor dosen pada tanggal 30 september per bulan juni 2019 hingga september 2021, tetapi pembayaran honor dosen tersebut belum menyeluruh dan pihak yayasan meminta perpanjangan hingga 6 bulan kedepan.

“Kami masih terkendala, tapi untuk selama ini kami sudah progres dan sudah dibayar 26 dosen dan karena belum semua hanya sebagian, maka kami meminta diperpanjang untuk 6 bulan kedepan,” ucapnya. (adv)