Advertorial

BONTANG – Banyak cara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui pajak parkir, apalagi terkelola dengan baik.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Suharno mengusulkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang plang khusus pemberitahuan yang bertulisakan ‘karcis parkir adalah hak pelanggan’.

“Bagi pelanggan yang sudah membayar parkir, maka pelaksana pemungut retribusi parkir wajib memberikan karcis kepada pelanggan parkir,” ujarnya, saat Komisi II rapat bersama Bapenda Bontang di Ruang Rapat II Gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) Bontang, Jl Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Senin, (15/03/2021).

Dikatakan Suharno, pemasangan plang tersebut sangatlah penting. Pasalnya, banyak petugas parkir yang kerap menolak dan tidak memberikan karcis pada saat memungut pajak parkir.

Sementara itu, Kepala Bapenda Bontang, Sigit Alfian merespon positif usulan dari politisi PKS tersebut.

Sigit juga mengatakan bahwa pihaknya akan menegur apabila juru parkir (Jukir) tidak memberikan karcis kepada pelanggan pengguna jasa parkir.

“Masyarakat juga berhak tidak membayar kalau tidak diberikan karcis,” imbuhnya. (*)

 

BONTANG – Pengusaha burung walet di Bontang terbilang banyak, tetapi tidak berbanding lurus dengan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2020 saja, hasil penjualan sarang burung walet hanya menyumbang Rp 1.7 Juta. Hal ini membuat DPRD Bontang mendesak pemerintah melalui dinas terkait agar membentuk tim satgas.

Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kota Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda di kantor DPRD Bontang, Bontang Lestari, Senin (15/03/2021).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Sumaryono meminta, tim Satgas tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan dan mengedukasi para pengusaha walet di Bontang.

“Itu kan sudah dilakukan pendataan oleh tim Bapenda, jumlahnya 246 pengusaha sarang walet. Saya berharap kepada Bapenda Bontang kita buktikan, sarang burung walet itu bisa menghasilkan PAD Bontang,” ujarnya.

Ditambahkan Sumaryono, pemerintah perlu mengambul sikap tegas pada persoalan ini. Sehingga, pengusaha sarang walet merasa aman dan akhirnya lalai dalam membayar pajak.

Pajak sarang walet sendiri telah diatur dalam Perda Kota Bontang Pasal 46 Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Yakni, Pemkot Bontang menarik pajak dari usaha tersebut sebesar 10% (persen). Yang kemudian pada pasal 47 ayat 3, dijelaskan pajak ditarik setiap bulan, dari hasil penjualan sarang burung walet.

Politisi dari PPP ini berharap, sarang burung walet dapat berkontribusi banyak pada PAD. Jangan sampai masyarakat hanya dapat bising dan baunya saja, tetapi tidak bayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda. (*)

BONTANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sarang walet ternyata belum maksimal. Tahun 2020 saja, hasil penjualan dari sarang burung walet hanya menyumbang Rp. 1,5 Juta.

Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Kota Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda di kantor DPRD Bontang, Bontang Lestari, Senin (15/03/2021).

Pajak sarang walet sendiri telah diatur dalam Perda Kota Bontang Pasal 46 Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Yakni, Pemkot Bontang menarik pajak dari usaha tersebut sebesar 10% (persen). Yang kemudian pada pasal 47 ayat 3, dijelaskan pajak ditarik setiap bulan, dari hasil penjualan sarang burung walet.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Sutarmin menuturkan, pemerintah perlu tegas dalam hal ini karena Bontang termasuk memiliki banyak pengusaha sarang walet.

Dia juga mengusulkan adanya pembentukan asosiasi sarang walet dan membuka layanan satu pintu dalam proses serapan pajak untuk daerah.

Menurutnya, jika asosiasinya itu kuat, di dukung, dan difasilitasi oleh pemerintah, dapat memberikan kesempatan pada asosiasi untuk menetapkan pengepul sarang walet, bisa jadi kedepan semua harga sama.

“Pada asosiasi tersebut, juga dapat terus melakukan monitoring dan menyepakati terkait harga jual beli dari hasil dari burung walet. Sehingga tidak ada monopoli harga, yang membuat para pengusaha malah merugi,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika usaha mereka nyaman dan tenang, harganya pun bisa bagus, maka dipungut pajak pun akan mudah. Dalam hal ini, tentu saja peran pemerintah sangat diperlukan.

“Jangan hanya dimintai pajak tapi tidak di fasilitasi,” tegas Suramin.

Sebagai informasi, dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang, PAD Kota Bontang dari sarang walet hanya terkumpul sebesar Rp. 7,5 Juta. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebesar Rp. 6 Juta. Di tahun 2019 nihil. Dan di tahun 2020 hanya sebanyak Rp. 1,5 Juta. (*)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menjamin anggaran penanganan banjir 2021 sebesar 10 persen dari APBD.

Pada pelaksanaannya, Ia meminta kepada pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Basri Rase – Najirah dapat penggunaan pos anggaran tersebut agar tepat sasaran.

“Harus tepat sasaran dan dilihat pembangunan yang signifikan, membawa dampak untuk menanggulangi banjir,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di sekretariat DPRD Kota bontang, Bontang Lestari, Senin (15/3/2021).

Untuk diketahui, 10 persen tersebut secara akumulatif berasal dari Bankeu pusat dan provinsi. Sementara dana produta diproyeksikan untuk penanganan drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan turap sungai.

Selain itu, anggaran penanggulangan banjir juga menjadi salah satu poin rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPj Wali Kota  2020.

Politisi dari Partai Golkar ini berharap, Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang segera melaksanakan program penanganan banjir yang sudah diusulkan dan diparipurnakan.

“Harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu lagi,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan dibuka bulan Juli 2021. Hal itu berdasarkan rekomendasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan direspon positif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.

“Sesuai intruksi, makanya kami sudah persiapkan. Rencananya kami akan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun masih menunggu sikap dari Tim Satgas Covid-19 Bontang,” ujar Saparuddin, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Bontang setuju dengan rencana tersebut. Menurut dia, perlu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Saya sangat mendukung pemerintah apabila ingin membuka belajar tatap muka, namun saya tekankan agar mengedepankan protokol kesehatan,” ujarnya saat ditemui di sela-selai kesibukannya di gedung sekretariat DPRD Kota Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang Kalimantan Timur, Selasa (09/03/2021) lalu.

Kata dia, sebelum belajar tatap muka digelar, pihak sekolah perlu berkordinasi dengan orang tua murid, unsur terkait dan tim gugus tugas covid-19 agar penerapan protokol kesehatan bisa diperketat disekolah.

“Ketika sekolah dibuka nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab siapa-siapa lagi,”terangnya.

Selain itu, politisi dari partai Gerindra ini juga mengatakan, pelibatan ulama dalam mempersiapkan mental siswa dan pengajar juga bagus untuk meningkatkan imun. Menurutnya, selain penerapan protol kesehatan, hubungan ke sang pencipta dapat meningkatkan imun.

“Ketika anak–anak masuk sekolah sudah siap lahir dan batin,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang minta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKMP) Bontang segera rampungkan bangunan pasar Citra Mas Loktuan.

BW, begitu sapaan akrabnya mengungkapkan, pasca kebakaran yang terjadi pada 21 Februari 2021 lalu, masyarakat banyak mengeluh terkait mata pencahariannya di pasar tersebut.

Saat ini, memang sudah ada pasar semi permanen dengan tenaga swadaya dari TNI/Polri, petugas dari UPT Pasar, dan di bantu oleh pemuda setempat.

“Itu bukan alternatif yang sifatnya jangka panjang. Diskop UKMP segera pastikan kesediaan lokasi pasar yang baru untuk dapat segera digunakan pedagang pasar,” ujarnya, Bakhtiar Wakkang saat agenda RDP di sekretariat DPRD Bontang, Bontang lestari, Rabu (10/03/2021).

Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, pasca kejadian, semakin banyak ‘pedagang siluman’ yang sebelumnya tidak berjualan di lokasi tersebut, malah membuka lapak tanpa diketahui oleh pengelola pasar.

“Sekarang coba saja liat, pasti banyak pedagang siluman yang mulai menggelar lapaknya di pasar Citra Mas,” bebernya.

Untuk diketahui, pedagang yang memiliki surat izin hanya 310 orang, tetapi data UPT pasar sudah ada 510 orang yang berjualan sebagai pedagang penghampar.

Sementara itu, Kepala Diskop UKMP Asdar Ibrahim menuturkan, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan penyempurnaan pembangunan pasar baru Citra Mas Lok Tuan.

“Pengerjaan sudah sampai 90 persen, tinggal melakukan detailing pengerjaan. Seperti menyelesaikan penyambungan sarana air bersih dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” imbuhnya. (*)

BONTANG – Untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional ditengah dominannya penggunaan dalam jaringan (daring), aplikasi online menjadi salah satu solusi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bontang bersama Diskop UKM dan Perdagangan Bontang, di Gedung DPRD Bontang, Bontang lestari, Rabu (10/03/2021).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengungkapkan, pihaknya mendukung keberadaan aplikasi tersebut yang bahkan dapat memudahkan Unit Pelayan Teknis (UPT) pasar dalam mendata para pedagang yang mempunyai izin berdagang untuk membayar pajak retribusi daerah.

“Aplikasi itu juga bisa mengetahu data aktual terkait pemilik lokasi kios yang dimiliki oleh pedagang. Dengan begitu, tidak ada pedagang yang menyewakan lapak seenaknya. Ini yang mau kita hindari, sewa menyewa antar pedagang,” ujarnya saat ditemui awak media seusai rapat.

Ditambahkan BW, begitu sapaan akrabnya, aplikasi tersebut juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, BW menerangkan bahwa pihaknya berencana akan segera menganggarkan kebutuhan pembuatan aplikasi online tersebut untuk pasar tradisional di Bontang.

Untuk diketahui, dalam pengaplikasiannya, di aplikasi tersebut juga akan disajikan informasi terkait bahan pangan dari tiga pasar besar tradisional di Bontang. Diantaranya, pasar Citra Mas Lok Tuan, pasar Telihan dan pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

Sementara itu, Kepala Diskop UKM Perdagangan Bontang Asdar Ibrahim mengklaim telah melakukan pengkajian atas rencana pembuatan portal online tersebut. Bahkan, anggaran yang diajukan pun sudah diberikan kepada DPRD Bontang. Dana yang dihabiskan dalam pengerjaan proyek itu, sebesar Rp. 200 Juta.

“Terima kasih kepada DPRD Kota Bontang atas dukungannya terhadap aplikasi ini,” imbuhnya. (*)

BONTANG – DPRD Kota Bontang nilai air eks Tambang milik PT Indominco bisa menjadi salah satu solusi krisis air bersih di Bontang.

Berdasarkan dari penelitian Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri – Institut Teknologi Bandung (LAPI-ITB), sejak tahun 2006 menyatakan dalam 20 tahun yang akan datang Bontang akan mengalami krisis air, lantaran masih mengandalkan air bawah tanah. Artinya, kini hanya tersisa 5 tahun lagi untuk kota Bontang menikmati pasokan air bawah tanah tersebut.

“Salah satu yang diupayakan itu potensi danau bekas tambang PT Indominco,” ujarnya usai rapat dalam pembahasan masalah di PT KNI, Selasa (09/03/2021).

Politisi dari PKS ini mengungkapkan, dinas terkait dalam hal ini PDAM Tirta Taman agar bisa memaksimalkan danau bekas tambang dari PT Indominco tersebut.

Kendati begitu, tidak mudah mengalirkan air dengan kuantitas 18 juta liter ke Bontang. Pasalnya mesti ada sebuah regulasi yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

“Kami akan berusaha memaksimalkan untuk mencari solusi,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, terpilih sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020.

Setelah menerima mandat pada Rapat Paripurna ke 10 di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021), Pansus LKPj akan bekerja hingga satu bulan ke depan.

Ditemui awak media usai Paripurna, Maming mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

“Kita akan pelajari dulu. (Saat ini) kami baru pembentukan,” ujarnya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini berharap, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dapat terlaksana sesuai dengan jadwal.

Untuk depan, lanjutnya, tidak ada belanja khusus dan semua akan disusun sesuai dengan jadwal rapat koordinasi.

“Belanja khusus tidak ada. Semua akan disusun sesuai jadwal rapat koordinasi,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Wakil ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memberi perhatian lebih atau memprioritaskan nelayan yang ada di daerah pesisir.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui awak media usai menghadiri rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang tahun Anggaran 2020, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Baru, Selasa, (09/03/2021).

Kata Agus, perhatian tersebut penting untuk kesejahteraan para nelayan. Terlebih dari sisi pendidikan, pendapatan, dan pelayanan publik.

“Begitu besar bantuan mereka kepada kehidupan kita. Kalau tidak ada nelayan, kita tidak akan mendapatkan asupan ikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kebutuhan akan air bersih di daerah tersebut juga sangat prioritas.

“Seperti air bersih, mereka sangat susah mendapatkan itu. Karena disana tidak ada air, dan tidak ada upaya pemerintah melakukan penetrasi atau layanan air bersih yang mungkin bisa diantar setiap hari,” terangnya.

Politisi dari partai Gerindra ini menambahkan, masih banyak pekerjaan untuk masyarakat daerah pesisir yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam pendidikan misalnya, perlu ada beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu.

“Kedepannya pemerintah ini masih sangat banyak pekerjaan yang harus dibenahi dan dikerjakan,” pungkasnya. (*)