Advertorial

BONTANG – Belum adanya tenda darurat untuk para pedagang di pasar Citra Mas Loktuan pasca kebakaran, DPRD Bontang minta Pemerintah Kota (Pemkot) segera ambil tindakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengungkapkan, roda ekonomi warga di daerah tersebut terhambat. Sehingga, belum tegasnya pemerintah dalam hal ini membuat pedagang inisiatif tetap berjualan menggunakan motor pribadi untuk dijadikan tempat jualan. Lokasinya pun di lahan parkir.

“Kita beri kesempatan kepada pemerintah agar ada tenda darutat disana, kalau belum juga direspon, kita akan menggunakan hak interplasi,” ujarnya, Selasa (09/03/2021).

Diungkapkan Agus Haris, terkait penganggaran yang diperuntukkan bagi korban kebakaran, Pemkot telah memasukkannya dalam LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 dalam agenda Rapat Paripurna ke 10, di Pendopo Rujab Walikota Bontang.

Pada penganggarannya, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar, yang diperuntukkan bagi korban kebakaran yang di ambil dari Dana Tak Terduga (DTT).

“Pemerintah harus tahu jika ini demi kelangsungan hidup orang banyak. Bukan hanya untuk keselamatan pedagang saja,” tegasnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini berharap, pemerintah segera mengambil tindakan. Karena rupanya tak hanya pedagang yang terkena imbasnya, juga para nelayan di daerah tersebut yang kebingungan menjual hasil tangkapannya. Bahkan, warga sekitar juga cukup kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok mereka. (bid)

BONTANG – Isu pelabuhan yang akan dijadikan bongkar muat batu bara tuai pro kontra baik dari masyarakat, maupun pejabatan daerah dan instansi terkait. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam pun turut menanggapi polemik tersebut.

Dikatakan Andi Faiz, semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa mencari alternatif lain, yaitu memanfaatkan area lain seperti lahan yang ada di Kelurahan Bontang Lestari.

“Daripada harus ribut dengan waktu di Loktuan, Bontang Lestari itu memenuhi syarat,” katanya, usai ditemui awak media usai rapat paripurna, di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021).

Menurutnya politisi dari partai Golkar ini, lokasi tersebut sudah sesuai dengan RTRW yang sudah disahkan oleh Pemkot. Sehingga tidak merugikan wilayah pemukiman yang pada penduduk, seperti Loktuan.

Sejauh ini, permasalahan tersebut terus bergulir tanpa ada kajian analisis dampak lingkungan dari pihak yang sudah menolak.

“Jangan terburu-buru untuk menolaknya, kita harus mengukur dari dua sisi,” imbuhnya. (bid)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam ingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) segera realisasikan bantuan untuk korban kebakaran di Pasar Citra Mas Loktuan baru-baru ini.

Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II DPRD Kota Bontang di Rujab Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021).

Dikatakan Andi Faiz, Pemkot harus bergerak cepat, mengingat bantuan tersebut telah dimasukkan dalam LKPJ Walikota Bontang sebagai Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 3 milyar.

“Pemkot segera berkerjasama dengan semua stakeholder untuk menolong keberadaan pedagang yang hingga kini tak jelas nasib bantuannya. Tolong realisasikan secepatnya,” ujarnya.

Politisi dari partai Golkar ini mengungkapkan, saat ini perusahaan yang ada di Bontang telah bergerak untuk memberi bantuan.

Ditambahkan Bang Faiz, begitu sapaan akrabnya, jumlah pedagang dipasar itu juga semakin bertambah.

Diketahui, pasca verifikasi data pedagang pasar Citra Mas Lok Tuan, dari yang awalnya 400 pedagang, ternyata terungkap mencapai 600 pedagang yang terdata.

“ini kalau di biarkan makin lama, akan makin banyak,” tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta semua pihak yang terkait saling gotong royong untuk bekerjasama.

“Untuk UPT Pasar, segera bergerak cepat untuk mematangkan data verifikasi pedagang yang akan dapatkan bantuan,” pungkasnya. (bid)

BONTANG – Masyarakat disuguhi banyak informasi mengenai komposisi vaksin yang diduga haram dan memiliki efek samping yang membahayakan. Hal itu tentu membuat kekhawatiran ditengah masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal merespon hal tersebut usai mengikuti proses vaksinisasi tahap dua di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (02/03/2021) lalu. Dia pun menepis berita hoaks yang meresahkan tersebut.

Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, vaksin tersebut aman dan tidak memiliki efek samping.

“Efek samping vaksin ini jauh dari hoaks. Pemerintah menyarankan kita untuk di vaksin demi kesehatan,” ujarnya kepada awak media.

Ditambahkan Faisal, Fatwa MUI juga telah menyatakan bahwa vaksin itu halal.

“Sudah ada fatwa dari MUI, yang mentayakan vaksin ini halal,” terangnya.

Sebelumnya, Faisal mengikuti proses screening untuk memastikan kesiapannya sebelum divaksin. Hasilnya pun memenuhi syarat. Ia puunmengaku tak ada persiapan khusus saat mengikuti proses vaksinisasi tersebut. Ia hanya melakukan tidur yang cukup, dan menjaga pola makan.

“Sarapan yang sehat, insya Allah,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang minta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar lebih tegas dalam menyikapi masalah tenaga kerja.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Bontang, M Rusli saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan PT Citra Setiawan Mandiri (CSM), Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Bontang, dan perwakilan dari Cleaning Service (CS) yang diberhentikan oleh PT CSM yang merasa dirugikan, Senin (08/03/2021).

M Rusli mengatakan, permasalahan terkait tenaga kerja terus berlarut-larut. Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi.

“Disnaker terlalu lembek. Disini (perannya) pengambil keputusan. Harus tegas tidak boleh tidak tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Raking menuturkan, Disnaker sebagai wasit perlu tegas lagi dan pihak perusahaan seyogyanya melapor ke Disnaker sehingga tidak kehilangan jejak.

“Sehingga ketika kita panggil untuk mediasi tidak tahu masalahnya,” kata Raking.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Abdul Haris. Dikatakannya, selain perlu tegas, sosialisasi Perda terkait tenaga kerja harus selalu disosialisasikan.

Untuk diketahui, pada RDP tersebut disinyalir oleh 14 karyawan merasa keberatan saat diberhentikan dalam bekerja.

Perwakilan karyawan tersebut, Irma Yanti mengungkapkan, pemberhetian tersebut tidak melalui perundingan terlebih dahulu, apalagi ada surat teguran.

“Tidak ada evaluasi langsung dipecat dan diganti baru. Padahal volume pekerja tidak berkurang, tetap sama,” ungkapnya.

Dari pihak PT CSM, M Jupri Daeng mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan atas dasar evaluasi yang pihaknya lakukan sejak Februari 2021.

Pada penilian tersebut, ditemukan adanya raport merah sehingga menjadi alasan untuk pemberhetian.

“Yang kami nilai bukan hanya absensi, tapi etika, kerapian dan beberapa hal lainnya. Maka keluarlah hasil tersebut,” sebutnya.

Dari 14 orang tersebut, terdiri dari 7 orang pengawas dan sisanya adalah tenaga kerja karyawan yang bekerja sebagai Cleaning Service (CS). Total sebenarnya adalah 21, tetapi ada 5 orang yang jelas sudah mngundurkan diri dan tidak mengajukan lamaran. (*)

BONTANG – Sebanyak 14 karyawan dibawah naungan PT Citra Setiawan Mandiri (CSM) dipecat, Komisi I DPRD Bontang minta PT CSM evaluasi terkait pemberhentian tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Bontang.

“Adakan pertemuan (kembali) secara kekeluargaan. Barangkali ada titik temu, supaya tidak berlarut,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan M Rusli, anggota Komisi I lainnya, M Rusli. Menurutnya, untuk melakukan evaluasi kerja, tidak cukup hanya satu bulan saja.

“Tidak cukup satu bulan melakukan evaluasi. Tidak serta merta harus memecat. Harus ada surat teguran terlebih dahulu,” kata Rusli.

Untuk diketahui, RDP ini disinyalir oleh 14 karyawan tersebut yang merasa keberatan saat diberhentikan dalam bekerja.

Perwakilan karyawan tersebut, Irma Yanti mengungkapkan, pemberhetian tersebut tidak melalui perundingan terlebih dahulu, apalagi ada surat teguran.

“Tidak ada evaluasi langsung dipecat dan diganti baru. Padahal volume pekerja tidak berkurang, tetap sama,” ungkapnya.

Dari pihak PT CSM, M Jupri Daeng mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan atas dasar evaluasi yang pihaknya lakukan sejak Februari 2021.

Pada penilian tersebut, ditemukan adanya raport merah sehingga menjadi alasan untuk pemberhetian.

“Yang kami nilai bukan hanya absensi, tapi etika, kerapian dan beberapa hal lainnya. Maka keluarlah hasil tersebut,” sebutnya.

Dari 14 orang tersebut, terdiri dari 7 orang pengawas dan sisanya adalah tenaga kerja karyawan yang bekerja sebagai Cleaning Service (CS). Total sebenarnya adalah 21, tetapi ada 5 orang yang jelas sudah mngundurkan diri dan tidak mengajukan lamaran. (*)

BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Ma’ruf Effendy telah mengikuti proses vaksinisasi tahap dua di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (02/03/2021) lalu.

Dia mengatakan, vaksinasi yang telah dilakukannya merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuknya dan keluarganya.

“Karena hidup saat ini jika tidak berpegangan dan hanya mengandalkan informasi yang belum tentu kebenarannya, maka sulit. Jadi perlu yakin saja, karena pemerintah akan memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Politisi dari PKS ini menambahkan, dengan keberadaan vaksin tersebut, masyarakat tetap perlu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Corona ini benar-benar nyata. Oleh karenanya, pemerintah melakukan ikhtiar salah satunya melalui vaksin sinovac ini,” terangnya.

Terkait isu berita hoaks yang mengatakan vaksin tidak aman, Ma’ruf menilai masyarakat kini sudah bisa menilai, mana berita yang benar dan mana yang salah.

“Vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI, dan tentunya aman dari sisi kesehatan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, vaksinasi Covid-19 pada tahap kedua ini diikuti sejumlah ASN, TNI-Polri, Anggota DPRD lainnya. Juga akan ada jatah untuk driver ojek online, dan wartawan.(*)

BONTANG – Menanggapi berbagai isu yang mengatakan vaksin tidak aman, Bakhtiar Wakkang mengungkapkan bahwa hal itu tidak benar.

Ditemui usai mengikuti vaksin Covid-19 tahap kedua di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, (02/03/2021), BW begitu sapaan akrabnya menghimbau masyarakat agar tidak percaya hoaxs yang beredar.

“Tidak ada efek samping, jangan terprovokasi berita hoaks,” ujarnya.

Politisi dari partai Nasdem ini menambahkan, vaksin adalah salah satu upaya untuk mencegah virus makin meluas.

Lebih jauh, Anggota Komisi II DRPD Kota Bontang ini juga menyampaikan hasil kunjungannya di Kementerian BUMN, dimana saat itu ada rencana vaksin gotong royong yang akan mengandeng BUMN di Kota bontang.

“Vaksin gotong royong diperbolehkan dan sudah diatur dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi jalur mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong,” terangnya.

Kepada pemerintah pusat, BW meminta agar segera membuat regulasi mengenai data calon yang sudah menerima vaksin, sehingga dapat mengetahui kuota vaksin gotong royong yang akan diajukan berdasarkan jumlah penduduk. (bid)