DPRD Bontang

Bontang. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian yang diberikan kepada Pulau Gusung. Menurutnya, pemerintah terkesan lebih fokus pada pengembangan Pulau Melahing untuk masuk dalam 50 besar desa wisata di Indonesia, sementara pulau-pulau pesisir lainnya seperti Gusung, Tihi-Tihi, dan Selangan membutuhkan perhatian terkait kondisi infrastrukturnya.

Faisal menyoroti khususnya kondisi Pulau Gusung yang saat ini terancam oleh abrasi. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih luas, bukan hanya mempromosikan Pulau Melahing saja. “Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada Pulau Melahing, melainkan juga memberikan perhatian kepada pulau-pulau pesisir lainnya yang membutuhkan penanganan, seperti Pulau Gusung,” ujarnya.

Pulau Gusung, yang terletak di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, memiliki sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor nelayan dan petani rumput laut. Pulau ini hanya dapat diakses melalui transportasi laut dengan waktu tempuh sekitar 20-30 menit dari Pelabuhan Loktuan atau Pelabuhan Tanjung Limau.

Faisal mengungkapkan bahwa abrasi air laut menjadi ancaman serius bagi Pulau Gusung. Selain itu, pulau ini juga masih sangat kekurangan fasilitas umum seperti listrik, air bersih, dan pendidikan. Pulau yang dulunya memiliki luas hingga sekitar 1.000 meter dengan lebar 500 meter, kini mengalami penyusutan menjadi 780 meter dengan lebar 150 meter.

“Dalam rangka menjaga keberlanjutan pulau-pulau pesisir, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang adekuat, termasuk dalam hal penanganan abrasi, penyediaan fasilitas dasar, dan infrastruktur yang lebih baik,” tambah Faisal.

Bontang. Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal di Kota Taman, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW), mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memanfaatkan potensi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan retribusi daerah. Bakhtiar, yang akrab disapa BW, percaya bahwa setiap OPD memiliki potensi yang dapat berkontribusi pada pendapatan anggaran daerah (PAD).

Dalam penyampaian pandangannya dalam rapat paripurna di kantor DPRD Bontang, Senin (7/8/2023), BW mengungkapkan bahwa strategi untuk mencapai target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) tidak hanya terbatas pada sektor pajak. Potensi pendapatan dari sektor lain, seperti pariwisata, pembangunan berkelanjutan, tata ruang, dan pendidikan, juga dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Jadi bukan hanya dari pajak yang bisa mendapatkan PAD, melainkan sektor lain juga bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, BW menghimbau pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan OPD guna mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan potensi pendapatan. Dia memandang kemandirian fiskal sebagai tanggung jawab bersama, di mana setiap OPD diharapkan berperan aktif dalam memaksimalkan potensi retribusi daerah.

“Dalam rangka mencapai kemandirian fiskal, kita semua memiliki tanggung jawab, dan OPD juga dapat berupaya maksimal dalam memanfaatkan potensi untuk retribusi daerah,” tutupnya.

Dikatakan Faisal, harusnya pada Agustus ini, serapan anggaran sudah melebihi 50 persen dari total anggaran. Namun, kenyataannya baru sekitar 30 persen yang terealisasi. Menurutnya, Wali Kota perlu menggenjot kinerja OPD dalam hal penyerapan anggaran. Terlebih lagi, APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp700 miliar dari jumlah sebelumnya yaitu Rp2,2 triliun.

“Kami memiliki APBD perubahan yang kini mencapai Rp2,6 triliun, namun serapan anggaran yang masih rendah menjadi perhatian. Hingga saat ini, serapan anggaran di semua OPD hanya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Andi Faizal juga menambahkan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar Rp1 triliun anggaran harus dihabiskan dalam waktu empat bulan ke depan. Dimana anggaran sebesar itu yang belum terserap menjadi tantangan bersama. Dan perlu dipastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran.

Selain itu, Andi Faizal juga menyampaikan kekhawatirannya terkait penolakan usulan reses dari para anggota DPRD untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur lingkungan. Padahal, usulan tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat.

“Kami khawatir bahwa anggaran yang sebesar itu tidak akan terserap secara maksimal dan berakhir sebagai sisa anggaran (silpa),” tambahnya.

Kritik dari Ketua DPRD ini menunjukkan perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik guna mendukung pembangunan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bontang. Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk melakukan pendepositan anggaran daerah yang tidak terpakai. Menurutnya, langkah ini memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota. usulan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penandatangan Nota Perubahan KUA-PPAS 2023 yang diadakan di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, pada Jumat (18/8/2023).

“Jika pemerintah melakukan pendepositan anggaran sejak awal tahun, kita dapat menghasilkan sekitar Rp 7 miliar daripada membiarkan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan. Selain itu, peraturan juga memperbolehkan hal ini dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nursalam menjelaskan bahwa usulan ini diajukan karena potensi PAD di Bontang belum mencapai tingkat maksimal dan masih sulit untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan perjanjian kinerja antara Wali Kota dan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Selama ini, tugas OPD hanya difokuskan pada peningkatan PAD tanpa adanya target yang konkret. Jika tidak ingin menggunakan bank eksternal, pendepositan anggaran tersebut tetap bisa dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD),” jelasnya.

Usulan Nursalam ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah yang tidak terpakai agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Bontang. Dengan mendepositokan dana tersebut, diharapkan kota dapat memanfaatkan potensi sumber daya secara lebih efektif untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bontang. Anggota DPRD Bontang, Raking, mengungkapkan harapannya agar alokasi anggaran sektor ekonomi dapat ditingkatkan dalam Rancangan APBD Perubahan 2024. Menurutnya, peningkatan anggaran pada sektor ekonomi sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama karena hingga saat ini belum terjadi penurunan yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Raking pada Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, pada Jumat (18/8/2023).

“Saya memberikan saran kepada Wali Kota untuk meningkatkan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah angka kemiskinan. Anggaran yang begitu besar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi permasalahan ini, mengingat angka kemiskinan di Bontang masih relatif tinggi,” ungkapnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan. Namun, penurunannya tergolong kecil, hanya turun sebanyak 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin pada tahun 2021.

Angka kemiskinan di Bontang pada tahun 2022 mencapai 8.390 jiwa atau setara 4,54 persen. Sementara pada tahun 2021, jumlah warga miskin mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.

Raking berpendapat bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan pengembangan sektor ekonomi yang lebih kuat, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan produktif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.