DPRD Bontang

LATESTBONTANG – Menyambut Hari Buruh (May Day) Sedunia pada Senin 1 Mei 2023, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah hal yang esensial dan mendesak terus disuarakan oleh para buruh.

Andi Faiz mengatakan, hubungan industrial yang baik antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun agar iklim investasi dan kesejahteraan buruh juga tetap terjaga. Hal ini menjadi perhatian DPRD Bontang, terutama karena Bontang adalah Kota Industri.

Andi Faiz menekankan pentingnya lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Bontang. Ia meminta perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal di wilayah operasionalnya, sesuai dengan Perda Bontang nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1/2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja, yang mewajibkan perusahaan mengakomodir 75 persen tenaga kerja lokal.

Andi Faiz menyoroti kebijakan perusahaan sub kontraktor yang membawa pekerja luar, yang menyulitkan para buruh di Kota Bontang untuk mendapatkan pekerjaan. Ia meminta perusahaan memiliki komitmen untuk tetap memprioritaskan pekerja lokal.

“Pihak sub kontraktor harusnya memiliki komitmen yang sama untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal Bontang,” ujarnya Senin (1/5/2023).

Andi Faiz juga mengatakan, DPRD Kota Bontang masih terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Ia menyebutkan bahwa DPRD sering melakukan rapat gabungan pimpinan dengan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Disnaker dan perusahaan. Ia mengingatkan agar perusahaan mematuhi Perda tentang tenaga kerja lokal.

“Kita pasti rutin melalukan pengawasan dengan melakukan rapat gabungan pimpinan dengan memanggil pihak-pihak terkait, terutama disnaker hingga perusahaan. Kita mengingatkan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Bontang,” ujarnya.

LATESTBONTANG – Pemerintah Kota Bontang mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, dalam memperjuangkan tapal batas Kampung Sidrap.

“Alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir yang selama ini kita perjuangkan,” ujarnya, Jumat (28/4/2023).

Agus Haris, yang akrab disapa AH, mengatakan bahwa tapal batas Sidrap sudah jelas masuk dalam Wilayah Kota Bontang, bukan Kutai Timur (Kutim), berdasarkan perundang-undangan Permendagri Nomor 25/2005 terkait tapal batas wilayah dan UU nomor 47 Tahun 1999.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, sesuai UU dan Permendagri di sebelah utara, titik koordinat dari patok ke patok, mulai patok 1 sampai 14 menunjukkan titik koordinat lurus. Sedangkan Sidrap memiliki titik koordinat melengkung (masuk).

“Khusus di patok 8 Kusnodo itu dia miring belok ke Timur, nanti di patok 9 baru dibelokkan ke Utara. Saya rasa sudah jelas klir Sidrap masuk Bontang. Itu yang jadi dasar untuk kita perjuangkan,” ujarnya.

AH berharap, persoalan tapal batas ini bisa segera diselesaikan di tahun 2023 ini. Sehingga, Sidrap bisa menjadi bagian dari Wilayah Kota Bontang.

“Makanya kita bersikukuh Sidrap itu masuk Bontang. Apalagi hampir 90 persen masyarakatnya lebih memilih ke Bontang. Kita bisa liat itu KTP mereka rata-rata Bontang semua,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Bontang Saifullah mengatakan, dari total 165 dokumen yang dibutuhkan beserta data penunjangnya, saat ini sudah mencapai 90 persen.

“Kalau semua berkas terkumpul akan langsung diserahkan kepada pengacara yang ditunjuk. Tapi secara aturan kalau nunjuk pengacara harus melalui lelang pengadaan jasa. Karena soal tapal batas ini pakai anggaran daerah. Jadi harus sesuai prosedur,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG –  Anggota DPRD Bontang kembali melaksanakan reses atau menyerap aspirasi masyarakat dalam masa sidang II tahun 2023. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menjaring masukan dan keluhan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai wujud perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Salah satu anggota DPRD Bontang Rustam juga mengadakan reses di Cafe Paradiso, Jalan Tennis, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara pada Kamis (27/4/2023).

“Alhamdulillah antusias warga sangat luar biasa menyampaikan aspirasinya,” kata Rustam.

Aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat dalam reses tahun ini adalah masalah banjir yang sampai sekarang belum terselesaikan. Banjir rob, banjir kiriman, dan banjir akibat hujan selalu merendam hampir seluruh rumah masyarakat Bontang.

“Yang jelas mereka hanya butuh satu, jangan banjir itu saja. Karena pendidikan, infrastruktur dan kesehatan di Bontang saya rasa sudah cukup bagus,” ucapnya.

Ia pun berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait masalah banjir ini kepada pemerintah daerah agar menjadi skala prioritas penanganannya.

“Seperti pengerukan sungai, saluran air atau drainase lebih dioptimalkan. Karena sekarang hujan sedikit saja sudah banjir lagi. Ini PR bagi kita semua jadi harus betul-betul ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain itu, diungkapkan Ketua Komisi II ini, bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran pada APBD murni 2023 yang difokuskan untuk penanganan banjir kurang lebih Rp 40 miliar

“Sekitar itu. Nanti di perubahan dianggarkan lagi Rp10 Miliar sampai Rp20 Miliar. Secara bertahap, dan 2024 nanti kita betul-betul prioritaskan untuk penanganan banjir,” ucapnya.

Sebagai informasi, banjir rob akibat pasang surut air laut akan terus menghantui masyarakat Kelurahan Bontang Kuala hingga awal 2023 mendatang. Imbasnya, aktivitas masyarakat yang tinggal di atas laut terganggu. Tidak hanya itu, sebanyak 20 Rukun Tetangga (RT) menjadi korban banjir rob. Lurah Bontang Kuala Suiza Ixan Saputro mengatakan, durasi banjir bisa sampai 6 jam. (*)

LATESTBONTANG –  Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, melaksanakan serap aspirasi di RT 18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (27/4/2023). Di tempat ini, banyak warga yang bekerja sebagai petugas kebersihan (pasukan kuning) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

Warga yang bekerja sebagai pasukan kuning ini mengadukan, bahwa mereka belum menerima insentif bonus sebesar Rp 1 juta dari Pemkot Bontang, yang dijanjikan sebagai penghargaan atas prestasi meraih piala Adipura Kencana 2022. Warga mendengar informasi bahwa ada yang sudah menerima bonus secara cicilan.

Insentif bonus ini diberikan oleh Pemkot Bontang setelah berhasil mendapatkan piala Adipura Kencana 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Selasa (28/2/2023) di Gedung Mandala Wanabhakti KLHK, Jakarta Pusat.

Andi Faiz mengatakan, apa yang disampaikan oleh pasukan kuning itu, merupakan jeritan hati warga yang harus didengar oleh DPRD.

“Makanya ketika mendengar jika bonus yang dijanjikan belum tersampaikan. Kita juga belum tahu kebenarannya, namun kita miris, jika ada informasi seperti itu, tentu kita harus keroscek kebenarannya,” ujarnya.

Andi Faiz juga menyarankan, agar Pemkot Bontang memberikan tambahan bonus bulanan bagi pasukan kuning, sebagai reward atas kerja keras mereka dalam menjaga kebersihan Kota Bontang.

“Jika perlu setiap 1 bulan gaji diberikan bonus sebagai reward (penghargaan) atas kerjanya selama menjaga kebersihan dengan baik,” ujarnya.

Andi Faiz menambahkan, pemberian tambahan bonus ini tidak akan membebani APBD Kota Bontang 2023 yang terbilang besar, menyentuh hampir 2,3 teriliun. Ia mengatakan, pemberian tambahan bonus ini bisa menjadi cara untuk menyerap anggaran dengan lebih maksimal.

“Saya kira untuk menaikkan tunjangan gaji honorer dan pasukan kuning hingga gaji RT bisa dilaksanakan, sehingga serapan anggaran bisa lebih maksimal terserap. Jangan sampai ada silpa,” ujarnya.

LATESTBONTANG – Usulan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam untuk menaikkan gaji bagi tenaga honorer setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kota Bontang. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan pegawai.

Andi Faiz sudah lama menyuarakan usulan ini, sejak beberapa bulan lalu. Ia melihat kekuatan fiskal Bontang tahun ini cukup besar, setelah memenuhi kewajiban Mandatory spending, kemudian ada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk, dan Silpa yang besar.

“Karena usulan ini memang sudah sebulan lalu saya suarakan karena saya lihat estimasi Silpa sangat besar, jadi saya usulkan di pembahasan anggaran untuk dinaikkan gaji honorer dan Alhamdulillah sudah pemerintah respon,” ujarnya, Kamis (27/4/2023).

Andi Faiz mengatakan, kenaikan gaji ini sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan pegawai honorer. Ia juga mengatakan, kenaikan gaji ini bisa menjadi cara untuk menyerap anggaran dengan waktu yang cepat.

“Karena cara yang bisa dilakukan agar bisa menyerap anggaran dengan waktu yang cepat, salah satunya dengan menaikkan gaji honorer demi peningkatan kesejahteraan pegawai,” ujarnya.

Andi Faiz juga meminta agar usulan ini didasari dengan analisa dan pertimbangan yang tepat. Ia mengatakan, apakah mau menaikkan tunjangannya, gaji, atau transportasi semua harus ada dasar pertimbangan.

“Yang penting harus ada dasarnya, analisisnya dan pertimbangannya yang tepat. Apakah mau menaikkan tunjangannya, gaji, atau transportasi semua harus ada dasar pertimbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaminkan soal kenaikan gaji bagi tenaga honorer tersebut. Ia mengatakan, gaji tenaga honorer bakal disetarakan dengan UMK.

Basri Rase mengatakan, rencana kenaikan gaji ini akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2023. Ia menyebutkan, proyeksi APBD Perubahan nanti mencapai Rp 2,2 Triliun.

Basri Rase mengatakan, rencana kenaikan gaji tenaga honorer sudah dibahas beberapa waktu lalu bersama Sekda dan BKPSDM.

“Sekda dan BKPSDM melakukan perhitungan penambahan gaji bagi tenaga honorer untuk di setarakan UMK,” ujar Basri Rabu (26/4/2023).

Menurut data BKPSDM, ada sekitar 2.233 tenaga honorer di lingkup Pemerintahan Kota Bontang saat ini.

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, menganggarkan kebutuhan seragam baru bagi petugas kebersihan di Kota Bontang, sebagai realisasi dari serap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat saat reses.

Politisi Golkar ini mengatakan, seragam baru bagi petugas kebersihan tersebut, sudah dalam tahap pengerjaan dan diharapkan bisa dibagikan di akhir tahun. Ia mengatakan, seragam baru ini akan membuat petugas kebersihan lebih nyaman dan percaya diri dalam bekerja.

“Sekarang lagi tahap peroses pengerjaan dan semogah di akhir tahun bisa segera dibagikan,” ujarnya usai menggelar reses di RT 18, Bontang Kuala, Bontang Utara, Kamis (27/4/2023).

Seragam baru ini merupakan kebutuhan yang lama diinginkan oleh petugas kebersihan, baik pasukan kuning maupun pasukan hijau, yang bekerja di lapangan. Petugas kebersihan merupakan ujung tombak dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kota Bontang.

Andi Faiz menambahkan, pemberian seragam baru ini merupakan salah satu pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang dititipkan oleh masyarakat. Ia mengatakan, pokir ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. (*)

LATESTBONTANG –  Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar pada APBD murni 2023 untuk menangani masalah banjir yang menjadi keluhan utama masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam saat reses di Cafe Paradiso, Jalan Tennis, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara pada Kamis (27/4/2023).

“Sekitar itu. Nanti di perubahan dianggarkan lagi Rp10 Miliar sampai Rp20 Miliar. Secara bertahap, dan 2024 nanti kita betul-betul prioritaskan untuk penanganan banjir,” kata Rustam.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerukan sungai, saluran air atau drainase yang menjadi penyebab utama banjir di Bontang. Rustam berharap dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan masalah banjir yang sudah lama meresahkan masyarakat.

“Karena sekarang hujan sedikit saja sudah banjir lagi. Ini PR bagi kita semua jadi harus betul-betul ditindaklanjuti,” ujarnya.

Banjir di Bontang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banjir rob akibat pasang surut air laut, banjir kiriman dari hulu sungai, dan banjir akibat hujan. Banjir sering merendam hampir seluruh rumah masyarakat Bontang, terutama di wilayah pesisir seperti Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, dan Berbas Pantai.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi permanen untuk mengatasi masalah banjir ini.

“Yang jelas kami hanya butuh satu, jangan banjir itu saja. Karena pendidikan, infrastruktur dan kesehatan di Bontang saya rasa sudah cukup bagus,” ucap salah seorang warga. (*)