DPRD Bontang

LATESTBONTANG– Anggota DPRD Bontang, Nursalam soroti kinerja para petugas pengangkut sampah di komplek masyarakat yang dinilai kurang profesional dalam bekerja. 

Hal tersebut diungkapkan Nursalam, saat berkesempatan memberi sebuah interupsi pada Rapat Paripurna ke-13 masa sidang III DPRD Bontang, tahun 2022 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara walikota Bontang, dan DPRD kota Bontang atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022.

Dia mengungkapkan, apapun jenis sampahnya, tetaplah sampah. Misalnya potongan dedaunan dan potongan tripleks, yang enggan diangkut.

“Namanya sampah, apapun jenisnya adalah sampah. Saya sampai bertanya-tanya mengapa, terakhir mereka beralasan, mereka ditolak oleh pihak TPA (Tempat Pembuangan Akhir ),” ujarnya.

Politisi dari partai Golkar menjelaskan, kebersihan menjadi hal prioritas yang semestinya menjadi perhatian. Pengelolaan sampah yang baik, akan berdampak pada kesehatan lingkungan, terlebih Bontang termasuk salah satu kota penerimah Adipura setiap tahun.

“Kenapa ini penting, karena tiap tahun (Bontang) dapat Adipura,” terangnya.

Dia juga menyoroti kendaraan yang digunakan para petugas pengangkut sampah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja. Tentu hal ini menjadi perhatian, karena kendaraan pengangkut sampah telah disediakan dengan pendanaan APBD.

“Mobil sampah dimana sudah. Mereka (mungkin) begitu karena alasan motornya dipakai. Mohon jadi perhatian karena itu aset yang tercatat,” tandasnya.

Nursalam pun meminta agar mobil sampah kelurahan diperlihatkan kembali, pun kalau sudah mengalami kerusakan harusnya dikembalikan ke daerah.

“Jika rusak harus dikembalikan. Nah ini yang malah saya lihat para pengangkut sampah sekarang menggunakan boks gerobak yang ditarik menggunakan motor,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG– DPRD Bontang adakan rapat paripurna masa ke-5 masa sidang 1, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Bontang, Jl Bessai Berinta, Bontang Lestari, Selasa (13/09/2022).

Sebelumnya, penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terkait tiga Raperda tersebut telah disetujui semua fraksi, yang digelar Senin (12/09/2022) malam.

“Selanjutnya pandangan akhir ini akan ditindaklanjuti Komisi I dan II dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan besok, pukul 16.00 Wita,” ucap Junaidi sembari menutup agenda.

Untuk diketahui, adapun tiga Raperda tersebut berasal dari dua inisiatif DPRD dan satu Raperda inisiatif Pemkot Bontang. Yakni, Raperda tentang penanggulangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan terakhir Raperda tentang penyelenggaraan olahraga.

Pada Rapat tersebut, Wakil Walikota Bontang, Najirah mengingatkan, kepala daerah atau yang bertanggung jawab terhadap Perda tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Najirah juga menyampaikan, bawah perlu upaya dan sinergi antara Pemkot dan DPRD untuk menjadikan Bontang lebih baik,

“Perlu upaya dan sinergi antara Pemkot, DPRD, dan juga pemangku kepentingan untuk menjadikan Bontang lebih baik,” tandasnya. (bid)

LATESTBONTANG – Komisi II DPRD Bontang lakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP), Kamis (01/09/2022) lalu.

Pada kunjungan tersebut, Anggota DPRD Bontang, Nur Salam meminta manajemen BCM untuk berkoordinasi dengan tenant-tenant yang akan beroperasi di Mal agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dijadikan karyawan. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Alih Daya.

“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami akan panggil ownernya,” ujarnya kepada awak media.

Politisi dari Partai Golkar ini mengungkapkan, selain memprioritaskan warga Bontang menjadi tenaga kerja disana, BCM juga perlu memperhatikan pajak daerah yang mesti dibayarkan di Kota Bontang. Sebab kata Salam, tenant yang masuk dominan merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.

“Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengusulkan agar BCM memiliki tempat khusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kami juga minta di BCM nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ujarnya.

Legislator yang juga sebagai memimpin kunjungan ke proyek BCM ini menambahkan, kehadiran BCM bisa menjadi solusi warga Bontang untuk berlibur.

“Momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan kita,” tandasnya.

Untuk diketahui, hasil kunjungan lapangan tersebut, per awal September 2022 sudah mencapai progres 70-80%. Diharapkan, BCM akan segera beroperasi tahun depan, 2023. (*)

LATEATBONTANG –  Anggota DPRD Bontang Faisal Fbr minta pemerintah kota (Pemkot) serius dan memperhatikan nasib sekolah SDN 11 di Kelurahan Gusung, Bontang Utara.

Hal itu disampaikan Faisal saat dikunjungi pewarta Kaltimtoday.co, disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang, baru-baru ini.

Politisi dari Partai NasDem ini mengungkapkan, sekolah SDN 11 tersebut sangat memprihatinkan. Fasilitas ruangan yang kurang memadai, membuat kegiatan belajar mengajar tidak kondusif.

“Disana kekurangan ruangan, hanya ada tiga ruangan. Itu mereka kalau belajar digabung, Kelas satu dan dua, kelas tiga dan empat, kelas lima dan enam. Kami sangat berharap ada penambahan kelas,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain ruangan kelas yang butuh perhatian, ruangan guru atau kantor dan peristirahatan yang kekurangan.

“Ruangan guru tidak ada sama sekali, bahkan guru-guru ngantornya di teras,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, toilet juga harus menjadi perhatian serius. Guru maupun murid sangat kesulitan jika ingin membuang air.

“Mereka kesulitan untuk membuang air,” jelasnya.

Dia berharap, pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap sekolah tersebut.

Sebagai informasi, SD Negeri 011 Gusung, Guntung, Bontang Utara, sempat mengalami insiden roboh pada Sabtu (22/5/2021) lalu. Tejadinya abrasi diduga menjadi penyebab utama ambruknya sekolah berusia 20 tahun ini. Akibatnya, gedung belajar ini sempat tidak bisa digunakan lagi. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr berikan apresiasi gelaran festival pawai karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-77 yang digelar di Kelurahan Loktuan, baru-baru ini.

Faisal menilai, acara tersembut sangat meriah dan perlu dijadikan event tahunan mengingat selama dua tahun terakhir tidak ada acara meriah.

“Antusias para peserta besar, bukan persoalan siapa yang akan menang, tetapi bagaimana mereka mengekspesikan kebahagiaannya, yang penting asik, bergoyang dan meriah, karena dua tahun tidak ada keramaian begitu,” ujarnya.

Politisi dari Partai NasDem ini menambahkan, dengan kegiatan tersebut, bisa menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Loktuan.

“Sudah ada beberapa titik lokasi wisata, termasuk kampung Selambai. Mudahan dengan banyaknya event serupa akan banyak pula orang datang,” terangnya.

Faisal berharap, kegiatan ini jadi event tahunan dengan mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dan berkolaborasi, seperti terlibatnya perusahaan dan pemerintah daerah.

“Perusahaan merupakan elemen penting dalam usaha kita menjadikan loktuan sebagai destinasi wisata, Semoga tahun depan lebih meriah lagi,” harapnya.

Sebagai informasi, kelurahan Loktuan saat ini memiliki beberapa lokasi wisata. Antara lain, mangrove Teluk bangko, marifah herbal eco Tourism dan kampung selambai wisata kuliner. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Abdul Samad apresiasi kegiatan bertajuk “India Waale” yang diselenggarakan di Bontang Kuala, Bontang Utara baru-baru ini. iA menilai, kehadiran festival bernuansa Boliwood ini merupakan hiburan yang unik dan memiliki daya tarik besar, khususnya pecinta India yang ada di Bontang.

Karena memiliki daya tarik tersendiri, Abdul Samad pun menilia, kegiatan tersebut bisa mengundang para wisatawan dari luar daerah.

“Kita patut memberikan apresiasi karena ini merupakan nuansa hiburan baru di kota bontang, tentu ini bisa menarik antusias wisatawan dari luar kota,” ujarnya.

Legislator yang juga memiliki ketertarikan dengan Boliwood ini hadir dan membuka acara yang dimulai dengan lomba tari India.

“Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya untuk membuka acara lomba tari India yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta seni Indoa yang ada di kota Bontang,” ujarnya.

Munurutnya Samad, tim panitia penyelenggara yang terbentuk dari sekumpulan anak muda tersebut sangat kreatif. Maka, ia menilai kegiatan tersebut perlu berlanjut.

“Saya ingin dalam Pesta Laut Bontang Kuala di bulan Desember nanti konsep ini bisa masuk dalam agenda hiburan, karena ini bisa menjadi hiburan yang sangat menarik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara, Kartika mengatakan, ide tersebut muncul setelah dia dan para pecinta Bollywood di kota Bontang berkoordinasi. Melihat Animo yang cukup besar, kegiatan tersebut terlaksana yang di namakan India Waale.

“Awalnya kami melihat di kota Bontang ini lumayan banyak pecinta India, nah kami ingin mengangkat jiwa-jiwa seni mereka dengan kegiatan ini dari segi menari ,fasion show kategori anak – anak dan dewasa menggunakan busana dan aksesoris khas india,” urainya.

Kata Tika, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari beberapa daerah di kota Bontang . Dirinya juga sangat berterima kasih kepada seponsor yang telah mendukung kegiatannya, salah satunya datang dari DPRD Bontang.

” Kami berterima kasih kepada sponsor yang telah mensuport kami serta Warga Bontang khususnya Bontang kuala yang turut memeriahkan kegiatan ini, ” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dan puncak kegiatan ditutup dengan perayaan holi (pesta warna) bersama istri dari Ketua DPRD Bontang, Shemmy Faizal Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi, dan Anggota DPRD Bontang Abdul Samad. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Abdul Samad memberi apresiasi besar terhadap kegiatan India Waale yang di Pesta Laut Bontang Kuala. Ia pun menilai, kegiatan tersebut bisa diusulkan kembali agar digelar tahun depan.

Hal itu diungkapkannya saat mengikuti kegiatan bertema Boliwood itu yang diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta India di Kota Bontang baru-baru ini.

“Saya ingin dalam Pesta Laut Bontang Kuala di bulan Desember nanti konsep ini bisa masuk dalam agenda hiburan, karena ini bisa menjadi hiburan yang sangat menarik,” ujarnya.

Pada kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut, legislator yang juga memiliki ketertarikan pada dunia Boliwood ini berkesempatan untuk membuka acara.

“Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya untuk membuka acara lomba tari India yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta seni Indoa yang ada di kota Bontang,” ujarnya.

Munurutnya Samad, tim panitia penyelenggara yang terbentuk dari sekumpulan anak muda tersebut sangat kreatif. Ia pun siap mensupport kegiatan tersebut agar bisa menjadi kegiatan rutin untuk menghibur masyarakat Bontang.

Kendati DPRD Bontang bisa membantu dari segi anggaran, penyalurannya tetap harus melalui proses yang berlaku terlebih dahulu.

“Saya akan mendukung dan mensuport kegiatan ini dari segi anggaran, tentu ini akan menarik jika di agendakan setiap tahunnya karena masyarakat Bontang saat ini membutuhkan hiburan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara, Kartika mengatakan, ide tersebut muncul setelah dia dan para pecinta Bollywood di kota Bontang berkoordinasi. Melihat Animo yang cukup besar, kegiatan tersebut terlaksana yang di namakan India Waale.

“Awalnya kami melihat di kota Bontang ini lumayan banyak pecinta India, nah kami ingin mengangkat jiwa-jiwa seni mereka dengan kegiatan ini dari segi menari ,fasion show kategori anak – anak dan dewasa menggunakan busana dan aksesoris khas india,” urainya.

Kata Tika, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari beberapa daerah di kota Bontang . Dirinya juga sangat berterima kasih kepada seponsor yang telah mendukung kegiatannya, salah satunya datang dari DPRD Bontang.

” Kami berterima kasih kepada sponsor yang telah mensuport kami serta Warga Bontang khususnya Bontang kuala yang turut memeriahkan kegiatan ini, ” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dan puncak kegiatan ditutup dengan perayaan holi (pesta warna) bersama istri dari Ketua DPRD Bontang, Shemmy Faizal Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi, dan Anggota DPRD Bontang Abdul Samad. (*)

LATESTBONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tunai banyak pro dan kontra, setelah disahkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 3 September lalu.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofian Hasdam menuturkan, keputusan presiden tersebut tidak berbanding lurus. Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang responsif dalam menanggapi kebijakan Pemerintahan Pusat terkait kenaikan BBM bersubsidi tersebut,

” Bisa dengan memberikan berupa subsidi untuk UMKM atau sejenisnya yang penting pro rakyat lah , agar dapat memberikan keseimbangan ekonomi di daerah nantinya,” ujarnya pada awak media baru-baru ini saat ditemui disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang.

Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah pusat tersebut tidak lah adil untuk masyarakat pasalnya tidak diiringi dengan antisipasi untuk permasalahan inflasi.

“Saya kira kebijakan ini sangat tidak strategis dengan susbsidi saat ini, jika tidak di barengin dengan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, selain harus dibarengi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bontang, juga harus diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik

“Harus juga diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik,” kata Andi Faiz.

Dia berharap, dengan kejadian ini, Pemkot Bontang segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM.

Sebagai informasi, ada tiga jenis BBM bersubsidi yang mengalami kenaikan, yakni Solar Bersubsidi, Pertalite dan Pertamax. Rinciannya, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.750 menjadi Rp 14.850 per liter. (*)

LATESTBONTANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyerahan Sarana dan Prasarana, Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman Inti akhirnya telah rampung dibahas.

Raperda yang telah dibahas dua kali ini kembali di gelar di ruang rapat lantai DPRD Bontang telah masuk dalam klausul bab inti. Klausul itu meliputi bab tentang sanksi pidana bagi pelanggar perda hingga aturan peralihan.

Salah satu yang menarik dalam pembahasan yakni adanya klausul denda sebesar Rp50 Juta bahkan Rp5 Miliar bagi pelanggar baik perorangan maupun badan hukum. Namun terkait sanksi denda berupa uang tersebut masih akan di pastikan pada pertemuan ketiga atau terakhir.

Pelanggar yang dimaksud merupakan bagian dari upaya perorangan atau badan hukum, yang mengalihkan fungsi aset yang sudah diserahkan kepada pemerintah kota Bontang.

“Alih fungsi itu maksudnya fungsi awal aset menjadi berubah, seperti halnya posyandu menjadi rumah pribadi,” ujar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Dewi.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik mengungkapkan pelanggar tidak langsung didenda. Pihak terkait dalam hal ini bagian aset BPKAD pemerintah Kota Bontang mesti melakukan mekanisme penyidikan sesuai aturan perundang-undangan.

Pada pasal 25 ayat 1 dan 2 misalnya, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik. Pejabat Penyidik dalam hal ini selain kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah daerah.

“Penyidik ini sudah diatur juga dalam Permendagri nomer 3 tahun 2019,” ucap Malik.

Dari sumber yang tersedia, politisi PKS ini menyebutkan terdapat 4 orang penyidik yang kini telah dimiliki pemerintah Kota Bontang. “Satpol PP ada 2, Dishub 1 orang dan Kesbangpol 1 orang,” imbuh Malik.

Dalam pembahasan bersama Tim asistensi yang terdiri Dinas Perkim, Bagian Hukum, Bidang aset BPKAD, Dinas PUPR dan Bapelitbang Bontang, Komisi III akan melanjutkan pada pertemuan terakhir untuk lakukan finalisasi Raperda.

“Kita akan pertemuan sekali lagi untuk review Raperda. Kemudian menjadi final. Setelah itu kita akan lakukan tahapan konsultasi publik dengan mengundang para developer dan tokoh masyarakat,” tutup Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik.

LATESTBONTANG –  DPRD Bontang kini tengah mengupayakan  prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Berusia 5 Tahun harus diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemkot).

Upaya tersebut tergambar dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Bontang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dan Kawasan Permukiman Inti, di Gedung DPRD Bontang, Selasa (25/10/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik ini, membahas Raperda yang masuk dalam tahap akhir itu mengungkap klausul pasal 28 huruf b dan c. Dalam pasal ini, menjelaskan dalam jangka waktu 5 tahun usia sarana dan prasarana untuk fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah dapat langsung diserahkan.

Namun, hal itu tentu melalui proses verifikasi oleh instansi terkait. Nantinya akan mengacu pada perda yang akan disahkan tidak lama lagi ini.

“Untuk mengakomodir PSU yang sudah ada. PSU sudah ada yang lebih 5 tahun diperkirakan sudah lama. Jadi pemerintahan sudah harus turun untuk memverifikasi kepada pengembang itu,” ujar Malik.

Belum berhenti disitu, pada huruf c, mengisyaratkan penegasan kepada developer atau pengembang untuk menyerahkan PSU yang berusia 1 sampai 5 tahun kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota Bontang.

“Dikasih tenggat waktu selama tiga tahun proses penyerahannya,” ungkapnya.

Dengan akan disahkannya Raperda ini, Malik berharap kesulitan masyarakat dalam mengatasi kondisi PSU yang tidak terawat dapat diurai.

Politisi PKS ini membeber, fasilitas umum yang telah dibangun oleh pengembang akan dapat diatasi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya menyelesaikan kerusakan yang ada.

“Ini kebutuhan kami sebagai pengambil kebijakan sebagai pijakan, di dalamnya juga menjadi kebutuhan pengembang,” jelas Malik.

Kekhawatiran akan adanya pengembang yang abai dengan kondisi PSU karena adanya Raperda ini, dibantah Abdul Malik. Ia menjelaskan bahwa adanya PSU di sebuah perumahan merupakan kewajiban pemerintah Kota Bontang dalam menanggulanginya. Hanya saja selama ini pemerintah tidak dapat menyelesaikannya disebabkan bukan aset pemerintah daerah.

Bahkan, Malik menegaskan jika pihaknya akan melakukan verifikasi ketat terkait syarat layaknya PSU yang bisa diterima Pemerintah Kota Bontang.

“Itu dimandatkan di Perwali, ini apa ini jangan sampai cek kosong. Kalau paritnya nda diperhatiin, jalannya didepannya dibiarin berlumpur ini namanya cek kosong, harus diterjemahkan jelas di perwali,” tutup Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik. (*)