DPRD Bontang

LATESTBONTANG – DPRD Bontang mulai Bahas Raperda Pembentukan Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Hal tersebut disinyalir dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang (BPBD) yang bersiap naik kelas A dari kelas B.

Hal itu akan dimulai dengan adanya rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang Pembentukan Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Bontang.

Raperda inisiatif BPBD Bontang itu pertama kali dibahas dalam rapat bersama Komisi III dan tim asistensi pemerintah Kota Bontang, Rabu, (26/10/2022).

Tim asistensi yang hadir dalam raker Komisi III tersebut antara lain, Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Bagian Hukum, Bapelitbang, BPKAD, BKPSDM dan Inspektorat Pemerintah Kota Bontang.

Sebelum dilakukan pembahasan. Semua personel tim asistensi menyambut baik Raperda tersebut. Seperti halnya Kepala Bagian Ortal, Azizah menjelaskan bahwa dirinya telah sesuai dengan permendagri nomer 8 tahun 2008.

Pun dirinya telah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan guna menjadikan BPBD Bontang untuk bisa naik menjadi Klasifikasi A.

“Berkas yang kita lampirkan sudah sesuai Klasifikasi dari B ke A. Kami sudah sampaikan ke Provinsi Kaltim. Alhamdulillah dari skoring BPBD Bontang bisa dinaikan menjadi A,” ujarnya.

Senada dengan Ortal, Bapelitbang Bontang memberikan masukan. Apabila Raperda ini telah disahkan, pihaknya pun mesti menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) yang baru pula.

“Akan merubah renstra. Mungkin nanti ada penyesuaian sedikit. Ada indikator yang harus ditempuh,” ungkap perwakilan Bapelitbang.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menyambut baik peningkatan kualifikasi BPBD Bontang menjadi kategori A. Hal ini didorong atas adanya Perda penanggulangan bencana yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

“Salah satunya Bontang itu sudah punya perda penanggulangan bencana, kabupaten kota belum punya. Sementara kita sudah pakai Perda,” ungkap Malik.

Politisi PKS ini mengungkapkan jika nantinya Raperda ini disahkan sudah bisa dipastikan akan ada penyesuaian struktur perangkat yang ada dalam OPD tersebut. Termasuk di dalamnya penambahan sumber daya personalia.

“Makanya tadi tim asistensinya juga lengkap, ada Ortal, BKPSDM, BPKAD, Hukum dan Bapelitbang,” ujarnya.

Diketahui Raperda tentang Pembentukan Tugas, Sorganisasi dan Tata Kerja BPBD Bontang ini mencakup sebanyak 32 BAB. Di perkirakan Raperda akan selesai pada akhir tahun 2022. (d)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal sangat menyayangkan dan prihatin terhadap [eredaran narkotika di Loktuan. Hal ini diungkapkannya saat digelarnya Rembuk Tokoh masyarakat loktuan, yang digagas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Loktuan beserta Lurah dan Mitra Kelurahan Loktuan. Sabtu, (29/10/2022) lalu.

Faisal menilai tujuan digelarnya kegiatan menjadi penting bagi Kelurahan Loktuan. Hal ini untuk menekan penyebaran narkoba yang akhir ini sedang marak.

“Saya punya agenda lain sebenarnya, tapi karena undangan dari LPM terkait soal narkoba di Loktuan saya pastikan datang, hal ini penting bagi kita semua untuk hadir dan memberikan sumbang saran,” ujarnya.

Lebih jauh politisi Nasdem ini menjelaskan sebagai tokoh masyarakat Loktuan ia prihatin melihat masifnya peredaran narkoba di Loktuan. Pun bahkan tempat tinggalnya di kampung Selambai juga sudah ditemukan telah menjadi aktivitas peredaran.

Ia tak ingin program masyarakat dan perorangan untuk menjadikan Kampung Selambai sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Bontang terganggu dengan adanya aktivitas transaksi barang haram itu.

“Saya juga prihatin di Selambai sudah ada kegiatan peredaran narkoba, melihat berita saya sedih melihatnya,” ujarnya.

Faisal mengingatkan pentingnya pengawasan keamanan masyarakat. Pasalnya tidak semua aktivitas masyarakat bisa diawasi oleh petugas keamanan.

“Saya setuju kalau aktifkan kembali pengawasan. Seperti jaga malam atau jam malam,” kata Faisal

Bendahara partai Nasdem Bontang ini berharap masyarakat bisa melek akan bahaya narkoba. Setiap pengguna lanjut Faisal akan banyak mendapatkan efek negatif dari pemakaian, apalagi jika penggunaannya intens dan masif.

Ia bahkan meminta agar setiap orang tua untuk mengawasi anak masing-masing, menurutnya hanya ini sementara cara yang ampuh.

“Tidak ada gunanya menggunakan narkoba, awasi anak kita lebih intens. Kita tidak tahu seperti apa mereka, karena semua serba senyap dilakukan,” bebernya.

Selain itu Faisal meminta untuk membentengi iman dan takwa kepada setiap anak. Dengan cara ini anak tidak akan mudah ikut buruk rayu niat mereka yang akan memberikan pengaruh narkoba.

“Tak kalah penting adalah membentang anak kita dengan iman dan takwa. Memberikan asupan agama sejak dini itu insya Allah dapat terhindar dari perbuatan yang tidak kita harapkan,”tutup Faisal Anggota DPRD Bontang. (*)

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah daerah agar lebih serius memberi pengawasan terhadap proyek yang tengah berjalan di kota Bontang.

Agus Haris menuturkan, pemerintah melalui leading sector masing-masing agar intens melakukan peninjauan untuk mencapai progres pekerjaan selesai sesuai target.

“Bagi pekerjaan yang sudah berjalan lama, pemerintah hendaknya mengawasi pemenang tender itu, tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menyelesaikan. Pemerintah harus turun,” ucapnya.

Agus Haris menilai jika kegiatan yang baru saja dikerjakan dalam anggaran perubahan 2022, akan sulit selesai sesuai target. Namun, ia meyakini tidak ada proyek yang membutuhkan waktu panjang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Ia pun menyadari pemerintah pun sudah mengkaji penetapan jadwal kerja pihak ketiga.

“Kalau yang masuk perubahan ini jika ada fisik biasanya berupa pekerjaan mudah dan cepat selesai seperti pengawasan,” ungkapnya.

Agus mewanti lagi, kedepan sekira bulan Nopember musim penghujan akan intens mengguyur. Ia khawatir dengan musibah banjir kembali melanda. Untuk itu proyek drainase hingga master plan tetap jadi program penting saat ini.

Diketahui kegiatan fisik menggunakan bantuan keuangan provinsi dan pusat saat ini sedang dalam pengerjaan. Sebut saja proyek penurapan sungai di Jalan Brokoli dan pembuatan saluran air di Jalan R Suprapto. Proyek fisik tersebut diwanti Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris untuk ketat diawasi agar tuntas sesuai waktu yang diberikan. (*)

LATESTBONTANG – Komisi I DPRD Bontang sangat menyayangkan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen tetapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Pasalnya, masih ditemukan infrastruktur untuk kebutuhan pendidikan yang tidak layak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin disela kunjungannya di SDN 004 Bontang Selatan, Senin (5/9/2022) pagi.

Ia mengatakan porsi anggaran 20 persen sesuai dengan peraturan daerah kota Bontang tentang alokasi anggaran pendidikan sangat kecil kemungkinannya infrastruktur di instansi para “oemar bakri” itu masih ditemukan tak layak.

Dalam pantauan politisi Golkar itu bersama koleganya di Komisi I, sekolah yang dibangun sejak tahun 1981 tersebut masih ditemukan adanya bagian sekolah masih belum permanen.

“Masih ada bangunan yang tidak permanen, bisa dilihatkan tadi. Ada toilet hanya satu, bangunanya pun bangunan lama,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, perhatian pemerintah dalam hal ini disdik sebagai leading sector yang memiliki porsi anggaran 20 persen dari apbd terkesan membiarkan berlarut.

“Jangan hanya sebatas wacana, jangan hanya buat menggembirakan sekolah,” ucapnya.

Atas kunjungan itu, pihaknya mendorong kepada Pemerintah Kota Bontang untuk menyiapkan lahan untuk relokasi SDN 004 BS. Luas lahan yang dibutuhkan seluas 1.441 meter persegi.

“Kami dukung untuk relokasi sekolah ini, kalau sudah ada lahannya tahun ini sudah bisa diusulkan dan dipastikan dulu kelayakannya bersama Dinas PUPR dan lainnya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Bontang. Muslimin.

Sementara Sekretaris Disdik Bontang, Sunarya menyampaikan pihaknya telah gerak cepat lakukan penyiapan lahan. Bahkan kini telah di koordinasikan dengan Wali kota Bontang dan Dinas terkait.

“Lokasinya seluas 7.141 meter persegi di Jalan M Roem Bontang Lestari, tepatnya di samping proyek Gedung Uji Kir sekarang,” ungkap Sekretaris Disdik Bontang, Sunarya saat kunjungan lapangan bersama Komisi I DPRD Bontang. (*)

LATESTBONTANG – Kelangkaan angot di seputaran pelabuhan Loktuan menjadi perhatian serius DPRD Bontang. Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, mengatasi kelangkaan angkutan umum atau angkot di Pelabuhan Loktuan.

Permintaan DPRD Bontang itu disampaikan terkait adanya keluhan dari penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Loktuan namun kesulitan mencari kendaraan umum atau angkot.

“Penumpang yang berdomisili di Bontang mengeluh kesulitan mencari kendaraan umum di Pelabuhan Loktuan. Terlebih jika barang yang dibawa tidak banyak sehingga tidak berpikir untuk menggunakan jasa travel atau carter karena tarifnya yang tidak murah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bontang ini, Kamis (22/9/2022).

Atas kondisi tersebut, DPRD Bontang tengah mencoba memikirkan jalan keluarnya agar ada taksi atau angkot di di Pelabuhan Loktuan, supaya ada pilihan.

Politisi Gerindra  ini menambahkan, keluhan adanya kelangkaan angkot di pelabuhan juga disebabkan para penjemput tidak seluruhnya menggunakan kendaraan roda empat.

“Justru yang dominan menggunakan kendaraan roda dua,” tegas dia.

Belum lagi barang yang dibawa penumpang, lanjut Agus, berjumlah banyak. Apalagi, jika barang-barang bawaan yang akan dibawa kerumah masing-masing penumpangyang berjarak dekat justru merepotkan dan ongkosnya cukup besar.

“Tidak semua masyarakat memiliki kendaraan roda empat. Biasanya setelah turun dari kapal, penumpang dominan membawa barang yang cukup banyak. Sehingga tidak mungkin jika dibawa dengan kendaraan roda dua,” ucap Agus.

Kini, Pelabuhan Umum Loktuan telah menangani enam kapal penumpang rute Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Saat kapal sandar, tumpukan penumpang yang datang kian terasa di sepanjang jalan pelabuhan, Jalan RE Martadinata.

Kebutuhan angkot diyakini Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris sebagai solusi saat ini dalam mengatasi kelangkaan di Pelabuhan Loktuan. (*)

LATESTBONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal Fbr mengusulkan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dialihkan untuk menangani persoalan banjir di Bontang.

Faisal menilai, rencana pergeseran gedung MPP ke lantai empat Pasar Thamrin menjadi sesuatu yang positif. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan MPP bisa digunakan ke hal yang lebih urgert.

“Nah anggaran yang ada, saya usul untuk penanganan banjir saja yang lebih priortias kita bangun,” ujarnya saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Diketahui, membangun Gedung MPP awalnya dicanangkan di dekat lokasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang dengan total anggaran mencapai Rp 60 miliar dengan sekitar 85 pelayanan yang bakal mengisi kios-kios kosong. Untuk awal pembangunan tahun ini (2022), direncanakan mengguyur Rp 17 miliar.

Hanya saja, pembangunan tersebut dibatalkan lantaran pertimbangan kekuatan APBD Bontang yang masih lemah.

Kendati demikian, Faisal menilai keberadaan MPP juga tak kalah urgent. Dengan direncanakannya di Pasar Thamrin, hal tersebut tentu bisa membuat prekonomian masyarakat yang berjualan di pasar menjadi naik. Ini juga merupakan keluhan para pedangan yang mengeluhkan minimnya pembeli yang ada.

Dibangunnya MPP ini tentu menjadi angin segar untuk apara pedagang yang berjualan di pasar Thamrin.

“Sudah lama kita nantikan ada MPP. Kalau nanti jadi di Pasar Thamrin, kabar baik tentunya untuk para pedangan yang berjualan disana. Sebab sebelum ke lantai empat, mereka akan melewati para pedangan yang bisa jadi punya kebutuhan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Penumpang kian membludak namun tidak diimbangi dengan armada kapal yang memumpuni, sehingga jika kuota penumpang penuh, maka masih banyak yang belum tercover.

Hal itu kemudian membuat Komisi III DPRD Bontang terus berupaya agar ada penambahan armada laut. Pihaknya juga sering dapat keluhan dari masyarakat, agar dibuatkan jalur khusus ke Mamuju, Sulawesi Barat.

Selama ini, kata Amir, masyarakat Bontang yang hendak ke Mamuju harus transit beberapa kali, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Kemarin kita komunikasi sama pihak Pelni, hanya ada 972 penumpang yang bisa dimuat. Dari itu, solusi yang diminta, bisa termuat semua dan ada khusus menyebrang ke Sulbar,” ujarnya saat ditemui disela-sela aktivitasnya baru-baru ini.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak terkait melalui zoom meeting. Persoalan mengapa belum ada penambahan kapal baru, karena terkendala dengan pelabuhan di Mamuju.

“Pelni sudah merespon, ternyata persoalannya, Pelabuhan di Sulbar hanya 60 meter, yang harusnya SOP 90 meter lebih karena kapal itu panjangnya 90 meter,” jelasnya.

Kedua, lanjutnya, Komisi III mendesak kementrian agar kapal yang dijanjikan bisa terelasisasi.

Lebih jauh, Amir menerangkan, baru-baru ini dapat informasi ada kapal Sabuk Nusantara masuk di rute Bontang. Ini bisa menjadi alternatif, agar bisa dibuatkan rute khusus untuk Bontang-Mamuju.

“Yang penting kapal yang ada bisa sesuai dengan kebutuhan para penumpang, kita dukung,” ucapnya.  (*)

LATESTBONTANG– Kabar baik untuk warga Bontang dan para penggemar film layar lebar di kota Bontang. Kini, tidak perlu jauh-jauh ke Samarinda, bioskop akan hadir di Bontang City Mall (BCM).

Hal tersebut dikonfirmasi Ketua Komisi I DPRD Bontang, Rustam. Dia mengatakan, bioskop akan dibangun di lantai I BCM.

“Dilantai satu yang bersama dengan bioskop, juga akan diisi ruang bermain, dan tenan berbagai macam makanan,” ujarnya saat dihubungi awak media.

Diberitakan sebelumnya, BCM akan beroperasi pada bulan November tahun ini. Mal yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Laut tersebut, per awal September lalu, progresnya sudah mencapai 70-80 persen.

Rustam menuturkan, ketika mall sudah beroperasi, harapannya momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan Kota Taman tersebut.

“Kami juga minta di sini (BCM) nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ucapnya.

Kendati begitu, pihaknya juga menekankan kehadiran mall ini nantinya jangan sampai membuat pusat perbelanjaan lain atau pelaku justru terdampak.

Untuk itu perlunya usaha lokal juga diberikan ruang khusus. Di sisi lain, tenant-tenant yang masuk, diminta untuk patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Alih Daya yang memprioritaskan warga Bontang menjadi pekerjanya.

“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami akan panggil owner dan marketingnya,” lata Rustam

Dalam RDP nantinya, Komisi II bakal juga menanyakan terkait pembayaran pajak sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab tenant yang masuk, mayoritas merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.

“Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris memberi apresiasi besar terhadap gelaran Pesta Laut dan Erau Pelas Benua Guntung  pada 16-20 November 2022.

Agus Haris pun mengusulkan event besar ini bisa masuk kalender Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Ia menilai, event ini tidak semata pendanaan namun dibutuhkan pula perencanaan yang matang agar setiap tahun event ini diramaikan oleh pelancong atau wisatawan sebagai satu dari destinasi wisata di Kota Bontang.

“Jika perlu meminta pemerintah menempatkan event ini sebagai kalender kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Lebih jauh, pariwisata hendaknya terus digalakkan. Hal itu seiring dengan perkembangan industri di Kota Bontang yang juga masih produktif bergeliat.

Legislator dapil Bontang utara ini sepakat jika sektor pariwisata harus terus didukung. Ia meminta hendaknya sektor ini direncanakan dengan matang dengan melibatkan semua stakeholder.

Keterlibatan stakeholder, lanjutnya, guna ambil bagian dalam merancang segmentasi ini, menjadi gerak bersama termasuk pihak legislatif.

“Misi pariwisata jangan dikasih kendor hal ini mesti sejalan dengan pembangunan industri yang masih produktif hingga saat ini. Jadi ketika industri sudah melemah, kondisi sektor pariwisata sudah bisa kita andalkan untuk menjadi tumpuan perekonomian,” jelas dia.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Bontang ini pada pembukaan Pesta Laut 2022 yang digelar selang sehari dari Erau Pelas Benua tampak dinikmatinya.

Performance tarian dan perhelatan adat budaya Kutai Bontang Kuala dengan iringan musik khas jepen dan tingkilan, menambah semarak kegiatan yang digelar di Pujasera Kampung Wisata Bontang Kuala Kota Bontang.

Haris merasakan kebanggaannya berada dalam kemeriahan event yang didukung oleh Pemerintah Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim, dan semua perusahaan yang ada di Kota Bontang itu.

“Saya merasakan sedang berada dalam peristiwa adat yang orisinil. Ini harus dipertahankan dan lebih menonjol dibandingkan budaya pendatang, Ayo ramaikan Pesta Laut Bontang Kuala,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Hadir pada event budaya Erau Pelas Benua Guntung dan Pesta Laut yang di Rumah Adat Kampong Adat Guntung, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris berharap event tersebut menjadi event yang rutin diagendakan.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut juga berharap pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan ini, sehingga event selanjutnya bisa berjalan lebih meriah.

“Ini sudah baik, tapi kita perlu persiapan yang lebih baik supaya pengunjung tidak hanya datang dari masyarakat lokal tapi juga dari luar Bontang,” kata Haris usai menghadiri Pesta Laut 2022, Rabu (16/11/2022).

Agus Haris menambahkan, event ini tidak semata pendanaan namun dibutuhkan pula perencanaan yang matang agar setiap tahun event ini diramaikan oleh pelancong atau wisatawan sebagai satu dari destinasi wisata di Kota Bontang.

“Jika perlu meminta pemerintah menempatkan event ini sebagai kalender kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Lebih jauh, pariwisata hendaknya terus digalakkan. Hal itu seiring dengan perkembangan industri di Kota Bontang yang juga masih produktif bergeliat.

Legislator dapil Bontang utara ini sepakat jika sektor pariwisata harus terus didukung. Ia meminta hendaknya sektor ini direncanakan dengan matang dengan melibatkan semua stakeholder.

Keterlibatan stakeholder, ujar Haris, guna ambil bagian dalam merancang segmentasi ini, menjadi gerak bersama termasuk pihak legislatif.

“Misi pariwisata jangan dikasih kendor hal ini mesti sejalan dengan pembangunan industri yang masih produktif hingga saat ini. Jadi ketika industri sudah melemah, kondisi sektor pariwisata sudah bisa kita andalkan untuk menjadi tumpuan perekonomian,” jelas dia.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Bontang ini pada pembukaan Pesta Laut 2022 yang digelar selang sehari dari Erau Pelas Benua tampak dinikmatinya.

Performance tarian dan perhelatan adat budaya Kutai Bontang Kuala dengan iringan musik khas jepen dan tingkilan, menambah semarak kegiatan yang digelar di Pujasera Kampung Wisata Bontang Kuala Kota Bontang.

Haris merasakan kebanggaannya berada dalam kemeriahan event yang didukung oleh Pemerintah Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim, dan semua perusahaan yang ada di Kota Bontang itu.

“Saya merasakan sedang berada dalam peristiwa adat yang orisinil. Ini harus dipertahankan dan lebih menonjol dibandingkan budaya pendatang, Ayo ramaikan Pesta Laut Bontang Kuala,” tandasnya. (*)