DPRD Bontang

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Amir Tosina kaget dan kecewa terkait anggaran senilai 1,5 Miliar untuk penanganan banjir di Kelurahan Guntung tidak tersedia.

Hal tersebut diungkapkan Amir seusai DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan, Ketua Forum RT Kelurahan Guntung, Ketua RT.10 dan Ketua RT.11 Kelurahan Guntung tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Turap/Tebing Aliran Sungai dan Penyelesaian Permasalahan Banjir di Kelurahan Guntung, Selasa (20/09/2022) lalu.

“Kita ini sebenarnya sudah final, terkait anggaran penanganan banjir di Gunring. Ternyata anggaran itu belum tersedia, malam nanti padahal paripurna,” ucapnya.

Politisi dari partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Bontang ini mengatakan, dengan tidak tersedianya anggaran tersebut, adalah langkah mundur untuk menyelesaikan persoalan banjir.

“Bisa saja mundur satu langkah untuk alokasi anggaran penanganan banjir,” ucapnya.

Kendati begitu, Amir masih ingin memastikan dengan sebuah rapat internal dengan pihak terkait.

“Sebelum paripurna harus ada internal dulu untuk mengetahui kebenaran tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada rapat tersebut, juga menghadirkan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Camat Bontang Utara dan Lurah Guntung.

Sementara itu dari pihak DPRD dihadiri Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking, dan Anggota Komisi II DPRD Bontang Sutarmin. (bid)

LATESTBONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengusulkan Bontang City Mall yang ditarget akan beroperasi tahun depan, memiliki tempat khusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kami minta di BCM ini nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ujarnya, saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Legislator yang juga sebagai memimpin kunjungan ke proyek BCM ini menambahkan, kehadiran BCM bisa menjadi solusi warga Bontang untuk berlibur.

“Momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan kita,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya juga menekankan, kehadiran BCM nantinya jangan sampai membuat pusat perbelanjaan lain atau pelaku justru terdampak.

“Untuk itu perlunya usaha lokal juga diberikan ruang khusus. Di sisi lain, tenant-tenant yang masuk, diminta untuk patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Alih Daya yang memprioritaskan warga Bontang menjadi pekerjanya.

Maka, lanjutnya, dalam waktu dekan, para owner tenant-tenant yang akan masuk diajak diskusi bareng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam RDP. Kami akan panggil owner dan marketingnya,” ujar Rustam.

Dalam RDP nantinya, Komisi II bakal juga menanyakan terkait pembayaran pajak sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab tenant yang masuk, mayoritas merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.

“Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” tandasnya.

Untuk diketahui, hasil kunjungan lapangan tersebut, per awal September 2022 sudah mencapai progres 70-80%. Diharapkan, BCM akan segera beroperasi tahun depan, 2023. (bid)

LATESTBONTANG – Sebanyak 2361 tenaga Non Aparat Sipil Negara (ASN) atau honorer di Bontang mendapat perhatian serius dari DPRD Bontang. Pasalnya, Tahun 2023 tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah bakal dihapus.

Penghapusan honorer tersebut tertuang dalam aturan Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Menindaklanjuti aturan Mentri PAN-RB melalui sebuah surat edaran yang telah dikirim ke semua instansi pemerintah, DPRD Bontang melalui Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait baru-baru ini.

Ketua Komisi I DPRD Bontang mengungkapkan, pada surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan waktu selama dua bulan untuk melakukan pendataan kepegawaian.

“Pemerintah diberi waktu dua bulan, untuk mengadakan pendataan untuk dikirim kepusat. Dan hasilnya tadi, tidak lebih kepada nasib honorer kita,” ujarnya, seusai RDB kepada awak media.

Pada rapat tersebut, lanjutnya, dibahas bersama langkah apa yang akan diambil, seandainya, PP Nomor 49 itu betul-betul berlaku.

“Tapi tidak perlu khawatir, kita tetap mengusahakan, seandainya pun tetap dihapus, (mereka non PNS) bisa dijadikan adidaya atau outsourcing. Kalau pun bukan honorer, saudara kita masih bisa bekerja ,” terangnya.

Kendati begitu, dari ribuan honorer tersebut ternyata terdapat 230 honorer yang mempunyai SK Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sehingga punya peluang untuk menjadi ASN dengan syarat, tetap mengikuti prosedur yang telah disepakati, yakni harus mengikuti proses tes Calon ASN (CASN). (*)

LATESTBONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyebut, sebanyak 203 honorer yang bekerja di instansi pemerintah punya peluang jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan saat Komisi I DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk menindaklanjuti Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022, baru-baru ini.

Kendati begitu, politisi dari Partai Berkarya ini menuturkan, untuk menjadi ASN tetap mengikuti prosedur yang ada, yakni tetap mengikuti serangkaian tes Calon ASN (CASN).

“Mudah-mudahan mulus (proses) masuk CASN. Aturannya memang begitu,” ujar Raking.

Meski tidak dibatasi usia dan juga pendidikan tidak membatasi, Raking lulusan SD dan SMP bisa tertolak dengan sistem.

Raking mencontohkan di beberapa daerah yang sudah memberlakukan SMP Sederajat, apalagi tingkat pusat.

Lebih jauh, Raking memastikan, masih ada solusi lain yang bisa ditempuh 230 orang tersebut, yakni menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ada (juga) jalan dijadikan outsourcing. Masih dibicarakan berapa anggaran. 30 September kita liat perkembangannya, ada kendala atau tidak, tinggal mendorong bersama ke pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, – Tahun 2023 mendatang, non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer secara resmi dihapus. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Mei 2022.

Aturan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK diundangkan pada 28 November 2018. Dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Amir Tosina sambut baik bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju untuk warga Mamuju yang bermukim di Kota bONTANG.

Bantuan tersebut berupa gedung sekretariat Kerukunan Keluarga Mamuju (K2M) yang juga merupakan salah satu program kerja dari Pemkab Mamuju.

Legislator yang juga merupakan Ketua K2M Amir Tosina sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia juga berterima kasih kepada Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Sekretariat K2M yang akan dibangun di alan Selat Karimata, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuannya baik Pemkab Mamuju dan juga Bapak Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahan ini untuk diserahkan kepada kami (pengurus KKM), semoga bermanfaat bagi warga Mamuju,” ujarnya seusai melaksanakan peletakan batu pertama, baru-baru ini.

Diketahui, pembangunan yang dibuat Selasa (06/09/2022) lalu tersebut, kata Amir akan dilakukan di atas lahan seluas 35×45 meter per segi, dan ditargetkan pengerjaannya selesai di tahun depan.

“Insyaallah pada 2023 mendatang sekretariat ini sudah bisa difungsikan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengatakan, bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan perhatian kepada masyarakat K2M yang merantau ke kota yang dikelilingi oleh lautan ini.

Ia menyebut, program tersebut berasal dari APBD 2022 Kabupaten Mamuju senilai Rp 100 juta.

“Anggaran ini bentuk perhatian dan kasih sayang kami (pemerintah) untuk masyarakat asli Mamuju yang ada di kota Bontang ,” ucapnya.

Bupati Sitti Sutinah pun berharap agar pembangunan sekretariat bisa segera diselesaikan. Sehingga, bisa segera difungsikan di tahun 2023 mendatang.

“Kami berharap semoga pembangunannya lancar dan bisa segera dimanfaatkan tahun depan,” tandasnya. (bid)

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi lll DPRD Bontang sekaligus Ketua K2M Amir Tosina sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemkab Mamuju tersebut.

Tak lupa Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Sekretariat K2M tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuannya baik Pemkab Mamuju dan juga Bapak Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahan ini untuk diserahkan kepada kami (pengurus KKM), semoga bermanfaat bagi warga Mamuju,” ucapnya

Adapun pembangunan tersebut kata Amir akan dilakukan di atas lahan seluas 35×45 meter per segi, dan ditargetkan pengerjaannya selesai di tahun depan.

“Insyaallah pada 2023 mendatang sekretariat ini sudah bisa difungsikan,” pungkasnya. (*).

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr minta pemerintah daerah untuk serius dan memperhatikan nasib sekolah SDN 11 di Kelurahan Gusung, Bontang Utara.

Hal itu disampaikan Faisal saat dikunjungi pewarta Kaltimtoday.co, disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang, baru-baru ini.

Politisi dari Partai NasDem ini mengungkapkan, sekolah SDN 11 tersebut sangat memprihatinkan. Fasilitas ruangan yang kurang memadai, membuat kegiatan belajar mengajar tidak kondusif.

“Disana kekurangan ruangan, hanya ada tiga ruangan. Itu mereka kalau belajar digabung, Kelas satu dan dua, kelas tiga dan empat, kelas lima dan enam. Kami sangat berharap ada penambahan kelas,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain ruangan kelas yang butuh perhatian, ruangan guru atau kantor dan peristirahatan yang kekurangan.

“Ruangan guru tidak ada sama sekali, bahkan guru-guru ngantornya di teras,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, toilet juga harus menjadi perhatian serius. Guru maupun murid sangat kesulitan jika ingin membuang air.

“Mereka kesulitan untuk membuang air,” jelasnya.

Dia berharap, pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap sekolah tersebut.

Sebagai informasi, SD Negeri 011 Gusung, Guntung, Bontang Utara, sempat mengalami insiden roboh pada Sabtu (22/5/2021) lalu. Tejadinya abrasi diduga menjadi penyebab utama ambruknya sekolah berusia 20 tahun ini. Akibatnya, gedung belajar ini sempat tidak bisa digunakan lagi. (bid)

LATETSBONTANG – Komisi I DPRD Bontang targetkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Komisi I DPRD Bontang agar rampung Tahun 2022.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris, seusai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, tak lama ini

Diketahui, selain Raperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dua Raperda lainnya yang dimaksud adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga.

Kendati begitu, politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga belum masuk pembahasan karena selain fokus pada Perda Pencegahan Narkotika, tim asistensi Raperda bagian hukum belum siap.

“Dua Raperda ini belum dibahas, karena bagian hukum belum siap,” terangnya.

Sebagai informasi, pada pembahasan Raperda Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, pasal 17 menjadi pasal yang menarik perhatian karena melibatkan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal tersebut.

“Kalau ada ASN yang melakukan (menyalahgunaan narkotika) dan sudah rehab sekali, jangan difasilitasi untuk direhab harus segera ditindak (dihukum),” ujarnya.

Dia menambahkan, jika pemikiran tersebut diakomodir dan bisa diterjemahkan oleh tim asistensi Raperda, maka pembahasan Raperda harusnya sudah selesai.

“Sekali pertemuan ini kalau bisa mengakomodir pemikiran ini, selesai. Pasal lainnya sifatnya normatif saja,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Serius atasi pencegahan narkotika yang kian mengkhawarkan, Komisi I DRPD Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, baru-baru ini.

Pada pembasan yang digelar di ruang rapat sekretariat lantai dua Gedung DPRD Bontang tersebut melibatkan tim asistensi Raperda Pemerintah Kota (Pemkot).

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mengungkapkan, sejauh ini, pembahasan Raperda tersebut sudah mulai menemukan titik terang, setelah dibahas beberapa kali bersama tim asistensi Raperda Pemkot.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai, fokus pembahasan RDB kali ini ada pada pasal 17 yang melibatkan nama Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau ada ASN yang melakukan (menyalahgunaan narkotika) dan sudah rehab sekali, jangan difasilitasi untuk direhab harus segera ditindak,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika pemikiran tersebut diakomodir dan bisa diterjemahkan oleh tim asistensi Raperda, maka pembahasan Raperda selesai dan siap untuk diparipurnakan.

Abdul Haris berharap, Perda ini segera dirampungkan agar Raperda lainnya bisa terakomodir juga untuk disahkan tahun ini.

Raperda yang lainnya yang dimaksud adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga. Dua Raperda ini diketahui belum terakomodir karena tim asistensi Raperda bagian hukum belum siap. (bid)

LATESTBONTANG – Untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kelurahan Guntung, Bontang Utara, salah satu langkah yang ditempuh adalah pembangunan turap. Namun hingga saat ini, pembangunan turap yang diproyeksikan di RT 10 dan RT 11 tersebut belum menemukan titik terang.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, pembangunan turap tersebut terkendala oleh warga yang meminta disediakan lahan untuk direlokasi.

Agus menambahkan, sebelumnya pihaknya telah memberikan tenggang waktu selama tiga pekan kepada kelurahan untuk berkoordinasi terkait kesediaan perusahaan untuk bisa merelokasi tiga rumah warga di lokasi rencana pembangunan turap.

“Koordinasi tersebut berhasil dibangun, tetapi warga yang tinggal di belantaran sungai enggan direlokasi jika tidak disediakan lahan untuk pembangunan rumah,” ujarnya saat ditemui awak media baru-baru ini di sela-sela aktifitasnya.

Politisi dari partai Gerindra ini pun meminta beberapa pihak terkait seperti lembaga kemasyarakatan dan Dewan Adat Guntung, kelurahan serta Forum RT untuk kembali membangun komunikasi guna mendukung program penyelesaian banjir di Guntung.

“Kita minta pendekatan secara kekeluargaan, secara kultur, untuk mendukung program penyelesaian banjir,” terangnya.

Agus pun meminta komunikasi tersebut bisa segera mendapat titik terang, paling tidak pertengahan September bisa selesai.

“Mohon kesediaan pemilik rumah, dimana lahannya kosong, kita minta perusahaan untuk dibangunkan. Tinggal bagaimana teknis dilapangan,” harapnya

Lebih jauh, Agus menjelaskan, pemerintah tidak akan bisa menyiapkan lahan sesuai apa yang dimintai warga, karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk penanganan banjir.

“Tapi kalau untuk perelokasian rumah warga perusahaan siap membantu,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Abdul Samad kerap menemukan sejumlah ‘oknum’ yang menggunakan identitasnya untuk melakukan penipuan. Kejadian serupa kembali terjadi tak lama ini

Seorang yang menggunakan nomor 0857 6287 7348, menggunakan identitas Abdul Samad seperti menggunakan nama dan foto profilnya untuk menjalankan aksinya melalui Whatsapp (WA).

Modus yang digunakan pelaku dalam kasus ini adalah dengan berpura-pura menjadi teman atau kerabat dekat korban, dan pelaku menghubungi secara tiba-tiba dengan nomor yang tidak dikenal atau baru.

Saat menghubungi calon korban, mereka menanyakan kabar terlebih dahulu.

Jumardi, salah seorang yang menjadi target sang penipu saat dihubungi awak media ini menuturkan, orang tersebut menghubunginya dan menawarkan harga kendaraan murah dengan bunga 0% alias tanpa bunga.

“Modul begini sudah sering, dan itu sama persis, nawarin kendaraan murah dengan DP 0% dari bonusan lelangan kendaraan dari sebuah bank. Biasanya modus begini bakal minta DP terlebih setelah itu kabur,” ujarnya.

Ditambahkan Jumardi, dirinya sudah mengetahui bahwa ini adalah penipu. Sehingga diladeni dengan pertanyaan-pertanyaan lucu dan membingungkan.

“Iya, saya ladeni saja, bahkan saya bertanya apakah dia masih menjual jamu Madrua? Dia jawab iya,” ungkapnya sambil tertawa.

Dikonfirmasi terpisah, Abdul Samad mengucapkan rasa terima kasih kepada Jumardi telah memberitahu dirinya soal penipuan tersebut.

“Terima kasih dinda atas informasinya,” kata Abdul Samad.

Legislator dari Komisi III DPRD Bontang ini menghimbau, agar jika menemukan nomor baru yang mengatasnamakan dirinya, agar diabaikan saja.

“Tolong abaikan saja kalau ada nomor lain selain nomor saya,” tandasnya. (*)