DPRD Bontang

BONTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menilai perpecahan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah hasil dari pembiaran yang dilakukan pemerintah.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah pusat turut andil dalam mendamaikan dua poros pemuda Indonesia itu yang perselisihannya berawal dari DPP KNPI Pusat pada periode 2005-2008.

“Tigalisme yang terjadi di tubuh pemuda ini terkesan ada pembiaran dari pemerintah,” tuturnya.

Agus Haris yang juga mantan Ketua KNPI Kota Bontang itu menuturkan, perselisihan dalam tubuh KNPI berlanjut hingga ke Kota Bontang. Pengurus pusat menerbitkan SK DPP KNPI nomor kep.013/DPP KNPI/VIII/2015/ tentang pengesahan penetapan penggantian antar waktu DPD KNPI Kaltim periode 2013-2016 dibawah Kepengurusan Khairuddin.

“Pemuda Bontang yang tergabung dalam KNPI kini tak bisa bergerak maksimal secara terorganisir,” jelas Agus Haris saat ditemui awak media disela Kegiatan Muscab Pemuda Panca Marga, Sabtu (6/11/2021).

Agus Haris menyayangkan hal tersebut, bahkan hingga 5 tahun terakhir KNPI yang menaungi ratusan organisasi kepemudaan itu kini masih belum bersatu.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen pemuda. Baik di level pimpinan maupun tingkat bawah, agar mencari jalan keluar terbaik untuk bersatu kembali dan melupakan perbedaan.

“Yang penting disini kita satu, Karen ini penting untuk pergerakan dan persatuan pemuda supaya agenda anak muda di Bontang berjalan optimal,” ungkapnya. (adv)

BONTANG – Seleksi Tim Suratin Cup Kota Bontang digelar. Penjaringan bakat atlet sepak bola itu dimulai 3-8 November 2021, di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang).

Bagi atlet U13, seleksi telah dilaksanakan sejak kemarin hingga hari ini. Sementara U15 dilaksanakan pada 5-6 November, sedangkan U17 pada 7-8 November 2021.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengajak seluruh atlet muda Bontang mengikuti ajang tersebut.

Ia mengatakan, seleksi akan dibuka seluas-luasnya bagi para atlet. Sesuai ketentuan syarat kelompok masing-masing usia.

“Syaratnya hanya itu, usia memenuhi dan bawa sepatu bola,” ujarnya.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Timur (Kaltim), kategori atlet U13 diterima dengan syarat kelahiran tahun 2008. Kategori U15, dengan syarat kelahiran tahun 2006 dan 2007. Begitu pula U17, dengan syarat kelahiran tahun 2004 dan 2005.

Pembentukan Kelompok usia yang diberikan Asprov PSSI Kaltim merupakan kelompok usia yang resmi dipertandingkan pada level nasional.

Selaku Ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI Bontang, Andi Faiz menekankan kepada tim seleksi yang telah ditunjuk untuk amanah dan tetap adil dalam memilih atlet. Sebagai tolak ukur prestasi atlet untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi kemajuan sepak bola.

“Semakin banyak yang ikut seleksi semakin banyak pilihan potensi atlet kelompok umur di Kota Bontang,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Momentum Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke – 41 Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rusli mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Petani-Petani, karena ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 41, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Senin (01/11/2021).

Kegiatan tersebut mendapat respon positif oleh Rusli, ia menyebutkan jika serius pada pengembangan pertanian. Maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perlu memperbaiki sistem kerjanya.

Menurutnya, banyak kelompok petani yang kurang respek dengan kinerja tim penyuluh. Padahal, seharusnya mereka bisa lebih berinteraksi, serta memberikan bimbingan yang baik kepada petani.

“Harus lebih sering ke lapangan, agar tahu dan faham kondisi,” terang Rusli, Selasa (02/11/2021).

Selain itu, ia juga menyoroti regulasi yang dianggap membingungkan dan berdampak pada minim perhatian ke petani.

Rusli berharap, sistem yang berjalan agar bisa dievaluasi. Guna mewujudkan cita-cita menjaga ketahanan pangan Kota Bontang.

“Semoga pimpinan daerah saat ini betul-betul punya program yang baik untuk pertanian,” tutup Rusli. (adv)

BONTANG – Setelah pelbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19, kini status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Bontang, turun ke level 2.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengucap rasa syukur. Ia menilai, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci PPKM level 2.

“Alhamdulillah, Bontang akhirnya turun lagi levelnya ke level 2. Ini semua berkat kerjasama dan kedisiplinan seluruh masyarakat Bontang,” katanya, Rabu (03/11/2021).

Meski demikian, Andi Faiz mengimbau masyarakat agar tidak lalai dan tetap waspada serta disiplin menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Mudah-mudahan masyarakat jangan menganggap kita sudah menang terhadap Covid karena pandemi ini belum berakhir. Tetap disiplin prokes,” ujarnya.

Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itupun berharap, Kota Bontang bisa turun lagi ke level terendah. Menurutnya, upaya itu bisa dilakukan apabila masyarakat semakin taat terhadap prokes.

Ia juga mengingatkan tentang pentingnya vaksinasi. Salah satu pemicu penurunan level PPKM adalah tingginya tingkat vaksinasi. Andi Faiz meminta seluruh masyarakat agar tetap mengikuti program vaksinasi. Agar rantai penyebaran virus Corona dapat terputus.

“Kejar vaksin untuk seluruh masyarakat Bontang. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya warga yang divaksin dan tingkat penularan yang sudah semakin rendah sehingga nantinya semua akan jadi zona hijau dan Bontang bisa turun level lagi ke level 1,” katanya.

Informasi, Kota Bontang saat ini ditetapkan berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Satgas Covid-19 Bontang, Letkol Arh Choirul Huda, pada Selasa (2/11/2021). Skema aturannya tetap mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Level 2

“Ini berlaku hingga dua pekan atau sampai 15 November,” ujarnya. (adv)

BONTANG – Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), telah berakhir sejak Selasa, 2 November 2021.

Hingga 15 November 2021, Kota Bontang berada dalam status PPKM Level 2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad mengapresiasi pencapaian tersebut.

Ia mengucapkan, terimakasih sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah dilakukan tim Satgas secara optimal dalam menekan penularan Covid-19.

Mulai dari gerakan vaksinasi, penanganan, hingga program isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, telah terbayar dengan diberikannya sejumlah kelonggaran kegiatan masyarakat.

“Kita apresiasi kinerja pemerintah, Bontang sudah masuk PPKM level 2,” katanya, Rabu (03/11/2021).

Aco sapaan akrabnya, juga menyampaikan hal itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Komitmen untuk mematuhi aturan, dan menjaga protokol kesehatan menjadi kunci menurunnya penularan Covid-19.

Ia berharap, semua pihak bersedia saling bahu-membahu mewujudkan Bontang yang sehat dan aman. Ia juga meminta agar masyarakat tetap berhati-hati dan tidak lengah dalam kondisi ini.

“Semoga ke depan dengan ikhtiar yang dilakukan bisa masuk ke zona hijau,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membangun komunikasi dengan PT Energi Unggul Persada (EUP).

Kata pria yang akrab disapa BW ini, komunikasi yang dimaksud agar 5 atau 10 persen per bulan atau per tahun hasil produksi Crude Palm Oil (CPO) diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Seperti home industri. Nanti label sertifikasi ijin, desain produk, dan kehalalannya bisa dianggarkan di pemerintah,” ujarnya pada reporter Karebakaltim.com, Selasa (2/11/2021) di Gedung Sekertariat DPRD.

Lanjutnya, jika kerjasama tersebut terjalin maka secara otomatis perkenomian UMKM meningkat. Selain itu, angka pengangguran di Kota Taman pun berkurang.

“Kalau 50 UMKM menyerap 5 karyawan, maka bisa mengurangi tingkat pengangguran. Sekaligus membantu pemerintah,” tuturnya.

Lebih jauh, ia berharap Pemkot bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak perusahaan. Terlebih tidak ada yang saling merugikan, karena tetap bayar melalui anggaran pemerintah.

Selain itu, ini juga selaras dengan visi misi wali kota dalam peningkatan UMKM. Bukan hanya itu, harga juga menjadi lebih murah. Karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi, dengan begitu Bontang pun memiliki prodak sendiri.

“Jadi hal-hal sederhana itu bisa dilakukan Pak Basri Rase dalam menjalankan visi misinya,” tutupnya. (adv)

BONTANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menilai PT Kaltim Jasa Security (KJS) tidak mematuhi regulasi tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasalnya, upah mantan karyawan PT KJS yang bermitra dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) belum terbayarkan selama 9 tahun lamanya. Terhitung sejak 2012 lalu.

Dari itu anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming meminta PT PKT agar mengevaluasi PT KJS apabila tidak bisa melunasi tunggakan hak karyawannya.

Selain itu, ia juga menyarankan perusahaan yang bergerak di bidang industri tersebut memutus kontrak kerja dengan PT KJS sebagai sanksi tegas.

“Seharusnya bisa dievaluasi, tidak serta merta lepas begitu saja,” ujarnya, saat rapat kerja di Gedung Sekretariat Dewan (Sekwan), Selasa (2/11/2021).

Sementara, perwakilan dari PT PKT, Suraji mengatakan, konflik eks karyawan dengan PT KJS bukan lagi menjadi tanggung jawab PKT.

“Jadi bukan ranahnya pupuk kaltim lagi,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan PT PKT mengenai teguran untuk KJS.

“Nanti disampaikan ke pimpinan,” sebutnya. (adv)

BONTANG – Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IV menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi peran DPRD dalam pencegahan korupsi dan dihadiri hampir seluruh anggota legislatif yang ada di tempat, Selasa (02/11/2021).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, dengan adanya sosialisasi itu, para anggota DPRD bisa mendapat gambaran dan tambahan wawasan terkait pemberantasan korupsi secara umum dan khususnya untuk lingkup Bontang.

“Termasuk bagaimana rentannya gratifikasi di DPRD ini. Itu tadi sedikit banyak pembelajaran dari KPK terkait bahaya gratifikasi. Serta apa saja sih yang dibolehkan dan tidak dibolehkan,” jelasnya kepada awak media.

Ketua Partai Golkar Kota Bontang itu menyampaikan, terjadi diskusi panjang. Banyak hal yang menjadi pembahasan, termasuk soal perjalanan dinas anggota dewan.

“Tadi kita diskusi panjang lebar terkait penugasan kedinasan di DPRD. Karena dari sosialisasi ini, kita dapat bekal dan pengingat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” tutupnya. (adv)