DPRD Bontang

BONTANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan Universitas Trunajaya di ruang rapat sekretariat DPRD, Senin (1/11/2021).

Rapat yang dipimpin Abdul Haris itu dihadiri oleh rektorat Universitas Trunajaya, perwakilan yayasan, perwakilan dosen, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unijaya, perwakilan Sapma Pemuda Pancasila, dan perwakilan mahasiswa.

Dalam agenda tersebut, Komisi I memulai pembahasan dari hulu hingga hilir. Tunggakan honor dosen, proses pembelajaran mahasiswa, serta kejadian viral oknum dosen saat membubarkan demonstrasi dari pihak BEM.

“Untuk masalah oknum dosen itu kan sudah ada permintaan maaf dan tindakan nyata dari pihak yayasan tidak usah dilebarkan. Pihak yayasan juga semisal berkeberatan dengan tawaran pihak dosen cari solusi lain, kita tidak ada membela-bela disini,” tuturnya.

Lilik Rukitasari, selaku Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD) mengatakan, persoalan honor yang tertunggak akibat buruknya tata kelola dan pengembangan diri mahasiswa.

“L2dikti sudah memberikan surat peringatan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh yayasan, kami juga sudah membuat petisi terkait oknum dosen, prinsip dasarnya adalah penegakan etik itu lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Meliana sebagai pembina yayasan juga telah menjanjikan pelunasan honor dosen pada tanggal 30 september per bulan juni 2019 hingga september 2021, tetapi pembayaran honor dosen tersebut belum menyeluruh dan pihak yayasan meminta perpanjangan hingga 6 bulan kedepan.

“Kami masih terkendala, tapi untuk selama ini kami sudah progres dan sudah dibayar 26 dosen dan karena belum semua hanya sebagian, maka kami meminta diperpanjang untuk 6 bulan kedepan,” ucapnya. (adv)

BONTANG – Penutupan jalur lalulintas Pos 7, Kelurahan Lok Tua, Bontang Utara, dinilai sangat berdampak terhadap aktivitas jual-beli pedagang setempat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris meminta perusahaan memberikan solusi untuk para pedagang.

“Dicarikan solusi, misalnya ada titik sentral perkumpulan di jalan alternatif yang baru dibangun,” ungkapnya kepada awak media, Senin (1/11/2021).

Dengan demikian, perusahaan tidak terkesan masa bodoh terhadap masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada jalur keluar masuk wilayah perusahaan tersebut.

“Itulah bentuk perhatian dan bentuk pemberiannya perusahaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate (KIE), Benny Samosir telah melakukan pertemuan dengan pedagang yang dinilai terdampak penutupan jalan, Jumat (29/11/2021) lalu.

“Ada kurang lebih 9 pedagang itu kita undang kita lakukan pertemuan kemarin,” tuturnya.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi ataupun keluhan pedagang sebagai bahan evaluasi perusahaan. Pihaknya tidak memungkiri dampak pasti yang terjadi akibat penutupan jalan Pos 7.

“Memang disitu dekat jalan ditutup memang disitu ada usaha kecil, apa yang bisa dibantu oleh peruahaan karena dampak tersebut, Negatifnya kita minimalisir lah” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Setiap kabupaten/kota di Indonesia wajib memiliki pengujian kendaraan bermotor (PKB), guna mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak untuk beroperasi atau tidak.

KIR adalah hal wajib yang harus diikuti oleh semua pemilik kendaraan yang difungsikan sebagai angkutan. Jadi bukan hanya perpanjangan pajak kendaraan tahunan saja yang harus diperhatikan.

Berdasarkan alasan tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Malik mendorong agar pembangunan gedung uji berkala kendaraan (KIR) segera direalisasikan.

“Kita harus memiliki gedung uji KIR sendiri,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (1/11/2021).

Hal itu dinilai akan mempermudah masyarakat yang selama ini melakukan PKB di Samarinda. Tentunya dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan selama ini.

“Bontang masih numpang di Samarinda. Bayangkan berapa akomodasinya,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurutnya, pembangunan gedung KIR harus diprioritaskan, mengingat kegiatan ini juga dapat menambah pendapatan anggaran daerah (PAD) Kota Bontang.

“Kalau kita punya sendiri, bisa menambah pundi-pundi PAD kita,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Provinsi Kalimantan Timur di Kota Bontang.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Sabtu (30/10/2021) hingga Minggu (31/10/2021) dan bertempat di Hotel Grand Mutiara yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bontang, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Agus Tianur.

Agus berharap ketua terpilih dari pelaksanaan Musprov dapat mengembangkan olahraga rekreasi dan tradisional yang berada dibawah naungan kormi.

“Bagaimanapun nanti hasilnya, semoga ketua yang terpilih dapat mengembangkan olahraga rekreasi khususnya olahraga tradisional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengusulkan untuk olahraga tradisional juga diunggulkan dan pemerintah kota pun dapat bersinergi dengan kormi agar saling berkolaborasi untuk kemajuan bersama.

“Olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga tantangan kita harap mendapatkan dukungan dari pemerintah baik itu moril maupun anggaran,” ucapnya.

“Karena seluruh cabang olahraga indoor yang ada di kormi dapat dikolaborasikan dengan kegiatan lain, khususnya dalam pengembangan pariwisata, dan pengembangan UMKM. Efek ekonominya akan ada disitu, selama itu dikemas dan dikelola dengan baik,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kormi yang dikelola Dispopar merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap olahraga rekreasi masyarakat, yaitu mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat setiap anggota di wilayahnya.

Pada Musyawarah Provinsi yang dilaksanakan di Kota Bontang kali ini, dihadiri 6 Kormi kabupaten/kota, serta 34 indoor cabang olahraga anggota Kormi Kaltim. (adv)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Malik ungkapkan banyaknya keluhan masyarakat terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Belimbing, Bonang Selatan, Minggu (31/10/2021).

Kondisi jalan gelap pada malam hari, dinilai dapat membahayakan pengendara yang melintas. Ia meminta, agar dinas terkait dapat dengan segera mengevaluasi serta melakukan perbaikan maupun perawatan agar berfungsi kembali.

“Bahaya kalau lampunya mati, rentan kecelakaan. Harus segera diperbaiki,” ujar Abdul Malik.

Tidak hanya itu, lampu di Kelurahan Gunung Elai hingga Jalan R Soeprapto, Kelurahan Bontang Baru juga padam. Di Jalan R Soeprapto, lampu penerangan utama padam. Jalanan terlihat dibantu penerangan kendaraan.

Namun, ia juga menjelaskan, saat ini kewenangan PJU dalam proses peralihan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang. Sehingga perbaikan lampu jalan menunggu proses transfer SDM dari DPKPP ke Dishub.

“Kami ingin proses transfer SDM yang membidangi penerangan jalan ini dipercepat. Jangan sampai material dan anggaran sudah ada tapi belum dikerjakan karena menunggu transfer SDM tersebut,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Masyarakat keluhkan layanan pengalihan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan jangka waktu yang relatif lama.

Pasalnya, hal tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat. Ketika terlambat mengalihkan jaminan mandiri mereka ke bantuan subsidi, warga harus membayar iuran lebih besar.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Irfan meminta agar pemerintah segera merespon hal tersebut.

“Banyak keluhan masyarakat, mereka laporan ke kami itu solusinya seperti apa, karena harus menunggu durasi lama,” ujarnya, Jumat (29/10/2021).

Lanjutnya, beberapa dari mereka terpaksa tidak membayar. Sebab, tidak memiliki uang untuk membayar tagihan BPJS mandiri, sehingga harus menunggak.

Sementara, peralihan baru bisa dilakukan apabila tunggakan di mandiri telah diselesaikan.

“Nah mereka yang tidak bekerja bagaimana mau bayar, di samping mereka juga butuh makan,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mempermudah masyarakat berpindah ke BPJS gratis.

Namun, dirinya tidak menepis kemungkinan terjadinya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Dari itu ia menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang dapat membuktikan kemampuan bayar masyarakat

“Seperti, membuat surat keterangan kurang mampu dan tidak bekerja di tingkat RT dan kelurahan, sebagai bukti agar dapat dipermudah berganti status BPJS,” pungkasnya. (adv)