DPRD Bontang

BONTANG – Pemasangan pipanisasi untuk kebutuhan air bersih di Kampung Sidrap mulai menemukan titik terang, Agus Haris sarankan forum RT matangkan proposal.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang tersebut menuturkan, proposal harus siap segera sesuai dibutuhkan. Hal itu disinyalir setelah melihat antusias dukungan perusahaan terhadap program yang telah diimpikan warga yang bermukim puluhan tahun tanpa sarana air bersih PDAM.

“Titik (terangnya,red) sudah ada. Perusahaan juga mau bantu,” ujar Agus Haris kepada Latest Bontang, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan perusahaan, PDAM, dan warga Kampung Sidrap, Selasa (30/03/2021).

Politisi asal Gerindra ini menambahkan, proposal tersebut nantinya akan dilengkapi dengan rencana biaya dari PDAM.

“Setelah itu pertemuan akan dilanjutkan bersama perusahaan kembali jka dokumen yang dibutuhkan telah siap,” terangnya.

Kendati sebelumnya, PDAM telah membuat rencana biaya untuk opsi sambungan Pipa dari Kilometer 2 Loktuan, pihaknya juga meminta Perusahaan Air minum itu untuk membuat rencana biaya sambungan Pipa dari Kelurahan Guntung.

“Opsi lainnya dari Guntung lewat equator. Tetapi karena wilayah tersebut milik PKT yang terdapat pipa gas dan kabel-kabel, maka perlu mencari titik yang aman. Terkait hal ini, kami akan rapat khusus untuk, PKT,” ucapnya.

Terkait dirinya yang dipilih menjadi koordinator, pria yang juga warga Kampung Sidrap ini bersedia menjadi Koordinator tim dalam menyukseskan pemasangan pipa PDAM.

“Saya siap tanggung jawab untuk mengkoordinir,” tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Kampung Sidrap masuk wilayah Kutai Timur (Kutim). Akan tetapi, sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut merupakan warga Bontang. Fakta ini terungkap dalam rapat gabungan yang digelar di sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/03/2021) lalu.

Pada rapat tersebut, solusi paling ideal adalah masyarakat di Kampung Sidrap membuat proposal kepada tiap perusahaan untuk membantu lancarnya pemasangan pipanisasi tersebut. (bid)

BONTANG – Rencana pemasangan pipanisasi untuk kebutuhan air bersih warga Sidrap akhirnya menemukan titik terang. Pada prosesnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris akan menjadi koordinator.

Diwartakan sebelumnya, Kampung Sidrap masuk wilayah Kutai Timur (Kutim). Akan tetapi, sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut merupakan warga Bontang. Fakta ini terungkap dalam rapat gabungan yang digelar di sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/03/2021) lalu.

Pada rapat tersebut, solusi paling ideal adalah masyarakat di Kampung Sidrap membuat proposal kepada tiap perusahaan untuk membantu lancarnya pemasangan pipanisasi tersebut.

“Titik (terangnya,red) sudah ada. Perusahaan juga mau bantu,” ujar Agus Haris kepada Latest Bontang, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan perusahaan, PDAM, dan warga Kampung Sidrap, Selasa (30/03/2021).

Politisi asal partai Gerindra ini menambahkan, secepatnya PDAM melakukan servei ulang. Menurutnya, di kilo dua terlalu panjang jaraknya untuk ke Kampung Sidrap. Opsi kedua yaitu menghitung dari guntung lewat equator. Setelah dihitung, masyarakat buat proposal.

“Setelah dihitung, kami akan rapat kembali. Untuk menentukan rencana selanjutnya seperti apa,” katanya.

Dia menjelaskan, wilayah survei tersebut masuk area PT Pupuk Kaltim. Dimana, ada pipa gas dan kabel disana.

“Karena Wilayah Pupuk Kaltim memiliki pipa gas dan kabel-kabel, maka perlu mencari titik yang aman. Untuk PKT, kita akan melakukan rapat khusus terkait hal ini,” terangnya.

Terkait dirinya yang dipilih menjadi koordinator, pria yang juga warga kampung sidrap ini bersedia menjadi Koordinator tim dalam menyukseskan pemasangan pipa PDAM.

“Saya siap tanggung jawab untuk mengkoordinir,” tegasnya. (bid)

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang kembali lakukan inspeksi mendadak (sidak), guna menikdaklanjuti aduan masyarakat terkait banjir, di Jalan Letjen Soeprapto RT 24, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Ditemui usai sidak, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad mengatakan bahwa banjir yang kerap meresahkan warga setempat disebabkan oleh sendimentasi drainase yang terjadi di sepanjang jalan protokol.

Politisi dari partai Hanura ini menambahkan, hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Maka, perlu tindakan cepat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menuntaskan permasalahan ini.

“Memang benar, karena ada aduan dari masyarakat, pagi ini kita turun langsung ke lapangan,” ujarnya, Senin (29/03/2021).

Saat ini, lanjutnya, pembuangan air drainase tersebut terhubung dengan sungai Api-Api yang letaknya sekitar 150 meter. Namun, akibat terjadinya sendimentasi air mengakibatkan terhambatnya aliran air dan menimbulkan genangan air hujan.

Pihaknya pun telah berkoordinasi kepada dinas terkait untuk segera membuat kajian tentang genangan tersebut.

Komunikasi juga tengah terjalin kepada pemilik tanah yang bersedia mengibahkan lahanya untuk solusi penyelesaian banjir di wilayah RT 24 Kelurahan Bontang Baru.

“Sehingga tidak akan ada beban lagi dalam penggunaan dana APBD untuk pembebasan lahan,” bebernya.

Dia berharap, kajian perencanaan, pengawasan, dan pembangunan fisik dalamsegera terealisasi secepatnya.

“Semoga terelasisasi di tahun 2021, karena masyarakat sangat menunggu tindakan pemerintah soal penanganan banjir di daerah ini,” harapnya. (*)

BONTANG – Ramadan diperkirakan akan jatuh pada 13 April mendatang, artinya kurang dari satu bulan lagi memasuki bulan suci Ramadan.

Selama Ramadan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) meminta setiap pelaku usaha yang bergerak di tempat hiburan malam agar menutup usahanya. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk saling menghargai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan.

Menurut BW, pelaku usaha tersebut yang telah mendapatkan izin beroperasi akan memahaminya. Yang menjadi persoalan adalah usaha ilegal.

Jika tidak ada dasar untuk dibuka, lanjutnya, harus didenda dan ditutup.

“Kita akan pantau tempat hiburan malam yang ilegal agar tidak membuka pada saat jelang Ramadan. Tidak ada dasar untuk dibuka, yah didenda dan seharusnya ditutup,” kata BW saat dikonfirmasi, Jumat (26/03/2021).

Politisi dari partai Nasdem ini meminta agar pihak yang terkait seperti Satpol PP dan pihak kepolisian dapat menjamin keamanan dan ketertiban selama bulan puasa.

“Tentunya dengan memenuhi standar protokol kesehatan (prokes),” ungkapnya.

BW berharap imbauan itu dipatuhi oleh semua pelaku usaha dari berbagai jenis, termasuk tempat-tempat karaoke di Kota Bontang.

“Harapan saya para pelaku usaha patuh ya, kan ini untuk kita semua,” harapnya.

Lebih jauh, BW mengimbau Pemkot Bontang untuk segera melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tempat hiburan malam agar sementara waktu menutup usahanya demi menghargai umat Islam dalam beribadah. (*)

BONTANG – Usulan rentribusi sampah rumah tangga dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat penolakan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Ma’ruf Effendy.

Menurut politisi dari Partai PKS ini, usulan tersebut hanya membebani masyarakat apalagi di masa pandemi seperti ini.

“Menurut saya tidak perlu, jangan mempersulit masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Jalan Moeh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, beberapa waktu lalu.

Kata dia, saat ini di masing-masing RT juga telah ada bayar iuran. Yakni, berupa iuran penjaga keamanan sekaligus petugas sampah, yang merupakan inisatif warga.

“Saya rasa itu sudah cukup, tidak perlu lagi ada retribusi sampah rumah tangga,” paparnya.

Sebagai informasi, retribusi pajak sampah rumah tangga sudah tertuang dalam Perda Kota Bontang, akan tetapi belum berjalan optimal. Adapun kebijakan penarikan sudah dilakukan namun terhenti di tahun 2018 karena mekanismenya kurang tepat. (*)

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang lakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan yang rawan banjir, Jalan Bulutangkis 2 RT 40, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara.

Pada sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina tersebut, ditemukan sebuah dinding turap yang hancur.

Amir Tosina mengungkan, hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Maka akan pihaknya mendorong pemerintah agar segera turun tangan.

“Apabila diabaikan semakin lama, dinding penahan semakin bergeser ke bawah yang menimbulkan penyempitan sungai serta menghambat aliran sungai.Efeknya air akan naik ke permukiman warga,” ujarnya, Selasa (23/03/2021).

Diketahui, dinding penahan sungai tersebut sepanjang 200 meter dengan tinggi 6 meter, cukup mengejutkan masyarakat sekitar karena usia bangunan tersebut baru beranjak 7 tahun namun sudah mulai runtuh.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Komisi III akan panggil dinas terkait serta mengawal perbaikan turap

“Kami siap mengawal, karena banyak keluhan masyarakat akibat banjir,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota (PU-PRK), Karel mengatakan penundaan renovasi turap diakibatkan minimnya anggaran.

“Tahun 2020 rencana kerja (renja) yang diusulkan terpaksa direfocusing atau dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Sehingga pengerjaan terpaksa tidak dilakukan,” tandasnya. (*)

BONTANG – Memanfaatkan waduk di Marangkayu dinilai jadi salah satu solusi kebutuhan air bersih di Bontang.

Hal itu terungkap saat kunjungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim ke Bontang.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam yang turut menemani kunjungan tersebut menuturkan, diperkirakan krisis air bersih di Bontang pada tahun 2026. Pihaknya juga kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait kebutuhan air bersih.

Andi Faiz, begitu panggilan akrabnya memaparkan, selain waduk di Marangkayu, ada dua opsi lainnya untuk menangani krisis air yakni Bendungan Bendali Suka Rahmat Kutai Timur (Kutim), dan pemanfaatan air permukaan lubang bekas tambang PT Indominco Mandiri (IMM).

“Saat ini tiga lokasi itu yang menjadi solusi,” kata politisi dari partai Golkar ini saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Senin (22/03/2021).

Dari tiga solusi tersebut, lanjutnya, Waduk Marangkayu merupakan solusi paling tepat. Hal itu lantaran, lokasi lainnya masih perlu waktu untuk dilakukan riset lebih lanjut.

“Waduk Marangkayu yang masuk proyek strategis nasional. Sehingga kurung waktu 3-4 tahun mendatang sudah dapat dimanfaatkan,” terangnya.

Dia berharap, proyek tersebut dapan direalisasikan secepatnya sehingga tinggal melakukan pipanisasi agar air bisa mengalir ke Bontang.

“Secepatnya di Oktober 2021,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Kabar baik bagi masyarakat Kota Bontang. Hanya menghitung hari, pelabuhan Loktuan akan dibuka pada 23 Maret ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris menyankan kepada Pemkot Bontang untuk segera memasang alat pendeteksi Covid-19 atau yang dikenal dengan GeNose C19.

“Ini hasil kreativitas anak bangsa, patut diapresiasi. Kan jauh lebih murah juga,” ujarnya saat dihubungi awak media, Minggu (21/03/2021).

Diketahui, setiap sekali melakukan tes GeNose C19 hanya mematok harga dikisaran Rp 15 Ribu hingga Rp 25 Ribu. Adapun secara teknis, alat yang dilengkapi tabung oksigen tersebut akan mengambil sampel dari komponen napas atau Volatile Organic Compound (VOC) yang kemudian diolah dengan kecerdasan buatan hingga memunculkan hasil.

Alat tersebut diklaim hanya kurang dari dua menit, sudah dapat mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19.

Ditambahkan Agus Haris, alat ini juga telah digunakan di Samarinda, tepatnya di Bandara APT Pranoto.

“Seperti di bandara APT Pranoto Samarinda, GeNose C19 sudah digunakan” imbuhnya. (*)

BONTANG – Pelabuhan Loktuan kembali akan beroperasi pada 23 Maret mendatang. Respon positif pun terus berdatangan, tak terkecuali Anggota DPRD Kota Bontang, Raking.

Raking mengungkapkan, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut sangatlah tepat. Hal itu tentu saja dapat mengembalikan gairah ekonomi di Bontang.

“Tentu ini sinyal baik bagi pengusaha untuk mengaktifkan lagi roda perekonomian di Bontang,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (20/03/2021).

Diketahui, pelabuhan tersebut sempat mandek sejak tahun lalu karena pandemi Covid-19. Karenanya, Pemkot memutuskan untuk menutup akses transportasi antar pulau tersebut.

Ditambahkan Raking, salah satu pengusaha yang akan merasakan dampak dari terbukanya akses pelabuhan tersebut adalah penjual sembako.

“Kita inikan sangat butuh dengan kota lain terkait dengan suplai sembako, kalau pemerintah sudah membuka pelabuhan umum itu menjadi sinyal positif bagi pengusaha sembako,” terangnya.

Kedanti begitu, politisi dari Partai Berkarya mengingatkan bahwa terbukanya akses tersebut, artinya tingkat pengamanannya juga harus lebih diperketat.

”Sekarang tinggal pemerintah yang mempersiapkan protokol kesehatan, pencegahan kerumunan ketika kapal mulai sandar di Pelabuhan Loktuan,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba, Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) sarankan pemerintah agar menerbitkan sebuah regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwali) khusus narkoba.

BW mengungkapkan, dengan diterbitkannya PErwali tersebut, merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah serius dalam memberantas narkoba.

“Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah punya perhatian dalam berantas narkoba,” ujarnya saat saat dikonfirmasi via telepon seluler beberapa hari yang lalu.

BW menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah dapat menganggarkan sebagian APBD untuk tes urine demi generasi muda dan kepentingan bangsa.

“Penting tatanan pemerintah melakukan tes urine, internal dulu lah, kita berantas,” tegasnya.

Dalam upaya tersebut, lanjut BW, bisa kerja sama bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Bontang.

“Kalau bisa bikin MOU bersama dengan BNN,” terangnya.

Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, jika ada oknum PNS dan non PNS yang terbukti positif setelah dilakukan tes tersebut, maka harus menerima konsekuensinya yakni jabatannya di turunkan. Sementara jika non PNS atau tenaga kontrak, langsung diberikan ketegasan dengan pemutusan hubungan kerja.

“Harus seperti itu, biar ada efek jerah,” pungkasnya. (*)