DPRD Bontang

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menjamin anggaran penanganan banjir 2021 sebesar 10 persen dari APBD.

Pada pelaksanaannya, Ia meminta kepada pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Basri Rase – Najirah dapat penggunaan pos anggaran tersebut agar tepat sasaran.

“Harus tepat sasaran dan dilihat pembangunan yang signifikan, membawa dampak untuk menanggulangi banjir,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di sekretariat DPRD Kota bontang, Bontang Lestari, Senin (15/3/2021).

Untuk diketahui, 10 persen tersebut secara akumulatif berasal dari Bankeu pusat dan provinsi. Sementara dana produta diproyeksikan untuk penanganan drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan turap sungai.

Selain itu, anggaran penanggulangan banjir juga menjadi salah satu poin rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPj Wali Kota  2020.

Politisi dari Partai Golkar ini berharap, Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang segera melaksanakan program penanganan banjir yang sudah diusulkan dan diparipurnakan.

“Harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu lagi,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan dibuka bulan Juli 2021. Hal itu berdasarkan rekomendasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan direspon positif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.

“Sesuai intruksi, makanya kami sudah persiapkan. Rencananya kami akan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun masih menunggu sikap dari Tim Satgas Covid-19 Bontang,” ujar Saparuddin, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Bontang setuju dengan rencana tersebut. Menurut dia, perlu dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Saya sangat mendukung pemerintah apabila ingin membuka belajar tatap muka, namun saya tekankan agar mengedepankan protokol kesehatan,” ujarnya saat ditemui di sela-selai kesibukannya di gedung sekretariat DPRD Kota Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang Kalimantan Timur, Selasa (09/03/2021) lalu.

Kata dia, sebelum belajar tatap muka digelar, pihak sekolah perlu berkordinasi dengan orang tua murid, unsur terkait dan tim gugus tugas covid-19 agar penerapan protokol kesehatan bisa diperketat disekolah.

“Ketika sekolah dibuka nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab siapa-siapa lagi,”terangnya.

Selain itu, politisi dari partai Gerindra ini juga mengatakan, pelibatan ulama dalam mempersiapkan mental siswa dan pengajar juga bagus untuk meningkatkan imun. Menurutnya, selain penerapan protol kesehatan, hubungan ke sang pencipta dapat meningkatkan imun.

“Ketika anak–anak masuk sekolah sudah siap lahir dan batin,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang minta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKMP) Bontang segera rampungkan bangunan pasar Citra Mas Loktuan.

BW, begitu sapaan akrabnya mengungkapkan, pasca kebakaran yang terjadi pada 21 Februari 2021 lalu, masyarakat banyak mengeluh terkait mata pencahariannya di pasar tersebut.

Saat ini, memang sudah ada pasar semi permanen dengan tenaga swadaya dari TNI/Polri, petugas dari UPT Pasar, dan di bantu oleh pemuda setempat.

“Itu bukan alternatif yang sifatnya jangka panjang. Diskop UKMP segera pastikan kesediaan lokasi pasar yang baru untuk dapat segera digunakan pedagang pasar,” ujarnya, Bakhtiar Wakkang saat agenda RDP di sekretariat DPRD Bontang, Bontang lestari, Rabu (10/03/2021).

Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, pasca kejadian, semakin banyak ‘pedagang siluman’ yang sebelumnya tidak berjualan di lokasi tersebut, malah membuka lapak tanpa diketahui oleh pengelola pasar.

“Sekarang coba saja liat, pasti banyak pedagang siluman yang mulai menggelar lapaknya di pasar Citra Mas,” bebernya.

Untuk diketahui, pedagang yang memiliki surat izin hanya 310 orang, tetapi data UPT pasar sudah ada 510 orang yang berjualan sebagai pedagang penghampar.

Sementara itu, Kepala Diskop UKMP Asdar Ibrahim menuturkan, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan penyempurnaan pembangunan pasar baru Citra Mas Lok Tuan.

“Pengerjaan sudah sampai 90 persen, tinggal melakukan detailing pengerjaan. Seperti menyelesaikan penyambungan sarana air bersih dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” imbuhnya. (*)

BONTANG – Untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional ditengah dominannya penggunaan dalam jaringan (daring), aplikasi online menjadi salah satu solusi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bontang bersama Diskop UKM dan Perdagangan Bontang, di Gedung DPRD Bontang, Bontang lestari, Rabu (10/03/2021).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengungkapkan, pihaknya mendukung keberadaan aplikasi tersebut yang bahkan dapat memudahkan Unit Pelayan Teknis (UPT) pasar dalam mendata para pedagang yang mempunyai izin berdagang untuk membayar pajak retribusi daerah.

“Aplikasi itu juga bisa mengetahu data aktual terkait pemilik lokasi kios yang dimiliki oleh pedagang. Dengan begitu, tidak ada pedagang yang menyewakan lapak seenaknya. Ini yang mau kita hindari, sewa menyewa antar pedagang,” ujarnya saat ditemui awak media seusai rapat.

Ditambahkan BW, begitu sapaan akrabnya, aplikasi tersebut juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, BW menerangkan bahwa pihaknya berencana akan segera menganggarkan kebutuhan pembuatan aplikasi online tersebut untuk pasar tradisional di Bontang.

Untuk diketahui, dalam pengaplikasiannya, di aplikasi tersebut juga akan disajikan informasi terkait bahan pangan dari tiga pasar besar tradisional di Bontang. Diantaranya, pasar Citra Mas Lok Tuan, pasar Telihan dan pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

Sementara itu, Kepala Diskop UKM Perdagangan Bontang Asdar Ibrahim mengklaim telah melakukan pengkajian atas rencana pembuatan portal online tersebut. Bahkan, anggaran yang diajukan pun sudah diberikan kepada DPRD Bontang. Dana yang dihabiskan dalam pengerjaan proyek itu, sebesar Rp. 200 Juta.

“Terima kasih kepada DPRD Kota Bontang atas dukungannya terhadap aplikasi ini,” imbuhnya. (*)

BONTANG – DPRD Kota Bontang nilai air eks Tambang milik PT Indominco bisa menjadi salah satu solusi krisis air bersih di Bontang.

Berdasarkan dari penelitian Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri – Institut Teknologi Bandung (LAPI-ITB), sejak tahun 2006 menyatakan dalam 20 tahun yang akan datang Bontang akan mengalami krisis air, lantaran masih mengandalkan air bawah tanah. Artinya, kini hanya tersisa 5 tahun lagi untuk kota Bontang menikmati pasokan air bawah tanah tersebut.

“Salah satu yang diupayakan itu potensi danau bekas tambang PT Indominco,” ujarnya usai rapat dalam pembahasan masalah di PT KNI, Selasa (09/03/2021).

Politisi dari PKS ini mengungkapkan, dinas terkait dalam hal ini PDAM Tirta Taman agar bisa memaksimalkan danau bekas tambang dari PT Indominco tersebut.

Kendati begitu, tidak mudah mengalirkan air dengan kuantitas 18 juta liter ke Bontang. Pasalnya mesti ada sebuah regulasi yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

“Kami akan berusaha memaksimalkan untuk mencari solusi,” imbuhnya. (*)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, terpilih sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020.

Setelah menerima mandat pada Rapat Paripurna ke 10 di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021), Pansus LKPj akan bekerja hingga satu bulan ke depan.

Ditemui awak media usai Paripurna, Maming mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

“Kita akan pelajari dulu. (Saat ini) kami baru pembentukan,” ujarnya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini berharap, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dapat terlaksana sesuai dengan jadwal.

Untuk depan, lanjutnya, tidak ada belanja khusus dan semua akan disusun sesuai dengan jadwal rapat koordinasi.

“Belanja khusus tidak ada. Semua akan disusun sesuai jadwal rapat koordinasi,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Wakil ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memberi perhatian lebih atau memprioritaskan nelayan yang ada di daerah pesisir.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui awak media usai menghadiri rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang tahun Anggaran 2020, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Baru, Selasa, (09/03/2021).

Kata Agus, perhatian tersebut penting untuk kesejahteraan para nelayan. Terlebih dari sisi pendidikan, pendapatan, dan pelayanan publik.

“Begitu besar bantuan mereka kepada kehidupan kita. Kalau tidak ada nelayan, kita tidak akan mendapatkan asupan ikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kebutuhan akan air bersih di daerah tersebut juga sangat prioritas.

“Seperti air bersih, mereka sangat susah mendapatkan itu. Karena disana tidak ada air, dan tidak ada upaya pemerintah melakukan penetrasi atau layanan air bersih yang mungkin bisa diantar setiap hari,” terangnya.

Politisi dari partai Gerindra ini menambahkan, masih banyak pekerjaan untuk masyarakat daerah pesisir yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam pendidikan misalnya, perlu ada beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu.

“Kedepannya pemerintah ini masih sangat banyak pekerjaan yang harus dibenahi dan dikerjakan,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Belum adanya tenda darurat untuk para pedagang di pasar Citra Mas Loktuan pasca kebakaran, DPRD Bontang minta Pemerintah Kota (Pemkot) segera ambil tindakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengungkapkan, roda ekonomi warga di daerah tersebut terhambat. Sehingga, belum tegasnya pemerintah dalam hal ini membuat pedagang inisiatif tetap berjualan menggunakan motor pribadi untuk dijadikan tempat jualan. Lokasinya pun di lahan parkir.

“Kita beri kesempatan kepada pemerintah agar ada tenda darutat disana, kalau belum juga direspon, kita akan menggunakan hak interplasi,” ujarnya, Selasa (09/03/2021).

Diungkapkan Agus Haris, terkait penganggaran yang diperuntukkan bagi korban kebakaran, Pemkot telah memasukkannya dalam LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 dalam agenda Rapat Paripurna ke 10, di Pendopo Rujab Walikota Bontang.

Pada penganggarannya, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar, yang diperuntukkan bagi korban kebakaran yang di ambil dari Dana Tak Terduga (DTT).

“Pemerintah harus tahu jika ini demi kelangsungan hidup orang banyak. Bukan hanya untuk keselamatan pedagang saja,” tegasnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini berharap, pemerintah segera mengambil tindakan. Karena rupanya tak hanya pedagang yang terkena imbasnya, juga para nelayan di daerah tersebut yang kebingungan menjual hasil tangkapannya. Bahkan, warga sekitar juga cukup kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok mereka. (bid)

BONTANG – Isu pelabuhan yang akan dijadikan bongkar muat batu bara tuai pro kontra baik dari masyarakat, maupun pejabatan daerah dan instansi terkait. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam pun turut menanggapi polemik tersebut.

Dikatakan Andi Faiz, semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa mencari alternatif lain, yaitu memanfaatkan area lain seperti lahan yang ada di Kelurahan Bontang Lestari.

“Daripada harus ribut dengan waktu di Loktuan, Bontang Lestari itu memenuhi syarat,” katanya, usai ditemui awak media usai rapat paripurna, di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021).

Menurutnya politisi dari partai Golkar ini, lokasi tersebut sudah sesuai dengan RTRW yang sudah disahkan oleh Pemkot. Sehingga tidak merugikan wilayah pemukiman yang pada penduduk, seperti Loktuan.

Sejauh ini, permasalahan tersebut terus bergulir tanpa ada kajian analisis dampak lingkungan dari pihak yang sudah menolak.

“Jangan terburu-buru untuk menolaknya, kita harus mengukur dari dua sisi,” imbuhnya. (bid)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam ingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) segera realisasikan bantuan untuk korban kebakaran di Pasar Citra Mas Loktuan baru-baru ini.

Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II DPRD Kota Bontang di Rujab Walikota Bontang, Selasa (09/03/2021).

Dikatakan Andi Faiz, Pemkot harus bergerak cepat, mengingat bantuan tersebut telah dimasukkan dalam LKPJ Walikota Bontang sebagai Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 3 milyar.

“Pemkot segera berkerjasama dengan semua stakeholder untuk menolong keberadaan pedagang yang hingga kini tak jelas nasib bantuannya. Tolong realisasikan secepatnya,” ujarnya.

Politisi dari partai Golkar ini mengungkapkan, saat ini perusahaan yang ada di Bontang telah bergerak untuk memberi bantuan.

Ditambahkan Bang Faiz, begitu sapaan akrabnya, jumlah pedagang dipasar itu juga semakin bertambah.

Diketahui, pasca verifikasi data pedagang pasar Citra Mas Lok Tuan, dari yang awalnya 400 pedagang, ternyata terungkap mencapai 600 pedagang yang terdata.

“ini kalau di biarkan makin lama, akan makin banyak,” tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta semua pihak yang terkait saling gotong royong untuk bekerjasama.

“Untuk UPT Pasar, segera bergerak cepat untuk mematangkan data verifikasi pedagang yang akan dapatkan bantuan,” pungkasnya. (bid)