DPRD Bontang

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kutai Timur (Kutim) menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim kurang maksimal dalam melaksanakan APBD tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PPP Muhammad Ali, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Kamis (15/06/2023).

Menurut Muhammad Ali, kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim kurang maksimal dapat dilihat dari ketidaklengkapan laporan keuangan daerah Kutim tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim.

“Fraksi PPP menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim kurang maksimal dalam melaksanakan APBD tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dilihat dari ketidaklengkapan laporan keuangan daerah Kutim tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim,” ujar Muhammad Ali.

Muhammad Ali juga menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim kurang maksimal dapat dilihat dari ketidaklengkapan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD tahun anggaran 2022, yang merupakan salah satu syarat dalam penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Fraksi PPP menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kutim kurang maksimal dalam melaksanakan APBD tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dilihat dari ketidaklengkapan hasil audit BPK terhadap APBD tahun anggaran 2022, yang merupakan salah satu syarat dalam penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” kata Muhammad Ali.

LATESTBONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Baktiar Wakkang mengusulkan pemkot untuk mengkaji ulang instentif Ketua dan pengurus RT. Dia mengatakan nominal insentif RT saat ini sudah tidak sesuai dengan beban kerja.

“Satu juta itu sudah berjalan sejak lima atau tujuh tahun yang lalu, belum ada kebaikan. Ini patut dipikirkan untuk menunjang beban kerja pengurus dan Ketua RT,” kata BW, sapaan Bahktiar Wakkan dalam forum paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Walikota Bontang, Basri Rase, menyambut baik usulan tersebut. Ia mengatakan, tidak hanya RT, tetapi insentif Kamtibmas, Kader Posyandu, dan penggiat keagamaan juga perlu dipikirkan kedepan.

Basri berharap semua usulan tersebut bisa terealisasi tahun ini. Ia tidak menyebut nominal kenaikan insentif yang akan diusulkan. Namun ia memastikan akan mendorong usulan tersebut untuk mendapatkan dukungan di DPRD.

“Dalam persolan ini Pemerintah dan DPRD mempunyai niat yang sama. Mudahan bisa terealisasi pada APBD-P tahun ini,” ujar Basri.

Saat ini, besaran nominal insentif pengurus RT di Bontang adalah satu juta. Sedangkan insentif kader kesehatan berkisar di angka Rp150 – Rp200 ribu. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal FBR, mengkritik pemerintah yang terkesan pilih kasih terhadap pengembangan pulau pesisir.

Dia mengatakan pemerintah kota saat ini terlalu fokus pada Pulau Melahing agar masuk dalam top 50 besar desa wisata di Indonesia.

Sementara itu, pulau pesisir lainnya seperti Gusung, Tihi-Tihi, dan Selangan yang saat ini kondisi infrastrukturnya membutuhkan perhatian pemerintah.

“Khusus Pulau Gusung yang saat ini terancam tenggelam akibat abrasi. Harus menjadi perhatian Pemkot Bontang. Jangan hanya promosi Pulau Melahing yang dibesar-besarkan,” ujar Faisal FBR dalam forum paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Walikota Bontang, Basri Rase, membantah tudingan itu. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bontang tidak pernah pilih kasih terhadap pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan, pengembangan Pulau pesisir tidak bisa dilakukan secara serentak. Ia juga mengatakan, Pulau Gusung timbul akibat aktivitas Dumping salah satu perusahaan raksasa yang ada di Bontang.

“Tentu penangannya perlu berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan tersebut,” kata Basri.

Basri juga mengatakan, Pulau Melahing memang akan menjadi kebanggan bagi warga Bontang jika berhasil masuk top 50 besar desa wisata di Indonesia.

“Saat ini Pulau Melahing berada di Top 75 besar desa wisata di Indonesia,” kata Basri.

Pulau Gusung adalah pulau kecil hasil reklamasi atau Gusung yang dihuni sekitar 300 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas profesi penghuni pulau berpasir putih ini adalah nelayan.

Selain rawan tenggelam akibat abrasi, pulau yang dulunya berukuran sekitar 1000 X 500 meter persegi ini kini fasilitas penunjang, seperti listrik, air bersih hingga fasilitas pendidikan.

Kini pulau yang masuk teritorial Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara itu ditaksir memiliki luas kurang lebih 780 X 150 meter persegi akibat terkikis air laut. (*)

LATESTBONTANG – Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, telah memanggil seluruh masyarakat untuk bersatu dan melawan narkotika secara bersama-sama.

Dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu menjadikan Kota Bontang dan Indonesia bebas dari narkoba (Bersinar), ia mendorong kerjasama dalam tindakan nyata melawan narkotika.

“Demi masa depan generasi muda Bontang, mari kita bersama-sama memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kota ini,” ungkapnya melalui akun Instagramnya pada Senin (26/6/2023).

Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Juni sebagai ungkapan keprihatinan global terhadap penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan ilegal.

Tema internasional untuk tahun 2023 adalah “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention” yang berarti “Mengutamakan manusia: menghentikan stigma dan diskriminasi, memperkuat pencegahan”.

Tema tersebut bertujuan untuk melawan stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika dengan mempromosikan penggunaan bahasa dan sikap yang penuh rasa hormat, serta menghindari sikap penilaian terhadap mereka.

Andi Faizal Sofyan Hasdam, seorang politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), berharap tema nasional HANI tahun ini, yang berjudul “Akselerasi Perang Terhadap Narkoba Menuju Indonesia Bersinar,” dapat diadopsi oleh masyarakat, terutama di Kota Taman.

Dengan demikian, kota industri yang dikelilingi oleh laut ini dapat menjauh dari peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan impian Bontang Bersinar dapat segera terwujud.

“Impian ini bukan hanya tanggung jawab lembaga terkait, tetapi merupakan tugas kita semua,” imbuhnya. (*).

LATESTBONTANG – Komisi I DPRD Bontang akan melakukan kunjungan lapangan ke Perpustakaan Malahin terkait Sarana dan Prasarana Perpustakaan Malahing, Senin (24/06/2023) Besok.

Hal tersebut didasari laporan dari warga, terkait sarana dan prasarana disana yang memiliki kualitas yang kurang baik.

Diketahui, di wilayah Malahing tersebut terdapat 2 perpustakaan, yaitu milik SD di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) dan satu lagi milik masyarakat umum.

Hal ini berdasarkan surat nomor 400.10.1.4/738/DPRD dengan sifat: urgent, yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Junaidi.

Pada kunjungan tersebut, Wali Kota Bontang diharapkan dapat memberi penugasan kepada Lura Tanjung Laut Indah untuk ikut serta dalam rombongan.

Untuk diketahui, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tiga fungsi utama dalam pemerintahan daerah, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Adapun fungsi legislasi berarti DPRD kota berperan dalam membuat peraturan daerah kota yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Fungsi anggaran berarti DPRD kota berperan dalam menyusun dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah. Fungsi pengawasan berarti DPRD kota berperan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan wali kota, keputusan wali kota, dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Bontang. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengungkapkan kritiknya terhadap perusahaan-perusahaan penghasil bahan peledak di Bontang yang menggunakan Pelabuhan Loktuan untuk proses distribusi. Menurutnya, keputusan ini berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, mengingat pelabuhan tersebut juga melayani penyeberangan penumpang.

“Kondisi ini sangat berbahaya karena pelabuhan yang digunakan untuk distribusi bahan peledak juga melayani penumpang. Meskipun kegiatan bongkar-muat dihentikan saat ada kapal penumpang, risiko tetap ada dan tidak perlu diambil,” tegasnya.

Agus Haris juga menyoroti fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pendapatan yang mereka peroleh dari produksi seharusnya dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelabuhan khusus mereka sendiri.

Dalam konteks potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat langkah ini, Agus Haris menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) masih dapat menjalin kerja sama dalam proses bongkar-muat, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pelabuhan sendiri.

“Kerja sama tetap dapat berjalan. Terlebih lagi, BUMD sudah terlibat dalam proses distribusi ini selama ini,” paparnya.

Agus Haris mendorong upaya untuk memperoleh pelabuhan khusus ini setelah ia mendapatkan informasi bahwa anak-anak yang tinggal di sekitar pelabuhan mengalami masalah kesehatan, seperti kebocoran pada jantung. Meskipun belum ada bukti konkret bahwa masalah kesehatan tersebut disebabkan oleh aktivitas bongkar-muat bahan peledak, Agus Haris berpendapat bahwa langkah antisipatif perlu diambil.