DPRD Bontang

Rumah Sakit Taman Sehat, yang dikenal sebagai RS Tipe D dan terletak di Jalan Ahmad Yani dekat Puskesmas Bontang Utara 1, hingga kini belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini didasarkan pada kajian akademis oleh para akademisi serta pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Meskipun demikian, untuk mewujudkan pemanfaatan bangunan tersebut, masih diperlukan sejumlah tahapan yang harus dijalankan.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam, menanggapi isu ini dengan menekankan bahwa gedung Rumah Sakit Tipe D seharusnya telah difungsikan segera setelah selesai pembangunan. Menurutnya, penundaan dalam pemanfaatan bangunan ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, termasuk biaya pemeliharaan yang terus meningkat.

“Peruntukannya telah jelas, apalagi sudah ada dorongan dari berbagai pihak agar bangunan ini segera dimanfaatkan. Rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan daerah, seperti BPK, BPKP, hingga kejaksaan, telah menguatkan pandangan tersebut,” ujar Andi Faisal saat Rapat Paripurna di Gedung Sekretariat DPRD Bontang.

Selain itu, Andi Faisal juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandangan bahwa rumah sakit ini tidak layak difungsikan, berdasarkan pernyataan dari Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Ia menilai bahwa pandangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan polemik.

“Pernyataan dari KSP tidak bisa menjadi dasar, karena tidak didasarkan pada standar hukum yang jelas. Terlebih lagi, ini bukan tugas dari KSP untuk menilai kelayakan rumah sakit. Apalagi, banyak rumah sakit di daerah lain, seperti di Jakarta, yang didirikan dekat pemukiman dan tetap berfungsi dengan baik,” ungkap Andi Faisal.

Andi Faisal berharap bahwa Pemerintah Kota Bontang dapat kembali mempertimbangkan untuk segera memanfaatkan rumah sakit ini sesuai dengan peruntukannya. Dia juga menambahkan bahwa tindakan ini akan membantu menghindari pemborosan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan rumah sakit tersebut.

“Diharapkan agar pemanfaatan rumah sakit ini bisa segera dilakukan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan lain. Terlebih lagi, pembangunannya sudah menghabiskan banyak anggaran,” pungkasnya.

Bontang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mengumumkan rencana mereka untuk menyelenggarakan sebanyak 77 event guna mengakselerasi pemulihan ekonomi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Taman. Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang telah sangat mempengaruhi sektor UMKM.

Sejak awal pandemi tahun lalu, pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak akibat pembatasan dan penurunan mobilitas. Dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian, pemerintah memutuskan untuk meluncurkan berbagai event sebagai sarana pemulihan.

Namun, respon terhadap rencana ini tidak selalu positif. Faisal, seorang anggota Komisi III DPRD Bontang, menyatakan pandangannya terhadap pelaksanaan event yang dinilai tidak merata. Ia menegaskan bahwa event-event tersebut selalu diadakan di lokasi yang sama, tanpa mencakup seluruh masyarakat Bontang, terutama UMKM di Loktuan, Bontang Utara.

“Ini seolah-olah menjadi wadah kreasi bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi tempat pelaksanaannya selalu terpaku pada lokasi yang sama. Jika tidak di Lapangan Lang-lang, pasti di Rudal, dan tidak pernah di Selambai,” tegasnya.

Faisal mengingatkan bahwa Selambai memiliki potensi wisata yang bisa menarik kunjungan, termasuk wisata religi seperti Masjid Terapung yang dekat dengan Pelabuhan Loktuan, serta wisata kampung di atas laut Selambai. Ia berharap bahwa melalui rencana penyelenggaraan 77 event ini, aspirasi pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata dapat diwujudkan.

“Selambai juga memiliki daya tarik wisata yang bisa ditingkatkan, jadi saya berharap event ini bisa lebih merata dan tidak hanya terfokus pada dua lokasi saja,” tutupnya.

Dalam konteks ini, harapannya adalah agar kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah mampu memperkuat ekonomi UMKM secara merata di berbagai wilayah Bontang serta menghidupkan potensi wisata yang ada.

Bontang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah memberikan respons positif terhadap saran-saran peningkatan fasilitas yang diajukan dalam rapat paripurna bersama DPRD. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan fungsi pasar, termasuk penambahan tangga menuju parkiran, pembangunan jembatan antar gedung, dan pendirian tempat khusus penjualan ikan di Pasar Citra Mas Loktuan.

Rapat paripurna yang melibatkan anggota DPRD dan pemerintah ini membahas berbagai isu krusial, dengan fokus pada peningkatan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pasar Citra Mas Loktuan menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.

Anggota DPRD Bontang Faisal, menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur ini dengan menyatakan, “Peningkatan ini akan secara signifikan membantu mempermudah masyarakat dalam berbelanja.”

Ditambahkan Faisal, upaya perbaikan ini memiliki nilai penting dan kami berharap agar dapat segera terealisasi. Yang terpenting adalah langkah konkret untuk memulai perbaikan ini. Dengan adanya langkah ini, diharapkan Pasar Citra Mas Loktuan akan mampu lebih efektif memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tanggapan positif diberikan oleh pemerintah terhadap usulan tersebut. Mereka berkomitmen untuk merencanakan pembangunan tangga menuju parkiran dan jembatan penghubung antara gedung 1 dan gedung 2 di Pasar Citra Mas Loktuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Bontang. Langkah pendirian Koperasi iuran “Satria Biru Bontang” oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang telah menarik sorotan tajam. Perhatian terutama tertuju pada Surat Edaran (SE) Nomor: 500.3.2.3/626/DPKP yang dikeluarkan oleh Kepala Disdamkartan yang menyoroti Iuran Wajib untuk menjadi anggota koperasi tersebut.

Isu ini menjadi lebih kompleks karena surat edaran tersebut menggunakan kop surat berlambang Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Menurut rincian yang tertera dalam surat edaran, iuran pokok untuk anggota yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan sebesar Rp1 Juta dengan pemotongan dilakukan selama lima bulan. Sedangkan bagi Tenaga Kerja Daerah (TKD), iuran pokok juga Rp1 juta dengan jangka waktu pemotongan selama 10 bulan.

Kepala Disdamkartan, Amiluddin, menjelaskan bahwa terdapat opsi iuran sukarela sebesar Rp20 ribu per bulan. Dia menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk ikut serta dalam koperasi ini dan bahwa jumlah iuran tersebut bisa dibayar secara dicicil. Tujuannya adalah untuk mempermudah personel dalam berpartisipasi.

Namun, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyuarakan keprihatinannya terhadap surat edaran tersebut. Bakhtiar menyatakan bahwa penggunaan logo pemerintah pada kop surat koperasi tidak sesuai, mengingat koperasi memiliki aturan dan identitasnya sendiri yang berbeda dengan pemerintah.

“Saya tidak setuju jika kop surat koperasi menggunakan lambang pemerintah karena koperasi memiliki peraturan sendiri. Tidak ada tugas tambahan di dinas terkait pembangunan koperasi dari pemerintah,” tandas Bakhtiar saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Bontang.

Bakhtiar, yang akrab disapa BW, juga mengajukan permintaan agar Disdamkartan mengganti logo pemerintah pada kop surat koperasi yang dipimpin oleh Kepala Disdamkartan. Dia juga menyampaikan saran bahwa jika pendirian koperasi ini tetap akan dilanjutkan, sebaiknya melakukan kerja sama dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mengajukan langsung ke Disdamkartan secara internal.

Kontroversi ini menyoroti masalah pentingnya pemisahan identitas dan peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah seperti koperasi dalam rangka menjaga integritas dan transparansi.

Bontang. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur jembatan kayu yang mengalami kerusakan di Bontang Kuala. Saat melakukan kunjungan kerja, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tampaknya belum memberikan perhatian yang cukup pada masalah ini, meskipun Bontang Kuala merupakan salah satu ikon wisata di Kota Taman.

Abdul Samad melihat bahwa masalah ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir tanpa penanganan serius dari Pemkot Bontang. Ia mengingatkan bahwa kondisi jembatan yang rusak parah menjadi sumber keresahan, terutama karena jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga dan pengunjung.

“Ikon pariwisata seperti ini seharusnya tidak boleh diabaikan. Kondisi jalan yang rusak parah sangat mengganggu, padahal ini adalah jalan akses vital,” ujarnya.

Abdul Samad juga menggarisbawahi kerusakan yang dialami oleh jembatan akibat kebakaran. Dia mengkhawatirkan bahwa kondisi jembatan yang semakin memburuk dapat mengakibatkan risiko lebih besar, terutama saat musim banjir rob tiba.

“Dengan tambahan risiko banjir rob, kami khawatir jembatan ini bisa ambruk. Harapannya, perbaikan dapat dilakukan secepatnya, terutama dalam tahun ini,” tambahnya.

Dalam respons terhadap isu ini, Dian Nur Afianto, Perencanaan Ahli Muda dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapeltitbang)Kota Bontang , mengungkapkan bahwa permasalahan perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala telah menjadi perhatian. Rencananya, tahun 2024 mendatang akan dialokasikan anggaran senilai Rp4,5 miliar untuk perbaikan ini.

“Kami telah membahas masalah ini dan perencanaan anggaran untuk perbaikan ini sudah diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Ini adalah langkah penting menuju pemulihan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat,” jelas Dian Nur Afianto.

Dalam konteks ini, anggota partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna mengatasi banjir rob di Bontang Kuala melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mendatang.

“Besaran APBD Perubahan tahun 2023 cukup substansial. Diharapkan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengatasi banjir rob agar tidak terus meresahkan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi, menyatakan bahwa salah satu usulan dari masyarakat untuk mengurangi genangan air saat banjir adalah dengan membangun folder. Usulan ini sudah sering diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

“Warga sudah mulai merasa cemas, tetapi sampai saat ini usulan tersebut belum mendapat tanggapan yang nyata,” ungkapnya.

Dengan ancaman banjir rob yang terus menghantui Bontang Kuala, tindakan konkret dari pemerintah diharapkan segera diambil guna melindungi warga dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini.