DPRD Bontang

LATESTBONTANG –  Anggota Komisi II DPRD Bontang, Baktiar Wakkang, menilai bahwa kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi minyak goreng curah menjadi faktor penyebab kenaikan harga minyak goreng yang tidak terkendali dan merugikan masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) untuk lebih aktif mengawasi proses distribusi minyak goreng di Bontang, yang melibatkan PT Energi Unggul Persada (EUP) sebagai pabrik pengelolaan minyak goreng, dan dua distributor minyak goreng di Bontang, yaitu CV Fatih Arsipratama dan PT Setia Ciptaloka.

“Saya liat ini kerjasama antara agen minyak dengan PT Energi Unggul Persada sifatnya “autopilot”. Harusnya pemerintah hadir disitu untuk melakukan pengawasan. Kalau begini ujung-ujungnya warga Bontang sendiri yang menjadi korban,” kata BW, sapaan akrabnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT EUP; Diskop-UKMP, dan dua distributor minyak goreng di Bontang, Senin (21/5/2023).

BW juga mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah distribusi minyak goreng curah. Pertama, memanggil direksi PT EUP untuk memberikan penjelasan secara langsung tanpa diwakili oleh staf biasa yang tidak berwenang. Kedua, membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki distribusi minyak dan masalah lain di PT EUP, seperti lingkungan, ketenagakerjaan, dan kerusakan jalan. Ketiga, melakukan rapat internal antara Pimpinan DPRD, Komisi II dan Wali Kota Bontang, untuk mencari solusi agar harga minyak goreng curah bisa terkendali.

“Karena ironis memang, pabrik pengelolaan minyak goreng ada di Bontang tapi masyarakatnya sendiri kesulitan dapat minyak goreng dan harganya yang mahal. Tidak sesuai dengan Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan bagi warga Bontang kalau begini kondisinya,” ucapnya.

Dalam RDP tersebut terungkap beberapa masalah yang diduga menghambat distribusi minyak goreng curah, antara lain, adanya perbedaan harga jual antara satu distributor dengan distributor lain. Selain itu, ada dugaan distribusi minyak dari pabrik ke distributor yang kurang hingga tiga persen. Ada juga dugaan adanya mafia minyak yang bermain. Akibatnya, harga minyak goreng curah di Bontang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag sebesar Rp 14 ribu per liter. Di Bontang, harga minyak goreng curah mencapai Rp 20 ribu per liter.

Direktur PT Setia Cipta Loka Eko Yulianto mengaku terpaksa menaikkan harga jual minyak goreng karena harga dari PT EUP juga naik drastis.

“Sebelumnya kami dapat harga Domestic Market Obligation (DMO) RP 11.700, tapi bulan Mei 2023 kami dikasih harga Rp 14.300, tentu itu sangat mengejutkan kami dan mau tidak mau kami juga naikkan harga jualnya. Dan kami menduga ada ekspor yanh dilakukan PT EUP, sehingga kebutuhan di Bontang jadi tidak terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, PT EUP yang diwakili staf legal mereka, Endy tidak bisa memberikan banyak komentar dan keputusan terkait persoalan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa, perusahaan tidak bisa ekspor minyak bila kuota 20 persen untuk distributor dalam negeri belum terpenuhi. Ia juga memastikan kuota 20 persen itu sudah terpenuhi karena aktivitas mereka dipantau langsung Kemendag.

“Kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) 20 persen, benar. Kalau DMO terpenuhi, baru bisa ekspor. Itu selalu dipantau Kementerian Perdagangan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan anggaran perubahan dalam melaksanakan pengerjaan turap  yang direncanakan di bantaran Sungai Betlehem, di Jalan Paprika, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara.

Ia menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan banyak tahapan yang memakan waktu, yang justru semakin memperpanjang penyelesaian. Terlebih lagi, di penghujung Agustus akan memasuki musim penghujan.

Faisal menekankan agar pembangunan turap tidak menunggu anggaran perubahan. Ia lebih menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran darurat guna mempercepat pengerjaan turap sungai.

“Salah satu opsi adalah memanfaatkan anggaran sebesar Rp 26 miliar yang sudah disiapkan khusus untuk penurapan di sepanjang aliran Sungai Bontang, yang bisa dialihkan ke penurapan sungai di Jalan Paprika,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Bontang berencana untuk memanggil berbagai pihak terkait, seperti PUPR, Bapelitbang, Kelurahan Gunung Elai, dan Sekda, guna membahas masalah penganggaran ini.

Faisal menegaskan komitmen Komisi III untuk terus memperhatikan masalah ini, dan menekankan pentingnya menganggarkan dana dengan tepat waktu.

“Kita tidak boleh menunggu hingga bangunan di sekitar sungai roboh sebelum tindakan diambil,” tuturnya.

Di sisi lain, Baktiar Effendi, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa longsor di Sungai Betlehem telah terjadi sejak Februari 2023. Penyebabnya adalah tersumbatnya drainase selama kurang lebih 10 tahun, yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar di sekitar sungai yang tidak diturap.

Longsor semakin meluas, bahkan merusak dinding pembatas bangunan di sekitar bantaran sungai. Kontur tanah yang miring semakin memperburuk situasi dan meningkatkan risiko longsor susulan.

Menanggapi hal ini, Bambang Permadi, Ahli Muda Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bontang, menjelaskan bahwa pengerjaan turap hanya dapat dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Selain itu, pengerjaannya akan dilakukan secara swakelola bersama TNI Bontang dengan pengerjaan type II, agar lebih efektif dan efisien.

Dalam upayanya, Bambang berkomitmen untuk mempercepat pengerjaan turap melalui APBD-Perubahan, tanpa perlu melalui proses tender yang memakan waktu yang sempit. Kerjasama dengan TNI Bontang akan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. (*)

LATESTBONTANG –  Nelayan kecil di Kota Bontang masih banyak yang kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Mereka membutuhkan bantuan alat untuk melaut, seperti kapal dan mesin, agar bisa meningkatkan penghasilannya.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa kondisi nelayan kecil di Bontang sangat memprihatinkan. Menurutnya, pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap nelayan kecil yang hidupnya bergantung pada laut.

“Ada laporan ke saya bahwa di Bontang ini masih banyak nelayan kecil yang melaut hanya dengan sampan dan alat yang tidak memadai,” katanya, Kamis (18/5/2023).

Amir menambahkan bahwa pemerintah daerah juga lebih fokus memberikan bantuan kepada beberapa kelompok nelayan tertentu saja. Sementara itu, nelayan kecil yang lebih membutuhkan bantuan sering terabaikan.

“Bantuan yang ada tidak merata. Yang selalu dapat bantuan hanya kelompok nelayan yang punya kapal-kapal besar. Padahal nelayan kecil juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa usulan DPRD terkait kesejahteraan nelayan kecil sering tidak terealisasi. Ia mengaku kesulitan memberikan bantuan langsung kepada nelayan kecil karena terhalang oleh aturan pemerintah.

“Kami (DPRD) selalu mengusulkan bantuan untuk nelayan kecil, tapi kadang-kadang tidak terpenuhi. Kami ingin memberi bantuan kapal atau mesin, tapi ada aturan pemerintah yang menghambat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Amir meminta Pemkot Bontang untuk lebih memprioritaskan dan memaksimalkan bantuan kepada nelayan kecil. Ia berharap pemerintah daerah bisa memberi bantuan kapal atau mesin yang layak untuk nelayan kecil agar mereka bisa mencari ikan di laut dengan lebih baik.

“Saya harap Pemkot Maksimalkan bantuan kepada nelayan kecil,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG –  Kota Bontang di Kalimantan Timur memiliki banyak potensi pariwisata yang sayang untuk dilewatkan. Namun, potensi itu belum terwujud secara maksimal karena kurangnya infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, DPRD Bontang mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana di tempat-tempat wisata.

“Kita punya pariwisata, tapi infrastruktur kita belum ada. Kan pariwisata harus didukung dengan peningkatan infrastruktur,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Menurut Agus Haris, sektor pariwisata bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Bontang, terutama menghadapi masa depan pasca migas. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang yang ingin mengembangkan pariwisata dan UMKM.

Agus Haris mencontohkan beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki, seperti jalan menuju Bontang Kuala dan pulau-pulau di sekitar Bontang, tempat parkir, penerangan, dan fasilitas umum lainnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.

“Tahun pertama misalnya benahi infrastruktur Pulau Segajah, Kampung Adat Guntung, Loktuan, dan Bontang Kuala. lengakapi dulu infrastrukturnya habis itu baru dipercantik sehingga orang luar tertarik datang,” ujarnya.

“5 tahun kepemimpinan fokus dulu benahi infrastruktur jadi sudah ada pondasinya ibaratnya. Kemudian pemerintah selanjutnya bisa melanjutkan. Tapi kalau terpilih lagi kan dia lagi yang melanjutkan. Jadi kontinyu,” tambahnya.

Bontang memiliki berbagai macam wisata yang menarik, mulai dari wisata alam hingga wisata kuliner. Beberapa di antaranya adalah Pulau Beras Basah, Bontang Mangrove Park, Pulau Segajah, Pulau Gusung, Selangan dan Tihi-tihi, Bontang Kuala dan lain-lain.

LATESTBONTANG –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta untuk menjadikan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan program kerja di tahun anggaran berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang merupakan Politisi Partai Golkar.

Menurut Andi Faiz, DPRD telah memberikan 40 rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada Pemkot Bontang, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkot selama tahun 2022.

“Dari pelaksanaan penggaran inilah banyak rekomendasi yang kita berikan ada 40. Untuk itu harapannya semoga menjadi bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” ujarnya,

Beberapa poin rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk direalisasikan adalah:

– Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir, serta menyediakan sarana transportasi untuk tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau Kota Bontang.
– Menindaklanjuti rekomendasi BPKP, BPK, dan LO Kejaksaan Negeri Kota Bontang, mengenai pemanfaatan gedung RSUD Type D.
– Mengelola keuangan dengan baik, meningkatkan SDM di bidang pendidikan, dan mendorong pemanfaatan Rumah Sakit Tipe D.

“Pada hakikatnya semua poin-poin itu penting, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masalah peningkatan SDM di dunia pendidikan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir, hingga hingga dorongan pemerintah soal pmanfaatkan Rumah Sakit Tipe D,” terangnya.

“Semua poin rekomendasi harus diutamakan agar menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ini jadi rujukan di tahun mendatang agar memaksimalkan kinerjanya,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – DPRD Bontang memberikan 40 rekomendasi berupa saran dan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, sebagai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemkot selama tahun 2022. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengharapkan agar Pemkot Bontang melaksanakan rekomendasi tersebut sebagai acuan bahan perbaikan di tahun penganggaran selanjutnya.

“Dari pelaksanaan penggaran inilah banyak rekomendasi yang kita berikan ada 40. Untuk itu harapannya semoga menjadi bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” kata Andi Faizal.

Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa beberapa poin rekomendasi yang diusulkan perlu untuk segera direalisasikan oleh Pemkot Bontang. Misalnya, peningkatan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir, sekaligus menyiapkan sarana transportasi bagi para tenaga pendidik yang melaksanakan tugas di pulau-pulau Kota Bontang.

Selain itu, Andi Faizal juga meminta Pemkot Bontang menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Otomatis Kejaksaan Negeri Kota Bontang, terkait pemanfaatan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type D.

“Pada hakikatnya semua poin-poin itu penting, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masalah peningkatan SDM di dunia pendidikan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir, hingga hingga dorongan pemerintah soal pmanfaatkan Rumah Sakit Tipe D,” jelasnya.

“Semua poin rekomendasi harus diutamakan agar menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ini jadi rujukan di tahun mendatang agar memaksimalkan kinerjanya,” tambahnya.

Demikian tulisan ulang yang saya buat. Semoga bisa membantu Anda. Jika Anda ingin menulis ulang berita lainnya, silakan beritahu saya. 😊

LATESTBONTANG –  Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengembangkan dermaga pelabuhan Loktuan mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Bontang yang membidangi pembangunan. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa pengembangan dermaga pelabuhan Loktuan sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami sangat mendukung rencana pengembangan pelabuhan itu, baik berupa tambahan area sandar untuk kapal pengangkut penumpang ataupun logistik, yang berpotensi sebagai pendapatan daerah. Karena banyak yang bisa didapatkan di area pelabuhan itu,” kata Amir, Jumat (12/5/2023).

Amir, yang berasal dari Partai Gerindra, juga berharap bahwa dengan adanya penambahan dermaga ini, aktivitas di pelabuhan bisa semakin meningkat, terutama karena Bontang akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia juga berharap tidak ada lagi antrean kapal di tengah laut karena keterbatasan luasan dermaga.

“Otomatis pengiriman logistik berpotensi meningkat untuk menunjang kebutuhan di sekitar IKN,” ujarnya.

Amir menambahkan, rencana pengembangan pelabuhan ini sebenarnya sudah lama disuarakan oleh kepala daerah sebelumnya, namun belum terealisasi hingga saat ini. “Semoga cepatlah terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu kajian dari Universitas Indonesia Timur (UIT) terkait regulasi status aset dan kewenangan yang melakukan pengembangan.

Menurut Amiruddin, Pelabuhan Loktuan termasuk dalam kategori pelabuhan pengumpul yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk pengembangannya. Jika hasil kajian seperti itu, maka Pemkot akan mengajukan permohonan kepada pusat.

“Kami masih kaji ini. Tunggu hasilnya seperti apa baru kami akan melangkah,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Bahktiar Wakkang, yang akrab disapa BW, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan perlindungan kepada para nelayan dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa sekitar 3 ribu masyarakat Bontang bekerja sebagai nelayan dan sangat rentan mengalami kecelakaan saat bekerja.

Hal ini ia sampaikan saat rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III DPRD Bontang Dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

“Saya lihat ini belum ada gambaran yang jelas dari Pemkot Bontang, soal bagaimana memberikan perlindungan kepada seluruh nelayan yang ada di kota Bontang,” kata BW, saat intrupsi Rapat Paripurna, Selasa (9/5/2023).

BW, yang berasal dari Partai Nasdem, menilai bahwa dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah bisa memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan. Ia mengusulkan agar pemerintah mensubsidi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 15 ribu per bulan per nelayan.

“Kalau misal terjadi apa-apa, contohnya meninggal dunia saat melaut, minimal keluar mereka ada protect. Sehingga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, mengapresiasi usulan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan bahwa nelayan sudah ada asuransi dari kementerian.

“Kita sudah lama ada MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan pemerintah Bontang mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS ketenagakerjaan. Dan di Kalimantan Timur Bontang yang terbaik soal protect dan kemitraan bareng BPJS ketenagakerjaan,” jelasnya.

Basri juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pemberian jaminan keselamatan untuk tenaga kerja non formal dan sudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan perusahaan di Bontang.

“Untuk jaminan keselamatan bagi tenaga kerja non formal, sebagian sudah disampaikan kepada pimpinan para perusahaan di Bontang,” tuturnya. (*)

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Perusahaan umum daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang yang belum mampu memberikan deviden bagi pemerintah. Ia mengatakan bahwa Perumda AUJ seharusnya berorientasi pada profit dan pelayanan.

“Sangat disayangkan sekali,” kata Andi Faizal, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal, yang berasal dari Partai Golkar, menambahkan bahwa pimpinan Perumda AUJ memiliki tugas berat untuk menata kembali struktur manajemen yang baik, mengingat banyaknya kasus-kasus dan masalah yang pernah terjadi di Perumda. Ia meminta agar pimpinan Perumda AUJ bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap Perumda.

“Kita taulah Perumda AUJ ini banyak kasus-kasus dan masalah. Dan ini jadi tugas berat pimpinan yang baru, bagaimana caranya masyarakat, perusahaan dan pemerintah bisa percaya lagi,” ujarnya.

Andi Faizal juga menyarankan agar Perumda AUJ membuat rencana kerja yang jelas, terutama mengingat Bontang sebagai kota industri yang bisa memanfaatkan potensi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia berharap Perumda AUJ bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah penyangga IKN, seperti melalui PT Laut Bontang Bersinar (LBB) yang memiliki bisnis di bidang kapal dan pelabuhan.

“Perumda bisa menggali potensi itu supaya menghasilkan deviden bagi pemerintah. Kalau Perumda ini sehat bisa manfaatin peluang yang ada di IKN, bisa kesana. Contohnya, dari LBB bisa membuat bisnis-bisnis dari sisi lain pemanfaatan kapal dan dari sisi pelabuhannya,” jelasnya.

Selain itu, Andi Faizal juga mengharapkan agar Perumda AUJ bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang seperti PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG sebagai perwakilan pemerintah.

“Jadi sebagai perwakilan representase daerah untuk menghasilkan deviden. Yang penting komunikasi harus baik, Perumda harus bisa menjaga trust baik ke perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Ya dengan harapan mudah-mudahan di tahun 2023 ini, sudah bisa ada profit lah. Apalagi kan sudah setahun menjabat sudah bisa ada profit lah,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Rencana pelepasan PT BPR Bontang Sejahtera dan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dari Perusahaan umum daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta agar Perumda AUJ mempertimbangkan kembali rencana tersebut, karena dua unit usaha itu merupakan sumber pendapatan utama Perumda.

“Dua unit ini yang paling utama menopang kehidupannya Perumda AUJ. Kalau ini dilepas apakah Perumda bisa hidup lagi dengan sendiri. Kalau menurut saya jangan dilepas,” kata Andi Faizal, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal, yang berasal dari Partai Golkar, juga mengatakan bahwa Perumda AUJ masih memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan, seperti utang, masalah hukum, dan penyidikan. Ia meragukan bahwa Perumda AUJ bisa mendapatkan penyuntikan modal lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.

“Perumda masih sakit banyak masalahnya. Sempat berutang, tersandung masalah hukum yang saat ini masih berjalan di Lapas dan masih dalam penyidikan. Tentu ini jadi pertimbangan kita kalau mau penyertaan modal lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, Andi Faizal menyerahkan keputusan akhir kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang selaku pemangku kebijakan. Ia berharap bahwa baik Perumda maupun Perseroda bisa memberikan deviden untuk pemasukan kas daerah.

“Kalau kami dari DPRD entah dia Perumda atau Perseroda, toh tetap memberikan deviden. Cuman harus dipertimbangkan apakah bisa dia berdiri sendiri takutnya malah collabs. Tapi ini tergantung dari pemerintah yang punya hak. Kalau saya sih jangan jadi Perseroda sendiri,” tandasnya (*)