DPRD Bontang

LATESTBONTANG –  Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengusulkan agar Wali Kota Bontang menaikkan gaji Ketua RT, Guru Ngaji dan Guru swasta. Ia menganggap bahwa mereka memiliki peranan penting bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Bontang.

“Seperti ketua RT memiliki peran penting bagi masyarakat, begitu pula dengan guru ngaji dan swasta, mereka berperan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Saya harap ketua RT, guru ngaji dan guru swasta juga mendapatkan perhatian yang sama,” kata Agus, Selasa (9/5/2023).

Agus, yang berasal dari Partai Gerindra, menambahkan bahwa Ketua RT meskipun berada di luar lingkup Pemkot Bontang, namun mereka merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat kecamatan. Ia mencontohkan bahwa jika ada pertemuan dengan masyarakat, biasanya melalui ketua RT.

“Artinya perannya sangat penting bagi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang meminta agar kenaikan honor itu tidak hanya untuk 3 profesi saja, tetapi juga untuk profesi-profesi lainnya seperti Ketua RT, guru ngaji, dan lain sebagainya. Ia berharap kenaikan honor itu menyesuaikan anggaran yang dimiliki Pemkot Bontang.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menjanjikan kenaikan penghasilan bagi tiga profesi yakni tenaga honorer, guru pesisir, dan dokter senior. Untuk tenaga honorer gaji yang diberikan akan setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang, sebesar Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk guru pesisir dan dokter senior akan mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan tambahan.

Rencana kenaikan tunjangan itu akan direalisasikan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Mengingat, proyeksi APBD perubahan meningkat menjadi Rp 2,2 triliun.

Demikian tulisan ulang yang saya buat. Semoga bisa membantu Anda. Jika Anda ingin menulis ulang berita lainnya, silakan beritahu saya. 😊

LATESTBONTANG – Komisi III DPRD Bontang terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membuka pelayaran kapal penumpang rute Bontang Mamuju di Pelabuhan Lok Tuan, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa rute baru ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama warga suku asli Mamuju yang tinggal di Bontang sebanyak 28 ribu orang.

“Pak wali saya minta rute kapal Bontang-Mamuju terus diperjuangkan, supaya masyarakat tidak lagi jauh-jauh ke Samarinda dan Balikpapan,” kata Amir, Senin (8/5/2023).

Amir juga menilai bahwa rute baru ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Ia mengaku sudah berkunjung ke Mamuju untuk membahas rute baru ini. Ia berharap Pemkot bisa segera menindaklanjutinya.

Namun, Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan bahwa rute pelayaran Bontang-Mamuju dan sebaliknya sebenarnya sudah ada sejak empat bulan lalu. Namun, karena penumpangnya masih sedikit, hanya 7-10 orang saja, maka pemilik kapal Entebe Expres yang merupakan kapal penumpang dan barang tidak lagi berlayar ke Bontang.

“Sudah bulan lalu ada kapalnya beroperasi, tapi penumpangnya cuman sedikit 7-10 orang saja. Makanya pengelola kapal mikir-mikir lagi kalau mau sandar ke sini (Bontang). Ibaratnya lebih besar pasak daripada tiang. Tidak mampu menutupi beban operasionalnya, karena selalu rugi,” jelas Basri.

Basri juga berencana menambah jalur panjang rute baru dimulai dari Bontang-Balikpapan-Barru-Mamuju-Palu- dan kembali ke Bontang. Rencana ini sudah dibahas di dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional V Kalimantan.

“Sudah kami bahas kesepakatan rute panjang ini. Semoga cepat terealisasi,” tandasnya.

LATESTBONTANG – Data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ada 2.015 pencari kerja (Pencaker) di Kota Bontang per Januari – Maret 2023. Namun, lapangan kerja yang tersedia hanya untuk 365 orang.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, persoalan ini merupakan masalah yang umum dihadapi oleh setiap kepala daerah. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang mempertegas payung hukum terkait perekrutan, penempatan tenaga kerja dan alih daya yang diatur dalam Perda nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009.

“Memang sudah ada Perdanya yang mengakomodir 75 persen harus tenaga lokal, tapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan tidak dipertegas aturan itu sama pemerintah,” kata AH, sapaan akrabnya, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (8/5/2023).

AH meminta pemerintah lebih serius memaksimalkan payung hukum yang ada dan lebih serius menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta pemerintah mendata seluruh jumlah karyawan yang ada di perusahaan industri besar di Kota Bontang.

“Pemerintah kurang mendata. Padahal banyak laporan dari aktivis buruh banyak tenaga luar yang kerja. Bukan main banyaknya itu perusahaan lingkup pupuk kaltim. Bisa saja mereka tidak lapora semua itu data karyawannya, misal tenaga luar ada 20 tapi yang dilaporkan cuman 3. Kita sebut saja contohnya kemarin perusahaan Samator,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah melalui dinas terkait agar memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh perusahaan yang ada di Bontang untuk mentaati aturan yang ada.

“Pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan lebih ketat dari sebelumnya, didata itu semua perusahaan yang beroperasi di Bontang, kalau perlu di update setiap bulan. Jadi jelas tenaga kerja yang mereka pakai berapa. Kalau sudah ada datanya bisa jadi acuan memproyeksikan penanggulangan jumlah tenaga kerja yang banyak ini. Kalau tidak ya akan begitu-begitu terus,” tandasnya.

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang membangun rumah singgah di Samarinda untuk melayani kebutuhan masyarakat Bontang yang berobat ke Samarinda.

Ia mengatakan, rumah singgah di Samarinda lebih bermanfaat daripada mess Pemerintah Kota Bontang yang ada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, yang jarang difungsikan namun membebani anggaran pemerintah setiap tahun.

“Banyak informasi dari warga saat mau rujukan perawatan di Samarinda. Mereka kesulitan mencari tempat tinggal sementara. Jadi Asas manfaatnya lebih besar kalau ada rumah singgah di Samarinda,” kata BW, sapaan akrabnya, dalam Rapat Paripurna, Senin (8/5/2023).

Namun, Wali Kota Bontang Basri Rase tidak sependapat dengan usulan tersebut. Ia menilai bahwa mess di Jakarta masih diperlukan oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat Bontang yang berobat ke Samarinda, seperti asrama mahasiswa.

“Disana terdapat banyak tempat yang bisa digunakan bagi masyarakat. Baik dari Kapasisbon, HMB Cabang, dan HMB Reformasi. Kalau Mess di Jakarta masih tetap kita butuhkan,” ujar Basri.

Basri juga mengatakan, untuk mengurangi rujukan pasien ke Samarinda, pemerintah akan meningkatkan pembangunan dan fasilitas kesehatan di RSUD Taman Husada. Ia menyebutkan bahwa masih ada satu gedung yang akan dibangun di RSUD tersebut. “Iya kita tingkatkan aja fasilitas RSUD Taman Husada,” katanya.

LATESTBONTANG – DPRD Bontang mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang menaikkan insentif bagi Kader Posyandu, Kader Sub PPKBK, Kader Lansia dan Kader Posbindu dari Rp 150 ribu menjadi Rp 300 ribu.

Usulan ini termasuk dalam 40 rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kota Bontang, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III DPRD Bontang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking yang juga Ketua Pansus LKPJ DPRD Bontang mengatakan, usulan ini bertujuan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para kader-kader posyandu yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kecil sekali tunjangannya. Harus ditambah,” kata Raking di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara, Senin (8/5/2023).

Ia juga mengatakan, usulan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para kader-kader. Ia berharap usulan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah.

“Ini sebagai bentuk perhatian kita bersama untuk kader-kader yang bekerja, diharapkan usulan ini bisa terealisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, tambahan insentif tersebut diharapkan bisa semakin meningkatkan kinerja para Kader-kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk pengelolaan anggaran insentif ini, Raking menyarankan agar pemerintah menggunakan alokasi anggaran dari kecamatan yang kemudian diteruskan di tingkat kelurahan dan seterusnya.

“Untuk pengelolaan anggaran itu pemerintah bisa alokasi dari kecamatan. Kemudian diteruskan ke OPD kelurahan pengelolanya jadi lebih maksimal. Termasuk untuk dasa wisma (PKK) dan RT,” tuturnya.