DPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Dorong Solusi Gagal Panen Petani dengan Program Insentif dan Asuransi

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 2, 2023

LATESBONTANG – Usaha di sektor pertanian dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tumbuhan yang rentan sebabkan kerugian bagi para petani.

Untuk itu, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada petani, atau menjalankan program asuransi pertanian sebagai langkah antisipasi dan bentuk bantuan apabila petani mengalami gagal panen.

Dia mengatakan, tantangan menjadi petani di Kutim sangat besar, sebab membutuhkan modal besar, sementara hasil kecil dan terkadang modal tak kembali.

“Seharusnya pemerintah memberikan insentif bagi petani. Kalaupun insentif itu tidak diberikan, kita minta supaya di fasilitasi asuransi untuk penanaman dan ketika gagal panen bisa diklaim asuransi itu,” ucap Faizal Rachman di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (30/5/2023).

Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan banyak petani binaannya yang sudah mengeluarkan biaya besar, namun gagal panen karena hama.

“Petani sawah kita itu tantangannya luar biasa, hampir rata-rata sawah-sawah yang ada sudah dikelilingi lahan sawit. Sementara lahan sawit itu serangga atau hamanya luar biasa banyak,” ungkapnya.

Bukan hanya persoalan hama, lanjut Faisal beban petani juga soal harga obat pembasmi hama yang terus naik, sehingga perlu modal besar.

“Makanya saya bilang, petani kita ini harus terus diberikan insentif karena cost produksi kita ini tinggi. Kalau sudah dua kali dia tanam terus gagal panen terus, selesai sudah modal sudah tidak ada, kan kasihan dia,” pungkasnya. (adv).

Siang Geah Minta Diskop Kutim Perkuat Pembinaan Koperasi, Ini Katanya

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 2, 2023

LATESBONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Siang Geah meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) dan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat pembinaan berupa pendampingan kepada koperasi agar naik kelas.

Hal tersebut dijelaskan karena pendampingan merupakan hal penting, kunci sukses koperasi. Terutama bagi koperasi yang belum memiliki mitra dengan pihak ketiga atau perusahaan.

Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian. Mampu memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan hanya untuk anggota koperasi namun juga untuk daerah.

“Kalau koperasi itu tidak didampingi dengan baik, saya pastikan akan gagal. karena kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada pasti tidak sama,” ucap Siang Geah saat di temui di ruang kerjanya, Senin (29/05/2023).

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan koperasi selama ini yang berjalan, karena ada pendampingan dari pihak ketiga bahkan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar daerah maupun di dalam daerah.

“Tidak mesti harus bermitra dengan perusahaan, tetapi pemerintah memberikan peluang bagi koperasi,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan jika koperasi yang ada tidak dilakukan pendampingan dengan baik oleh pemerintah, dikhawatirkan koperasi bisa menggunakan asumsi mereka sendiri, sehingga kurang memahami hak mereka sebagai anggota maupun hak sebagai pengurus.

“Kalau koperasi tidak didampingi, saya pastikan UU tentang perkoperasian mereka tidak pahami, sehingga hak dan kewajiban mereka tidak dipahami disitu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Siang Geah menuturkan pendampingan koperasi itu harus lebih ditingkatkan lagi, walaupun sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UKM.

“Memang pendampingan dari Dinas Koperasi itu tidak muda, dengan koperasi yang jumlahnya ribuan di Kutim. Kalau itu dilakukan, saya kira memang membutuhkan pembiayaan dan anggaran yang cukup luar biasa,” pungkasnya.(adv).

Proyek Fisik Kutim Molor, Faizal Rachman: Gimana Mau Mengejar Ketertinggalan

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 2, 2023

LATSEBONTANG – Progres pembangunan infrastruktur di Kutai Timur (Kutim) disoroti dewan. Pasalnya hingga akhir Mei, proyek masih belum juga dilaksanakan.

Lambatnya progres pekerjaan fisik itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Dia mengatakan, Pemkab dan DPRD Kutim telah sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 pada tahun lalu.

Kala itu, kata dia, disepakati proyek tahun jamak senilai Rp 1,364 triliun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kutim, khususnya infrastruktur jalan.

“Kita kan berharap, APBD kita begitu diketok di November 2022 lalu, bulan Januari 2023 itu sudah start. Makanya kita selalu mengingatkan, pada setiap pandangan fraksi pengesahan APBD itu menyampaikan juga bahwa penyerapan anggaran ini kita minta dipercepat,” ucap Faisal Rachman.

Anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut menegaskan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim agar proses lelang bisa segera dilakukan lebih awal.

“Supaya tidak melanggar hukum dan prosedur perundangan-undangan, pemerintah meminta pendampingan dari Kejaksaan, BPKAP dan LKPP pusat untuk pengadaannya. Kan dimungkinkan dilakukan lelang awal, nanti penandatanganan kontraknya di bulan Januari, karena anggaran yang dialokasikan untuk mengejar perbaikan infrastruktur cukup besar,” ujarnya.

Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pemerintah untuk mempercepat lelang sehingga dapat mengejar ketertinggalan infrastruktur. Namun pemerintah mengatakan tidak bisa dilakukan karena ada pergeseran anggaran.

“Nah kami menyampaikan yang pusat sudah minta ijin, kita ijinkan malah kita suruh percepat. Nah bagaimana dengan APBD kok sampai sekarang belum jalan, Gimana mau mengejar ketertinggalan pembangunan kalau seperti itu,” pungkasnya. (adv).

Maknai Momentum Hari Lahir Pancasila, Ini Pesan Penting Ketua DPRD Kutim

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 2, 2023

LATESBONTANG – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, Sos menyampaikan pesan memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023. Ia mengikuti upacara peringatan tersebut di Halaman Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Kutim, Kamis (01/6/2023) pagi.

“Hari ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Kutai Timur, Alhamdulillah pelaksanaan upacara berjalan dengan lancar,” ucap Ketua DPRD Kutim Joni, usai kegiatan upacara.

Dirinya berharap dengan momen tersebut untuk mendoakan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah gugur dan ditempatkan di tempat yang layak oleh sang pencipta.

“Kita berharap selanjutnya acara-acara seperti ini, bagaimanapun juga ini sejarah perlu kita peringati setiap tahunnya,” harapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengungkapkan dalam rangka menyambut pesta politik tahun depan, momen hari kelahiran Pancasila tersebut dapat menyatukan semua kalangan dalam menciptakan demokrasi yang jujur dan adil.

“Artinya muda dan tua bersatu mensukseskan program-program pemerintah pusat yang arahnya demi kemajuan negara kita, Khususnya di Kutai Timur,” pungkasnya. (adv).

Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRD Kutim Suarakan Meneguhkan Kebhinekaan dalam Persatuan

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 1, 2023

Sangatta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Joni, merayakan Hari Lahir Pancasila dengan semangat kebhinekaan dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni antara berbagai suku, agama, ras, dan budaya, serta menjadi fondasi kuat bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Continue reading →

Basti Tanggapi Jatah Bankeu Kutim Paling Kecil, Begini Katanya

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 1, 2023

LATESBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) dinilai masih kurang maksimal menjemput anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, bantuan keuangan (Bankeu) daerah yang diterima tahun ini paling kecil dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Rasio tersebut juga dirilis BPKAD Kaltim. Informasi dihimpun, Kutim tahun ini hanya menerima total bankeu Rp32,8 miliar dan paling sedikit dibanding 9 kabupaten/kota lainnya.

Kota Bontang misalnya yang merupakan daerah tetangga mendapatkan bankeu Rp58,8 miliar. Kemudian Kota Samarinda Rp354,4 miliar. Kabupaten Paser Rp243,9 miliar, Kabupaten Berau Rp224,5 miliar, Kota Balikpapan Rp96,2 miliar, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) Rp72 miliar.

Belum lagi Kabupaten Mahakam Ulu yang mendapatkan total Bankeu Pepmrov Kaltim sebesar Rp38,4 miliar, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp38,1 miliar, dan Kabupaten Kutai Barat Rp38 miliar.

Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langi menanggapi jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim yang senilai Rp32,8 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut mengindikasikan jika Pemkab Kutim tidak maksimal melakukan koordinasi alias kurang gesit menjemput anggaran.

Di lain sisi, sejumlah fasilitas di Kutim masih membutuhkan perhatian serius. Misalnya pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak terfasilitasi jika hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Belum lagi program di bidang sosial dan keagamaan. Karena itu, Basti sangat menyayangkan hal ini, Kutim juga butuh bantuan yang besar seperti daerah lainnya.

“Saya pikir ini harus kita bicarakan dengan pihak terkait, bagaimana bankeu ini bisa ditingkatkan lagi kedepannya,” ucap Basti Sangga Langi, Rabu (24/05/2023). (adv).

Umumkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, DPRD Kutim Akan Gelar Rapat Paripurna ke-9

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 31, 2023

Sangatta. Hari Senin (5/6/2023), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur akan menggelar pelaksanaan Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Kutai Timur. Rapat yang dijadwalakan akan berlangsung pada pukul 13.00 WITA ini bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta. Continue reading →

DPRD Kutim Imbau Kewaspadaan dan Siaga Karhutla pada Musim Kemarau

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 30, 2023

LATESBONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengimbau kepada segenap warga serta petugas terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap musibah kebakaran yang rawan menimpah rumah maupun hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau.

Pesan kewaspadaan tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim, David Rante di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (29/5/2023).

“Pemicu kebakaran ini perlu dihindari, apalagi nanti kemudian tiba-tiba muncul suhu panas. Ini yang perlu diantisipasi dan masyarakat juga terlibat secara proaktif,” ucap David Rante di Gedung DPRD Kutim, Senin (29/05/2023).

David menyatakan, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, tentu akan memunculkan persoalan. Karena biasanya ketika memasuki musim kemarau, masyarakat antusias untuk membakar lahannya masing-masing.

“Kita pemerintah termasuk DPRD Kutim harus memberikan semacam peringatan dan imbauan kepada masyarakat supaya menghindari pembakaran lahan ketika memasuki musim kemarau. Karena pasti itu sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya kesiapan masyarakat menghadapi kemarau sangatlah penting. Selai itu, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi leading sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu melakukan langka pencegahan dan siaga pengamanan dengan melibatkan pihak kepolisian, pihak TNI dan juga pihak Satpol PP.

“Semua pihak lah, semua stakeholder harus bekerja sama supaya itu bisa dihindari dan diatasi,” pungkasnya. (adv/Tal).

Rapat Evaluasi Serapan ABPD Kutim 2023 ‘Gantung’, Ini Penyebabnya

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·May 30, 2023

LATESBONTANG – Evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 gagal dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekda Kutai Timur (Kutim) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agenda rapat yang digelar pada Senin (29/5/2023) akhirnya belum mendapat kesimpulan yang pasti.

Dalam rapat tersebut, pembahasan tentang evaluasi serapan APBD 2023 tidak dapat disimpulkan oleh DPRD Kutim karena belum adanya pembahasan yang tuntas dengan TAPD.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menyebut Sekda belum berkesempatan hadir dalam rapat Banggar dengan TAPD. Menurutnya, agenda rapat tersebut evaluasi atau mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan pada APBD 2023.

“Jadi tunggu saja informasi selanjutnya setelah Sekda hadir, karena kami meminta Sekda untuk memberikan penjelasan terkait pembahasan-pembahasan anggaran yang intens kami lakukan dan juga pembahasan APBD perubahan 2023,” ucap Asti Mazar Bulang usai mengikuti rapat banggar bersama TAPD di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Sebelum rapat, Asti Mazar mengungkapkan bahwa para anggota DPRD Kutim mengelar rapat internal Banggar terkait sejauh mana penetapan anggaran 2023.

“Kalau rapat dengan TAPD, kami tidak menindaklanjuti pertemuan, karena kepala TAPD Kutim tidak hadir jadi belum bisa kami komentari. Namun untuk rapat internal Banggar, banyak masuk dari teman-teman dewan terkait penyerapan anggaran dari awal bulan 1 sampai bulan 5 ini,” pungkasnya. (adv/HR)

RSUD Kudungga Raih Akreditasi Paripurna, Ini Kata Anggota DPRD Kutim David Rante

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·May 30, 2023

LATESBONTANG – Predikat akreditasi paripurna diraih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga, Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Capaian tersebut tanggapi oleh Anggota DPRD Kutim, David Rante. Meski mengakui capaian tersebut, ia meminta RSUD Kudungga untuk dapat memberikan pelayan paripurna juga kepada masyarakat.

“Dengan akreditasi paripurna yang didapatkan RSUD Kudungga, pelayanan yang diberikan juga harus paripurna,” tegas David Rante kepada awak media di Gedung DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Manajemen RSUD Kudungga membeberkan bahwa rumah sakit tersebut telah lulus akreditasi dengan predikat Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

David Rante mengatakan, predikat yang didapatkan ujungnya bermuara kepada pelayanan. Hal terpenting adalah mewujudkan standar tertinggi itu dalam pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas.

“Kalau memang sudah paripurna berarti kita berusaha supaya pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu bisa membuat masyarakat merasa senang dan terlayani dengan baik,” ucap David Rante.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut, kerja keras dari pihak RSUD Kudungga harus dibuktikan dan juga harus direalisasikan dengan baik agar semuanya bisa terwujud.

“Di satu sisi kita mendapat predikat paripurna dibarengi juga dengan pelayanan yang paripurna, jangan sampai predikatnya saja yang paripurna tapi pelayanan kepada masyarakat tidak, itu juga memunculkan persoalan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan bahwa inti dari tujuan hal tersebut adalah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kutim.

“Inikan sebagai indikator untuk mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kudungga saat ini memang sudah paripurna,” tandasnya. (adv/HR).