DPRD Kutai Timur

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten Kutim agar program yang akan dialokasikan anggarannya dalam APBD Kutim 2024, berkolaborasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan oleh Abdi Firdaus, perwakilan dari Fraksi Demokrat, saat Rapat Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Menurut Abdi Firdaus, kolaborasi antar OPD akan menciptakan pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Demokrat merasa perlu menitik beratkan adanya kejelasan dalam program yang berkolaborasi dengan baik antar OPD, demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdi Firdaus.

Abdi Firdaus juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan, maka perlu disusun kerangka dan arah KUA dan PPAS.

“Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut, dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perakonomian serta laju infasi dalam daerah,” papar Abdi Firdaus.

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim agar lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pariwisata, Pajak Hotel dan sektor lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Abdi Firdaus, perwakilan dari Fraksi Demokrat, saat Rapat Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Menurut Abdi Firdaus, PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Demokrat melihat sumber PAD yang belum maksimal, sehingga kami mendorong Pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan PAD, seperti Pariwisata, Pajak Hotel dan sektor lainnya,” tutur Abdi Firdaus.

Abdi Firdaus juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan, maka perlu disusun kerangka dan arah KUA dan PPAS.

“Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut, dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perakonomian serta laju infasi dalam daerah,” papar Abdi Firdaus. (*)

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kutim agar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2024 secara efektif dan efisien.

Hal ini disampaikan oleh Abdi Firdaus, perwakilan dari Fraksi Demokrat, saat Rapat Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Menurut Abdi Firdaus, Pemerintah Daerah harus membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahun serta keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

“Fraksi Demokrat menilai bahwa tolok ukur keberhasilan yang telah dirancang adalah hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien,” kata Abdi Firdaus.

Abdi Firdaus juga meminta penjelasan yang terinci tentang Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dari setiap OPD yang diperlukan dalam pembahasan dan pengesahan APBD 2024.

“Fraksi Demokrat mengharapkan agar tidak ada kesalahan dalam penganggaran yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan kebutuhan prioritas pembangunan di Kutim dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Bupati Kutim,” ujar Abdi Firdaus. (*)

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten Kutim agar program dan kegiatan yang akan dialokasikan anggarannya dalam APBD Kutim 2024, harus benar-benar berdasarkan program dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diusulkan oleh pemerintah desa serta aspirasi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Hasna, perwakilan dari Fraksi Golkar, saat Rapat Sidang Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Menurut Hasna, program dan kegiatan yang sesuai dengan Musrenbang dan aspirasi masyarakat, akan lebih memenuhi kebutuhan dan harapan dari semua pihak terlebih untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur.

“Fraksi Golkar berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutim dan DPRD Kutim dapat bekerja sama dengan baik dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Kutim 2024. Kami juga mengharapkan agar pembahasan tersebut dapat dilakukan sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hasna.

Hasna juga menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Kutim 2024 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim.

“Fraksi Golkar mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutim dalam menyusun Nota Pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kutim 2024, yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, tanpa adanya proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kami juga mengapresiasi alokasi Belanja Modal yang cukup besar, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” papar Hasna.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutim atas alokasi belanja modal daerah yang cukup besar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Hasna, perwakilan dari Fraksi Golkar, saat Rapat Sidang Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024.

Menurut Hasna, alokasi belanja modal daerah sebesar Rp. 3,9 Triliun menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Fraksi Golkar mengapresiasi alokasi belanja modal daerah yang cukup besar, karena menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kami juga mengingatkan agar belanja modal daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tutur Hasna.

Hasna juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan, maka perlu disusun kerangka dan arah KUA dan PPAS.

“Penyusunan kebijakan umum anggaran tersebut, dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perakonomian serta laju infasi dalam daerah,” papar Hasna.

Sangatta. Dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 H, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Joni, dengan penuh semangat menyatakan resolusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dirinya ingin DPRD Kutai Timur terus berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendorong pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur. Continue reading →

Sangatta. Dalam rangka memperingati pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1445 H, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Joni, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang merayakan. Continue reading →