DPRD Kutai Timur

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti serapan belanja daerah Kutim tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman, saat Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kutim, Kamis (15/06/2023).

Menurut Faizal Rachman, belanja daerah Kutim tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3,55 triliun atau 80,01 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4,44 triliun. Hal ini menunjukkan masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan belum mencapai target yang sudah ditentukan.

“Fraksi PDI Perjuangan menyoroti serapan belanja daerah yang tidak maksimal dikarenakan lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien serta lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan,” ungkap Faizal Rachman.

Faizal Rachman juga menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pendapatan daerah, pembiayaan daerah, saldo kas daerah dan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). (*)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutim atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman, saat Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kutim, Kamis (15/06/2023).

Faizal Rachman mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah dalam mengelola dana daerah.

“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyusun dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Faizal Rachman.

Faizal Rachman juga menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022. (*)

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) memberikan beberapa catatan kepada Pemkab Kutai Timur terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022.

Hal ini disampaikan oleh Yan Ipau yang mewakili Fraksi KIR dalam Sidang Paripurna DPRD Kutim yang dipimpin oleh Joni selaku Ketua DPRD Kutim dan dihadiri oleh Kasmidi Bulang selaku Wakil Bupati di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada hari Kamis (15/06/2023).

Yan mengatakan bahwa pertama, Pemkab Kutim harus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 dengan menetapkan target yang lebih tinggi dan mencari sumber pendapatan lain yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.

“Harus sesuai dengan budaya lokal yang arif dan berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Yan.

Selanjutnya, Yan juga mengingatkan agar Pemkab Kutim tetap konsisten dengan RPJMD dalam pengelolaan Belanja Daerah dan memprioritaskan penyerapan anggaran yang cepat, tepat dan terpadu dengan program yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

“Demikianlah Pandangan Umum Fraksi KIR, kami harap dapat segera dilakukan pembahasan lebih rinci terhadap lampiran pelaksanaan Raperda APBD tahun 2022 ini,” tutupnya. (*)

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim dari Fraksi KIR, Yan Ipau, dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Yan Ipau mengatakan bahwa Fraksi KIR mengapresiasi capaian Pemkab Kutim dalam pengelolaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terutama dalam hal realisasi Pendapatan Daerah yang telah melampaui target. Namun, ia menilai bahwa hal tersebut belum cukup jika tidak diimbangi dengan penyerapan Pembelanjaan yang lebih efektif dan maksimal.

“Kami meminta agar Pemkab Kutim dapat mempercepat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” kata Yan Ipau.

Ia juga menyebutkan bahwa Fraksi KIR mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Kutim atas laporan keuangan daerah tahun 2022. Ia berharap bahwa predikat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.

Yan Ipau menyampaikan pemandangan umum Fraksi KIR terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun 2022. Selain itu, Pemkab Kutim juga melampaui target realisasi Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, kecuali untuk lain-lain pendapatan yang sah.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Yan Ipau, dalam rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Yan Ipau mengatakan bahwa Fraksi KIR memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Kutim atas pencapaian tersebut. Ia berharap bahwa pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Kutim untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun selanjutnya.

“Kami juga mengharapkan agar Pemkab Kutim dapat meningkatkan efektivitas dan maksimalisasi pengelolaan Pembelanjaan, serta percepatan pelaksanaan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Yan Ipau menyampaikan pemandangan umum Fraksi KIR terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) di DPRD Kutai Timur (Kutim) menekankan fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Kutim dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi AKB Yosep Udau, saat Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Menurut Yosep Udau, fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Kutim merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang berwenang untuk menetapkan anggaran daerah dan mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.

“Fraksi AKB menekankan fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Kutim dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah tahun anggaran 2022. Hal ini penting untuk dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien demi kemaslahatan bersama serta untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kutim,” kata Yosep Udau.

Yosep Udau juga menyampaikan pandangan umum Fraksi AKB terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan saldo kas daerah.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) di DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim untuk menggali potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi AKB Yosep Udau, saat Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Menurut Yosep Udau, PAD Kutim tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp272,43 miliar atau 111,80 persen dari anggaran PAD sebesar Rp243,67 miliar. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan.

“Fraksi AKB mendorong Pemkab Kutim untuk menggali potensi peningkatan PAD dengan memanfaatkan sumber daya alam dan pengembangan pariwisata yang ada di Kutim. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah,” kata Yosep Udau.

Yosep Udau juga menyampaikan pandangan umum Fraksi AKB terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan saldo kas daerah. (*)

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) berharap peningkatan pendapatan dan belanja daerah Kutim tahun anggaran 2022 berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kutai Timur.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Demokrat Muhammad Amin, saat Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Menurut Muhammad Amin, pendapatan daerah Kutim tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp272,43 miliar atau 111,80 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp243,67 miliar. Sementara itu, belanja daerah Kutim tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3,55 triliun atau 80,01 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4,44 triliun.

“Fraksi Demokrat mengharapkan terjadinya peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini, berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur,” kata Muhammad Amin.

Muhammad Amin juga menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pembiayaan daerah dan saldo kas daerah.

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutim tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Demokrat Muhammad Amin, saat Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (15/06/2023).

Menurut Muhammad Amin, opini WTP BPK menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang berhasil raih predikat WTP. Prestasi demikian dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ucap Amin.

Muhammad Amin juga menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan saldo kas daerah. (*)