Pemkab Kutai Timur

LATESBONTANG – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dr Bahrani melalui Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, Lely Pembriani mengatakan, Dinkes, Kutim saat ini, tengah memaksimalkan penanganan tiga penyakit kronis yang sampai sekarang belum teratasi, yakni AIDS-tuberculosis-malaria (ATM).

Proses eliminasi Program ATM ini dalam skala nasional di tahun 2030, namun untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan proses eliminasinya di tahun 2026.

“Proses eliminasi artinya tidak zero kasus, tapi setidaknya ada syarat-syarat di masing-masing program. Kaltim untuk targetnya 2026 harus selesai dan ini pekerjaan berat untuk semua,” ucap Lely usai membuka kegiatan Workshop Pengembangan Jejaring Layanan TBC Dan Sosialisasi SITB di Hotel Royal Victoria, Kutim, Selasa (20/06/2023).

Lely menjelaskan pihak Dinkes Kutim akan melibatkan seluruh instansi kesehatan yang ada di Kutim untuk proses eliminasi program ATM.

“Wajib kita libatkan semua faskes, tidak mungkin Dinkes Kutim bekerja sendiri. Makanya kita adakan kegiatan workshop, karena sangat membutuhkan jejaring dan masalah kesehatan bukan hanya dinas kesehatan, tetapi semuanya terlibat,” ungkapnya.

Dirinya mengaku pihaknya terus berupaya untuk memaksimalkan proses eliminasi tersebut sesuai dengan target yang ada.

“Kita usahakan semoga kedepannya target yang ditentukan bisa kita selesaikan, untuk proses eliminasi program ATM ini,” pungkasnya.(adv)

LATESBONTANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Dinkes Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Workshop Pengembangan Jejaring Layanan Tuberculosis (TBC) dan Sosialisasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) di Wilayah Kutim, di Ruang MCC Hotel Royal Victoria, Selasa (20/06/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dinkes Kutim, Narasumber Dinkes Provinsi Kaltim, Ketua District Public Private Mix (DPPM) Kutim Hj. Siti Robiah Ardiansyah, Direktur/Pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik peserta kegiatan workshop.

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kutim Bahrani melalui Sub koordinator surveilans dan imunisasi Dinkes Kutim Lely Pembriani, mengatakan kegiatan workshop tersebut, selaras dengan End TBC Strategy yang telah menjadi komitmen global dan Pemerintah Indonesia, serta mengacu pada Sustainable Development Goals (SDG’s).

“Pemerintah Indonesia menetapkan rencana eliminasi lebih cepat di tahun 2030 dengan target menurunkan insiden TBC sebesar 65/100.000 penduduk dan penurunan angka kematian akibat TBC sebesar 6/100.000 penduduk,” papar Lely Pembriani.

Lely menjelaskan bahwa dengan target tersebut, maka tahun 2020 sampai tahun 2024 merupakan periode yang sangat krusial untuk percepatan menuju eliminasi tersebut.

“Dampak pandemic COVID-19 yang terjadi selama periode krusial ini, meningkatkan beban yang sangat besar bagi program TBC untuk mengembalikan peta jalan eliminasi tetap berada di jalurnya,” jelasnya.

Lely mengungkapkan saat ini di Kutim, ada 338 orang dewasa ternotifikasi kasus TBC dan 87 anak juga ternotifikasi kasus TBC yang telah di diagnosis dan treatment serta bersedia untuk diobati.

Lebih lanjut, untuk TB RO di Kutim artinya TB yang resisten dengan obat ditemukan 6 orang, namun yang mau memulai pengobatan hanya 3 orang saja.

“Adanya peningkat temuan kasus TB pada anak setiap tahunnya dan begitu jga dengan kasus TB-HIV. Treatment success rate target ada diatas 90 persen dan Kutim berada di bawah target selain karena ada kasus meninggal, juga banyak kasus TB yang putus dari pengobatan,” ungkapnya

Dirinya mengaku ada tiga strategi yang diperkuat melalui kegiatan workshop kali ini yakni, peningkatan akses layanan TB bermutu yang berpihak pada pasien, peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dan penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

“kami harap para peserta workshop dapat bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan upaya implementasi tatalaksana program TBC dalam skrinning/deteksi, pengobatan serta pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar, dengan membangun jejaring antar program atau unit di tempat kerja,” harapnya.

Sementara itu Kepala DPPM Kutim Hj Siti Robiah mengatakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya akan menjadi fasilitator dalam membangun jejaring baik dalam rujukan sampel, pengobatan kasus TBC bahkan sampai pada memastikan sistem pencatatan dan pelaporan berjalan/terlaksana dalam sebuah mekanisme yang akurat dan terukur.

“DPPM Kutim bersedia terlibat aktif pada upaya/strategi lainnya dalam penanggulangan TBC, namun tetap berada pada koridor aturan dan kewenangan yang dimilikinya,” ucap istri dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Dirinya mengajak seluruh peserta workshop mengikuti semua paparan dengan sungguh-sungguh serta memastikan proses penginputan data penyakit TBC terlaporkan oleh masing-masing faskes ke dalam SITB.

“Semoga kontribusi ini dapat menjadi dukungan kita bagi negara Indonesia, untuk eliminasi tahun 2030 dan bagi masyarakat Kutai Timur dapat terbebas dari permasalahan penyakit TB,” pungkasnya.(adv).

LATESBONTANG – Nilai aset daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada 2022 sebesar Rp13,4 triliun. Ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Zubair yang berdasar pada data neraca daerah.

Zubair menyebut neraca daerah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas kekayaan daerah yang tidak tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

“Nilai aset Kutim sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13,4 triliun. Nilai aset ini terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi dan aset lainnya,” terang Zubair pada Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (14/6/2023).

Zubair menjelaskan Aset lancar merupakan kekayaan daerah yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun sedangkan Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki pemerintah selama lebih dari setahun dan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

“Nilai aset lancar Kutim pada tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2,01 triliun dan nilai investasi jangka panjang Kutim pada tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 196,79 miliar yaitu nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan nilai aset tetap Kutim pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp8,44 triliun dan nilai properti investasi kutim adalah sebesar Rp376,85 miliar.

“Adapun aset lainnya yang merupakan aset non lancar pemerintah yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan adalah sebesar Rp2,36 triliun,”

Lebih lanjut, Zubair menerangkan kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

“Nilai kewajiban Kabupaten Kutai Timur sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81,27 milyar yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp574,27 juta, utang belanja sebesar Rp 15,92 miliar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp64,77 miliar dan nilai ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13,31 triliun,” pungkasnya. (adv).

LATESBONTANG – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Timur (Kutim), Zubair mengatakan realisasi belanja daerah tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4,04 triliun atau 81,84 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 4,94 triliun.

Realiasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

“Belanja operasi merupakan belanja yang outputnya bersifat non fisik atau belanja habis pakai kurang dari satu tahun. Realisasi belanja operasi Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2,61 triliun atau 84,30 persen dari anggaran belanja operasi sebesar Rp 3,09 Triliun,” papar Zubair, Rabu (14/6/2023).

Zubair juga menjelaskan belanja modal merupakan belanja yang outputnya bersifat fisik atau aset yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun. Realisasi belanja modal Kutim tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1,00 triliun atau 77,93 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp1,29 triliun.

“Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang terjadi. Realisasi belanja tidak terduga Kutim tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4,00 miliar atau 3,30 persen dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp121,44 miliar, sedangkan Belanja transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp423,98 miliar atau 97,90 persen dari anggaran transfer sebesar Rp433,09 miliar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pada pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp540,86 miliar atau 100,22 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp539,66 milyar sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39 miliar atau 70,27 persen dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp55,5 milyar,” pungkasnya.(adv).

LATESTBONTANG – Pengurus Aliansi Jurnalis Kutai Timur (AJKT) periode 2023 hingga 2025, resmi dilantik wakil bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang, yang juga sebagai dewan pembina AJKT, di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Kutai Timur. Kamis (15/6/2023).

Dalam sambutanya, Kasmidi Bulang, mengatakan indepedensi media harus yang terdepan, terlebih lagi di momen politik 2024 mendatang.

“Kami berharap AJKT bisa menyampaikan informasi ke masyarakat kepada khalayak bahwa ada kegiatan, ada prestasi, ada kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan di Kutai Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, media salah satu corong informasi yang bisa menjadi penyejuk bagi pembaca khususnya masyarakat Kutim.

“Yang tidak kalah penting ialah, sebagai penyejuk kita yang ada di Kabupaten Kutai Timur terkait informasi yang ada, terutama sebagai bagian pusat informasi,” tambahnya.

Hadir juga dalam pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus AJKT, ketua Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Kutai Timur, perwakilan perusahaan, perwakilan SKPD serta organisasi pemuda.

Kasmidi juga mengatakan rasa terimakasih atas hubungan baik dengan pemerintah dan informasi sosial serta hubungan ke perusahaan.

“Terimakasih AJKT yang sudah terbentuk mulai tahun 2015 lalu, atas hubungan baik dengan pemerintah, masyarakat dan perusahaan,” ucapnya.

Ia berharap, AJKT tetap solid dalam menjaga silaturahmi sesama anggota dan pengurus agar tetap eksis di Kutai Timur.

Ditempat yang sama, ketua terpilih, Raymond Chauda, mengatakan organisasi AJKT akan lebih selektif di masa kepemimpinannya saat ini dalam menerima anggota baru.

“Organisasi wartawan bukan untuk mainan yang bisa loncat sana loncat sini, maka dari itu mulai saat ini kita akan lebih ketat dalam menerima anggota baru,” pungkasnya. (*).