Pemkab Kutai Timur

LATESBONTANG – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman hadiri dan berdialog dengan para petani di kawasan Jalan Simono, Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (13/6/2023).

Ardan kholis, selaku ketua Kelompok Tani yang sempat berdialog dengan Bupati menyatakan, petani di Jalan Simono terkendala maslah banjir. Saat banjir besar, lahan kelompok tani tenggelam.

“Langsung saja saya sampaikan kepada Bapak Kepala PU di sini, ada kendala yang sangat krusial terkait apabila banjir besar, beberapa lahan anggota kami tenggelam,” ujarnya.

Ardan Kholis menilai penyebab banjir juga disebakan oleh drainase yang tak optimal sesuai fungsi. Pasalnya, sebagian dari warga menggunakan saluran utama drainase sebagai tempat budi daya ikan.

“Kurang tepat pemanfaatannya karena parit-nya dibendung. Karena hal itu, air di saluran parit, drainase utama mengalirnya tidak maksimal. Sehingga ada kurang lebih setengah hektar tanaman kol, brokoli yang gagal panen pada saat puasa kemarin dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hingga jutaan rupiah,” bebernya.

Di lain sisi, Ardan Kholis mengeluhkan
masalah ketersediaan pupuk bersubsidi pagi petani. Ia mengaku persolan tersebut sudah sering kali dikomunikasikan dengan petugas PPL. Bahkan telah mengudang salah satu kios penyedia pupuk, namun tidak hadir pada saat ini

“Pupuk subsidi sudah kaya ‘setan’. Pagi datang, sorenya sudah tidak ada. Kalau ada pun dipersulit untuk memperolehnya,” keluhnya.

Selain itu, Ardan Kholis juga mengeluhkan maslah penggunaan KTP yang seharusnya menjadi syarat pengambilan pupuk subsidi lantaran dinilai tidak dapat digunakan sesuai yang seharusnya.

Menjawab penggunaan drainase jadi kolam ikan, Bupati Ardiansyah Sulaiman langsung memerintahkan Dinas Pertanian untuk meninjau langsung ke lapangan.

“Saya perintahkan kepada dinas pertanian untuk survei kelapangan, apakah betul itu menjadi salah satu penyebab air itu tidak bisa mengalir, karena itu harus dipastikan dulu, sebelum memvonis,” ucapnya.

Terkait keluhan pupuk subsidi, dijawab oleh kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP). Dyah Ratna Ningrum. “Untuk terkait  pupuk subsidi ini kios-nya tidak datang, nanti kami akan evaluasi ke kios-nya,” tegasnya.

Dyah menambahakan, prosedur yang boleh menerima pupuk subsidi, hanya tanaman hortikultura. Selain itu, sayuran. Yang lainnya tidak dapat akses. Dia menyebut hanya ada 3 tanaman hortic saja, seperti cabe, bawang bawang merah, dan bawang putih.

“Untuk itu data akan dimasukan dalam   ERD (Entity-Relationship Diagram) KK dan akan diinput, untuk kelompok tani yang sudah terdaftar di dalam simluhtan. Diinput berdasarkan nik sehingga tidak ada yang dapat doubel,” pungkasnya. (adv).

LATSEBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Rabu (14/06/2023).

Nota pengantar tersebut disampaikan Asisten II Perekonomian dan pembangunan Zubair yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Dalam paparannya, Zubair mengatakan, nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 sebagai salah satu kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.Hal ini sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

“Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,” ucap Zubair.

Zubair menyatakan, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun Anggaran 2022, yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutim Tahun 2022-2026.

LKPJ, kata dia, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang berdasarkan ciri serta karakteristik daerah Kabupaten Kutai Timur.

Zubair menjelaskan, laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi keuangan.

“Informasi keuangan ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan daerah,” pungkasnya.

Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II DPRD Kutim H. Arfan. (adv).

LATESBONTANG – Camat Teluk Pandan, Anwar turut angkat bicara menyikapi persolan sengketa lahan antara Kelompok Tani Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri. Ia menyangkan pimpinan perusahaan tersebut tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD.

“Pada hari ini kami sangat sayangkan, tidak ikut pimpinan perusahaan PT Indominco Mandiri yang bisa mengambil keputusan terkait persoalan lahan warga ini, yang sudah hampir 20 tahun lamanya belum selesai,” ucap Anwar, di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (13/06/2023).

Dia mengatakan, sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara pihak kelompok tani dengan perusahaan terkait sengketa lahan tersebut. Dalam pertemuan itu, masalah sudah mulai mengerucut.

“Waktu itu yang menangani langsung Camat sebelumnya pak Amir dan memang pernah kita mediasi. Pada saat itu kelompok tani menyampaikan sekian ganti ruginya, kemudian dari pihak perusahaan waktu itu tidak menolak, tetapi mempertimbangkan yang disampaikan oleh kelompok tani,” ungkapnya.

Meski begitu, Anwar mengaku tidak mengetahui kronologis secara pasti awal persoalan lahan Kelompok Tani Karya Bersama dengan pihak perusahaan PT Indominco.

“Harapan saya dalam pertemuan ini, kelompok tani kita tidak dirugikan dan pihak perusahaan juga tidak di rugikan. Terkait rencana perusahaan yang akan membawa persoalan ke meja hijaukan perlu dipikir dulu oleh pihak perusahaan, karena kasihan masyarakat kita,” pungkasnya. (adv).

LATESBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Generasi Muda di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (5/6/2023).

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan diikuti oleh siswa SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Sangatta Utara.

Sebelum dimulai, Ketua Panitia yang tak lain Kepala Bakesbangpol Kutim Muhammad Basuni mengungkapkan tujuan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pemuda agar memahami akan pentingnya kewaspadaan dini.

“Kewaspadaan dini dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta menciptakan pemuda yang berintegritas, bersahaja dan berwawasan kebangsaan Indonesia,” jelasnya.

Dilaporkan Basuni, kegiatan sosialisasi ini dikuti 10 SMA dan SMK yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Sangatta Utara. Masing-masing sekolah, kata dia, terdiri dari 8 orang siswa dan 2 orang guru pendamping.

Adapun sekolah yang dimaksud antara lain, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMAN 1 Sangatta Utara, SMAN 2 Sangatta Utara, SMAIT Daarusalam, SMKN 1 Sangatta Utara, SMKN 2 Sangatta Utara, SMK Muhammadiyah, SMK Keperawatan Singa Geweh, SMK Hasanuddin, dan MA Nurul Hikmah.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam arahannya mengajak para pemuda untuk bisa melihat tantangan sebagai suatu hal kemajuan, bukan sebagai penghalang maju. Ia mencontoh tantangan dalam mengahadapi bahaya narkoba atau sejenisnya, serta membentengi diri untuk tidak terlibat dengan pergaulan bebas.

“Generasi muda harus mewaspadai narkoba, karena Kutai Timur merupakan jalur masuk Narkoba di wilayah Kalimantan, baik jalur utara maupun jalur barat. Diharapkan generasi muda tidak terlibat dengan pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat komix,” ucap Ardiansyah.

Ardiansyah menyatakan, Pemkab Kutim menyambut baik dilaksanakannya Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Pemuda, yang bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada generasi muda, terkait semangat dan upaya menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.

Dia menyebut berbagai tantangan serta ancaman yang mengarah pada rapuhnya keutuhan NKRI. Hal ini, lanjut dia, masih dan akan terus ada serta berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan bertumbuhkembangnya paham-paham radikalisme dan rusaknya mental generasi muda

“Generasi milenial akan memainkan peran penting dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, yang memiliki relasi yang baik melalui sosial media, namun karena hidup di era seba otomatis, cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah dipengaruhi oleh trend dan budaya,” papar Ardiansyah.

Dalam kegiatan yang digelar mulai pukul 13.00 WITA, panitia menghadirkan tiga pemateri yang berkompeten. Untuk pemateri pertama yaitu Kasatbinmas Polres Kutim IPTU Suparmin dengan judul materi Sosialisasi kenakalan Remaja. Dikatakan, remaja adalah mereka yang berusia 13 – 21 tahun, dengan pertimbangan pada usia tersebut, terdapat berbagai masalah dan krisis diantaranya; krisis identitas, kecanduan narkotik, kenakalan, tidak dapat menyesuaikan diri di sekolah, konflik mental dan terlibat kejahatan.

Dia menyebut kenakalan rema menunjukan pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma – norma yang ada dalam masyarakatnya. Penyebab faktor kenakalan remaja, antara lain : kurangnya kasih saying ortu, kurangnya pengawasan ortu, pergaulan dengan teman tidak sebaya, peran perkembangan IPTEK yang berdampak negatif, dasar -dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat dan hobi, kebebasan yang berlebihan, masalah yang dipendam. ‘Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan Narkoba diluar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan masyarakat dan merupakan perbuatan yg melanggar hukum UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU RI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika,’ jelasnya.

Untuk pemateri kedua yakni Ketua FKDM Kutim, H. Khoirul Arifin. Ia membawakan dengan Judul Peran kewaspadaan melalui Upaya Deteksi dan Cegah Dini Potensi ATHG pada generasi muda.

Dalam paparannya, Khoirul mengemukakan bawa berdasarkan pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai kewenangan utk melaksanakan pencegahan konflik (potensi ATHG). Pon lain yang disampaikan antara lain, FKDM terbentuk dari Permendagri 12 tahun 2006,Keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas bangsanya. Peran Pemuda yang besar bagi perubahan – perubahan sosial di lingkungan dan sering disebut agen of change, Menjunjung tinggi persatuan bangsa, pemuda memiliki tantang agar tidak ada lagi perpecahan yang terjadi, Menjaga kedamaian dengan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, antar suku dan bangsa, maupun antar budaya, dan Pemuda sebagai agen perubahan, kenali potensi ATHG di sekitar kita yg dapat merusak generasi muda dan bisa mendeteksi sejak dini munculnya ATHG.

Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Korwil Bin Kutim Imam dengan judul materi peran generasi muda dalam kewaspadaan Dini terhadap ATHG.

Tak jauh berbeda dengan Khoirul, Imam memaparkan seputar maraknya peredaran narkoba, dan kasus yang sering menyerang anak muda, narkoba, pergaulan bebas, tawuran.

Usai penyampaian materi, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pun quiz dengan diberikan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, dan Pemutaran video tentang radikalisme. Pukul 16.00 WITA, acara sosialisasi selesai dalam keadaan tertib dan aman. (adv).