Basri Rase Hadiri Lepas Kenang Asisten Administrasi Umum Pemkot Bontang

Basri Rase Hadiri Lepas Kenang Asisten Administrasi Umum Pemkot Bontang

Bontang. Wali Kota Bontang, Basri Rase, turut hadir dalam kegiatan Lepas Kenang Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Bontang, Sarifah Nurul Hidayati, yang berlangsung di Pendopo Rujab Wali Kota pada Senin (21/08/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, Staf Ahli, dan Asisten Pemerintah Kota Bontang, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Kehadiran Sarifah Nurul Hidayati, yang telah lama bertugas sebagai Asisten Administrasi Umum, diberi penghormatan dalam acara ini. Dalam pidatonya, Wali Kota Basri Rase menyatakan penghargaan dan apresiasi atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh Sarifah Nurul Hidayati dalam perkembangan dan kemajuan Kota Bontang.

Wali Kota menyoroti ketekunan, kedisiplinan, dan dedikasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sarifah Nurul Hidayati selama masa pengabdian di Pemerintah Kota Bontang. Ia juga menekankan kemampuan Sarifah untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengatasi berbagai tantangan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

“Atas nama keluarga besar Pemerintah Kota Bontang, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sarifah Nurul Hidayati atas semua usaha dan kerja keras yang telah disumbangkan selama ini,” ucapnya.

Basri Rase juga mengungkapkan harapannya bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari hubungan, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan potensi dan peluang baru. Ia menginginkan agar langkah-langkah yang telah diambil oleh Sarifah Nurul Hidayati akan membawanya menuju kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

Acara Lepas Kenang ini adalah penghormatan kepada individu yang telah berperan penting dalam pelayanan publik di Kota Bontang, dan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusi berharga yang telah diberikan selama bertahun-tahun.

Ketua DPRD Bontang Inginkan Calon Pj Gubernur Kaltim Harus Mewakili Kepentingan Masyarakat

Ketua DPRD Bontang Inginkan Calon Pj Gubernur Kaltim Harus Mewakili Kepentingan Masyarakat

Bontang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan pandangannya terhadap isu mengenai rekomendasi calon Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam responsnya, Andi Faizal menegaskan bahwa DPRD Bontang memiliki perhatian khusus terhadap calon-calon yang akan diusulkan oleh DPRD Kaltim.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, calon yang akan terpilih sebagai Pj Gubernur Kaltim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik masyarakat, kondisi lingkungan, dan alam bumi Kalimantan Timur.

“Dari kami, yang terpenting adalah bahwa calon yang diusulkan harus memiliki kemampuan untuk mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Kaltim,” ujarnya.

Andi Faizal juga menyoroti peraturan yang berlaku, di mana DPRD Kaltim memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi calon-calon Pj Gubernur Kaltim kepada Kemendagri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

Sebagai catatan, Gubernur Kaltim saat ini, Isran Noor, akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2023. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Kaltim tengah berupaya melakukan pembahasan internal untuk merumuskan tiga nama calon yang akan diusulkan sebagai opsi pengganti.

Sejumlah nama calon Pj Gubernur Kaltim telah muncul dalam diskusi publik, meskipun belum mencapai kesepakatan final. Beberapa nama yang mencuat termasuk Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik serta Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Pandangan Andi Faizal Sofyan Hasdam mencerminkan perhatian DPRD Bontang terhadap pemilihan calon Pj Gubernur Kaltim yang dapat mewakili dan memenuhi kepentingan luas masyarakat Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Bontang Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Perubahan 2023 di OPD

Ketua DPRD Bontang Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Perubahan 2023 di OPD

Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran perubahan tahun 2023 di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bontang. Ia menyoroti bahwa serapan anggaran hingga saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Dikatakan Faisal, harusnya pada Agustus ini, serapan anggaran sudah melebihi 50 persen dari total anggaran. Namun, kenyataannya baru sekitar 30 persen yang terealisasi. Menurutnya, Wali Kota perlu menggenjot kinerja OPD dalam hal penyerapan anggaran. Terlebih lagi, APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp700 miliar dari jumlah sebelumnya yaitu Rp2,2 triliun.

“Kami memiliki APBD perubahan yang kini mencapai Rp2,6 triliun, namun serapan anggaran yang masih rendah menjadi perhatian. Hingga saat ini, serapan anggaran di semua OPD hanya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Andi Faizal juga menambahkan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar Rp1 triliun anggaran harus dihabiskan dalam waktu empat bulan ke depan. Dimana anggaran sebesar itu yang belum terserap menjadi tantangan bersama. Dan perlu dipastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran.

Selain itu, Andi Faizal juga menyampaikan kekhawatirannya terkait penolakan usulan reses dari para anggota DPRD untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur lingkungan. Padahal, usulan tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat.

“Kami khawatir bahwa anggaran yang sebesar itu tidak akan terserap secara maksimal dan berakhir sebagai sisa anggaran (silpa),” tambahnya.

Kritik dari Ketua DPRD ini menunjukkan perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik guna mendukung pembangunan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Nursalam Usulkan Pendepositan Anggaran Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Nursalam Usulkan Pendepositan Anggaran Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Bontang. Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk melakukan pendepositan anggaran daerah yang tidak terpakai. Menurutnya, langkah ini memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota. usulan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penandatangan Nota Perubahan KUA-PPAS 2023 yang diadakan di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, pada Jumat (18/8/2023).

“Jika pemerintah melakukan pendepositan anggaran sejak awal tahun, kita dapat menghasilkan sekitar Rp 7 miliar daripada membiarkan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan. Selain itu, peraturan juga memperbolehkan hal ini dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nursalam menjelaskan bahwa usulan ini diajukan karena potensi PAD di Bontang belum mencapai tingkat maksimal dan masih sulit untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan perjanjian kinerja antara Wali Kota dan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Selama ini, tugas OPD hanya difokuskan pada peningkatan PAD tanpa adanya target yang konkret. Jika tidak ingin menggunakan bank eksternal, pendepositan anggaran tersebut tetap bisa dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD),” jelasnya.

Usulan Nursalam ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah yang tidak terpakai agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Bontang. Dengan mendepositokan dana tersebut, diharapkan kota dapat memanfaatkan potensi sumber daya secara lebih efektif untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Raking dorong Peningkatan Anggaran Sektor Ekonomi untuk Reduksi Kemiskinan

Raking dorong Peningkatan Anggaran Sektor Ekonomi untuk Reduksi Kemiskinan

Bontang. Anggota DPRD Bontang, Raking, mengungkapkan harapannya agar alokasi anggaran sektor ekonomi dapat ditingkatkan dalam Rancangan APBD Perubahan 2024. Menurutnya, peningkatan anggaran pada sektor ekonomi sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama karena hingga saat ini belum terjadi penurunan yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Raking pada Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, pada Jumat (18/8/2023).

“Saya memberikan saran kepada Wali Kota untuk meningkatkan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah angka kemiskinan. Anggaran yang begitu besar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi permasalahan ini, mengingat angka kemiskinan di Bontang masih relatif tinggi,” ungkapnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan. Namun, penurunannya tergolong kecil, hanya turun sebanyak 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin pada tahun 2021.

Angka kemiskinan di Bontang pada tahun 2022 mencapai 8.390 jiwa atau setara 4,54 persen. Sementara pada tahun 2021, jumlah warga miskin mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.

Raking berpendapat bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan pengembangan sektor ekonomi yang lebih kuat, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan produktif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

Ketua DPRD Bontang Soroti Kepala OPD yang Sering Absen dalam Rapat Kerja

Ketua DPRD Bontang Soroti Kepala OPD yang Sering Absen dalam Rapat Kerja

Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap absen dalam setiap agenda rapat kerja yang diundang ke kantor DPRD Bontang, di Bontang Lestari.

Kritik tersebut diungkapkan oleh Andi Faizal saat berlangsungnya Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, yang berlangsung pada Jumat (18/8/2023).

“Andaikan rapat yang diadakan oleh DPRD hanya pertemuan biasa, mungkin absennya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa diakomodir. Namun, kita semua tahu bahwa rapat di DPRD adalah forum penting untuk membahas permasalahan publik dan mencari solusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa DPRD memiliki posisi yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Kepala OPD dalam rapat kerja sangat penting untuk memastikan kelancaran koordinasi dan pemahaman mengenai isu-isu yang dibahas.

“Kami merasa kecewa karena sering kali Kepala OPD tidak hadir dalam rapat kerja. Ini menyebabkan ketidakpahaman terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Kota. Ketika Komisi III bertanya tentang progress pekerjaan, kami kesulitan memberikan jawaban karena Kepala OPD yang berwenang tidak pernah hadir,” paparnya.

Andi Faizal mengingatkan bahwa tanggung jawab Kepala OPD bukan hanya terbatas pada kegiatan internal, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam forum-forum eksternal seperti rapat kerja DPRD. Kehadiran yang konsisten dan aktif dalam rapat kerja akan berkontribusi positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Faisal Mendorong Pemanfaatan Sisa Material Pengerjaan Jalan Kampung Selambai untuk Fasilitas Umum

Faisal Mendorong Pemanfaatan Sisa Material Pengerjaan Jalan Kampung Selambai untuk Fasilitas Umum

Bontang. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, mengajukan usulan agar sisa material hasil pengerjaan jalan di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, dimanfaatkan untuk fasilitas umum (fasum). Menurutnya, ini merupakan langkah yang lebih bermanfaat, dan sebelumnya perlu melakukan pendataan aset sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Faisal menyatakan bahwa sisa kayu ulin yang masih tersedia dari pengerjaan jalan bisa dimanfaatkan untuk mengganti kayu jembatan yang telah mengalami kerusakan dan berlubang. Saat ini, jembatan tersebut belum mengalami perbaikan yang memadai.

“Pemerintah harus menyelesaikan pengerjaan jembatan Selambai dengan tuntas. Dari anggaran yang diajukan sebesar Rp2 miliar, yang terealisasi hanya sekitar Rp1,5 miliar. Ini berdampak pada banyaknya jembatan yang belum dikerjakan,” ungkapnya.

Faisal juga berpendapat bahwa penggunaan sisa material dari pengerjaan jalan untuk keperluan fasilitas umum dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dia mengusulkan agar Dinas PUPR dan Perkim, Bappelitbang dapat melanjutkan pengerjaan jembatan di tahun mendatang.

“Selama menunggu penyelesaian jembatan, mengapa tidak memanfaatkan sisa kayu ulin hasil bongkaran untuk keperluan fasilitas umum. Ini merupakan langkah yang tepat, daripada material tersebut hanya dibiarkan begitu saja atau bahkan hilang dan terbuang,” tegasnya.

Faisal berharap langkah ini dapat membantu dalam pemeliharaan infrastruktur jembatan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemanfaatan sisa material pengerjaan jalan untuk kepentingan publik akan mendukung upaya penghematan sumber daya dan meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia.

Najirah Hadiri Peresmian Brain Academy Bontang by Ruangguru

Najirah Hadiri Peresmian Brain Academy Bontang by Ruangguru

Bontang. Wakil Wali Kota Bontang Najirah, turut hadir dalam kegiatan open house dan peresmian Brain Academy Bontang by Ruangguru yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Belimbing pada Jumat (18/8/2023). Brain Academy Ruangguru, sebuah inisiatif startup pendidikan di Indonesia, menggabungkan teknologi modern dengan proses pembelajaran tatap muka untuk memaksimalkan pengalaman belajar siswa.

Dalam sambutannya, Najirah menyambut baik kehadiran Brain Academy Ruangguru di Kota Bontang. Ia mengakui bahwa Ruangguru telah menjadi salah satu pelaku utama dalam inovasi pendidikan di Indonesia, memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan berkualitas untuk generasi penerus bangsa.

“Saya berharap bahwa kehadiran Brain Academy di Kota Bontang akan membantu dan mempermudah akses pendidikan, serta mendorong terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Bontang,” ungkapnya.

Selain peresmian, kegiatan ini juga menyelenggarakan berbagai lomba, termasuk lomba Ranking Satu untuk murid tingkat SD dan SMP se-Kota Bontang, serta Lomba Mewarnai untuk tingkat SD. Najirah menggarisbawahi pentingnya motivasi dalam pendidikan, karena motivasi yang kuat akan mendorong setiap murid untuk belajar lebih giat dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan.

Acara tersebut dihadiri oleh Manajer Ruang Guru Kota Bontang, guru-guru dari SD, SMP, dan SMA Kota Bontang, serta orang tua dan peserta akademi Ruang Guru Bontang. Dengan semangat dan kolaborasi seperti ini, diharapkan pendidikan di Kota Bontang akan semakin berkembang dan meningkatkan potensi generasi muda.

Basri Rase Pimpin Launching Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Loktuan

Basri Rase Pimpin Launching Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Loktuan

Bontang. Bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Loktuan, Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah bersama dengan jajaran Forkopimda Bontang dan Kepala BNN Bontang menghadiri acara Launching Kampung Bebas Narkoba dan Pelantikan Satgas Anti Narkoba Kelurahan Loktuan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (18/82023) tersebut diawali dengan kegiatan senam bersama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Basri Rase mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu fokus pemerintah Kota Bontang. Ia menekankan bahwa penanganan masalah narkoba memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

“Pemberantasan narkoba adalah tugas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah atau kepolisian, tetapi masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memerangi narkoba,” katanya.

Dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kota Bontang, Satgas Anti Narkoba di Kelurahan Loktuan telah dibentuk. Kelurahan Loktuan merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi di kota ini. Satgas Anti Narkoba ini melibatkan tokoh masyarakat dan akan menerima pelatihan dari BNNK Bontang.

Wali Kota Basri Rase mengharapkan bahwa Satgas Anti Narkoba ini akan berhasil menekan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Loktuan. Meskipun mencapai nol penyalahgunaan narkoba mungkin sulit, setidaknya angkanya dapat dikurangi atau diminimalisir.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Membacakan Teks Proklamasi dalam Peringatan HUT RI ke-78

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Membacakan Teks Proklamasi dalam Peringatan HUT RI ke-78

Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meraih kehormatan untuk membacakan teks Proklamasi dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-78. Upacara tersebut digelar di Lapangan Bessai Berinta Bontang pada Kamis (17/8/2023).

Dengan penuh keyakinan dan semangat, Andi Faizal Sofyan Hasdam melafalkan rangkaian kata-kata dari teks Proklamasi yang ditulis oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam momen ini, Andi Faizal mampu membacakan teks Proklamasi dengan lantang dan tegas, diawali dengan bunyi sirine yang mengawali momen bersejarah ini.

“Proklamasi, Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya. Diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945,” demikianlah rangkaian kata-kata teks Proklamasi yang diucapkan dengan penuh hikmat oleh Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Dalam peringatan tersebut, Basri Rase, Wali Kota Bontang, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini juga dimeriahkan oleh anggota Paskibraka Bontang yang dengan tegap mengibarkan bendera pusaka Sang Merah Putih. Bendera pusaka tersebut dibawa oleh Syabilla Dwi Kinanti Suwandi dari SMA Negeri 2. Sementara itu, tugas penggerek bendera diemban oleh Lutfy Andika Sugiarto dari SMA Negeri 1, dan pembentang bendera diemban oleh Dwi Rizqy Tsaqif dari SMA DHBS.

Copyright © 2026 LatestIDN