Advertorial

BONTANG – Kabar baik bagi masyarakat Kota Bontang. Hanya menghitung hari, pelabuhan Loktuan akan dibuka pada 23 Maret ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris menyankan kepada Pemkot Bontang untuk segera memasang alat pendeteksi Covid-19 atau yang dikenal dengan GeNose C19.

“Ini hasil kreativitas anak bangsa, patut diapresiasi. Kan jauh lebih murah juga,” ujarnya saat dihubungi awak media, Minggu (21/03/2021).

Diketahui, setiap sekali melakukan tes GeNose C19 hanya mematok harga dikisaran Rp 15 Ribu hingga Rp 25 Ribu. Adapun secara teknis, alat yang dilengkapi tabung oksigen tersebut akan mengambil sampel dari komponen napas atau Volatile Organic Compound (VOC) yang kemudian diolah dengan kecerdasan buatan hingga memunculkan hasil.

Alat tersebut diklaim hanya kurang dari dua menit, sudah dapat mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19.

Ditambahkan Agus Haris, alat ini juga telah digunakan di Samarinda, tepatnya di Bandara APT Pranoto.

“Seperti di bandara APT Pranoto Samarinda, GeNose C19 sudah digunakan” imbuhnya. (*)

BONTANG – Pelabuhan Loktuan kembali akan beroperasi pada 23 Maret mendatang. Respon positif pun terus berdatangan, tak terkecuali Anggota DPRD Kota Bontang, Raking.

Raking mengungkapkan, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut sangatlah tepat. Hal itu tentu saja dapat mengembalikan gairah ekonomi di Bontang.

“Tentu ini sinyal baik bagi pengusaha untuk mengaktifkan lagi roda perekonomian di Bontang,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (20/03/2021).

Diketahui, pelabuhan tersebut sempat mandek sejak tahun lalu karena pandemi Covid-19. Karenanya, Pemkot memutuskan untuk menutup akses transportasi antar pulau tersebut.

Ditambahkan Raking, salah satu pengusaha yang akan merasakan dampak dari terbukanya akses pelabuhan tersebut adalah penjual sembako.

“Kita inikan sangat butuh dengan kota lain terkait dengan suplai sembako, kalau pemerintah sudah membuka pelabuhan umum itu menjadi sinyal positif bagi pengusaha sembako,” terangnya.

Kedanti begitu, politisi dari Partai Berkarya mengingatkan bahwa terbukanya akses tersebut, artinya tingkat pengamanannya juga harus lebih diperketat.

”Sekarang tinggal pemerintah yang mempersiapkan protokol kesehatan, pencegahan kerumunan ketika kapal mulai sandar di Pelabuhan Loktuan,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba, Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) sarankan pemerintah agar menerbitkan sebuah regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwali) khusus narkoba.

BW mengungkapkan, dengan diterbitkannya PErwali tersebut, merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah serius dalam memberantas narkoba.

“Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah punya perhatian dalam berantas narkoba,” ujarnya saat saat dikonfirmasi via telepon seluler beberapa hari yang lalu.

BW menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah dapat menganggarkan sebagian APBD untuk tes urine demi generasi muda dan kepentingan bangsa.

“Penting tatanan pemerintah melakukan tes urine, internal dulu lah, kita berantas,” tegasnya.

Dalam upaya tersebut, lanjut BW, bisa kerja sama bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Bontang.

“Kalau bisa bikin MOU bersama dengan BNN,” terangnya.

Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, jika ada oknum PNS dan non PNS yang terbukti positif setelah dilakukan tes tersebut, maka harus menerima konsekuensinya yakni jabatannya di turunkan. Sementara jika non PNS atau tenaga kontrak, langsung diberikan ketegasan dengan pemutusan hubungan kerja.

“Harus seperti itu, biar ada efek jerah,” pungkasnya. (*)

BONTANG – Penyuntikan vaksin gelombang kedua termin II digelar pada hari Jumat, (19/03/2021).

Pada vaksin kali ini, kembali menyasar pejabatat pemerintah, DPRD, dan beberapa instansi pelayanan publik. Selain juga, jurnalis juga turut serta yang dilaksanakan di Gedung Auditorium 3D dan Balai pertemuan Kecamatan Bontang Barat.

Hanya saja, di lokasi Auditorium Sekretaris Daerah Bontang, penyuntikan vaksin akan menyasar bagi kelompok penerima suntikan termin pertama.

Anggota DPRD Kota Bontang, Raking mengutarakan pendapatnya usai mengikuti vaksinisasi kepada awak media.

Menurut Raking, pada termin II ini, ia merasa sedikit nyeri pada lengan kirinya tapi tidak berlangsung lama.

“Setelah sepuluh menitan sudah tidak sakit lagi,” ujarnya.

Politisi dari partai Berkarya ini menghimbau masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan saat beraktivitas dengan 5M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan memakai masker).

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk gotong royong bersama pemerintah dalam menuntaskan program vaksinasi nasional,” pungkasnya.

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera membangun gedung uji kir atau atau layanan pengujian kendaraan berkala.

Abdul Malik menilai, membangun fasilitas gedung tersebut sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Hal ini perlu menjadi perhatian Pemkot sehingga masyarakat yang ingin melakukan uji kir tidak perlu jauh-jauh ke Samarinda,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan Whatsaap, Jumat (19/03/20221)

Selain memudahkan masyarakat, politisi asal PKS ini mengatakan bahwa fasilitas gedung uji kir juga bisa menambah Pemasukan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

“Kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit, Bontang kan punya APBD,” terangnya.

Diketahui, sekitar 6.000 kendaraan seharusnya dilayani untuk uji KIR di Bontang. Akan tetapi, pelayanan dasar tersebut harus dihentikan dengan alasan fasilitas yang kurang memadai.

Pria yang akrab disapa ustadz ini berharap, pembangunan gedung tersebut dapat segera direalisasikan.

“Jika bisa disini, kenapa harus jauh-jauh ke Samarinda, kan? Semoga segera rampung,” pungkasnya. (bid)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera membangun fasilitas uji kir atau layanan pengujian kendaraan berkala.

Hal tersebut disinyalir dengan banyaknya kendaraan yang harusnya dilayani uji kir di Bontang, ternyata harus merogoh kocek lagi ke Samarinda.

Menurut data yang dihimpun media Latest Bontang, terdapat kurang lebih 6000 kendaraan yang membutuhkan layanan uji Kir.

“Fasilitas uji kir sangat dibutuhkan masyarakat. Maka, pemkot semestinya prioritaskan gedung tersebut agar masyarakat tidak repot-repot lagi ke Samarinda,” ujar Agus Suhadi, Anggota Komisi III DPRD Bontang saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, Jumat (19/03/2021).

Dia menjelaskan, selain bermanfaat bagi masyarakat, keberadaan fasilitas tersebut juga menjadi potensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tentu menjadi potensi PAD, terlebih ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan kewenangan daerah lain,” ucapnya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini menegaskan, dalam proses membangunannya, Komisi III DPRD Bontang siap mengawal.

“Kami dari komisi III siap mengawal,” tegasnya. (bid)

BONTANG – Jelang Ramadan, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris minta pemerintah memastikan ketersediaan pangan.

Ramadan sendiri diperkirakan jatuh pada 13 April, yang artinya hanya menyisakan kurang dari satu bulan.

Agus Haris mengungkapkan, memastikan hal tersebut sangatlah penting guna mengantisipasi lonjakan harga pangan yang kerap terjadi di bulan Ramadan.

Politisi dari partai Gerindra ini meminta Pemerintah dapat menyediakan stok sembako yang dibutuhkan, dengan melibatkan organisasi pasar.

“Karena organisasi pasar pasti lebih memahami kondisi pasar,” ujarnya, (18/03/2021).

Dicontohkan Agus Haris, harga cabai misalnya yang kini mengalami kelonjatan harga yang tinggi akibat gagal panen. Imbasnya, harga yang mulanya berkisar Rp 50 ribu per kilo, tembus di angka Rp 100 ribu per kilonya.

“Harga ini tentu akan melonjak sangat tinggi dari harga sebelumnya. Karena saat barang itu langka, harganya pasti meningkat,” terangnya.

Selain cabai, komoditas dapur lainnya seperti rempah, beras, sayur-sayuran dan lainnya juga perlu dipastikan tersedia bagi masyarakat Bontang. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mempersiapkan kebutuhan pangannya menjelang Ramadan. (*)

BONTANG – Untuk menekan laju penyebaran Covid-19, salah satu upaya pemerintah adalah membatasi para pedagang atau pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah)untuk berjualan di aset pemerintah hingga di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta pemerintah untuk mengizinkan mereka tetap berjualan. Menurutnya, para pedagang tersebut butuh pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

BW, begitu sapaan akrabnya — menilai, para pedagang tersebut seharusnya diberikan ruang supaya agar meningkatkan imunitas tubuh.

“Bagaimana imunitas mereka bisa bagus kalau kantong mereka kosong karena tidak berjualan, mereka juga harus bekerja,” ujarnya kepada awak media saat ditemui usai rapat kerja digedung sekeretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (18/03/2021).

Dia menambahkan, pemerintah semestinya tidak tebang pilih dengan ada yang dibolehkan buka dan yang tidak.

“Kalau misal yang lain tidak boleh ya semua tidak boleh, karena itulah yang menyebabkan kecemburuan dari pedagang UMKM yang lainnya,” ucapnya.

Politisi dari Partai Nasdem ini menjelaskan, mereka perlu diizinkan berjualan, asal mematuhi protokol kesehatan.

“Apa bedanya pedagan dipasar dan tempat lainnya. Semuanya bisa dibuka dengan mentaati protokol kesehatan, kenapa yang lain tidak bisa,” pungkasnya. (bid)

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang soroti PT Samator Gas yang belum berikan hak eks karyawannya. Permasalahan ini telah berlarut dan belum menemukan titik terang selama tiga bulan.

Bahkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang yang telah menyurati pihak PT Samator untuk segera selesaikan masalah tersebut tetapi tetap tidak ada efek.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris mengatakan, jika pihak PT Samator dan selaku sub kontraktor dari PT SOS HR Provider abai akan hal ini, pihaknya tidak segan-segan akan mendorong kasus tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Jika tidak bisa bertanggungjawab, maka saya menganjurkan agar masalah ini dilimpahkan ke PHI,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP), di ruang rapat I, gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (16/03/2021).

Dia mengungkapkan, dari tujuh kalian pertemuan di Sekretariat DPRD Bontang, kedua bela pihak tidak pernah mengutus perwakilan yang bisa mengambil keputusan.

Sementara itu, Perwakilan PT Samator Gas Industri wilayah Bontang, Hasan menuturkan, dalam hal ini PT Samator tidak memiliki wewenang dalam memberikan tekanan yang berlebihan. Karena sejauh ini antara kedua belah pihak hanya sebatas rekan bisnis.

Menurut Hasan, pihaknya tidak bisa ikut campur tangan kedalam managemen PT SOS.

“Tapi kami terus berupaya bangun komunikasi,” pungkasnya. (*)