DPRD Bontang

LATESTBONTANG – Pulau Gusung sendiri merupakan salah satu pulau berpenghuni 300 jiwa di wilayah Bontang dengan. Pulau ini bisa diakses dengan menggunakan perahu, sekitar 15-20 menit dari pelabuhan Tanjung Limau, Bontang Utara.

Abrasi menjadi sebuah ancaman bagi Pulau Gusung, pulau yang terletak bagian utara Kota Bontang, dengan jarak sekira enam mil dari daratan terdekat. Hantaman ombak sedikit demi sedikit mengikis daratan pulau.

Kekhawatiran akan abrasi, Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr mengusulkan ada pembangunan infrastruktur untuk menahan hantaman ombak yang bisa merusak pulau tersebut.

Menurut Faisal, pembangunan tembok besar tersebut bisa menjadi solusi untuk pulau tersebut dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan PT Pupuk Kaltim, dimana Pulau Gusung merupakan wilayah bufferzone PKT.

“Pemerintah dan PKT harus bisa bangun penahanan ombak agar tidak abrasi atau terkikisnya tanah karena ombak,” ujarnya baru-baru ini.

Politisi dari Partai Nasdem ini menmbahkan, infrastruktur tersebut harus segera dibangun. Kalau tidak, imbasnya akan hilang dalam perlahan-lahan.

“Harus segera diseriusi, dan kami akan terus mendorong pemerintah agar segera dibuatkan penahan ombak,” terangnya.

Lebih jauh, Faisal mencontohkan beberapa fasilitas penting disana sudah bergeser. diantaranya adalah adalah gedung rapat dan sekolah yang hancur yang saat ini tengah dibangun kembali.

““Karena abrasi gedung rapat yang biasanya kita gunakan sudah bergeser ke tempat lain. Begitu juga sekolah yang rusak itu karena dihantam ombak. Bahkan terlihat wilayah Gusung ini juga makin sempit. Ini perlu perlu jadi perhatian bersama,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal Fbr mengusulkan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dialihkan untuk menangani persoalan banjir di Bontang.

Legislator Komisi III DPRD Bontang ini menilai, rencana pergeseran gedung MPP ke lantai empat Pasar Thamrin menjadi sesuatu yang positif. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan MPP bisa digunakan ke hal yang lebih urgert.

“Nah anggaran yang ada, saya usul untuk penanganan banjir saja yang lebih priortias kita bangun,” ujarnya.

Diketahui, membangun Gedung MPP awalnya dicanangkan di dekat lokasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang dengan total anggaran mencapai Rp 60 miliar dengan sekitar 85 pelayanan yang bakal mengisi kios-kios kosong. Untuk awal pembangunan tahun ini (2022), direncanakan mengguyur Rp 17 miliar.

Hanya saja, pembangunan tersebut dibatalkan lantaran pertimbangan kekuatan APBD Bontang yang masih lemah.

Kendati demikian, Faisal menilai keberadaan MPP juga tak kalah urgent. Dengan direncanakannya di Pasar Thamrin, hal tersebut tentu bisa membuat prekonomian masyarakat yang berjualan di pasar menjadi naik. Ini juga merupakan keluhan para pedangan yang mengeluhkan minimnya pembeli yang ada.

“Sudah lama kita nantikan ada MPP. Kalau nanti jadi di Pasar Thamrin, kabar baik tentunya untuk para pedangan yang berjualan disana. Sebab sebelum ke lantai empat, mereka akan melewati para pedangan yang bisa jadi punya kebutuhan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Rustam sangat mengapresiasi kegiatan yang bertemakan ekonomi kreatif. Salah satu kegiatan yang menarik perhatiannya adalah kegiatan festival kuliner bertajuk Membeko Fest 2022 beberapa waktu yang lalu.

Festival kuliner tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (27/08/2022), di Anjungan Futsal Bontang Kuala. Kegiatan ini juga dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77. Maka, dresscode kegiatan bernuansa merah putih.

Kegiatan festival Bontang Kuala ini dimulai dengan tradisi sarapan bersama secara lesehan, atau rutinitas dengan ciri khas berbagai menu sarapan khas Bontang Kuala yang disajikan diatas baki/nampan bundar. Memakai Baki bermakna kebersamaan, dan lesehan atau melantai bermakna membumi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Para pecinta kuliner, akan dimanjakan dengan sajian-sajian yang istimewa,” ujarnya.

Kegiatan ini, kata Rustam, juga sebagai bentuk kekreatifitas para pelaku UMKM yang terus berinovasi dengan situasi yang masih pandemi.

“Namun tekanannya harus tetap disiplin protokol kesehatan demi bangkitnya UMKM dan warga tetap sehat,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Golkar ini berpesan, para pelaku UMKM tetap semangat dan terus berinovasi diera digital.

“Semangat untuk pelaku UMKM, dan tetapberinovasi dan berkreatifitas, gunakan sistem promosi digital karena sekarang merupakan era pemasaran melalui digital,” terangnya.  (*)

LATESTBONTANG – Komisi I DPRD Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama BPJS Ketenagakerjaan,  Senin (7/11/2022) lalu. Pada rapat kali ini, terungkap kondisi tenaga kerja rentan yang berpeluang menjadi bagian dari program jaminan ketenagakerjaan bersubsidi.

Pada rapat yang berlangsung di lantai II ini, dijelaskan dalam rapat bahwa tenaga kerja rentan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat peluang untuk ikut di-cover sebagai peserta.

Hal itu beralasan, pasalnya nilai iuran setiap bulan relatif kecil jika diikutsertakan secara kolektif oleh pemerintah daerah atau bahkan sumber lain yang diupayakan melalui dana CSR perusahaan.

“Terdorong karena tren angka kemiskinan meningkat. Kita perlukan formula jaminan kesehatan bagi mereka pekerja rentan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking.

Pekerja rentan lanjut dikatakan Raking, dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang secara ekonomi beraktivitas rutin di luar industri dan jasa perusahaan. Mereka tanpa digaji, tapi beraktivitas dengan berusaha sendiri alias berwirausaha.

“Seperti pekerja pasar, ada tiga pasar di Bontang, ojek online, pekerja tahu dan pekerja UMKM,” ungkapnya.

Terkait nominal politisi Berkarya ini mengungkapkan iuran perbulan yang dibayarkan peserta senilai Rp16.800. Nilai tersebut dapat mengcover jaminan kesehatan, seperti jika sakit berobat sampai sembuh, kecelakaan kerja, pendapatan selama sakit dan pengganti gaji.

“Ini perlu sosialisasi lagi ke masyarakat terkait BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi ternyata pekerja rentan juga bagian dari pekerjaan. seperti pekerja pasar pekerja tahu, pekerja Umkm,” ungkapnya.

“Semoga program tenaga kerja rentan ini insya Allah kita akan sampaikan ke pemerintah,” tutup Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. (*)

LATESTBONTANG –  Kondisi SMP Negeri 1 Bontang yang butuh ruangan belajar tambahan atau Ruang kelas baru (RKB) mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Agus Haris pun meminta Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang untuk mengalokasikan anggaran pada APBD 2023. Menurut Agus Haris, tim Banggar dan DPRD sedang membahas hingga akhir November 2022.

“Bisa segera diajukan,sekarang lagi bahas anggaran sampai akhir November,” ujarnya

Dikatakan mantan pendidik ini, ia miris melihat jika ada siswa mesti belajar dalam kondisi melantai di sekolah. Bahkan ruangan laboratorium pun diakali untuk menyiasati ruangan belajar siswa.

Pasalnya seolah anggaran 20 persen pendidikan di Kota Bontang tidak mencukupi. Ketua DPC Gerindra ini nantinya akan mengecek anggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Fokusnya pada sekolah mana saja yang membutuhkan penambahan RKB.

“Kami akan lihat. Memang ada beberapa sekolah yang sudah saya pantau salah satunya ada penambahan RKB di SMP 2. Harapan saya SMP 1 juga masuk,” tutur dia.

Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bontang, Riyanto mengatakan kekurangan RKB ini terjadi pada tahun ajaran baru 2022. Penyebab kekurangan karena sekolah menambah 2 rombongan belajar (rombel)

“Sebelumnya 8 ruangan atau rombel. Kini menjadi 24 rombel diprogramkan setiap tahun menambah 2 rombel. Sekarang tiap angkatan sudah delapan rombel. Jadi pas tahun ajaran baru ini sudah 24 rombel,” jelasnya.

Pihaknya bukan tanpa upaya. Ia sudah menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk penambahan RKB sebesar Rp8 miliar. Termasuk dengan pembangunan toilet, ruang UKS, dan ruang perpustakaan. Penambahan RKB yang diajukan sesungguhnya 9 ruangan.

“Ruang lain bisa digunakan untuk yang lain. Seperti ruang OSIS, PMR, dan yang lainnya,” sebut Kepala sekolah SMP Negeri 1 Bontang, Riyanto. (*)

LATESTBONTANG – Lahan parkir di Pasar Citra Mas Loktuan masih menjadi pembahasan hangat dikalangan publik. Hal tersebut dikarenakan tingginya antusias pengunjung tidak sebanding dengan fasilitas tempat parkir yang tidak begitu luas.

Pantauan awak media ini, terjadi kemacetan di area jalan menuju pasar Citra Mas, karena sebagian kendaraan pengunjung parkir diarea sana. Sehingga membuat pengunjung ingin berbelanja menjadi teranganggu.

Melihat kondisi tersebut, anggota DPRD Kota Bontang, Faisal Fbr siap kawal anggaran untuk perluasan lahan Pasar Citra Mas Loktuan melalui dana aspirasi. Hal itu disampaikan Faisal Fbr saat dihubungi via Whatsapp.

Faisal mengungkapkan, saat lakukan reses beberapa hari yang lalu, pada masa masa sidang III Tahun 2022, Ia menerima banyak keluhan, diantaranya lahan parkir yang sempit di pasar tersebut.

“Kalau memang diperlukan anggaran dari pokir untuk membantu, insya Allah sekira Rp 20-30 juta saya siap. Yang penting udah selesai penggangaran diketuk, langsung eksekusi,” ujarnya.

Diketahui, kemacetan yang terjadi di area jalan menuju pasar Citra Mas, karena sebagian kendaraan pengunjung parkir diarea sana. Sehingga membuat pengunjung ingin berbelanja menjadi teranganggu.

Lebih jauh, Faisal menilai, tingginya tingkat kunjungan orang yang berbelanja ke pasar, perlu dilengkapi dengan fasilitas yang bagus. Seperti tersedianya lapangan parkir yang memadai.

Politisi dari partai NasDem ini mengaku, pembangunan atau perluasan lahan parkir memerlukan peroses yang cukup lama.

“Sembari menunggu proses pengajuan lahan parkir berjalan, kami meminta kerjasama para pedagang, agar kendaraan para pedagang yang diparkir saat mengangkut barang, tak diparkir lama disisi gedung untuk kenyamanan pengunjung,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Komisi II DPRD Kota Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengelolaan Perikanan, baru-baru ini, bersama tim asistensi Raperda Kota Bontang.

Anggota Komisi II DRPD Bontang, Bakhtiar Wakkang menuturkan, raperda pengelolaan perikanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemasukan daerah dari sisi perikanan.

Legislator yang akrab disapa BW ini menambahkan, selama 20 tahun adanya tempat penampungan ikan (TPI), tidak ada pemasukan untuk kota yang dikelilingi lautan ini.

“Jadi selama ini lose PAD dari sisi perikanan. Selama dibangun periode 20 tahun, 0 rupiah,” ujarnya kepada awak media, seusai RDP.

Pimpinan rapat ini menambahkan, Raperda ini akan dibahas lebih jauh, dengan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Pasalnya, kewenangan lautan di Bontang masuk rananya provinsi.

“Dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim. Kita akan koordinasi agar ada kesinambungan,” ungkapnya.

Saat ditanya, kapan agenda perjalanan dinas ke dinas terkait, BW belum bisa memastikan kepastian berangkatnya.

“Dalam dekat ini tentunya, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Universitas Mulawarman,” terangnya.

Sebagai informasi, selain BW, pihak Komisi II DPRD Kota Bontang juga dihadiri oleh Anggota lain, yakni Sumaryono dan Suharno.

Rapat kerja ini tetap mengacu pada protokol kesehatan covid-19, sehingga kelangsungan rapat terjaga dan berjalan sesuai jadwal. (*)

LATESTBONTANG – Pengelolaan perikanan di Kota Taman menjadi perhatian serius dari Komisi II DPRD Bontang. Pasalnya, Kota yang memiliki 70% lautan ini rupanya tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi perikanan.

Hal itu diungkapkan Bakhtiar Wakkang, seusai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perikanan bersama tim asistensi, tidak lama ini.

BW, begitu sapaan akrabnya mengatakan, selama 20 Tahun, tidak ada pemasukan untuk daerah melalui TPI alias 0 Rupiah. Hal itu disinyalir dengan pengelolaan perikanan di Bontang yang dikelolah oleh Provinsi.

Melalui pembahasan Raperda ini, BW berharap ada income yang diperoleh dari daerah.

Tujuan dari Raperda ini sendiri tak jauh dari pemberdayaan masyarakat kecil, menengah yang bergerak di bidang nelayan. Apalagi Bontang 70 persennya lautan, dan visi misi kepala daerah selalu berkaitan dengan kemaritiman.

“Selama dibangun periode 20 tahun, 0 Rupiah. Bagaimana bisa mendapatkan income dari TPI, dari ikan masuk, pada saat dijual, orang datang parkir, mobil masuk, harusnya ada,” ungkapnya.

Politisi dari Partai NasDem ini menambahkan, income tersebut sangat penting untuk Kota Bontang, termasuk kapal-kapal dari luar daerah yang menggunakan air Kota Bontang.

“Airnya itu pada saat pemerintah menggunakan kapal dari luar ambil air, itu sudah beli dan masuk PAD kita,” terangnya.

Lebih jauh, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Provinsi Kaltim, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim. Kita akan koordinasi agar ada kesinambungan,” ungkapnya.

Saat ditanya, kapan agenda perjalanan dinas ke dinas terkait, BW belum bisa memastikan kepastian berangkatnya.

“Dalam dekat ini tentunya, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Universitas Mulawarman,” terangnya.

Sebagai informasi, selain BW, pihak Komisi II DPRD Kota Bontang juga dihadiri oleh Anggota lain, yakni Sumaryono dan Suharno.

Rapat kerja ini tetap mengacu pada protokol kesehatan covid-19, sehingga kelangsungan rapat terjaga dan berjalan sesuai jadwal. (*)

LATESTBONTANG –  Asosiasi Pengecer Bensin Kota Bontang tak lama ini berkunjung ke gedung DPRD Kota Bontang. Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) menjadi topik yang dibawah. Pasalnya, pembatasan BBM tersebut dianggap merugikan para pengecer.

Ketua Asosiasi Pengecer Bensin, Rusli mengungkapkan, para pengecer resah dengan pembatasan tersebut. Dimana, dalam sehari hanya boleh membeli bensin senilai Rp 50.000 untuk kendaraan Motor dan tidak boleh kembali.

Rusli menilai, keberadaan para pengecer yang memudahkan para pengendara tidak sebanding dengan jumlah bensin yang harus di stok. Mengingat pedagang eceran pun merupakan masyarakat kecil yang sedang berusaha mempertahankan ekonomi keluarga.

Dengan regulasi tersebut, para pedagang eceran akan kesulitan, dan lambat laun pedagang akan gulung tikar.

Rusli berharap ada jalan keluar dan meminta kesepahaman pemerintah begitupun pemilik SPBU.

“Nasib pengecer mau gimana karena sebagian besar pedagang eceran mengharapkan untuk kehidupan sehari-harinya dari jualan itu,” kata Rusli, saat Komisi III gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina pun mempertanyakan regulasi yang diterapkan.

“Kami minta dijelaskan aturannya yang diterapkan di SPBU untuk pedagang eceran BBM ini,” ucapnya.

Kendati begitu, tidak maksimalnya kehadiran manajemen dari SPBU yang diundang menjadikan RDP tersebut tidak memiliki titik temu.

“Sayang sekali regulasi yang diterapkan justru datang dari informasi WA Grup, itu penjelasan dari SPBU yang hadir. Mestinya kita bisa kearifan lokal, kasian mereka bisa mati usahanya,” kata Amir tosina.

Amir menilai, masalah ini perlu diseriusi. Maka,dalam waktu dekat ada rencana melakukan kunjungan langsung ke beberapa SPBU, untuk mencari solusi terbaik.

Sebagai informasi, selain Amir Tosina, pihak Komisi III DPRD Kota Bontang juga dihadiri oleh Anggota lain, yakni Faisal Fbr, Abdul Malik, dan Abdul Samad.

Rapat kerja ini tetap mengacu pada protokol kesehatan covid-19, sehingga kelangsungan rapat terjaga dan berjalan sesuai jadwal. (*)

LATESTBONTANG –  Penghapusan dua mega proyek, yakni Tol Bontang-Samarinda dan Kilang Minyak Bontang pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tunai banyak kritik. Kali ini datang dari Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.

Amir Tosina mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat yang tidak memprioritaskan dua proyek tersebut. Dia menilai, pemerintah pusat jangan cuma menguras hasilnya, tetapi ada kontribusi besar untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

“Kita ini jangan cuma dikuras hasilnya, setelah habis pemerintah pusat terkesan ogah-ogahan,” ungkapnya saat ditemui disela-sela aktivitasnya di Gedung DPRD Bontang.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, Tol Bontang-Samarinda, misalnya, ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya warga Bontang, tetapi masyarakat di daerah lain juga akan merasakan manfaatnya, seperti Kutai Timur.

“Dampaknya terasa saat kami perjalanan dinas, setiap saat merasakan sakit di badan ketika melewati jalan poros Bontang-Samarinda, masyarakat juga tentu merasakan hal yang sama. Sangat kecewa sekali,” ucapnya

Setelah penghapusan dua mega proyek tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 9/2022, tentang Perubahan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 72021, aksi masyarakat turut memberi protes pada pemerintah pusat, seperti Gerakan Masyarakat Bontang Menggugat (GMBM).

“Kami diajak juga melakukan aksi, dan kami mengapresiasi untuk itu. Kami akan berusaha agar ada solusi,” ucapnya.

Amir berharap, hal tersebut bisa segera dapat solusi.

“Pahit sekali dicoret. ini mudah-mudahan ada inisiatif sehingga dua hal tersebut tetap berjalan,” tandasnya. (*)