DPRD Bontang

BONTANG – Proyek pembangunan jembatan di kampung atas laut Selambai, Kelurahan Lok tuan, mendapat sorotan dari anggota DPRD Bontang, Faisal.

Pasalnya, pekerjaan senilai Rp 13,6 miliar dari APBD tersebut dianggap lambat. Pun dia bisa memastikan bahwa proyek jembatan sepanjang 2000 meter tersebu tidak akan selesai sesuai dengan waktu kontrak. Yakni 30 November 2021.

“Progres lambat, saya yakin tidak akan selesai,” ujar Faisal, Senin (15/11/2021) siang.

Selain progres yang lambat, Faisal juga menyoroti persoalan gaji para pekerja yang tidak dibayar selama dua bulan. Akibatnya, kini proyek tersebut terbengkalai.

“Gaji pekerja tidak dibayar, makanya terbengkalai begini. Akibatnya sudah banyak korban yang jatuh saat melintas disini,” ujarnya

Politisi Nasdem itu menuturkan jika anggaran senilai Rp 13,6 miliar yang bersumber dari APBN ini tidak terserap, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, Pemkot Bontang akan cacat di mata pemerintah pusat.

Untuk hal itu, pihaknya akan memanggil kontraktor pelaksana, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang.

“Kalau tidak selesai tentung yang dirugikan Pemerintah dan masyarakat. Ini akibatnya jika memilih kontraktor asal-asalan,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana Daerah yang digodok Komisi III DPRD Bontang telah dilaksanakan, Senin (15/11/2021).

Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik mengatakan tahap uji publik tersebut dilakukan sebelum nantinya akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dari uji publik tersebut, pihaknya pun telah menampung sejumlah masukan di beberapa pasal dalam Raperda. Seperti di pasal 71 mengenai klasifikasi pembangunan beresiko tinggi.

“Akan kita bahas lagi di rapat pembahasan selanjutnya,” ujarnya, Senin(15/11/2021).

Meski menurutnya hal tersebut telah cukup jelas tertuang dalam bab penjelasan, namun pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan bagian hukum Pemkot Bontang. Apakah akan ada penambahan atau penjelasan lebih rinci dalam pasal tersebut.

“Karena pada prinsipnya masukan tersebut merupakan asipirasi yang wajib kita tampung. Kita akan bahas lebih rinci lagi nanti,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif mambantu penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana Daerah tersebut.

Kata dia, Raperda tersebut nantinya akan menjadi Perda pertama di Indonesia yang mengatur perihal penanggulangan bencana daerah.

“Kita optimis bisa rampung akhir tahun ini,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang launching Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas (SIPEMDA) aplikasi pemeliharaan kendaraan dinas, Jumat (12/11/2021).

Sekretaris DPRD Kota Bontang, Lukman mengatakan, ini merupakan salah satu tugas bagi pejabat esselon IV yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan V 2021 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

“Pesertanya itu biasanya dari se-Kalimantan Timur. Dari Kota Bontang sendiri ada beberapa pegawai,” jelasnya.

Lukman menjelaskan, dua tahun terakhir ini, LAN saat mengadakan Diklat Pengawas, Administrator atau Pejabat Tinggi Pratama, salah satu syaratnya harus membuat satu aplikasi. Yang nantinya akan diimplementasikan dalam sehari-hari.

“Kebetulan pak Paisal adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD yang membawahi kendaraan dinas. Makanya dia mengambil judul ini,” ucapnya.

Lukman meyakini, aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan serta mengurangi pengeluaran.

“Dulu kita mencatat-catat pakai kertas, sekarang tinggal input saja. Artinya bisa mengurangi anggaran,” ujarnya.

Tak hanya itu, Lanjut Lukman, jika dulunya saat ada kerusakan kendaraan dinas untuk mengurusnya itu memakan waktu yang lama, sekarang tidak lagi.

“Kalau dulu mungkin ada 6-7 langkah, seperti dicek sendiri, kemudian dibawa ke kasubbag, lalu kebagian umum dan menunggu persetujuan Sekwan, sekarang hanya ada tiga langkah mengurusnya,” jelasnya.

Meski begitu, ujar Lukman, semua usulan kerusakan kendaraan tidak langsung disetujui begitu saja.

“Usulannya tidak langsung disetujui. Tetap ada pengecekan terlebih dahulu,” ujarnya.

Lukman menyampaikan, aplikasi ini akan dimulai pada Januari 2022 mendatang. “Iya di Januari nanti. Karena akhir tahun ini kita baru akan tutup buku,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Guna mendukung program Tiada Hari Tanpa Layanan (Tahapan) gagasan dari Kecamatan Bontang Barat, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Muhammad Irfan, mengusulkan agar instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dapat membuka jam kerja setiap hari.

Adapun, Instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang.

Hal itu dilakukan guna memudahkan urusan masyarakat yang tidak sempat melakukan urusan administrasi pada hari kerja, yakni Senin-Jumat.

Dikatakan Irfan, layanan di hari libur seperti Sabtu-Minggu cukup dibuka setengah hari yakni mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 11.00 siang dengan sistem kerja bagi waktu atau shift.

Tidak hanya itu, layanan tiap hari pun seharusnya berlanjut hingga tingkat kelurahan, di mana instansi tersebut lebih dekat dengan layanan administrasi masyarakat setiap hari.

“Program itu juga harus berkelanjutan, jangan sampai hanya di awal-awal saja,” ujar Irfan, Kamis (11/11/2021)

Irfan menambahkan dengan adanya contoh inovasi layanan tiap hari bisa menjadi contoh di instansi lain bahkan bukan hanya Disdukcapil ataupun dengan DPMPTSP.

“Kita harapkan semoga instansi yang berkaitan dengan masyarakat harus seperti itu,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Setiap tanggal 10 November rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Sejarah tersebut tak lepas dari perjuangan pemuda Indonesia melakukan pertempuran di Surabaya, Jawa Timur selama 3 minggu.

Perjuangan besar itu dilakukan untuk melawan tentara Belanda, tepatnya 10 November 1945 silam. Surabaya pun menjadi saksi sejarah pertempuran tersebut.

Memaknai pengorbanan para pahlawan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris mengajak masyarakat khususnya pemuda pemudi Kota Bontang menghargai hasil kemerdekaan yang diraih saat ini.

Ia berharap perjuangan tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan beradab.

“Alangkah baiknya kemerdekaan ini diisi hal positif. Salah satunya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (10/11/2021).

Kata dia, sebagai generasi penerus perlu mengingat jasa pahlawan-pahlawan yang rela berkorban nyawa demi negara berlambang Merah Putih ini.

Ia pun mengajak seluruh elemen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terlebih di era milenial ini.

Sebagai informasi, pahlawan yang bertempur, pantang menyerah sebelum penjajah mundur pada 10 November diantaranya KH. Hasyim Asj’ari, Gubernur Surjo, Bung Tomo, dan Moestopo. (adv)

BONTANG – Rencana penggunaan vaksin Sinovak bagi anak-anak ini mendapat dukungan dari Anggota DPRD Bontang, Muhammad Irfan.

Menurutnya, upaya ini dapat meminimalisir potensi penularan covid terhadap anak-anak. Kendati mendukung program ini, Politikus Partai PAN ini mengingatkan pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan sosialiasi kepada masyarakat, perihal manfaat dan tujuan vaksinasi bagi anak-anak.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi bagi anak-anak,” ucap Irfan, di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (9/11/2021).

Lebih lanjut, anak-anak merupakan salah satu yang rentan tertular Covid-19. Jika telah melakukan vaksinasi, kedepan pembelajaran tatap muka diharapkan bisa kembali digelar seperti sedia kala.

“Harapan kita, semoga kegiatan ini menjadi solusi dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Bontang,” pungkasnya

Program vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun, mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya untuk memperluas cakupan vaksinasi di Indonesia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu menargetkan penggunaan vaksin Sinovac bagi anak-anak ini, bisa dilaksanakan pada awal tahun 2022. (adv)

BONTANG – Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera melakukan pembebasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), khususnya di Bontang Kuala (BK).

Pasalnya, TPU yang berada di Bontang Utara ini kini sudah penuh. Bahkan akses jalan sudah digali untuk jenazah. Selain itu, pemakaman tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat sekitar saja, tetapi umum.

“Dari Selatan, Barat, dan Utara dimakamkan di sana. Jadi sudah penuh,” ujarnya usai mengikuti kunjungan kerja ke Lahan Pemakaman Muslim BK, Selasa (9/11/2021).

Kata dia, salah satu lahan yang layak dijadikan TPU yakni tanah yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya belakang Sekolah Dasar (SD) 001, Tugu Selamat Datang BK. Lantaran memiliki luas 3 sampai 4 hektare dan untuk akses jalan seluas 8 meter.

Lanjutnya, dari hasil kesepakatan tokoh, ulama, dan masyarakat BK mereka menginginkan lokasi tersebut dibebaskan. Agar tidak jauh ke Bontang Lestari.

Sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat, Abdul Samad pun berharap agar pemkot segera memberi solusi.

“Harus segera direalisasikan. Apalagi pemakaman adalah masa depan kita semua,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Lurah BK, Suiza Ixan Saputro mengapresiasi langkah kunjungan kerja Komisi III DPRD Bontang. Menurutnya, memperjuangkan kebutuhan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Kita harus berada ditengah-tengah masyarakat. Semoga dari kunjungan ini segara menemukan solusi, karena TPU BK memang sudah sangat penuh,” ucapnya. (adv)

BONTANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terus kebut pembahasan penanganan banjir agar segera direalisasikan.

Terlebih banjir terus menerus menerjang. Terpantau sejak Senin (8/11/2021), hingga kini Selasa (9/11/2021) banjir menggenangi beberapa titik di Kota Taman. Seperti Jalan Imam Bonjol, Guntung, Ahmad Yani, Api-Api, dan daerah rawan lainnya.

Sehingga, anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Astuti, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memasukkan penanganan banjir atau master plan sebagai prioritas pada 2022 mendatang.

“Detail Engineering Design (DED) ini harus segera dikerjakan. Karena mau penanganannya secara merata, tidak parsial,” tuturnya, Selasa (9/11/2021).

Kata dia, pihaknya terus membahas mengenai permasalahan penanganan banjir agar menemukan solusi yang tepat. Terlebih, sesuai rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) 2018 lalu, master plan harus dirampungkan.

“Apalagi 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dikhususkan untuk penanganan banjir,” jabarnya.

Menurut Astuti, dengan adanya master plan. Banjir dari hulu ke hilir bisa ditangani secara integrasi. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membuat DED baru yang lebih detail. (adv)