DPRD Bontang

BONTANG – Melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah pusat memerintahkan untuk menurunkan harga Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3×24 untuk perjalanan udara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menegaskan bila perlu tes PCR ditiadakan agar tidak memberatkan masyarakat.

“Kalau saya justru tidak usah diturunkan tapi ditiadakan,” ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (27/10/2021).

Dirinya menilai, PCR justru hanya mempersulit aktivitas keluar-masuk daerah bagi warga begitu pula dengan yang ingin bepergian ke luar negeri. Bahkan, hal itu juga dialami olehnya sendiri.

“Saya saja baru sekali terbang selama masa pandemi Covid-19,” terangnya.

Lebih lanjut, mengenai perintah dari pusat daerah tidak serta merta dapat perintah secara lisan harus mengikuti. Melainkan, menunggu keputusan secara tertulis dengan keputusan bersama. Baik melalui Peraturan Presiden (PP), ataupun Surat Edaran (SE) Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

“Kalau omongan saja dari Presiden tidak bisa, harus ada tertulis,” ujarnya. (adv)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang meminta pemasangan kabel internet Indihome ditata secara rapi agar tidak semrawut.

Hal tersebut menyusul terjadinya indsiden yang hampir membuat sebuah rumah terbakar. Akibat kabel optik yang menyentuh kabel listrik PLN sehingga menyebabkan korsleting.

Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Samad pun meminta PT Telkom Indonesia selaku pengelola Indihome bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Selain itu, ia juga meminta agar kabel-kabel internet yang berantakan dapat segera dibenahi. Agar kejadian serupa tidak terulang.

“Mohon dipasang dengan rapi agar tidak kejadian lagi. Karena masyarakat lah yang dirugikan dalam hal ini. Jangan sampai memakan korban lagi,” ungkapnya.

Site Manager PT Telkom Indonesia Cabang Bontang, Ramlan menjelaskan perihal kejadian rumah yang nyaris terbakar, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Ia memastikan bahwa jaringan kabel internet Indihome merupakan kabel optik. Sehingga tidak ada aliran listrik. Adapun mengenai insiden yang terjadi, pihaknya menduga karena bersampingan dengan kabel PLN sehingga terjadi pengelupasan dan mengeluarkan asap.

“Akan kami evaluasi mengenai insiden itu biar ke depan tidak terjadi lagi. Kita juga sudah perintahkan anggota di lapangan agar memasang kabel dengan rapi,” paparnya. (adv)

BONTANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Grand Design).

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi tepat pada Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-38 Tahun 2021 pada tanggal 9 September 2021.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam, menyikapi hal tersebut dengan semangat apabila Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang dapat berbenah untuk kemajuan keolahragaan dan para atletnya.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang keolahragaan bersama Komisi II DPRD Kota Bontang, Senin (25/10/2021).

Nantinya, cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Bontang akan dijadikan satu naungan untuk ditonjolkan. Begitu juga dengan atlet disabilitas diberi ruang.

“Di grand design nantinya ada 15 cabang olahraga yang harus ditonjolkan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Rustam menilai, masih kurang profesionalnya pengelolaan dinas terkait dalam menyikapi persoalan termasuk dalam segi anggaran.

“Anggarannya nanti harus disesuaikan, seperti contoh cabang olahraga renang, atletnya banyak tuh, harus dibedakan dengan olahraga catur perseorangan. Jangan disamaratakan, dibeda-bedakan saja sesuai kebutuhannya,” tutupnya. (adv)

BONTANG – Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang diusulkan pindah ke Stadion Taman Prestasi yang berada di Jl. Moh, Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Bontang Rustam. “Agar stadion itu tidak terbengkalai, dinasnya dipindahkan aja kesana,” ujarnya saat ditemui di kantor Sekretariat DPRD Bontang pada Senin (25/10/2021).

Selain mengusulakan kantor Dispopar dipindahkan, Politisi Golkar itu juga menyarankan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta cabang olahraga yang bernaung dibawahnya disiapkan ruangan di stadion yang berkapasitas 25.000 penonton itu.

“Jadi terpusat disana. Dibawahnya bisa buat kantor KONI dan cabor – cabornya,” ujarnya.

Tujuannya kata dia, agar stadion itu dihidupkan kembali. Menurutnya, stadion megah itu tidak akan terawat jika tidak digunakan sebagai kantor.

“Jika dibiarkan begitu akan terbengkalai, anggaran yang akan dikeluarkan untuk perawatan dan pemugaran tidak sedikit,” jelas Rustam.

Dia berharap stadion tersebut dipergunakan kembali sebagaimana mestinya, agar tidak sia-sia. Karena anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk membangun stadion itu tidak sedikit.

“Sayang sekali jika tidak diaktifkan lagi. Dari segi fasilitas dan infrastruktur juga sangat memadai untuk digunakan banyak kegiatan olahraga,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Masyarakat Bontang Kuala Bersatu (MBKB) menggelar lomba mancing di Sungai Bontang Kuala, Sabtu, (23/10/2021), dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Bontang ke 22.

Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi turut memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan itu. Bahkan, dirinya tidak menyangka animo masyarakat sangat besar dengan kegiatan seperti itu.

Untuk itu, putra Bontang Kuala ini berencana akan mengusulkan event mancing yang lebih besar lagi. Terlebih karena Bontang memiliki sumber daya laut yang cukup melimpah.

“Awalnya saya usulkan ke MBKB untuk gelar kegiatan itu di BK. Karena saya kira peminatnya tidak banyak, jadi lingkupnya kecil aja. Ternyata antusias masyarakat cukup besar. Kedepan harus ada event mancing yang besar di Kota Bontang,” terangnya saat di hubungi via WhatsApp, Sabtu sore.

Ditanya soal kegiatan lain, dirinya belum ada rencana. Namun, dia mengaku akan terus mendukung segala bentuk kegiatan yang positif.

“Untuk ruang lingkup Bontang Kuala belum ada, karena orientasi pemudanya lebih ke futsal maka pasti akan selalu saya support,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Abdul Samad apresiasi lomba mancing yang digelar Masyarakat Bontang Kuala Bersatu (MBKB) di Sungai Bontang Kuala, Sabtu, (23/10/2021).

“Ini salah satu kegiatan positif ya, dimana banyak juga masyarakat yang hobi mancing,” sebut Aco, sapaan akrabnya.

MBKB sebagai penggerak kegiatan di pemukiman atas laut itu diharapkan menjadi warna baru bagi Kota Bontang. Lomba tersebut  juga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi covid-19.

“Walaupun banyak yang sekedar meramaikan, tapi ini positif dan kalau bisa ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Lomba tersebut diikuti 100 pemancing dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Bontang ke-22. Hadiah yang disediakan juga bermacam-macam. Mulai dari peralatan mancing, voucher belanja alat pancing hingga uang jutaan rupiah.

Tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk memperkenalkan Bontang Kuala (BK) sebagai destinasi wisata milik Kota Bontang. Selain itu, dia juga berharap ini menjadi ajang dalam mempererat tali silahturahmi antar masyarakat Bontang.

“Kegiatan ini kami lakukan agar orang-orang luar tau tempat kami, sebagai salah satu tempat  pariwisata yang ada” tutup Sekertaris umum MBKB Muhammad Rijal Firmansyah. (adv)

BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal ingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar memasang pagar pengaman luar untuk masjid terapung di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan.

Diketahui, pembangunan masjid ini masuk tahap akhir pengerjaan dan diperkirakan akan diresmikan di awal tahun 2022.

Namun, karena masjid yang digadang-gadang akan menjadi ikon wisata religi di Bontang itu berada sangat dekat dengan pelabuhan, sehingga dikhawatirkan terjadi insiden seperti 29 September lalu. Sebuah kapal kayu berukuran besar menyenggol masjid tersebut.

Dia mengatakan agar pemerintah mempersiapkan pembangunan gender. Agar saat digunakan, masyarakat merasa aman.

“Ini untuk keamanan masyarakat, agar kejadian serupa tak terulang. Bayangkan jika saat mereka beribadah dan terjadi hal seperti itu,” kata Faisal dalam Rapat Tanggapan Walikota terhadap pandangan Fraksi DPRD Bontang, Selasa (19/10/2021).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Tata Ruang Kota (PUPRK) Bontang Tavip Nugroho mengaku telah menyiapkan beberapa rencana.

“Kami telah bersurat ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang agar memberi informasi ke kapal-kapal yang akan berlabuh di pelabuhan Loktuan untuk mengambil jarak aman dari masjid,” jelas Tavip Nugroho.

“Kita juga akan pasang rambu suar sebagai penanda radius aman untuk kapal dan tahun 2022 fender akan dibangun,” tambahnya. (adv)

BONTANG – Tidak pernah hadir di rapat paripurna, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Ibnu Gunawan dikecam dewan.

Anggota DPRD Bontang, Nursalam menilai ketidakhadiran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) di setiap paripurna, seperti ada perlakuan khusus.

“Apakah ada dispensasi khusus yang diberikan, karena belum pernah saya lihat hadir dalam rapat,” katanya melalui interupsi dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2022 di ruang paripurna sekretariat DPRD Bontang pada Senin (19/10/2021).

Politisi partai Golkar itu juga menyayangkan sikap beberapa kepala OPD yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Dari 31 kepala OPD yang hadir dalam rapat tersebut tidak mencapai 20 orang.

“Kita liat sendiri hari ini yang ada hanya segelintir orang,” ucap Nursalam.

Untuk itu, anggota dewan 3 periode ini meminta kepada Sekretaris Daerah Aji Erlynawati sebagai atasan langsung para kepala OPD untuk menindaklanjuti hal itu.

Senada, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam turut menyayangkan sikap kepala OPD yang tidak hadir. Terlebih kepada Kasatpol PP.

Menurutnya, rapat tersebut terkait dengan pembahasan anggaran yang akan dikelola oleh OPD. Apalagi Satpol PP saat ini tengah mengajukan tambahan 20 personel yang turut membutuhkan persetujuan DPRD.

“Tolong Ibu Sekda ini di perhatikan,” tegas Andi Faiz. (adv)

BONTANG – Anggota DPRD Bontang Nursalam geram, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bontang kembali berulah.

Dari 31 OPD yang ada, hanya 8 Kepala dinas yang hadir dalam rapat kerja DPRD Bontang dalam rangka penyampaian jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda Kota Bontang tentang anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Sehari sebelumnya, Nursalam juga telah mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang Aji Erlynawati sebagai atasan langsung para kepala dinas agar menindak bawahannya yang sering mangkir dalam rapat kerja.

Namun tidak diindahkan. Bahkan, kepala dinas yang hadir dalam rapat yang digelar, Selasa (19/10/201) itu lebih sedikit.

“Dari 8 ini, sisahnya yang 23 kemana? Apakah ada izin keluar kota atau seperti apa? karena kemarin di ruangan ini sudah saya sampaikan. Tolong Ibu Sekda itu ditegur,” kata Nursalam.

Menurutnya, kehadiran kepala dinas dalam rapat paripurna sangat penting. Sebab, pelaksanaan anggaran yang akan disepakati nantinya berada di dalam setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang.

“Tolong Bu Sekda untuk membuat absen khusus kepala dinas di setiap paripurna. Agar, kontrol kepala dinas tersebut bisa lebih mudah untuk dilakukan,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati menuturkan, beberapa kepala dinas yang tidak hadir karena sedang jalani tugas luar. Selain itu, juga ada yang sedang sakit dan beberapa kepala OPD dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Dia katakan bahwa ketidakhadiran beberapa kepala dinas bukan karena unsur kesengajaan, tapi sedang dalam tugas di tempat lain.

“Mohon maaf, untuk hari ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Nanti lain kali akan saya bawah absensinya untuk mengabsen satu-satu sebelum kita memulai rapat seperti ini,” jelas Aji. (adv)