DPRD Bontang

Bontang. Penundaan rencana renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini telah memicu perhatian DPRD Bontang. Masalah ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak masa DPRD sebelumnya, yang menganggap bahwa perencanaan yang dilakukan sebelumnya tidak cukup menyeluruh.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menjelaskan bahwa dalam rapat dengan dewan sebelumnya, telah ditekankan bahwa renovasi kantor tersebut sangat diperlukan. Namun, ternyata muncul masalah terkait lahan yang telah direncanakan untuk proyek tersebut.

“Kami sudah menggarisbawahi bahwa Pemerintah Kota seharusnya lebih selektif dalam mengusulkan anggaran, terutama jika terkait dengan lahan yang memiliki status yang jelas,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyampaikan kekecewaannya terhadap alokasi anggaran yang akhirnya tidak dapat dimanfaatkan karena adanya sengketa terkait status lahan. Menurutnya, Pemkot seharusnya tidak terburu-buru dalam mengalokasikan anggaran jika status lahan masih memunculkan keraguan.

“Kami akan memanggil pihak kelurahan, kecamatan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah ini,” tambahnya.

Amir Tosina juga mengingatkan bahwa jika putusan pengadilan mengenai perkara ini telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bontang, maka renovasi seharusnya dilakukan pada tahun depan. Ini artinya, jika Pemkot menang dalam perkara tersebut, alokasi anggaran yang telah dialihkan tahun ini harus diarahkan kembali untuk tahun depan.

Untuk informasi, Pemerintah Kota Bontang terpaksa menunda rencana renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini karena seorang warga mengajukan gugatan terkait status lahan ke Pengadilan Negeri Bontang. Padahal, Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,1 miliar untuk proyek renovasi ini.

Konsep bangunan yang direncanakan melibatkan pembangunan dua lantai, yang mencakup ruangan pejabat kelurahan dan tempat pertemuan. Luas bangunan mengalami sedikit perubahan dari pondasi lama, sementara lokasinya tetap dipertahankan. Artinya, bangunan akan dirobohkan dan dibangun kembali dengan desain yang baru.

Bontang. Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bontang menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk anggota DPRD Bontang. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mencatat sebanyak 161 kasus DBD terjadi dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2023, dengan satu korban yang meninggal dunia.

Data Dinkes Bontang memperlihatkan bahwa 161 kasus DBD tersebar di tiga kecamatan di kota ini. Kecamatan Bontang Utara menjadi yang paling banyak, dengan 77 kasus, diikuti oleh Kecamatan Bontang Barat dengan 43 kasus, dan Kecamatan Bontang Selatan dengan 41 kasus.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengambil tindakan nyata, terutama dalam hal melakukan fogging. Ia menganggap bahwa jumlah 161 kasus dalam lima bulan bukanlah hal yang sepele, melainkan memerlukan penanganan yang serius.

“Bontang memiliki status sebagai daerah endemis untuk DBD, jadi kasus ini akan selalu ada. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus segera menangani situasi ini,” ujarnya.

Muhammad Irfan memandang perlu adanya langkah-langkah konkret dalam penanganan DBD ini, termasuk kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui prinsip 3M. Ini mencakup menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup erat tempat penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk DBD.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS dengan sungguh-sungguh. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari penampungan air yang tidak terkendali, kita dapat berkontribusi dalam pencegahan penyebaran DBD,” tegasnya.

Dalam situasi ini, Irfan juga berharap adanya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan demi mengendalikan penyebaran nyamuk DBD.

Bontang. Masalah kerusakan infrastruktur di Kota Bontang terus menjadi perhatian utama karena lambatnya penanganan perbaikan yang mengkhawatirkan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik, menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Beberapa jalan rusak yang sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun lamanya belum mendapatkan perhatian serius dari dinas terkait. Selain berdampak pada mobilitas masyarakat, kerusakan infrastruktur juga dapat membawa dampak negatif pada sektor-sektor lain, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Kita melihat contohnya lubang di trotoar Jalan WR Soepratman, sudah beberapa tahun lalu setelah penggalian pipa jargas, namun hingga saat ini belum ada upaya perbaikan yang signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Malik menjelaskan bahwa masalah infrastruktur seringkali memerlukan waktu lama untuk mendapatkan perbaikan, terutama karena keterbatasan anggaran. Jika masalah ini termasuk dalam anggaran yang sedang berjalan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Ia juga mengamati bahwa ada beberapa titik di Bontang, khususnya di Bontang Barat dan Selatan, yang belum mendapatkan perhatian perbaikan yang memadai.

“Kami percaya bahwa jika ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan darurat, perbaikan infrastruktur bisa dilakukan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyediakan anggaran darurat khusus guna menangani perbaikan infrastruktur yang memang mendesak. Kita tidak ingin proses perbaikan terus berjalan lambat seperti ini,” tegasnya.

Abdul Malik juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran dengan bijak, terutama mengingat bahwa kajian induk saluran drainase se-Bontang akan segera rampung tahun ini. Ia berharap kajian tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan titik-titik prioritas untuk dilakukan perbaikan. Dia juga menekankan pentingnya tidak hanya fokus pada perbaikan yang lebih besar, tetapi juga memastikan bahwa titik-titik kecil yang memerlukan perbaikan mendapatkan perhatian.

“Kami berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bontang,” tutupnya.

Bontang. Kasus perdagangan anak atau praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengakibatkan korban di bawah umur dijadikan pekerja seks komersial (PSK) telah menggemparkan warga Bontang. Dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini berhasil diringkus saat hendak melakukan transaksi. Tersangka pertama DJ (24) ditangkap pada Selasa (6/6/2023) di sebuah hotel ketika hendak menjual korban yang masih di bawah umur, 16 tahun. Sedangkan tersangka kedua MB (56) ditangkap di Wisma Berbas Pantai pada Rabu (13/6/2023) ketika hendak menjual anak di bawah umur yang berasal dari Jakarta.

Menyikapi kejadian ini, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menyatakan bahwa insiden tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap tempat hiburan yang beroperasi di Bontang, serta melaksanakan razia terhadap anak-anak yang masih berada di luar rumah setelah jam 23.00 Wita.

“Kami tidak bermaksud untuk melarang adanya tempat hiburan, tetapi perlu diingatkan dan ditegaskan bahwa tempat-tempat tersebut harus beroperasi sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, termasuk larangan mempekerjakan anak-anak di bawah umur,” ungkap Agus Haris dalam wawancara telepon dengan redaksi.

Agus Haris mengemukakan bahwa kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena dapat membahayakan masa depan anak-anak di Bontang dan berdampak negatif terhadap bangsa secara keseluruhan. Ia mendorong adanya pengawasan yang ketat terhadap anak-anak di bawah umur, terutama di luar jam yang wajar, serta memperkuat peran sekolah dalam menerapkan norma-norma agama dalam proses belajar mengajar.

Bontang, sebagai kota industri yang dikenal sebagai salah satu kota terkaya, memiliki potensi sumber penghasilan yang besar. Agus Haris mengingatkan bahwa penghubung seks atau mucikari dapat memanfaatkan janji pekerjaan dan daya tarik kota yang kaya untuk menggaet anak-anak yang rentan.

“Kami berharap pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Langkah-langkah tegas dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga keselamatan dan masa depan generasi muda kita,” pungkasnya.

Bontang. Komisi III DPRD Bontang mengajukan usulan kepada pemerintah untuk membangun sebuah tugu di simpang tiga Jalan WR Soepratman, yang terletak di Kelurahan Berebas Tengah. Usulan ini dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, dengan tujuan untuk mempercantik wilayah Kelurahan Berebas Tengah serta mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas di area tersebut. Tugu atau monumen tersebut diharapkan mampu memisahkan arus lalu lintas di simpang tiga tersebut.

“Adanya tugu di simpang tiga ini akan mengurangi laju kendaraan yang melintas. Selain itu, kita juga bisa menonjolkan piala Adipura di lokasi tersebut. Usulan ini sebenarnya telah diajukan beberapa tahun yang lalu,” ungkapnya

Menurut Amir, keberadaan tugu atau monumen akan membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Dengan adanya tugu, simpang tiga akan menjadi lebih terang dan arus lalu lintas akan terpisah dengan jelas dari masing-masing arah.

Ide pembangunan tugu atau monumen ini pertama kali diajukan oleh warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) beberapa tahun yang lalu melalui kelurahan. Namun, kelurahan menyebut bahwa pembangunan tugu di simpang tiga Berebas Tengah membutuhkan kajian lebih lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan).

“Kami berharap agar usulan ini dapat diajukan kembali melalui musrenbang oleh kelurahan, dan jika memungkinkan, dana aspirasi juga bisa digunakan,” terangnya.

Selain usulan pembangunan tugu, Komisi III DPRD Bontang juga menerima usulan dari warga untuk memasang gapura pembatas antara Kelurahan Tanjung Laut dan Berebas Tengah. Dengan adanya dukungan dan inisiatif dari pihak DPRD, diharapkan bahwa usulan-usulan ini akan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya memperindah lingkungan kota serta meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.