Wabup Kasmidi: Masyarakat Muara Wahau dan Kongbeng Sambut Hangat Kunjungan Kerja Gubernur

Wabup Kasmidi: Masyarakat Muara Wahau dan Kongbeng Sambut Hangat Kunjungan Kerja Gubernur

Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat masyarakat Muara Wahau dan Kongbeng terhadap kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Senin (27/8).

“Luar biasa sambutan masyarakat setempat menyambut kedatangan kami, disambut dengan tradisi adat dayak dan hudoq khas Kalimantan Timur, sampai kami juga ikut menari bersama-sama dengan masyarakat setempat,” kata Kasmidi.

Ia mengatakan, sambutan masyarakat tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pembangunan di daerahnya.

“Sampai kami melanjutkan perjalanan pun, masih di iringi oleh adek-adek yang sangat luar biasa antusiasnya,” ujar Kasmidi.

“Karna kami masih harus melanjutkan perjalanan, jadi saya hanya sempat berswafoto dari dalam mobil, maaf yaa adek-adek,” tambahnya sambil tertawa.

Kasmidi berharap, kunjungan kerja tersebut dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembangunan di Kutai Timur.

“Terima kasih energynya untuk seluruh masyarakat Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng!” tutupnya.

Kunjungan kerja Gubernur Isran Noor ke Muara Wahau dan Kongbeng bertujuan untuk meninjau sejumlah proyek pembangunan, di antaranya pembangunan jalan akses ke kawasan industri, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan sekolah. (*)

Pemkab Kutim Siap Atasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran 2023

Pemkab Kutim Siap Atasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan siap mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran tahun 2023. Hal ini disampaikan Asisten I Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, dalam jawabannya atas pandangan umum 7 Fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

Poniso mengatakan, Pemkab Kutim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran, antara lain dengan meningkatkan kompetensi SDM SKPD, memperkuat koordinasi eksekutif dan SKPD, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan aset daerah.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengakselerasi penyerapan anggaran dan relasi program disisa waktu yang ada,” ujar Poniso dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin (7/8/2023).

Poniso juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap rencana peningkatan alokasi belanja daerah. Menurut dia, peningkatan alokasi belanja daerah akan membantu Pemkab Kutim dalam mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran.

Selain itu, Pemkab Kutim juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran APBD tahun 2023 untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan penyerapan anggaran.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran APBD tahun 2023,” tegas Poniso. (*)

Kutim Fokus Peningkatan Kompetensi SDM untuk Perbaiki Sistem Keuangan dan Penyerapan Anggaran

Kutim Fokus Peningkatan Kompetensi SDM untuk Perbaiki Sistem Keuangan dan Penyerapan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai upaya untuk memperbaiki sistem keuangan dan penyerapan anggaran tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, dalam jawabannya atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

Poniso mengatakan, Pemkab Kutim sepakat dengan pendapat Fraksi Golkar untuk melakukan monitoring yang sistematis terhadap pelaksanaan anggaran agar terhindar dari hambatan operasional dan memastikan keselarasan dengan hukum.

“Kemudian mengambil langkah tegas dalam mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran APBD tahun 2023 dengan meningkatkan kompetensi SDM SKPD, dan memperkuat koordinasi eksekutif dan SKPD,” ujar Poniso dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin (7/8/2023).

Menurut Poniso, peningkatan kompetensi SDM SKPD diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Hal ini juga penting untuk memastikan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pemkab Kutim akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM SKPD, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Selain itu, Pemkab Kutim juga akan mendorong SKPD untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki pengelolaan anggaran yang baik.

Peningkatan kompetensi SDM SKPD merupakan salah satu fokus utama Pemkab Kutim dalam upaya untuk memperbaiki sistem keuangan dan penyerapan anggaran tahun 2023. Selain itu, Pemkab Kutim juga akan melakukan berbagai upaya lain, seperti penguatan pengawasan dan pengendalian anggaran. (*)

Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman Akan Buat “Call Center” untuk Keluhan BPJS Kesehatan

Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman Akan Buat “Call Center” untuk Keluhan BPJS Kesehatan

Faizal Rachman, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), menganggap contact center atau pusat panggilan, sangat penting bagi institusi publik. Ia pun berencana membuat call center agar masyarakat bisa langsung mengadukan keluhan-keluhan, terutama soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Rencana ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang menimpa salah satu pasien yang dirawat sejak 20 Juni 2023 hingga 21 Juni 2023 di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang. Meski pasien sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, namun tetap diminta membayar biaya perobatan.

“Saya ingin buka Call Center untuk masyarakat yang mendapatkan keluhan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit bagi pasien Peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan kurang baik,” kata Faizal Rachman, Senin (17/7/2023).

Menurut Faizal, alasan rumah sakit saat itu karena tidak ada dokter spesialis anak dan dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Pratama Sangkulirang. Ia menilai hal ini sebagai masalah serius yang harus segera ditangani.

“Apakah semua pasien BPJS yang dirujuk ke Rumah Sakit Sangkulirang terus karena alasan itu akan terus ditanggung menjadi biaya pribadi, padahal mereka memiliki kartu BPJS,” tegasnya.

Dia berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa menyelesaikan masalah yang sangat memberatkan dan merugikan masyarakat ini.

“Ini tidak bisa terus berlangsung. Ini sangat merugikan masyarakat. Masalah ini harus segera diselesaikan pemkab kutim melalui dinas kesehatan,” tutupnya. (*)

Ketua DPRD Kutim Joni Apresiasi Kegiatan Lokal Market di Bukit Pelangi

Ketua DPRD Kutim Joni Apresiasi Kegiatan Lokal Market di Bukit Pelangi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menghadiri pembukaan sekaligus memberi apresiasi terhadap kegiatan Lokal Market di Lapangan Helipad, Bukit Pelangi, Kamis (20/07/2023).

Kegiatan Lokal Market berlangsung selama tiga hari dari tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023 dengan melibatkan 80 tenan lokal yang ada di Kutim dan acara pembukaan Lokal Market menampilkan Aldi Taher sebagai bintang tamu.

Setelah kegiatan, Ketua DPRD Kutim Joni menyampaikan penghargaan kepada pihak panitia yang telah menggelar kegiatan Lokal Market untuk terus meningkatkan ekonomi yang ada di Kutim.

“Kegiatan Lokal Market ini sangat luar biasa, sebagai upaya untuk terus meningkatkan perekonomian warga masyarakat yang ada di Kutim,” kata Joni.

Ia menilai, Panitia Lokal Market yang melibatkan anak-anak muda dapat memberikan motivasi tersendiri untuk anak-anak muda yang lainnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif.

“Konsep yang dibuat anak-anak muda lokal market sangat menarik untuk memancing minat masyarakat untuk datang berbelanja di tenan-tenan yang sudah di siapkan. Jadi perputaran ekonomi bisa cepat,” jelasnya.

Ia berharap event lokal market kedepannya bisa terus di lakukan untuk peningkatan ekonomi, khususnya UMKM yang ada di Kutim.

“Untuk kedepannya, mungkin bisa di laksanakan di tiap-tiap kecamatan, contohnya di Kecamatan Sangatta Selatan, biar UMKM yang ada di sana juga bisa berkembang,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Lokal Market Rendi mengatakan event lokal market ditujukan di Kecamatan Sangat Selatan dan mungkin pihak pemerintah daerah untuk bisa membantu menyiapkan lahan, agar lokal market bisa di selenggarakan di Kecamatan Sangatta Selatan ke depannya.

“Masukan untuk pemerintah daerah untuk bisa, teman-teman Sangatta Selatan disiapkan lahan kreatifitas dan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Sangatta Selatan,” tandasnya. (*)

DPRD Kutim Akan Rakor dengan Dinas PU dan Perkim Soal Penyerapan Anggaran yang Minim

DPRD Kutim Akan Rakor dengan Dinas PU dan Perkim Soal Penyerapan Anggaran yang Minim

Penyerapan anggaran 2023 yang nilainya Rp 5,9 Triliun di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih sangat minim. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), realisasi belanja modal hingga akhir Juli ini baru mencapai 3,09 persen dan Kutim menjadi kabupaten dengan penyerapan terendah di Kaltim.

Hal ini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim yang akan kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa OPD, khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

“Kami akan segera memanggil OPD terkait (PU dan Perkim) sebagai pelaksana kegiatan, untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan selama ini, sehingga penyerapan anggaran belum optimal,” kata Asti Mazar, Wakil Ketua I DPRD Kutim, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/07/2023).

Ia mengatakan sebagai unsur pimpinan DPRD Kutim tentu mengharapkan semua anggaran bisa terserap dengan baik, karena akan sangat sayang jika anggaran besar namun tidak dimanfaatkan.

“Belanja modal Kutim masih di 3,09 persen padahal ini sudah mau akhir bulan Juli. Ini sangat sayang jika pelaksanaannya harus dikejar di akhir tahun,” ucapnya.

Ia menambahkan untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) seperti tahun sebelumnya, maka pihaknya rakor dengan Dinas PU dan Perkim dilakukan.

“Jangan sampai ada SILPA lagi. Kami ingin semuanya bisa terealisasi, karena dampaknya tidak hanya bagi pemerintah dan DPRD Kutim, tapi juga masyarakat secara luas,” jelasnya.

Terkait instrumen pengawasan termasuk penggunaan hak angket, Asti mengaku tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum mendengar penjelasan dari OPD terkait.

“Kalau mereka realistis saja, saya kira bisa dipertimbangkan untuk diterima. Tapi kalau alasan aneh-aneh mungkin saja (hak angket) dilakukan,” tutupnya. (*)

Joni, Ketua DPRD Kutim Apresiasi Tabligh Akbar KKP dengan Ustad Abdul Somad

Joni, Ketua DPRD Kutim Apresiasi Tabligh Akbar KKP dengan Ustad Abdul Somad

Dalam rangka memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram 1445, Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kutai Timur (Kutim) akan mengadakan tabligh akbar dengan menghadirkan Ustad Prof. H. Abdul Somad, LC. D. E. S. A, Ph.D atau familiar dipanggil UAS. Agenda ini rencananya dihelat di Masjid Agung Al-Faruq Sangatta, pada Minggu (30/7/2023) malam.

Terkait ini, Bupati Kutim Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si memberikan dukungan penuh. Atas nama Pemkab Kutim, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir mendengarkan tausiah dari dai kondang UAS.

Selain mendapatkan pemahaman tentang agama oleh ahlinya, menurut orang nomor satu di Kutim ini, kegiatan tersebut dapat juga menjadi ajang silaturahmi.

Dituturkan Ardiansyah Sulaiman, istilah silaturahmi ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan silaturahmi diwajibkan tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Ia mengisahkan hubungan Asma binti Abu Bakar dan Qutailah binti Abdul Uzza—ibunya yang berbeda keyakinan. Asma ragu menemui ibu kandungnya tersebut, dan ia bertanya kepada Rasulullah. “Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan dia sangat ingin aku berbuat baik padanya. Apakah aku harus tetap menjalin hubungan dengan ibuku?” Rasulullah menjawab, “Ya, sambunglah silaturahim dengannya.”

Dari kisah tersebut, Ardiansyah Sulaiman membaca adanya keutamaan dalam menjalin silaturahmi. Silaturahmi merupakan anjuran Rasulullah SAW kepada umatnya, agar hubungan baik sesama manusia tetap terjalin. Selain itu, silaturahmi memudahkan rezeki dan memanjangkan umur.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, tabligh akbar ini penting dilaksanakan agar pemahaman kita tentang agama menjadi bertambah sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta’ala,” ucapnya.

Lagi ditambahkannya, “Ayo mari kita warga masyarakat Kutim jangan sampai tidak hadir, karena di sana nanti kita bisa bersilaturahmi juga. Silaturahmi yang sesungguhnya berarti hubungan kasih sayang, apabila manusia yang terlepas dari jalinan silaturahmi adalah manusia yang kehilangan esensi hidupnya. Maka dia juga akan kehilangan sumber kasih sayang terbesar dari Allah SWT,” tambah Ardiansyah Sulaiman.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kerukunan Keluarga Pinrang Kutim, dan seluruh susunan panitia pelaksana tabligh akbar. Harapannya agar kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama yang ahli di bidangnya.

Terpisah, Ketua Kerukunan Keluarga Pinrang Nirwan Rais mengucap terima kasih kepada Bupati Kutai Timur Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si baik sebagai personal dan sebagai bupati.

“Memang kami Kerukunan Keluarga Pinrang yang menginisiasi kegiatan tabligh akbar ini, sehingga kami berhasil mendatangkan ustad kondang Abdul Somad. Tetapi bupati juga berperan penuh dan secara aktif guna memperlancar dalam prosesnya sehingga semua bisa dapat berjalan dan lancar nantinya,” pungkas Ketua KKP.(*).

Insentif Nakes RS Kudungga Harus Layak, Komisi D DPRD Kutim: Pelayanan Publik Sudah Cukup Baik

Insentif Nakes RS Kudungga Harus Layak, Komisi D DPRD Kutim: Pelayanan Publik Sudah Cukup Baik

Komisi D DPRD Kutim yang membidangi kesehatan mengapresiasi kinerja Rumah Sakit (RS) Kudungga dalam memberikan pelayanan publik yang cukup baik. Anggota Komisi D DPRD Kutim Yuli Sa’pang mengaku sering melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan mengecek fasilitas-fasilitas yang ada di RS Kudungga.

“Saya lihat pelayanan publik di RS Kudungga cukup tinggi, saya sering Sidak dan saya cek satu-persatu. Kemudian saya berikan solusi untuk memperbaiki fasilitas yang sudah kurang memadai,” kata Yuli Sa’pang saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kutim, Selasa (20/06/2023).

Politikus dari Partai PDI-Perjuangan ini menyarankan agar tenaga kesehatan (Nakes) di RS Kudungga mendapatkan insentif yang layak sesuai dengan beban kerja mereka dalam melayani masyarakat.

“Dengan insentif yang layak, saya harap kinerja dan capaian dari teman-teman di RS Kudungga bisa maksimal,” ucapnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembangunan infrastruktur di RS Kudungga melalui APBD Kutim dan sudah ada beberapa program yang dialokasikan untuk RS Kudungga.

“Saya orang yang paling kritis terkait sistem yang dibangun di RS Kudungga dan saya lakukan pengawasan langsung di sana, karena saya tidak bisa bekerja tanpa saya turun ke OPD dan dinas-dinas terkait,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama dengan anggota komisi D lainnya sangat komitmen mendukung RS Kudungga, termasuk masalah anggaran. Ini sesuai dengan tugas komisi D, sebagai pengawas di RS Kudungga.

“Kami sering turun ke RS Kudungga bangun komunikasi secara intens, untuk mengetahui keluhan mereka dan kebutuhan mereka serta kami juga diinstruksikan untuk membangun mitra dengan OPD kami,” tutupnya. (*)

 DPRD Kutim Minta Taman Ilham Maulana Dikelola Lebih Baik

 DPRD Kutim Minta Taman Ilham Maulana Dikelola Lebih Baik

Taman Ilham Maulana yang terletak di Jalan Ilham Maulana, Sangatta Utara, depan Pasar Induk Sangatta Utara, belum memiliki pengelola yang tetap. Akibatnya, fasilitas-fasilitas di taman tersebut kurang terawat dengan baik.

Komisi C DPRD Kutim yang bertanggung jawab atas bidang pertamanan mengusulkan agar taman tersebut diserahkan kepada pihak ketiga yang bisa mengelolanya dengan lebih profesional.

“Kami ingin Taman Ilham Maulana juga dikelola oleh pihak ketiga, agar lebih terjaga kebersihan dan kenyamanannya,” kata Jimmi, Wakil Komisi C DPRD Kutim, pada hari Rabu (19/7/2023).

Menurutnya, saat ini pembangunan pertamanan masih terpusat di Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta. Padahal, taman-taman lainnya juga perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan fasilitas.

Misalnya, Taman Ilham Maulana yang perlu diganti paping block-nya dengan semen atau aspal. Selain itu, penerangan di taman tersebut juga belum menyala di malam hari, sehingga perlu diperbaiki. “Di sana sudah ada tiang-tiang lampu, kalau ada pihak ketiga yang mengelola bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerangan dan keindahan taman,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa Taman Ilham Maulana merupakan salah satu tempat wisata yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Sangatta yang mayoritas bekerja sebagai pegawai.

“Kebanyakan dari kita ini pekerjaannya pegawai, jadi butuh tempat wisata yang dekat dan mudah diakses, salah satunya taman-taman ini, makanya harus ditingkatkan,” tandasnya. (*)

Fraksi Nasdem Absen Sampaikan Pandangan Umum Karena Bimtek Partai

Fraksi Nasdem Absen Sampaikan Pandangan Umum Karena Bimtek Partai

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD Kutai Timur (Kutim) tidak hadir dalam Rapat Paripurna ke-18 tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah, mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, Senin (17/7/2023).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kutim Joni, yang memimpin rapat paripurna tersebut. Menurut Joni, Fraksi Nasdem sedang menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) partai, sehingga tidak sempat menyampaikan pandangan umumnya secara langsung.

“Fraksi Nasdem hanya menyerahkan laporan pandangan umum partai pada pimpinan dewan, yang kemudian kami serahkan kepada Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang dengan disaksikan seluruh peserta sidang,” ujar Joni.

Joni mengatakan bahwa dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kutim, hanya Fraksi Nasdem yang absen dalam rapat paripurna tersebut. Fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan KUA-PPAS tahun 2024, yang merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kutim.

“Rapat selanjutnya akan kita dengarkan bersama pendapat dan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum masing-masing fraksi,” kata Joni. (*)

Copyright © 2026 LatestIDN