Latest Indonesia
Sangatta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Joni, pada peringatan Hari Donor Darah 2023 yang jatuh pada setiap tanggal 14 Juni setiap tahunnya ini, mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk berperan aktif dalam menyelamatkan nyawa dan berbagi kebahagiaan dengan sesama melalui aksi sosial donor darah. Continue reading →
Sangatta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur akan menggelar Rapat Paripurna Ke-11 pada hari Kamis (15/6/2023). Acara ini akan berlangsung pukul 09.30 WITA di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta. Continue reading →
Sangatta. Pada Rabu (14/6/2023), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-10 dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar oleh Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2022. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. Continue reading →
Sangatta. Infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama dalam hal jalan. Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Joni, secara langsung melakukan kunjungan untuk melihat kondisi Jalan Mandiri 1 di Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mendengarkan usulan warga yang menginginkan peningkatan jalan agar terhindar dari masalah banjir pada Rabu (14/6/2023) pagi.
Dalam kunjungannya, Joni berbincang langsung dengan warga setempat yang telah mengusulkan peningkatan jalan agar tidak lagi tergenang air saat musim hujan. Warga menyampaikan kekhawatiran mereka atas banjir yang sering terjadi di jalan tersebut, yang dapat menyulitkan mobilitas dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Kami mendengarkan aspirasi dan usulan dari warga mengenai peningkatan Jalan Mandiri 1 dan upaya pencegahan banjir. Sebagai Ketua DPRD, saya akan berupaya keras agar usulan ini segera terealisasi. Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar pengerjaan peningkatan jalan dapat segera dimulai,” ucapnya.
Dengan kunjungan langsung ini, diharapkan bahwa Jalan Mandiri 1 di Desa Singa Geweh akan segera mendapatkan perhatian lebih dari pihak berwenang, sehingga usulan dari warga untuk peningkatan jalan dan pencegahan banjir dapat segera diwujudkan, memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan keamanan warga.
LATESBONTANG – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi menyampaikan sejumlah poin penting sebagai atensi khusus. Ini berkaitan dengan program Multiyears Contract (MYC), kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, Bandara Sangkima, hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Terkait MYC, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta kejelasan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kapan dimulai proyek program tahun jamak tahun 2023 -2024.
OPD yang dimaksud seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Untuk kewenangan terkait perizinan pertambangan, Jimmi bicara delegasi yang telah dilimpahkan kembali ke daerah, setelah sebelumnya kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Pertama, terkait multiyears kapan dimulai, kemudian yang kedua, terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seperti diketahui, Berdasarkan informasi terkait izin galian tambang mau dialihkan ke daerah,” ucap Jimmi di Ruang kerjanya, Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (13/06/2023).
Jimmi mengatakan, jika kewenangan kembali ke daerah, maka harus disambut. Namun harus dipastikan daerah mana, apakah provinsi, atau kabupaten. Karena saat ini daerah Kutim sudah tidak ada lagi dinas pertambangan sebagai dinas teknis yang akan mengelola kewenagan tersebut untuk kedepannya.
Selanjutnya, terkait Bandara yang ada di Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutim, Jimmi menyebut pembagunannya masih belum berjalan karena masih terbentur masalah regulasi. Sejauh ini, persoalan lahan dengan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang membuat progres pembangunan Bandara Sangkima terhambat.
“Nah ini kan harus di follow up terus di kementerian kehutanan, sejauh mana sih pemerintah ini menangani infrastruktur di sana,” ujar Jimmi.
Soal infratruktur jalan, Jimmi menyorot Jalan Ring Road sebagai akses menuju Bandara Sangkima yang sampai saat ini belum juga dilanjutkan. Begitu pula dengan semenisasi jalan di pendidikan yang juga sampai saat ini belum selesai lantaran persoalan sengketa lahan antara kelompok tani.
“Saya berharap ini semua dapat terselesaikan oleh pemerintah dan bisa segera dibangun sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (adv).
LATESTBONTANG – Setelah mangkir sekali, PT Indominco Mandiri akhirnya hadir dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Timur (Kutim). Agenda ini kembali digulir untuk mediasi penyelesaian kasus sengketa lahan antara perusahaan tersebut dengan Kelompok Tani (Poktan) Karya Bersama.
Rapat digelar di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (13/6/2023).
Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Basti Sangga Langi mengatakan, RDP tersebut merupakan upaya mediasi penyelesaian kasus sengketa lahan antara Poktan Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri.
“Rapat ini tindak lanjut 8 Juni 2023 kemarin, di mana belum ada kesepakatan dikarenakan Pihak PT Indominco Mandiri (saat itu) tidak hadir, sehingga kita undang kembali PT Indominco Mandiri terkait persoalan sengketa lahan Kelompok Tani Karya Bersama,” ucapnya.
Basti berharap, dengan hadirnya pihak PT Indominco Mandiri yang membawa mandat dari perusahaan dalam RDP kali ini, bisa mengambil keputusan terkait masalah sengketa lahan tersebut.
“Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga PT Indominco Mandiri nantinya bisa melakukan aktivitas dengan baik,” pungkasnya.
RDP dihadiri Ketua Komisi A DPRD Kutim Piter Palinggi bersama sejumlah anggotanya seperti Hasbullah Yusuf, dan Hj. Fitriani.
Turut hadir pihak Dinas Lingkungan Hidup Kutim, Dinas Kehutanan Kutim, Dinas Pertanahan Kutim, serta PT Indominco Mandiri, dan Kelompok Tani Karya Bersama. (adv/i).
LATESBONTANG – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni apresiasi kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kajati Kaltim) Hari Setiyono yang secara khusus disambut unsur lengkap Forkopimda di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (12/06/2023) malam.
Selain prosesi khusus dan penyambutan resmi, Kajati bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, juga mengikuti rangkaian jamuan makan malam.
Ketua DPRD Joni menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Kejati Kaltim ke Kutim dalam hal silaturahmi dengan pemerintah daerah maupun DPRD Kutim.
“Malam ini silaturahmi Kejati Kaltim, arahan beliau sangat luar biasa dan bersyukur bisa berkunjung ke Kutai Timur untuk melihat pembangunan yang ada di sini,” ucap Joni.
Dikatakan Joni, kemajuan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari hubungan baik dan sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Mereka (Kejati Kaltim) sudah memberikan pandangan-pandangannya dan insyaallah nanti kita bisa jalankan kedepannya, terutama Forkopimda harus bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.
Joni berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Forkopimda dalam melaksanakan program-program demi kemajuan Kutim.
“Forkopimda ini kan sama halnya penasihat lah, kalau ada hal yang tidak diinginkan, tolong dikomunikasikan. Apalagi kalau ada progres yang strategis bisa di komunikasikan melalui Kejari Kutim, nanti Kejari Kutim yang sampaikan kepada kami,” pungkasnya.(adv).
Sangatta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur akan menggelar Rapat Paripurna Ke-10 pada hari Rabu (14/6/2023). Acara ini akan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta. Continue reading →
LATESBONTANG – Progres penertiban aset kendaraan milik daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dipertanyakan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman.
Kendaraan dinas aset Pemkab Kutim kerap masih dikuasai pensiunan pejabat, dan digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai peruntukan. Ini menurut Faizal, disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perintah dari KPK yang memang harus dijalankan oleh Pemkab Kutim untuk menarik aset kendaraan dinas. Kendaraan yang dipinjam pakai atau dipakai tidak sesuai peruntukannya segera dikembalikan, kalau kondisinya sudah tidak layak pakai, kan dilelang saja. Supaya lepas dari aset Kutim,” ucap Faizal Rachman saat di temui awak media, Senin (12/06/2023).
Isu kendaraan dinas ini sudah disorot sejak lama, Faizal Rahman mengungkapkan, akan menanyakan hal tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, terkait progres yang dilakukan soal penataan aset kendaraan dinas tersebut.
“Kita sih berharap semua bisa dikembalikan, supaya terlepas dari aset Kutim, karena kendala pengadaan kendaraan dinas ini, disebabkan masalah aset yang belum bisa diselesaikan. makanya harus dirapikan dulu, baru dilakukan pengadaan,” harapnya.
Dirinya mengaku tengah memikirkan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini. Opsi yang dimaksud yakni sistem sewa kendaraan. Pasalnya sistem operasional terus berjalan, namun pengadaan kendaraan dinas tidak bisa dilakukan.
“Saya belum tahu apakah ini lebih bagus atau tidak, kalau hitungannya sewa maintenance ditanggung pihak ke tiga untuk perbaikan, sebetulnya enak aja, perawatan tidak kita urus kan. Tapi kalau misalkan perawatan Pemkab yang tanggung, jadi pemborosan,” pungkasnya. (adv).
LATESBONTANG – Keluhan warga terkait rusaknya sejumlah ruas jalan di Bukit Makmur, RT 07, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon direspon oleh Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni. Ia baru saja melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung kerusakan jalan tersebut.
“Alhamdulillah hari ini meninjau Jalan Bukit Makmur, Sepaso Barat yang rencananya nanti mau diusulkan untuk pengerasan,” ucap Joni, Jumat (09/06/2023).
Joni mengaku bahwa pada saat hujan turun jalan tersebut tidak bisa dilalui warga karena kondisinya sangat licin.
“Kalau jalan ini sudah dilakukan pengerasan masyarakat yang lewat jalan ini tidak risau lagi. kalau hujan turun kondisi jalan disini sangat licin, jadi warga susah untuk lewat,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengungkapkan akan mengusulkan pengerasan jalan tersebut di anggaran perubahan 2023.
“Nanti kita bisa usulkan dalam anggaran perubahan ini, supaya bisa segera dilakukan pengerjaannya dan masyarakat yang lewat tidak khawatir melalui jalan tersebut,” ungkapnya.
Dirinya menghimbau masyarakat yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati saat hujan turun, karena kondisinya sangat licin.
“Jadi masyarakat yang lewat jalan ini saat hujan, agar pelan-pelan dan hati-hati karena jalannya sangat licin. Insya Allah usulan pengerasan jalannya nanti kita masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” pungkasnya. (adv).