Pemkab Kutai Timur

 Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman meminta Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa untuk berperan aktif dalam pengembangan PAUD dan transisi PAUD ke SD. Hal ini disampaikan Ardiansyah saat menghadiri pengukuhan Bunda PAUD desa di Lamin Datun, Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Sabtu (5/8/2023).

Dalam sambutannya, Ardiansyah mengingatkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Bunda PAUD sangatlah berat. Ia berharap agar Bunda PAUD yang telah dikukuhkan benar-benar bekerja, meluangkan waktu untuk memperhatikan pengembangan PAUD di wilayah masing-masing.

“Bunda PAUD ini tugasnya luar biasa, karena mengamati semua itu. Mulai dari anak-anak usia dini, PAUD, guru PAUD, orang tua murid, hingga SD. Bunda PAUD harus memastikan bahwa anak-anak usia dini di wilayahnya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Ardiansyah.

Selain itu, Ardiansyah juga menyampaikan tugas lain Bunda PAUD adalah bersinergi dengan para pengelola PAUD, pemerintah desa dan masyarakat atau orang tua murid. Serta mengedukasi semua pihak agar bisa mengambil peran, sehingga tidak ada lagi anak usai 5-6 tahun yang tidak sekolah PAUD.

“Bunda PAUD juga harus berkoordinasi dengan SD-SD di wilayahnya untuk menyukseskan transisi PAUD ke SD. Agar tercipta Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan,” kata Ardiansyah.

Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan merupakan Episode ke-24 Merdeka Belajar yang telah diluncurkan pada Maret 2023. Episode ini bertujuan untuk memastikan anak-anak usia dini yang telah lulus PAUD dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SD dengan lancar dan menyenangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga meresmikan TK Negeri 3 Muara Ancalong, serta Launching Bantuan Biaya Operasional Daerah (BOPDA) Kesetaraan, serta pemberian ijazah paket kesetaraan bagi siswa yang telah lulus.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2023 sebesar Rp9,07 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, APBD-P 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1,58 triliun dari APBD-P sebelumnya yang sebesar Rp7,49 triliun. Kenaikan anggaran tersebut, kata Ardiansyah, untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kutim.

“APBD-P 2023 ini kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan irigasi. Selain itu, kita juga akan meningkatkan anggaran pendidikan,” ujar Ardiansyah, Kamis (3/8/2023).

Ardiansyah menambahkan, APBD-P 2023 juga akan digunakan untuk mendukung program pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pertanian, dan pariwisata.

“Kita ingin memastikan bahwa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim,” pungkas Ardiansyah. (*)

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelolaan, dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Wilayah Kutim dan Kantor Samsat Bersama Sangatta, serta Kantor Bersama Samsat Pembantu Paten Kecamatan Kaubun, pada Rabu (2/8/2023).

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, di gedung baru yang berlokasi di Jalan AW Syahranie Kawasan Bukit Pelangi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman juga meminta perusahaan batu bara yang berstatus IUPK di Kutim untuk ikut menyumbang pajak.

“Saat ini, hanya PT KPC saja yang berkontribusi, saya harap perusahaan lainnya juga dapat ikut berkontribusi,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, Kutim menyumbang pajak sebesar Rp2,3 triliun.

“Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur,” kata Ardiansyah.

Ia menambahkan, Kutim merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara. Namun, kontribusi pajak dari sektor pertambangan masih belum optimal.

“Kita berharap, dengan diresmikannya kantor baru ini, perusahaan batu bara yang berstatus IUPK di Kutim dapat semakin sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah juga berharap, perusahaan batu bara dapat turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan perusahaan batu bara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya,” tandasnya. (*)

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelolaan, dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Wilayah Kutim dan Kantor Samsat Bersama Sangatta, serta Kantor Bersama Samsat Pembantu Paten Kecamatan Kaubun, pada Rabu (2/8/2023).

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, di gedung baru yang berlokasi di Jalan AW Syahranie Kawasan Bukit Pelangi.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersyukur atas diresmikannya kantor baru tersebut. Ia berharap, dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat dan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat meningkat.

“Semoga dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah juga berharap, kantor baru ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

“Semoga kantor baru ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, Kutim menyumbang pajak sebesar Rp2,3 triliun.

“Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur,” kata Ardiansyah.

Pemkab Kutim berharap, dengan adanya kantor baru ini, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (*)

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar fokus group discussion (FGD) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (1/8/2023). FGD tersebut membahas mitigasi risiko isu-isu pendidikan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, isu-isu pendidikan perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah yang serius.

“Kita harus bisa mitigasi risiko isu-isu pendidikan, agar tidak mengganggu proses pembelajaran,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah berharap, FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim.

“Kami berharap, melalui FGD ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik,” ujar Ardiansyah.

Pada FGD tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai isu-isu pendidikan yang perlu dimitigasi.

Salah satu isu yang dibahas adalah isu mutu pendidikan. Para peserta menilai, isu mutu pendidikan perlu dimitigasi dengan meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan.

“Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat mengajar dengan baik,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu disparitas pendidikan. Para peserta menilai, isu disparitas pendidikan perlu dimitigasi dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kutim.

“Pemerataan akses pendidikan penting untuk memastikan bahwa semua anak di Kutim dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu-isu pendidikan lainnya, seperti isu gizi, kesehatan, dan mental peserta didik. Para peserta menilai, isu-isu tersebut juga perlu dimitigasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mitigasi risiko isu-isu pendidikan di Kutim. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim. (*)

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur menyelenggarakan ekspose Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3LH) di Hotel Royal Viktoria pada Senin (31/07/2023).

Kolaborasi antara DLH Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) Kalimantan Timur, dan tim Penyusun dari LP3M Universitas Mulawarman Samarinda menjadi pilar keberhasilan acara ini.

Berbagai pihak hadir dalam ekspose tersebut, termasuk perwakilan pemerintahan, lembaga masyarakat, dan akademisi. Mereka berkumpul untuk memaparkan hasil penyusunan kajian mendalam terkait D3LH di wilayah Kutim.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyoroti pentingnya ekspose ini sebagai wujud komitmen nyata Pemkab Kutim dalam menjaga harmoni antara pembangunan dan lingkungan hidup. Ia mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan serta mengambil bagian dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Armin, Kepala DLH Kutai Timur, mengungkapkan bahwa kajian ini meliputi analisis dampak lingkungan, kapasitas ekosistem, dan strategi-strategi untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, dokumen ini memberikan dasar penting dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, yang menjadi landasan untuk Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di masa mendatang.

Dengan ekspose Kajian D3LH ini, Pemkab Kutim memberikan bukti konkret tentang tekadnya dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan cita-cita Kutai Timur sebagai wilayah yang berkelanjutan dan lestari. (*)

Sebanyak 10 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kutai Timur (Kutim) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kutim sebesar Rp461 juta.

Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD Kutim tahun 2019.

Berikut adalah rincian bantuan keuangan parpol di Kutim:

• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp17.858.560
• Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Rp47.132.316
• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Rp39.933.432
• Partai Golongan Karya (Golkar): Rp81.915.372
• Partai Nasional Demokrat (NasDem): Rp47.564.748
• Partai Berkarya: Rp23.162.832
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp34.885.620
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp109.582.704
• Partai Amanat Nasional (PAN): Rp19.930.680
• Partai Demokrat: Rp39.506.544

Bantuan keuangan parpol tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan pendidikan politik, sosialisasi program pemerintah, dan kegiatan sosial.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, bantuan keuangan parpol merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap parpol. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya.

“Bantuan keuangan ini diberikan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik, sehingga parpol dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, bantuan keuangan parpol juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi,” kata Ardiansyah. (*)

Bantuan keuangan parpol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kemitraan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, kemitraan tersebut juga diharapkan dapat mendorong parpol untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Bantuan keuangan ini merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol. Dengan kemitraan ini, diharapkan parpol dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik,” ujar Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, bantuan keuangan parpol dapat digunakan oleh parpol untuk berbagai keperluan, termasuk kegiatan pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.

Selain itu, bantuan keuangan parpol juga dapat digunakan oleh parpol untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Parpol dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi daerah.

“Saya berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol dapat terus ditingkatkan,” kata Ardiansyah. (*)

Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban bersama, baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan swasta. Hal ini disampaikan Wabup usai menghadiri kegiatan CSR Gathering yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (01/08/2023).

“Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur itu kewajiban semua,” ujar Kasmidi. “Mau itu jalan, jembatan, pendidikan, keagamaan, maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan-pelatihan,” imbuhnya.

Menurut Wabup, kegiatan CSR Gathering ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menghimpun laporan kegiatan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim. Dari laporan tersebut, pemerintah daerah akan menentukan program-program CSR yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kutim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Kasmidi.

Wabup juga mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan di Kutim dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu contohnya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang telah banyak mengirim generasi muda Kutim untuk mengikuti pelatihan terkait pengembangan SDM.

“Kami berharap perusahaan-perusahaan lainnya juga dapat mengikuti jejak KPC,” harap Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan perusahaan-perusahaan agar melaporkan kegiatan CSR mereka secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai.

“Kita tidak ingin ada lagi perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan dana CSR,” tegas Wabup.