Tag: JMSI

Jakarta — Budayawan dan pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) bersama wartawan senior Teguh Santosa membedah sekaligus mengulas bagaimana masa depan media online.

Teguh Santosa yang adalah CEO RMOL Network menjelaskan perkembangan awal media massa berbasis internet di Indonesia terjadi pada dekade 1990an.

Dia mengatakan, pada masa itu jumlah pengakses internet belum begitu banyak, baru pada kisaran 500 ribu orang yang kebanyakan mengakses internet dari perkantoran. Ketika itu media massa berbasis internet atau media online yang terkenal antara lain adalah Detik.com, Lippostar.com, dan Astaga.com.

Namun karena market belum begitu besar, satu persatu media online yang ada tumbang. Hanya yang militan dan tidak menggunakan investasi besar, seperti Detik.com pada masa itu, yang dapat bertahan. Selain itu, Detik.com memiliki warna pemberitaan yang berbeda dibandingan dengan kebanyakan media cetak mainstream pada masa itu.

“Saat itu hanya orang-orang yang bekerja di perkantoran yang bisa mengakses internet,” kata Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini dalam program Jaya Suprana Show bertajuk “Masa Depan Media Online”, Jumat (26/2).

Mantan Anggota Dewan Kehormatan PWI itu mengatakan, media massa berbasis internet masih akan terus berkembang di masa depan. Tanda-tanda ke arah cerah itu sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu.

Perkembangan ICT, katanya, tidak hanya digunakan untuk pemberitaan semata.

Kepada Teguh, Jaya Suprana bertanya mengenai titik tertinggi perkembangan media online.

“Anda tahu bahwa setiap pertumbuhan akan mencapai titik puncak, titik jenuh. Menurut Anda apakah media online masih jauh dari titik puncak, atau sudah di ambang titik puncak?” tanya Jaya Suprana.

Menjawab pertanyaan itu, Teguh mengatakan, dirinya tidak tahu di mana titik puncaknya. Tetapi dia yakin, titik puncak itu masih jauh.

“Saya yakin kita sedang menanjak menuju ke ketinggian, dan saya tidak tahu dimana puncaknya,” ujar Teguh.

“Apakah tidak terhingga, invinitas?” tanya Jaya Suprana lagi.

“Mungkin sekali,” jawab Teguh.

Teguh juga juga mengatakan, keunggulan dunia digital  begitu terasa di era pandemi  Covid-19.

Bukan hanya untuk pemberitaan, platform digital juga digunakan di sektor pendidikan secara luas, juga di dalam forum-forum pengambilan keputusan para pemimpin dunia.

Tidak kalah penting, platform digital juga dimanfaatkan sebagai market place yang mempertemukan pelaku usaha baru dengan market.

Teguh mengutip data yang dirilis Hootsuite baru-baru ini yang menyebutkan bahwa setidaknya 202 juta warganegara Indonesia memiliki akses ke internet.

“Saya yakin masa depan media online akan cerah,” ujarnya. (rilis)

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, pihaknya berharap Virtual Police yang akan dikerahkan Polri untuk memantau perbincangan di dunia maya dapat sungguh-sungguh bekerja untuk membantu pertukaran gagasan di dunia maya lebih produktif dan konstuktif, yang artinya menjaga iklim demokrasi.

Virtual Police yang dikerahkan itu juga diharapkan benar-benar dapat membedakan karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dengan pernyataan-pernyataan personal yang disampaikan para pemilik akun media sosial baik yang jelas identitasnya maupun yang anonimus.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu mengutip data monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang mengatakan bahwa sepanjang 2020 lalu setidaknya sepuluh pekerja pers yang sedang melaksanakan tugas profesi dijerat dengan UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Police Virtual ini diharapkan tidak mengulangi peristiwa salah pasal terhadap karya jurnalistik.

Di sisi lain salah seorang pendiri Belt and Road Journalist Forum (BRJF) itu menambahkan, pihaknya pernah bertemu dan mendiskusikan fenomena perbincangan di dunia maya dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Slamet Uliadi, beberapa waktu lalu.

“Memang patut dijadikan perhatian bersama kualitas perbincangan di dunia maya yang sering kali keluar dari yang diharapkan. Media sosial yang kita harapkan dapat memperkuat pondasi dan tenun kebangsaan faktanya sering diwarnai pernyataan-pernyataan bernuansa ujaran kebencian dan kabar bohong, serta mengganggu kohesivitas sosial,” ujar Teguh Santosa lagi.

Mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (2018) itu menambahkan, pihak Polri pasti telah mempersiapkan tahapan dalam penerapan Virtual Police tersebut.

Nantinya Polri perlu mensosialisasikan kepada publik bagaimana Virtual Police ini akan bekerja. Apakah setelah monitoring akan diikuti dengan memberikan peringatan 1, 2, dan 3 secara virtual, sebelum akhirnya dilakukan penindakan, atau peringatan disampaikan secara langsung dan pihak yang diduga melanggar diminta membuat komitmen tidak mengulangi perbuatan.

“Transparansi hal-hal teknis pada tingkat pelaksanaan ini diperlukan sehingga masyarakat paham, dan ada kepastian di tingkat tindakan,” ungkapnya.

Keberadaan Virtual Police disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 yang ditandatangani hari Jumat lalu (19/2).

Surat Edaran itu mempertimbangkan perkembangan situasi nasioal terkait dengan penerapan UU 19/2016 tentang Perubahan ata UU 11/2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Atas pertimbangan itu, Kapolri meminta agar seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang dilaporkan, dan di saat bersamaan dapat menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Di antara yang akan dilakulan dalam konteks itu adalah mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang tujuannya untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari tindak pidana siber. (rilis)

LATEST BONTANG – Organisasi perusahaan media massa berbasis internet, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) apresiasi Virtual Police milik Polri dalam upaya menjaga demokrasi.

Virtual Police adalah sebuah langkah untuk mengedepankan upaya preemptive (pendahuluan) dan preventive (pencegahan) dalam menangani kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).