pemprov. kaltim

LATESTBONTANG – Pemkot Bontang diminta bergerak cepat mengelola Pulau Beras Basah untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pulau Beras Basah, salah satu ikon pariwisata Bontang, saat ini masih berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam memberikan sinyal positif bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timut (Kaltim) membuka peluang bagi Pemerintah Kota Bontang untuk mengelolanya dan memanfaatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkandung di dalamnya.

Rustam menekankan pentingnya gerakan cepat untuk meminta kewenangan atas Pulau Beras Basah agar dapat diambil alih dan dikelola Pemkot Bontang. “Saya juga meminta agar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipisah menjadi dua dinas yang berbeda untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” tutur Politisi Golkar tersebut, Senin (8/5/2023)

Sebagai ikon pariwisata Bontang, pengembangan Pulau Beras Basah diharapkan dapat meningkatkan PAD, terutama pada musim liburan cuti bersama.

Menurut Rustam, ada potensi besar yang dapat diperoleh jika Pemkot Bontang dapat mengelola Pulau Beras Basah dengan baik. Namun, dia juga menekankan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, potensi PAD yang terkandung di dalamnya dapat hilang dan malah menjadi beban bagi Pemkot Bontang. Oleh karena itu, dia berharap agar Pemkot Bontang dapat segera mengambil alih pengelolaan pulau di tengah laut itu untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

LATESTBONTANG – GelarSosialisasi Peraturan (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluargatentang di Bontang, Anggota DPRD Kalimantan TImur (Kaltim) menyebut, masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga, di Hotel Tiara Surya, Sabtu (04/03/2023).

Legislator dari Fraksi PKS DPRD Kaltim ini mengungkapkan, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhanuntuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

“Masyarakat dalam dukungan membangun ketahanan keluarga, juga memberikan layanan konsultasi konseling dalam membentuk keharmonisan keluarga,” ujarnya.

Harun menambahkan, Perda Ketahanan Keluarga hadir dalam mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan serta ketangguhan keluarga.

“Perda ini tersedia untuk mewujudkan kualitas keluarga, dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spiritual secara seimbang, sehingga mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Perda tersebut juga sebagai upaya membangun harmonisasi dan sinkronisasi dalam ruang lingkup keluarga.

“Ketahanan keluarga akan melahirkan ketahanan pada masyarakat dan negara kita. Kalau keluarga baik, negara akan baik. Kalau keluarga rusak, rusak masyarakat, rusak negara,” ucapnya.

Legislator yang juga seorang hafidz ini menambahkan, untuk membangun ketahanan keluarga, tidak hanya fisiknya saja, tapi secara mental dan ekonomi juga harus seimbang.

Lebih jauh, politisi dari PKS mengungkapkan, dalam proses pendampingan Perda tersebut ada dua cara yaitu motivator dan koordinator ketahanan keluarga.

“Ya, ada pendampingnya. Setiap RT harus ada dan itu dibiayai oleh negara,” terangnya.

Harun Al Rasyid berharap dengan hadirnya Perda tersebut bisa membantu dalam ketahanan fisik, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

“Semoga segera ada Pergubnya. Target antara bulan dan dua tahun maksinmal. Sebagai anggota dewan di Komisi I, kita akan berusaha terus mendorong pemerintah agar Perda segera terlaksana,” harapnya.

Setiap orang, lanjutnya, bisa membantu dalam pelaksanaan Perda tersebut dan ini akan diberikan penghargaan.

“Setiap yang terlibat akan diberikan penghargaan, ada piagam, plakat, hingga medali. Siapa saja bisa terlibat? Masyarakat, perseorangan bisa, lembaga sosial, dan semuanya bisa berkontribusi, dan bisa membantu menyelesaikan keluarga,” pungkasnya. (*)

Tag: pemprov. kaltim

Rustam Minta Pemkot Gerak Cepat Kelola Pulau Beras Basah

Gelar Sosper di Bontang, Harun Al Rasyid: Masyarakat Berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga