Author: Admin 4

LATESTBONTANG – Pulau Beras Basah, sebuah ikon wisata yang terletak di Selat Makassar, Bontang, Kalimantan Timur, semakin dikenal oleh wisatawan domestik karena keindahan pasir putihnya, air jernihnya, dan pesona bawah laut yang memukau.

Kendati demikian, Pulau Beras Basah saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyikapi hal ini, Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang, mengungkapkan kekecewaannya. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera mengambil langkah cepat untuk memindahkan kewenangan Pulau Beras Basah kepada Pemerintah Kota Bontang guna meningkatkan pengelolaannya.

“Prosesnya terlalu lambat, padahal provinsi sudah bersedia. Inilah hasilnya jika pemerintah tidak bergerak cepat. Sekarang terlihat jelas hasilnya seperti kejadian event 77,” ujar Rustam pada Senin (1/5/2023).

Selain itu, Rustam juga menekankan bahwa Pulau Beras Basah seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Oleh karena itu, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) perlu mengambil langkah serius untuk memaksimalkan potensi tersebut.

“Saya sudah sering mengungkapkan hal ini hingga kehabisan suara. Potensi pariwisata ini sangat penting, terutama karena lokasinya di Bontang. Dalam musim liburan dan cuti bersama, potensi PAD bisa meningkat. Namun, saya tidak tahu bagaimana teman-teman di Dispopar mengelolanya,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dipisah menjadi dua dinas terpisah agar kinerjanya dapat maksimal.

“Dengan cara ini, kinerjanya bisa maksimal. Komunikasikan dengan baik kepada Dinas Provinsi dan tingkatkan upaya lobi agar responnya lebih cepat. Jika tidak, potensi PAD akan terlewatkan. Tidak ada efek multipemainnya, kita yang akan merugi,” tegasnya.

LATESTBONTANG – Sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, Komisi 3 DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk mendorong terwujudnya rute pelayaran baru Bontang-Mamuju di Pelabuhan Loktuan, Bontang, Kalimantan Timur. Rute ini diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas penumpang dan barang antara kedua daerah.

Menurut Amir Tosina, Ketua Komisi 3 DPRD Bontang, rencana pembukaan rute baru ini sudah lama digagas namun belum terealisasi hingga kini. Padahal, rute ini sangat dibutuhkan oleh ribuan warga suku asli Mamuju yang tinggal di Bontang, serta suku Mandar yang juga memiliki hubungan erat dengan Mamuju.

“Contohnya pas arus mudik kemarin, antusias warga untuk pulang baik ke Mamuju ataupun ke Bontang membludak, tapi terkendala kapasitas kapal,” ujarnya, Kamis (4/5/2023).

Ia menambahkan, saat arus mudik kemarin, banyak warga yang ketinggalan atau tidak bisa naik kapal karena kapal penyeberangan yang beroperasi hanya satu. Hal ini membuatnya prihatin dan berkomitmen untuk memperjuangkan rute baru ini.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Amir bersama pihak Pemkab Mamuju melalui Kepala UPP Fourmansyah dan Kepala Dishub Mamuju telah menyepakati untuk menggunakan kapal KM Santika sebagai kapal penyeberangan untuk rute baru ini. Kapal ini dapat mengangkut penumpang dan barang.

“Harapannya dapat didukung oleh semua pihak, kapal tersebut sudah di konfirmasi pemilik langsung oleh Kepala UPP Mamuju, infonya dalam waktu dekat akan meninjau pelabuhan yang disandari. Kapal itu, sudah mempunyai izin trayek dan semoga tidak ada kendala lagi,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Menyambut Hari Buruh (May Day) Sedunia pada Senin 1 Mei 2023, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah hal yang esensial dan mendesak terus disuarakan oleh para buruh.

Andi Faiz mengatakan, hubungan industrial yang baik antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun agar iklim investasi dan kesejahteraan buruh juga tetap terjaga. Hal ini menjadi perhatian DPRD Bontang, terutama karena Bontang adalah Kota Industri.

Andi Faiz menekankan pentingnya lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Bontang. Ia meminta perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal di wilayah operasionalnya, sesuai dengan Perda Bontang nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1/2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja, yang mewajibkan perusahaan mengakomodir 75 persen tenaga kerja lokal.

Andi Faiz menyoroti kebijakan perusahaan sub kontraktor yang membawa pekerja luar, yang menyulitkan para buruh di Kota Bontang untuk mendapatkan pekerjaan. Ia meminta perusahaan memiliki komitmen untuk tetap memprioritaskan pekerja lokal.

“Pihak sub kontraktor harusnya memiliki komitmen yang sama untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal Bontang,” ujarnya Senin (1/5/2023).

Andi Faiz juga mengatakan, DPRD Kota Bontang masih terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Ia menyebutkan bahwa DPRD sering melakukan rapat gabungan pimpinan dengan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Disnaker dan perusahaan. Ia mengingatkan agar perusahaan mematuhi Perda tentang tenaga kerja lokal.

“Kita pasti rutin melalukan pengawasan dengan melakukan rapat gabungan pimpinan dengan memanggil pihak-pihak terkait, terutama disnaker hingga perusahaan. Kita mengingatkan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Bontang,” ujarnya.

LATESTBONTANG – Pemerintah Kota Bontang mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, dalam memperjuangkan tapal batas Kampung Sidrap.

“Alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir yang selama ini kita perjuangkan,” ujarnya, Jumat (28/4/2023).

Agus Haris, yang akrab disapa AH, mengatakan bahwa tapal batas Sidrap sudah jelas masuk dalam Wilayah Kota Bontang, bukan Kutai Timur (Kutim), berdasarkan perundang-undangan Permendagri Nomor 25/2005 terkait tapal batas wilayah dan UU nomor 47 Tahun 1999.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, sesuai UU dan Permendagri di sebelah utara, titik koordinat dari patok ke patok, mulai patok 1 sampai 14 menunjukkan titik koordinat lurus. Sedangkan Sidrap memiliki titik koordinat melengkung (masuk).

“Khusus di patok 8 Kusnodo itu dia miring belok ke Timur, nanti di patok 9 baru dibelokkan ke Utara. Saya rasa sudah jelas klir Sidrap masuk Bontang. Itu yang jadi dasar untuk kita perjuangkan,” ujarnya.

AH berharap, persoalan tapal batas ini bisa segera diselesaikan di tahun 2023 ini. Sehingga, Sidrap bisa menjadi bagian dari Wilayah Kota Bontang.

“Makanya kita bersikukuh Sidrap itu masuk Bontang. Apalagi hampir 90 persen masyarakatnya lebih memilih ke Bontang. Kita bisa liat itu KTP mereka rata-rata Bontang semua,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Bontang Saifullah mengatakan, dari total 165 dokumen yang dibutuhkan beserta data penunjangnya, saat ini sudah mencapai 90 persen.

“Kalau semua berkas terkumpul akan langsung diserahkan kepada pengacara yang ditunjuk. Tapi secara aturan kalau nunjuk pengacara harus melalui lelang pengadaan jasa. Karena soal tapal batas ini pakai anggaran daerah. Jadi harus sesuai prosedur,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG –  Anggota DPRD Bontang kembali melaksanakan reses atau menyerap aspirasi masyarakat dalam masa sidang II tahun 2023. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menjaring masukan dan keluhan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai wujud perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Salah satu anggota DPRD Bontang Rustam juga mengadakan reses di Cafe Paradiso, Jalan Tennis, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara pada Kamis (27/4/2023).

“Alhamdulillah antusias warga sangat luar biasa menyampaikan aspirasinya,” kata Rustam.

Aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat dalam reses tahun ini adalah masalah banjir yang sampai sekarang belum terselesaikan. Banjir rob, banjir kiriman, dan banjir akibat hujan selalu merendam hampir seluruh rumah masyarakat Bontang.

“Yang jelas mereka hanya butuh satu, jangan banjir itu saja. Karena pendidikan, infrastruktur dan kesehatan di Bontang saya rasa sudah cukup bagus,” ucapnya.

Ia pun berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait masalah banjir ini kepada pemerintah daerah agar menjadi skala prioritas penanganannya.

“Seperti pengerukan sungai, saluran air atau drainase lebih dioptimalkan. Karena sekarang hujan sedikit saja sudah banjir lagi. Ini PR bagi kita semua jadi harus betul-betul ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain itu, diungkapkan Ketua Komisi II ini, bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran pada APBD murni 2023 yang difokuskan untuk penanganan banjir kurang lebih Rp 40 miliar

“Sekitar itu. Nanti di perubahan dianggarkan lagi Rp10 Miliar sampai Rp20 Miliar. Secara bertahap, dan 2024 nanti kita betul-betul prioritaskan untuk penanganan banjir,” ucapnya.

Sebagai informasi, banjir rob akibat pasang surut air laut akan terus menghantui masyarakat Kelurahan Bontang Kuala hingga awal 2023 mendatang. Imbasnya, aktivitas masyarakat yang tinggal di atas laut terganggu. Tidak hanya itu, sebanyak 20 Rukun Tetangga (RT) menjadi korban banjir rob. Lurah Bontang Kuala Suiza Ixan Saputro mengatakan, durasi banjir bisa sampai 6 jam. (*)

LATESTBONTANG –  Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, melaksanakan serap aspirasi di RT 18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kamis (27/4/2023). Di tempat ini, banyak warga yang bekerja sebagai petugas kebersihan (pasukan kuning) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

Warga yang bekerja sebagai pasukan kuning ini mengadukan, bahwa mereka belum menerima insentif bonus sebesar Rp 1 juta dari Pemkot Bontang, yang dijanjikan sebagai penghargaan atas prestasi meraih piala Adipura Kencana 2022. Warga mendengar informasi bahwa ada yang sudah menerima bonus secara cicilan.

Insentif bonus ini diberikan oleh Pemkot Bontang setelah berhasil mendapatkan piala Adipura Kencana 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Selasa (28/2/2023) di Gedung Mandala Wanabhakti KLHK, Jakarta Pusat.

Andi Faiz mengatakan, apa yang disampaikan oleh pasukan kuning itu, merupakan jeritan hati warga yang harus didengar oleh DPRD.

“Makanya ketika mendengar jika bonus yang dijanjikan belum tersampaikan. Kita juga belum tahu kebenarannya, namun kita miris, jika ada informasi seperti itu, tentu kita harus keroscek kebenarannya,” ujarnya.

Andi Faiz juga menyarankan, agar Pemkot Bontang memberikan tambahan bonus bulanan bagi pasukan kuning, sebagai reward atas kerja keras mereka dalam menjaga kebersihan Kota Bontang.

“Jika perlu setiap 1 bulan gaji diberikan bonus sebagai reward (penghargaan) atas kerjanya selama menjaga kebersihan dengan baik,” ujarnya.

Andi Faiz menambahkan, pemberian tambahan bonus ini tidak akan membebani APBD Kota Bontang 2023 yang terbilang besar, menyentuh hampir 2,3 teriliun. Ia mengatakan, pemberian tambahan bonus ini bisa menjadi cara untuk menyerap anggaran dengan lebih maksimal.

“Saya kira untuk menaikkan tunjangan gaji honorer dan pasukan kuning hingga gaji RT bisa dilaksanakan, sehingga serapan anggaran bisa lebih maksimal terserap. Jangan sampai ada silpa,” ujarnya.

LATESTBONTANG – Usulan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam untuk menaikkan gaji bagi tenaga honorer setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kota Bontang. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan pegawai.

Andi Faiz sudah lama menyuarakan usulan ini, sejak beberapa bulan lalu. Ia melihat kekuatan fiskal Bontang tahun ini cukup besar, setelah memenuhi kewajiban Mandatory spending, kemudian ada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk, dan Silpa yang besar.

“Karena usulan ini memang sudah sebulan lalu saya suarakan karena saya lihat estimasi Silpa sangat besar, jadi saya usulkan di pembahasan anggaran untuk dinaikkan gaji honorer dan Alhamdulillah sudah pemerintah respon,” ujarnya, Kamis (27/4/2023).

Andi Faiz mengatakan, kenaikan gaji ini sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan pegawai honorer. Ia juga mengatakan, kenaikan gaji ini bisa menjadi cara untuk menyerap anggaran dengan waktu yang cepat.

“Karena cara yang bisa dilakukan agar bisa menyerap anggaran dengan waktu yang cepat, salah satunya dengan menaikkan gaji honorer demi peningkatan kesejahteraan pegawai,” ujarnya.

Andi Faiz juga meminta agar usulan ini didasari dengan analisa dan pertimbangan yang tepat. Ia mengatakan, apakah mau menaikkan tunjangannya, gaji, atau transportasi semua harus ada dasar pertimbangan.

“Yang penting harus ada dasarnya, analisisnya dan pertimbangannya yang tepat. Apakah mau menaikkan tunjangannya, gaji, atau transportasi semua harus ada dasar pertimbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaminkan soal kenaikan gaji bagi tenaga honorer tersebut. Ia mengatakan, gaji tenaga honorer bakal disetarakan dengan UMK.

Basri Rase mengatakan, rencana kenaikan gaji ini akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2023. Ia menyebutkan, proyeksi APBD Perubahan nanti mencapai Rp 2,2 Triliun.

Basri Rase mengatakan, rencana kenaikan gaji tenaga honorer sudah dibahas beberapa waktu lalu bersama Sekda dan BKPSDM.

“Sekda dan BKPSDM melakukan perhitungan penambahan gaji bagi tenaga honorer untuk di setarakan UMK,” ujar Basri Rabu (26/4/2023).

Menurut data BKPSDM, ada sekitar 2.233 tenaga honorer di lingkup Pemerintahan Kota Bontang saat ini.