Admin 4

Agus Haris Dorong Perusahaan Memberikan Perhatian kepada Pulau Gusung

Advertorial, DPRD Bontang·August 10, 2023

Bontang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Agus Haris (AH), mengajukan permintaan kepada perusahaan, terutama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dan anak perusahaannya, untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Pulau Gusung. AH menyampaikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap pulau tersebut, terutama karena lokasi perusahaan sangat dekat dengan Pulau Gusung.

“Secara pribadi, jujur Pulau Gusung ini belum mendapat perhatian yang serius, padahal pulau ini sangat berdekatan dengan Pupuk Kaltim dan mereka sangat merasakan dampak dari industri. Tentu polusi pasti sampai kesana. Oleh sebab itu, saya minta kepada Pupuk Kaltim termasuk anak perusahaannya untuk memberikan bantuan sebagai tanggung jawab sosial ke Pulau Gusung,” ungkapnya.

AH menilai bahwa sudah sepatutnya perusahaan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Salah satu bentuk kompensasi yang dapat diberikan adalah bantuan air bersih secara rutin, mengingat sulitnya akses terhadap air bersih di Pulau Gusung.

“Di sana mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka mungkin bisa mengandalkan air hujan, tetapi air tersebut tidak layak untuk diminum karena akan berubah menjadi hitam akibat kontaminasi dari atap tempat mereka menampung air,” jelasnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa di Pulau Gusung terdapat banyak warga yang membutuhkan bantuan, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Selain itu, Pulau Gusung juga mulai terkena abrasi, yang semakin memperburuk kondisi pulau dan kehidupan warganya.

“Ada banyak warga yang membutuhkan bantuan di sana, dan jumlah penduduk yang bermukim di Pulau Gusung cukup signifikan. Kami harap perusahaan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga Pulau Gusung,” tambahnya.

Basri Rase Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Loktuan, Bontang Utara

Advertorial, Diskominfo Bontang·August 9, 2023

Bontang. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang bersama dengan Wali Kota Bontang Basri Rase, telah melaksanakan penyaluran bantuan logistik kepada warga yang menjadi korban kebakaran di wilayah Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban yang mengalami kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Pada hari Rabu (9/8/2023), Wali Kota Bontang Basri Rase, secara langsung menyerahkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak kebakaran. Bantuan ini disalurkan dengan kerjasama antara pemerintah pusat (APBN Pusat) dan pemerintah daerah (APBD Kota Bontang).

Total jumlah korban kebakaran di Kelurahan Loktuan adalah 2 kepala keluarga (KK) dengan 8 jiwa. Bantuan yang diserahkan meliputi berbagai jenis barang, seperti minyak goreng, gula, kecap manis, beras, matras, selimut, handuk, sarung, famly kit, kasur, terpal, foodware, dan peralatan dapur keluarga.

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah dan masyarakat Kota Bontang terhadap sesama warganya yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana kebakaran. Bantuan logistik ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh korban kebakaran dan membantu mereka dalam menghadapi situasi yang sulit.

Wali Kota Bontang Basri Rase, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan rasa simpati dan solidaritas kepada korban kebakaran. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Bontang dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada warga yang membutuhkan dalam situasi darurat seperti ini.

“Saya turut berduka cita atas peristiwa kebakaran yang menimpa warga kita di Kelurahan Loktuan. Semoga bantuan ini dapat membantu mengatasi situasi sulit yang sedang dihadapi oleh korban kebakaran,” ucapnya.

Dinas Kesehatan Kota Bontang Gelar Bimtek Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga

Advertorial, Diskominfo Bontang·August 9, 2023

Bontang. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kualitas produksi pangan olahan di Kota Bontang, Dinas Kesehatan Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik – Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT)” pada Rabu (9/8/2023). Kegiatan ini diadakan di Ballroom Hotel Bintang Sintuk dan dihadiri oleh total 84 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang beroperasi di Kota Bontang.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya makanan yang tidak aman dan tidak memenuhi standar kualitas. Selain itu, bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha IRTP tentang cara memproses pangan secara baik, bermutu, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selama kegiatan bimtek, peserta diberikan pemahaman tentang berbagai aspek produksi pangan, termasuk sanitasi dan kebersihan, penanganan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Para pelaku usaha juga diajarkan bagaimana melakukan penilaian mandiri terhadap proses produksi mereka untuk memastikan bahwa pangan olahan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan.

Diharapkan bahwa kegiatan Bimtek Penilaian Mandiri CPPOB-IRT ini akan meningkatkan kesadaran dan kualitas produksi pangan olahan di Kota Bontang. Dinas Kesehatan Kota Bontang berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha IRTP dalam memproduksi pangan yang aman, bermutu, dan sesuai standar, sehingga masyarakat Kota Bontang dapat menikmati pangan yang sehat dan berkualitas.

Dinilai Lamban, Komisi III DPRD Bontang Akan Kunjungi Lokasi Perbaikan Parit di Jalan Ahmad Yani

Advertorial, DPRD Bontang·August 9, 2023

Bontang. Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, telah mengekspresikan kekhawatiran atas lambatnya progres perbaikan parit di Jalan Ahmad Yani. Dalam mengatasi masalah ini, pihaknya berencana untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perbaikan dalam waktu dekat. Amir Tosina menyatakan bahwa keluhan terkait progres perbaikan parit telah dikeluarkan oleh warga sekitar, bahkan mengganggu akses pedagang setempat.

“Dari pengamatan kami, sering terjadi kemacetan karena galian tersebut. Hal ini membuat pengguna jalan kesulitan untuk melintas. Oleh karena itu, kami akan menjadwalkan kunjungan lapangan untuk memantau situasi di lokasi. Kami ingin memastikan kontraktor tidak semena-mena dalam pengerjaan fisiknya,” ungkapnya.

Selain itu, Amir Tosina menegaskan bahwa jika setelah kunjungan lapangan dilakukan ternyata proses pengerjaan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, pihak DPRD akan meminta pertanggungjawaban dari pihak kontraktor dan pihak terkait lainnya.

“Dari penilaian kami, pengerjaannya belum mencapai 80 persen dari yang seharusnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amir Tosina menghimbau kepada semua kontraktor untuk mempercepat proses pengerjaan fisik yang sedang berlangsung guna menghindari keluhan dari warga.

“Kami menekankan kepada kontraktor untuk tidak terlalu lamban dalam progres pengerjaan. Ini bukan hanya berlaku untuk pengerjaan di Jalan Ahmad Yani, tetapi di semua tempat,” tandasnya.

Dalam proyek ini, lebar parit yang semula hanya sekitar 80 centimeter dengan ketinggian kurang dari satu meter akan diubah menjadi lebar dua meter dengan ketinggian 1,5 meter. Proyek ini memiliki anggaran sebesar Rp17 miliar dan diberikan kepada PT Pubagot Jaya Abadi, perusahaan yang berbasis di Jakarta Timur.

Pemkot Bontang Sambut Kunjungan Kerja Danrem 091/ASN untuk Meningkatkan Koordinasi dan Pelayanan Masyarakat

Advertorial, Diskominfo Bontang·August 9, 2023

Bontang. Pemerintah Kota Bontang dengan hangat menyambut Kunjungan Kerja Danrem 091/ASN di wilayah Kodim 0908 Bontang pada Rabu (9/8/2023). Rombongan yang dipimpin oleh Danrem 091, Brigjen TNI Yhudi Prasetiyo, diterima dan disambut oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Wali Kota Bontang Najirah, dan Dandim 0908 Bontang Letkol Infantri Priyo Handoyo.

Dalam pengarahannya, Brigjen TNI Yhudi Prasetiyo menekankan pentingnya anggota TNI di Bontang untuk bekerja secara maksimal dan profesional. Ia juga mengingatkan bahwa TNI harus tetap netral dalam urusan politik praktis.

“TNI harus netral, menjaga keamanan, dan menjaga kondusifitas. Apabila ada anggota yang terlibat dalam politik praktis, tindakan tegas akan diambil,” ungkapnya.

Wali Kota Bontang Basri Rase, dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bontang sangat mendukung kegiatan kunjungan kerja Danrem 091/ASN di Kota Bontang. Ia menyampaikan kesiapannya untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI.

“Semoga dengan adanya pertemuan ini, kita dapat membangun kesan yang mendalam dan bermanfaat dengan saling bertukar pendapat, serta menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan koordinasi dalam pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Selama kunjungan, rombongan juga melakukan peninjauan lokasi ketahanan pangan di Kodim 0908 Bontang, serta melihat pos titik pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Kota Taman. Kunjungan ini diharapkan akan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Bontang dan TNI dalam upaya menjaga keamanan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Amir Tosina Apresiasi Komisi V DPR RI Kunjungi Bontang untuk Tinjau Infrastruktur

Advertorial, DPRD Bontang·August 8, 2023

Bontang. Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja di Bontang telah mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Kunker ini menyasar beberapa wilayah di Bontang dengan tujuan utama untuk meninjau infrastruktur yang perlu diperhatikan. Amir berharap bahwa kunjungan ini dapat berkontribusi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang.

“Kami sangat mengapresiasi atas kunjungannya, apalagi pemerintah dapat langsung berkomunikasi terkait infrastruktur yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pemangkasan tanjakan RSUD,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Amir berharap bahwa kunjungan ini akan diikuti oleh tindak lanjut dalam perbaikan infrastruktur yang diperlukan. “Kami berharap kunjungan ini akan membawa hasil yang sesuai dengan tujuan kunjungan, sehingga dapat mempercepat dan memperhatikan pembangunan di Bontang,” tambahnya.

Amir juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara maksimal saat peninjauan berlangsung. Ia menjelaskan bahwa waktu yang terbatas dan adanya rapat internal menjadi kendala yang membuat partisipasinya dalam kunjungan menjadi terbatas.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan dari Komisi V DPR RI, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), dan Kementerian PUPR melakukan tinjauan di beberapa lokasi, termasuk rencana penanganan jalan nasional di depan RSUD Taman Husada, Pelabuhan Tanjung Laut, dan Kampung Nelayan Selambai. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan rencana pembangunan yang perlu dilakukan di wilayah tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Bontang Menggelar Apel Pelepasan Peserta Kontingen Saka Bakti Husada yang Akan Mengikuti Raimuna Nasional di Cibubur, Jakarta Timur

Advertorial, Diskominfo Bontang·August 8, 2023

Bontang. Dalam rangka mendukung perkembangan pemuda dan kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bontang dengan bangga menggelar Apel Pelepasan Peserta Kontingen Saka Bakti Husada Kota Bontang. Peserta kontingen ini akan mengikuti kegiatan Raimuna Nasional yang akan digelar di Cibubur, Jakarta Timur.

Kegiatan apel pelepasan ini dihadiri oleh peserta kontingen Saka Bakti Husada, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bontang, serta para pendukung dan pengurus Saka Bakti Husada. Apel ini menjadi momen penting untuk memberikan semangat kepada para peserta yang akan mewakili Kota Bontang dalam Raimuna Nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan seperti Raimuna Nasional sangat penting untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang kesehatan.

“Kami sangat bangga dengan peserta kontingen Saka Bakti Husada Kota Bontang yang telah berkomitmen untuk mengikuti kegiatan Raimuna Nasional. Ini adalah kesempatan berharga untuk belajar, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman dengan kader kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Raimuna Nasional adalah ajang pertemuan dan perlombaan yang diikuti oleh kontingen Saka Bakti Husada dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mencakup berbagai lomba dan kompetisi yang menantang seperti penanganan pertama pada kecelakaan, kecakapan hidup di alam terbuka, serta simulasi penanganan situasi darurat dalam konteks kesehatan.

Peserta kontingen Saka Bakti Husada Kota Bontang akan berkompetisi dan berinteraksi dengan peserta dari daerah-daerah lain dalam upaya memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Mereka juga akan mempromosikan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam apel pelepasan ini, para peserta diberikan semangat, doa, dan harapan agar mereka dapat tampil dengan baik dalam Raimuna Nasional dan membawa pulang pengalaman berharga serta prestasi yang membanggakan untuk Kota Bontang.

Dinas Kesehatan Kota Bontang berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pemuda dan kader kesehatan serta berharap agar peserta kontingen Saka Bakti Husada Kota Bontang dapat meraih prestasi gemilang dalam Raimuna Nasional. Semoga keikutsertaan mereka dalam kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga dan membawa manfaat positif bagi Kota Bontang.

Fraksi PKS DPRD Bontang Memberikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Pencabutan RTRW

Advertorial, DPRD Bontang·August 8, 2023

Bontang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bontang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dua Raperda yang menjadi sorotan Fraksi PKS adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 2016-2036.

Sekretaris Fraksi PKS, Sumarno, menjelaskan bahwa Raperda tentang pajak daerah saat ini masih diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 5 Januari 2022, regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bontang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru yang ada.

Menurut Sumarno, UU Nomor 1 Tahun 2022 mengharuskan bahwa semua jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi di Bontang. Oleh karena itu, Pemkot Bontang telah menyusun Raperda sesuai dengan delegasi yang ada. Evaluasi juga dilakukan terhadap besaran tarif pajak dan retribusi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Bontang saat ini.

“Berdasarkan Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak harus diundangkan paling lambat pada 4 Januari 2024 sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah,” ucapnya.

Tentang Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 2016-2036, Sumarno menyebutkan bahwa perubahan regulasi telah mengamanatkan penetapan RDTR cukup dengan Peraturan Walikota, tidak lagi melalui Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Bontang telah menyusun RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKS menyatakan bahwa mereka sependapat untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait kedua Raperda tersebut.

Ketua DPRD Bontang Apresiasi Atlet Bowling Muhammad Yafie Eza Mahendra dan Minta Pemkot Berikan Perhatian Lebih

Advertorial, DPRD Bontang·August 8, 2023

Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, telah memberikan apresiasi terhadap prestasi gemilang yang diraih oleh atlet bowling asal Bontang, Muhammad Yafie Eza Mahendra. Meskipun Eza Mahendra berhasil meraih medali emas dalam kompetisi di Jerman, prestasinya tidak mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Andi Faizal menegaskan bahwa setiap perjuangan atlet, tidak hanya di cabang olahraga bowling tetapi juga dalam semua cabang olahraga, seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak. Terutama jika prestasi tersebut diraih dalam kompetisi internasional.

“Kami sangat menghargai upaya dan prestasi yang dicapai oleh atlet lokal kita, seperti Muhammad Yafie Eza Mahendra. Prestasi internasionalnya adalah kebanggaan bagi Bontang dan Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengakuan dan dukungan yang pantas dari pemerintah,” ungkapnya.

Andi Faizal juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya apresiasi yang diberikan kepada atlet-atlet lokal yang berhasil meraih prestasi di tingkat internasional. Ia berharap bahwa pemerintah kedepannya akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada para atlet lokal dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan mereka.

“Kita harus memastikan bahwa atlet-atlet kita merasa dihargai dan didukung oleh pemerintah. Komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan atlet diperlukan agar tidak ada miss komunikasi di masa depan. Kita harus mendukung mereka dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Prestasi gemilang yang diraih oleh Muhammad Yafie Eza Mahendra seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi warga Bontang. Andi Faizal berharap bahwa pemerintah setempat akan memberikan penghargaan yang setimpal dan memastikan bahwa para atlet lokal mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Komisi III DPRD Bontang Lakukan Kunjungan ke Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala Terkait Fasilitas Umum dan Legalitas Bangunan

Advertorial, DPRD Bontang·August 8, 2023

Bontang. Keluhan warga Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala mengenai minimnya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta kendala terkait legalitas bangunan menjadi perhatian utama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada Selasa (8/8/2023), Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, mengungkapkan bahwa perbaikan fasilitas tersebut terkendala oleh masalah legalitas bangunan.

Amir Tosina mengatakan bahwa perbaikan fasilitas umum dan sosial di perumahan tersebut telah dianggarkan sebelumnya, namun selalu tertolak karena belum ada bukti penyerahan kepemilikan bangunan ke pemerintah. Kendala ini terkait dengan legalitas yang masih bergantung pada pihak pengembang perumahan.

“Kami sudah mencoba untuk menganggarkan perbaikan fasum, namun selalu tertolak karena belum ada bukti penyerahan kepemilikan bangunan ke pemerintah. Terlebih lagi, legalitasnya masih tergantung di pihak developer,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Bontang juga menyoroti sikap pengembang perumahan yang tidak merespon keluhan warga. Padahal, perumahan Griya Wisata Bontang Kuala telah berdiri selama 13 tahun. Warga hanya meminta perbaikan sederhana seperti pembangunan parit dan musala, serta kelengkapan legalitas kepemilikan rumah yang belum diterima dari developer meskipun telah melakukan pembayaran lunas.

Ketua RT 14, Ira Indria, yang berada di lokasi, menjelaskan bahwa ada sekitar 155 Kepala Keluarga yang tinggal di perumahan tersebut. Meskipun beberapa warga telah melunasi pembayaran, namun sertifikat yang diterima masih berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB), bukan sertifikat kepemilikan yang sah.

“Beberapa warga sudah melunasi pembayaran, tetapi developer belum memberikan sertifikat yang seharusnya. Ini menjadi masalah yang kami hadapi,” ujarnya.

Kunjungan lapangan ini membuktikan adanya tantangan yang perlu diatasi terkait fasilitas umum dan sosial serta legalitas bangunan di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala. Komisi III DPRD Bontang berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas dan penyelesaian masalah legalitas demi kesejahteraan warga perumahan.