Pemkab Kutim Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan untuk Perkuat Persatuan dan Kesatuan

Pemkab Kutim Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan untuk Perkuat Persatuan dan Kesatuan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyelenggarakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) bagi tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sosialisasi Wasbang yang mengusung tema ‘Penguatan Ideologi Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan mari Kita jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, ini dilaksanakan di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (24/7/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim Kutim Poniso Suryo Renggono, Kepala Bakesbangpol Kutim Muhammad Basuni, serta perwakilan Toga dan Tomas se-Kabupaten Kutim.

Dalam sambutannya, Poniso mengatakan, sosialisasi Wasbang ini penting untuk dilakukan agar para Toga dan Tomas dapat memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Para Toga dan Tomas memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat,” ujar Poniso.

Ponoso juga berharap, para Toga dan Tomas dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Generasi muda adalah penerus bangsa, oleh karena itu penting untuk mereka memahami nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini,” tuturnya.

Sementara itu, Basuni mengatakan, sosialisasi Wasbang ini dilaksanakan dalam rangka mendukung gerakan 10 juta Bendera Merah Putih yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kutim,” ujar Basuni.

Basuni berharap, seluruh masyarakat Kutim dapat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

“Dengan memasang bendera merah putih, kita dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada Tanah Air Indonesia,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi Wasbang ini berlangsung selama dua jam. Para peserta mendapatkan materi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peserta juga diajak untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para Toga dan Tomas tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (*)

Warga Sangatta Utara dan Selatan Dapat Bendera Merah Putih Gratis dari Pemkab Kutim

Warga Sangatta Utara dan Selatan Dapat Bendera Merah Putih Gratis dari Pemkab Kutim

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membagikan bendera merah putih gratis kepada warga Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan. Pembagian bendera ini sebagai dukungan Pemkab Kutim atas gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih yang digulirkan Pemerintah Pusat.

Sebanyak 800 bendera merah putih diserahkan secara simbolis oleh Asisten Pemkesra Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono dan Kepala Bakesbangpol Kutim Muhammad Basuni kepada perwakilan kepala desa dan Ketua RT se Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan pada Senin, 24 Juli 2023 di Bukit Pelangi.

Basuni mengatakan, pembagian bendera ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kutim. Ia juga berharap, seluruh masyarakat dapat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

“Kami membagikan bendera sebanyak 800 bendera dengan harapan para desa, para RT dapat mengidentifikasi masyarakatnya yang tidak mampu sehingga mereka bisa dibantu dengan memberikan bendera untuk dipasang di bulan Agustus nanti,” ucap Basuni.

Pembagian bendera ini disambut positif oleh warga Sangatta Utara dan Selatan. Mereka mengaku senang dengan pembagian bendera ini karena dapat membantu mereka yang tidak mampu membeli bendera merah putih.

“Alhamdulillah, saya dapat bendera merah putih gratis dari Pemkab Kutim. Terima kasih,” ujar Siti, warga Sangatta Utara. (*)

Bupati Kutim Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Bupati Kutim Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sosialisasi dan pelatihan (Sospel) inovasi sampah, yang digelar dinas lingkungan hidup (DLH) di Hotel Victoria Sangatta, Rabu (24/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah mengulas kilas balik Pemkab Kutim atas keberhasilan mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan pada tahun 2014 silam, hingga sukses meraih piala adipura. Namun disayangkan setelah itu pengelolaan sampah mengendor karena diprediksi sudah tak lagi dianggap sebagai prioritas.

“Sekarang kita pelan-pelan lagi melalui BSU (Bank Sampah Unit), KRPL (Kampung Rukun Pangan Lestari), roda tiga (kendaraan bermotor roda tiga),” terangnya.

Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius dari semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta mendukung program pembangunan berkelanjutan.

“Kita harus kerja keras dan gotong royong untuk mewujudkan Kutim yang bersih dan nyaman,” tandas Bupati Ardiansyah.

Pada kesempatan itu, Bupati Ardiansyah juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Rumah Sakit Pupuk Kaltim (RSPKT) Sangatta dan Tim Pembina Bank Sampah. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan sampah. (*)

Bupati Kutim Optimis Bank Sampah Bisa Menembus Pasar Global

Bupati Kutim Optimis Bank Sampah Bisa Menembus Pasar Global

Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, optimis Bank Sampah di wilayahnya bisa menembus pasar global. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sosialisasi dan pelatihan (Sospel) inovasi sampah, yang digelar dinas lingkungan hidup (DLH) di Hotel Victoria Sangatta, Rabu (24/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menyinggung upaya komunitas lokal yang dinilai sukses mendukung program peningkatan ekonomi kerakyatan. Salah satunya, yakni komoditi pisang kepok asal Kaubun, Kutim yang ribuan ton sepanjang tahun 2023, sukses diekspor ke berbagai negara oleh salah satu koperasi pengolah.

“Saya menuggu kapan biji plastik diekspor,” ucap Ardiansyah disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Menurut Bupati Ardiansyah, potensi Bank Sampah di Kutim sangat besar. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 800 ribu jiwa, dengan tingkat konsumsi yang tinggi.

“Jika dikelola dengan baik, Bank Sampah bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan,” ujar Bupati Ardiansyah.

Oleh karena itu, Bupati Ardiansyah memberikan dukungan penuh kepada asosiasi dan pengurus Bank sampah Kutim. Ia juga meminta DLH untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. (*)

Bupati Kutim Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka

Bupati Kutim Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka

Sangatta, 27 Agustus 2023 – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Kutim. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se- Kutim, di Pendopo Rumah Jabatan(Rujab) Bupati Kutim, Senin (24/07/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.

“Kurikulum Merdeka memberikan nuansa tersendiri,” ujar Bupati Ardiansyah. “Dengan kurikulum ini, peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif dalam belajar.”

Bupati Ardiansyah juga berharap agar para guru dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik.

“Saya berharap para guru dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan semaksimal mungkin,” harapnya. “Hal ini agar peserta didik dapat meraih prestasi yang lebih baik.”

Bupati Ardiansyah juga menyampaikan bahwa pemerintah Kutim akan terus mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para guru, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

“Kami akan terus mendukung implementasi Kurikulum Merdeka,” tegas Bupati Ardiansyah. “Kami berharap, kurikulum ini dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan di Kutim.”

DPRD Bontang Siap Dukung Perubahan Status Sekolah SD YPPI Menjadi Negeri demi Kesejahteraan Guru

DPRD Bontang Siap Dukung Perubahan Status Sekolah SD YPPI Menjadi Negeri demi Kesejahteraan Guru

Bontang. Minimnya kesejahteraan para guru di SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Kampung Malahing telah mengundang perhatian serius dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang. Dalam kunjungan yang dilakukan ke Malahing pada Senin (24/7/2023), Kepala SD YPPI Malahing, Suwardi, mengungkapkan permintaan para tenaga pendidik untuk mengubah status sekolah tersebut menjadi negeri. Hal ini muncul akibat ketidaksetaraan gaji dengan sekolah-sekolah negeri di wilayah pesisir seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Pulau Gusung.

Suwardi mengungkapkan bahwa gaji para guru di SD YPPI Malahing sangat jauh berbeda dengan kondisi di sekolah negeri. Dari yayasan, ia hanya menerima gaji sebesar Rp650 ribu per bulan, meskipun telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 17 tahun. Ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang bahkan mencapai enam bulan, serta kesulitan mendapatkan fasilitas dasar seperti spidol untuk mengajar.

“Belum lagi gaji kami itu sering mengalami keterlambatan kadang waktu keterlambatannya bisa mencapai enam bulan. Kadang juga minta spidol saja untuk mengajar tidak dikasih. Jadi kalau ada honor cair dari yayasan, itu yang saya pakai buat beli spidol,” ucapnya.

Menanggapi keluhan ini, anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris, memberikan tanggapannya. Ia menyatakan bahwa jika SD YPPI Malahing menginginkan perubahan status menjadi sekolah negeri, pihak yayasan harus bersedia melepas aset sekolah dan menghibahkannya kepada Pemerintah Kota Bontang. Apabila yayasan setuju dengan langkah ini, Komisi I siap untuk mendukung dan mengawal prosesnya.

Abdul Haris menjelaskan bahwa dengan status negeri, tenaga pengajar di sekolah tersebut dapat diangkat sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) prioritas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru.

“Kalau sudah negeri, nanti tenaga pengajarnya bisa diajukan menjadi TKD atau P3K prioritas,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari situasi ini, Komisi I DPRD Bontang akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. RDP ini akan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk perwakilan dari Yayasan YPPI Bontang. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan langkah-langkah konkretnya serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh SD YPPI Malahing.

DPRD Bontang Bahas Raperda Pajak, Retribusi, dan Penataan Ruang dalam Rapat Paripurna

DPRD Bontang Bahas Raperda Pajak, Retribusi, dan Penataan Ruang dalam Rapat Paripurna

Bontang. Rapat Paripurna ke-11 masa sidang III DPRD Bontang diadakan pada Selasa (25/5/2023) malam, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Tujuan utama rapat ini adalah penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dari Pemerintah Kota Bontang. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bontang, Basri Rase, menjelaskan kedua raperda tersebut yang meliputi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1/2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 2016-2036.

Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengungkapkan bahwa salah satu Raperda yang diajukan adalah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pengajuannya, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan evaluasi terhadap besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Evaluasi ini penting karena mengakomodasi indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, Basri Rase juga memaparkan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1/2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 2016-2036. Penyampaian Raperda ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini mewajibkan Wali Kota untuk menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang rencana detail tata ruang dalam waktu maksimal 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang telah menyusun Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Menanggapi paparan ini, anggota DPRD Bontang turut memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait kedua Raperda tersebut. Diskusi yang dilakukan dalam rapat paripurna ini menjadi tahap awal pembahasan yang lebih mendalam di tingkat komisi. Berdasarkan hasil rapat paripurna, DPRD Bontang akan melanjutkan proses pembahasan melalui komisi-komisi terkait untuk memastikan bahwa Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Bontang telah tervalidasi dengan baik dan mengakomodasi kepentingan masyarakat serta peraturan yang berlaku.

Basri Rase Serahkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa SMPN 1 Bontang

Basri Rase Serahkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa SMPN 1 Bontang

Bontang. Wali Kota Bontang, Basri Rase, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bontang Najirah, menyelenggarakan acara penyerahan simbolis bantuan pendidikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bontang pada Senin (24/07/2023) pagi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aji Erlynawati serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Cipto Mulyono, sebagai upaya Pemerintah Kota Bontang dalam mendukung proses pembelajaran siswa-siswi SMPN 1 Bontang.

Sebanyak 314 siswa SMPN 1 Bontang menerima bantuan pendidikan berupa sepatu, tas, dan pakaian dalam rangka mendukung keberlangsungan proses pembelajaran mereka.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Basri Rase menyatakan rasa bangganya atas SMPN 1 Bontang yang telah menjadi sekolah penggerak dalam bidang pendidikan. Ia merasa sangat bangga dan bahagia bisa hadir di SMP Negeri 1 Bontang, yang telah menjadi sekolah penggerak melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

“Melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bontang dan Kemendikbud Riset, SMPN 1 Bontang telah diberi mandat untuk fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, termasuk kompetensi literasi dan numerasi, serta karakter. Program sekolah penggerak ini diharapkan akan membantu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan,” ucapnya.

Basri Rase juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Ia berharap bantuan pendidikan tersebut dapat membantu siswa-siswi dalam mengejar cita-cita mereka dan meraih kesuksesan di masa depan.

Dengan penyerahan bantuan pendidikan ini, Pemerintah Kota Bontang terus berkomitmen untuk mendukung dunia pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Basri Rase Apresiasi Penetapan Terminal Khusus PT. Badak NGL sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Basri Rase Apresiasi Penetapan Terminal Khusus PT. Badak NGL sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rase memimpin kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Terminal Khusus PT. Badak NGL sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Acara ini berlangsung pada Senin (24/07/2023) siang di area Town Centre PT. Badak NGL.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Basri Rase mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda atas penetapan ini. Ia menjelaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah pusat kepada Kota Bontang dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah ini.

“Terminal khusus PT. Badak NGL adalah salah satu fasilitas strategis nasional yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Penunjukan terminal ini sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian merupakan langkah yang sangat penting bagi Kota Bontang,” ungkapnya.

Dengan penetapan ini, pemerintah dapat lebih efisien dalam melakukan pengawasan terhadap kedatangan orang asing ke Kota Bontang. Basri Rase berharap bahwa keputusan ini akan membawa manfaat besar bagi Kota Bontang dan masyarakatnya. Selain itu, Basri Rase juga menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kota Bontang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bontang.

Penetapan Terminal Khusus PT. Badak NGL sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian merupakan langkah positif dalam memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bontang.

Wabup Kasmidi Bulang: Gulat Tangan Harus Jadi Ikon Kutim, Pemerintah Dukung Penuh

Wabup Kasmidi Bulang: Gulat Tangan Harus Jadi Ikon Kutim, Pemerintah Dukung Penuh

Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga gulat tangan di Kutim. Hal ini disampaikan Kasmidi saat membuka turnamen gulat tangan yang diselenggarakan oleh Pengurus Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI) Cabang Kutim di Sangatta Utara, Sabtu (22/07/2023).

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan gulat tangan ini. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan olahraga gulat tangan di Kutim,” ujar Kasmidi.

Kasmidi mengatakan, pemerintah Kutim berkomitmen untuk mendukung semua cabang olahraga, termasuk gulat tangan. Dia berharap olahraga gulat tangan dapat menjadi ikon baru bagi Kutim.

“Kami akan terus mendukung pengembangan olahraga gulat tangan. Kami juga akan mendorong agar PBFI Kutim dapat menggelar event gulat tangan yang lebih besar lagi,” kata Kasmidi.

Kasmidi juga mengusulkan panitia turnamen gulat tangan untuk melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Kutim. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga gulat tangan.

“Panitia harus mengajak dan memberikan edukasi agar memahami bagaimana berolahraga yang baik. Karena setiap olahraga itu pasti ada resikonya termasuk gulat tangan ini,” ujar Kasmidi.

Kasmidi mengatakan, olahraga gulat tangan merupakan olahraga rekreasi yang cukup populer di Kutim. Namun, dia menilai masih perlu dilakukan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk berolahraga gulat tangan.

“Kami berharap olahraga gulat tangan dapat menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat Kutim,” kata Kasmidi.

Turnamen gulat tangan yang diselenggarakan PBFI Cabang Kutim diikuti oleh 58 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, Samboja, Kukar, Samarinda, dan Kutim sendiri. Turnamen ini dibagi menjadi 10 kelas, yaitu kanan (umum) 6 kelas, kidal 2 kelas, dan TNI Polri 2 kelas.

Ketua Panitia pelaksana Firman menyampaikan bahwa turnamen gulat tangan ini merupakan kegiatan yang pertama kali di gelar oleh cabang PBFI Kutim. Dia berharap turnamen ini dapat menjadi awal yang baik untuk pengembangan olahraga gulat tangan di Kutim.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya, kami sudah maksimal, konsisten dan komitmen agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta semoga kedepan kegiatan olahraga di Kutim semakin jaya,” ungkapnya. (*)

Copyright © 2026 LatestIDN