Dinas Sosial Bontang Salurkan 10 Kursi Roda dan Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial Bontang Salurkan 10 Kursi Roda dan Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas

LATESTBONTANG – Dinas Sosial Kota Bontang salurkan bantuan kapada 20 penyandang disabilitas berupa 10 kursi roda dan 10 hearing aid, Jumat, (28/06/2023) di Aula Pertemuan Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Utara, Bontang.

Penyaluran tersebut berasal dari bantuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Yayasan Pandu Qolby.

Kepala Dinas Sosial Bontang melalui Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Suratmi menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi bantuan tersebut, karena sangat bermanfaat bagi para penerima manfaat.

“Terima kasih atas bantuannya dari Dinas Sosial Provinsi, ini sangat bermanfaat. Penyaluran ini sebelumnya sudah diserahin secara simbolik oleh Gubernur melalui Rakornis, beberapa bulan yang lalu. Ini lanjutannya,” ujarnya.

Pejuang Ahli Sosial Muda ini menambahkan, meski kegiatannya dadakan, namun tim dengan sigap menyiapkan segala sesuatunya dan akhirnya kegiatan pun terlaksana.

“Kami selalu siap, karena Alhamdulillah kami punya basic data dari Kapal Si Geo (Kartu Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial),” tambahnya.

Dengan Kapal Si Geo, lanjutnya, bantuan yang masuk dapat disesuaikan dengan penerima manfaat, sehingga bantuan yang datang bisa tepat sasaran.

“Saat ini, kami memiliki 940 orang yang terdata. Data yang kami peroleh melalui survei door to door, sehingga kami bisa pastikan, penyaluran bantuan tepat sasaran,” tuturnya.

Suratmi berharap, dengan bantuan tersebut, dapat bisa memberi kebahagiaan bagi sahabat penyandang disabilitas dalam memudahkan aktivitasnya. (bid)

Bapelitbang Bontang Gelar Pelatihan Survei Pemetaan Informasi Geospasial Tematik Sosial Bersama Relawan Dinas Sosial Bontang

Bapelitbang Bontang Gelar Pelatihan Survei Pemetaan Informasi Geospasial Tematik Sosial Bersama Relawan Dinas Sosial Bontang

LATESTBONTANG – Badan perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang gelar pelatihan survei pemetaan informasi geospasial tematik sosial bersama relawan Dinas Sosial Kota Bontang, Jumat (28/06/2023).

Pada kegiatan yang dilaksanakan di gedung Pertemuan Kelurahan Bontang Kuala tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospesial di lingkungan pemerintah kota bontang. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 07:30 hingga 11:30 WITA.

Kepala Dinas Sosial Bontang melalui Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Suratmi menuturkan, pembekalan tersebut penting untuk para relawan yang akan secara aktif mendata di lapangan.

Pejuang Ahli Muda ini menambahkan, ada empat kategori yang akan menjadi patokan dalam surveyor lapangan.

“Ya, ada empat, penyandang disabilitas, lansia, yatim, dan janda,” ujarnya.

Dari empat kategori tersebut, masing-masing memiliki form khusus dalam memudahkan dalam pendataan. Pada pelatihan ini, form tersebut dibahas detail, apa yang harus diisi, dan apa yang gak wajib diisi.

“Insya Allah para relawan akan keliling ke kota Bontang secara door to door, sehingga data yang kami peroleh benar-benar valid dan bisa dipertanggung jawabkan”

“Bahwa, dari empat kategori tersebut memiliki hak untuk mendapatkan santunan sesuai undang-undang yang berlaku,” tandasya.

Untuk diketahui, pembicara pada pembekalan tersebut adalah Fakhrie Wahyudin, Perencana Ahli Muda Bapelitbang Bontang. Form untuk memudahkan para surveyor lapangan, juga dibantu oleh tim dari Bapelitbang.

Sebelum acara tersebut, Sutarmi bersama tim menyalurkan bantuan berupa 10 kursi roda, dan 10 Hearing Aid dari Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Yayasan Pandu Qolby. (bid)

Kutim Kirim 17 Peserta Jambore Dunia 2023: Bukti Kemajuan Gerakan Pramuka

Kutim Kirim 17 Peserta Jambore Dunia 2023: Bukti Kemajuan Gerakan Pramuka

Sangatta, 26 Juli 2023 – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang melepas 17 peserta Jambore Dunia 2023 di halaman Kantor Bupati Kutim, Rabu (26/7). Kutim menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak di Kalimantan Timur.

Peserta yang dilepas terdiri dari 8 regu putra dan 9 regu putri. Mereka akan mengikuti kegiatan Jambore Dunia 2023 di Sea Man Geum, Korea Selatan, pada 1-12 Agustus mendatang.

Dalam sambutannya, Kasmidi berpesan kepada para peserta untuk menjaga nama baik Kutai Timur dan Indonesia. Ia juga meminta para peserta untuk menampilkan budaya Kutai Timur di ajang jambore tersebut.

“Saya berharap para peserta dapat menjaga nama baik Kutai Timur dan Indonesia di ajang jambore ini. Tampilkanlah budaya Kutai Timur di ajang jambore ini,” kata Kasmidi.

Pelepasan peserta Jambore Dunia 2023 ini merupakan bukti kemajuan Gerakan Pramuka di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka di Kutim telah mampu menghasilkan anggota-anggota yang memiliki kualitas yang baik.

“Ini merupakan bukti kemajuan Gerakan Pramuka di Kabupaten Kutai Timur. Semoga ke depannya, Gerakan Pramuka di Kutim dapat terus maju dan menghasilkan anggota-anggota yang berkualitas,” kata Kasmidi.

Peserta Jambore Dunia 2023 dari Kutai Timur ini merupakan hasil seleksi yang ketat. Mereka telah melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari seleksi tingkat kwartir ranting, kwartir cabang, hingga kwartir daerah.

“Para peserta ini merupakan hasil seleksi yang ketat. Mereka telah melalui berbagai tahapan seleksi,” kata Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kutai Timur Asti Mazar Bulang.

Para peserta Jambore Dunia 2023 ini akan mengikuti berbagai kegiatan, seperti kegiatan kepanduan, kegiatan budaya, dan kegiatan sosial. Mereka juga akan berkesempatan untuk bertemu dengan peserta dari seluruh dunia.

“Para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan, seperti kegiatan kepanduan, kegiatan budaya, dan kegiatan sosial. Mereka juga akan berkesempatan untuk bertemu dengan peserta dari seluruh dunia,” kata Asti Mazar.

Jambore Dunia 2023 merupakan ajang pertemuan pramuka dari seluruh dunia. Ajang ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali. (*)

Tim Keamanan Pangan DKP3 Kota Bontang Jamin Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Tim Keamanan Pangan DKP3 Kota Bontang Jamin Keamanan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Bontang. Dalam upaya menjaga keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang beredar di Kota Bontang, Tim Keamanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3) Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Penyediaan Sembako, Aneka Snack, dan Makanan Ringan (PSAT) seperti toko, warung, dan gerobak pada Kamis (27/7/2023).

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan bahwa makanan segar dari hasil pertanian yang beredar di Kota Bontang aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tim Keamanan Pangan terdiri dari berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.

Melalui pengawasan ini, Tim Keamanan Pangan Kota Bontang berkomitmen untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas dan keamanan pangan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha PSAT. Hal ini mencakup pengecekan segala aspek, mulai dari kebersihan penyimpanan, kualitas buah, hingga kelengkapan izin usaha.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Tim Keamanan Pangan Kota Bontang dalam menjaga keamanan mutu pangan segar asal tumbuhan. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan ini, diharapkan masyarakat Kota Bontang dapat lebih percaya diri dan tenang dalam mengonsumsi pangan segar yang mereka beli dari pelaku usaha PSAT.

Basri Rase Mendorong Kolaborasi dalam Kebijakan P4GN

Basri Rase Mendorong Kolaborasi dalam Kebijakan P4GN

Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rase, berperan aktif dalam kegiatan konsolidasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kota tanggap ancaman narkoba. Acara ini diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang dan berlangsung pada Kamis (27/7/203) di ruang pertemuan Hotel Bintang Sintuk. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wawali Najirah, Forkopimda, beberapa kepala OPD, penggiat anti-narkoba BNNK Bontang, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paparannya, Wali Kota Basri Rase mengusulkan pembentukan tim terpadu P4GN dan PN (Pencegahan Narkoba) di tingkat kota dan kecamatan. Ia meyakini bahwa tim terpadu, mulai dari tingkat provinsi hingga melibatkan masyarakat, akan sangat efektif dalam melaksanakan P4GN. Tim terpadu ini akan bertugas menyusun rencana aksi, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN, baik di tingkat kota maupun kecamatan.

Basri Rase juga menyoroti perlunya pembentukan satgas relawan yang dapat membantu pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Selain itu, ia mencatat bahwa saat ini ada ancaman perkembangan zat psikotropika baru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Kita harus waspada, saat ini ada narkoba jenis baru yang disebut New Psychoactive Substances (NPS). Perkembangan jenis baru ini banyak yang belum diatur oleh hukum sehingga menciptakan celah kejahatan. Ini harus kita waspadai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi serta fasilitasi P4GN di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa strategi P4GN harus dilaksanakan secara maksimal agar penyebaran narkotika dapat dihadapi bersama. Wali Kota mengajak semua pihak untuk berupaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Pelantikan Kepengurusan LK3 DSPM Kota Bontang Masa Bakti 2023-2026

Pelantikan Kepengurusan LK3 DSPM Kota Bontang Masa Bakti 2023-2026

Bontang.  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang, menggelar acara pelantikan Kepengurusan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang untuk masa bakti 2023-2026. Acara ini berlangsung pada Rabu (26/07/2023) pagi di Auditorium Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, dan dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bontang Najirah dan Sekretaris Daerah Aji Erlynawati.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Basri Rase menekankan bahwa penanganan masalah psikososial yang terjadi di Kota Bontang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial lingkungan, pelaku usaha kesejahteraan, dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menangani keluarga yang mengalami masalah psikososial.

“Melalui tanggung jawab sosial lingkungan, pelaku usaha kesejahteraan, dan potensi sumber kesejahteraan sosial, kita dapat menangani keluarga bermasalah psikososial di Kota Bontang,” ujar Wali Kota Basri.

Selain itu, Wali Kota Basri juga menyoroti pergeseran paradigma dalam penanganan keluarga bermasalah psikososial. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh keluarga dalam mengatasi masalah psikososial yang dialami, bersama-sama kita dapat meningkatkan fungsi sosial keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga.

Terakhir, Wali Kota Basri mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Ia mengharapkan agar pengurus LK3 dan mitra jaringan kerjanya dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam proses pembangunan keluarga secara keseluruhan.

Acara pelantikan ini menandai komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga di Kota Bontang.

Pemkab Kutim Bagikan Bendera Merah Putih untuk Jaga Semangat Nasionalisme

Pemkab Kutim Bagikan Bendera Merah Putih untuk Jaga Semangat Nasionalisme

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membagikan bendera merah putih kepada perwakilan kepala desa dan Ketua RT se-Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Pembagian bendera ini sebagai dukungan atas gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih yang digulirkan Pemerintah Pusat.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (24/7/2023).

Kepala Bakesbangpol Kutim Muhammad Basuni mengatakan, pembagian bendera ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kutim.

“Kami berharap, seluruh masyarakat dapat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang,” ujar Basuni.

Basuni juga berharap, pembagian bendera ini dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dengan memasang bendera merah putih, kita dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada Tanah Air Indonesia,” ucapnya.

Pembagian bendera merah putih ini disambut positif oleh para kepala desa dan Ketua RT. Mereka mengaku senang dengan pembagian bendera ini karena dapat membantu mereka dalam menyebarkan semangat nasionalisme di masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemkab Kutim atas pembagian bendera merah putih ini. Kami akan segera memasangnya di rumah masing-masing,” ujar salah satu kepala desa.

Pembagian bendera merah putih ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kutim dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (*)

Komisi II DPRD Bontang Mengevaluasi Progres Program 77 Event Pariwisata Dispopar

Komisi II DPRD Bontang Mengevaluasi Progres Program 77 Event Pariwisata Dispopar

Bontang. Program ambisius “77 Event Pariwisata” yang dicanangkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang baru berhasil melaksanakan 20 event hingga akhir Juli 2023. Dalam menghadapi situasi ini, Komisi II DPRD Bontang yang bertanggung jawab atas persoalan pariwisata di kota ini, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dispopar.

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, memberikan apresiasi atas upaya Dispopar yang berani menargetkan 77 event pariwisata dan berupaya untuk mendatangkan 7.770 orang ke Bontang. Namun, Rustam juga mengakui bahwa anggaran untuk program ini sebagian dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat. Kendati begitu, ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan kemungkinan tidak tercapainya target hingga akhir tahun.

Rustam menjelaskan, “Nanti kami akan memanggil Dispopar untuk membahas ini. Kami juga akan mengundang konsultan kegiatan. Kami ingin mengetahui mengapa progresnya belum sesuai harapan.”

Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem, memberikan penjelasan terpisah mengenai program tersebut. Ia menyatakan bahwa event-event yang termasuk dalam program 77 Event Pariwisata bukan hanya berasal dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga melibatkan unsur Forkopimda seperti Polres, Kodim, dan lainnya. Selain itu, CSR perusahaan juga turut berkontribusi dalam kalender event tersebut.

Aznem juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kendala utama adalah keraguan beberapa OPD dalam melaksanakan event yang sudah direncanakan, karena beberapa di antaranya masih belum memiliki pengalaman. Terkadang, juga terjadi tumpang tindih event antar OPD, sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala ini dan memastikan program 77 Event Pariwisata dapat berjalan lebih efektif, Dispopar dan DPRD Bontang akan melakukan diskusi yang konstruktif dalam rapat evaluasi yang akan datang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga arah dan tujuan program serta mengoptimalkan potensi pariwisata kota ini.

Rustam Soroti Realisasi Anggaran Semester Pertama 2023

Rustam Soroti Realisasi Anggaran Semester Pertama 2023

Bontang. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Rustam, telah mengumumkan perkembangan terbaru terkait laporan realisasi anggaran semester pertama tahun 2023 di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Rustam mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang dan memanggil sebanyak 23 OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran semester pertama. Meskipun demikian, masih ada sekitar 5 OPD yang belum dipanggil dalam tahap ini. Selain mendapatkan laporan aktual, pertemuan ini juga memiliki tujuan untuk melakukan proyeksi terhadap enam bulan berikutnya, yaitu anggaran semester dua.

Lebih lanjut, Rustam menjelaskan bahwa progres serapan anggaran secara keseluruhan di semester pertama masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam regulasi terbaru yang mewajibkan pembayaran pekerjaan fisik harus mencapai lebih dari 50 persen. Saat ini, tingkat kemajuan pekerjaan fisik baru mencapai lebih dari 40 persen.

“Meski capaiannya rendah, namun fisik tetap berjalan. Saya melihat trennya masih berjalan sesuai,” ungkapnya.

Rustam berharap bahwa sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang, progres serapan anggaran dapat meningkat hingga mencapai angka 60 persen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja anggaran dan penggunaan dana.

“Supaya nantinya setelah APBD perubahan dan menjelang akhir tahun, pihaknya akan kembali menjadwalkan memanggil kembali seluruh OPD tersebut. Harapannya besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat diketahui estimasinya. Kalaupun ada SILPA, tentu hal itu akan menjadi sinyal positif,” jelasnya.

Dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Bontang, diharapkan bahwa penggunaan anggaran publik dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta membantu mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat kota ini.

Basri Rase Hadiri Sosialisasi Rencana Tenaga Kerja 2023-2027

Basri Rase Hadiri Sosialisasi Rencana Tenaga Kerja 2023-2027

Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rase, bersama dengan Wakil Wali Kota Najirah dan jajaran pejabat tinggi daerah, menghadiri acara sosialisasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota Bontang tahun 2023-2027. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang berkelanjutan di Kota Bontang.

Acara yang berlangsung di Auditorium Taman Tiga Dimensi pada Rabu (26/7/2023) ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, serta Asisten-asisten Kota Bontang. Selain itu, peserta yang hadir juga berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang. Kegiatan ini juga mendapatkan pendampingan langsung dari Kepala Pusat dan Perencana Ahli dari Pusat Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Wali Kota Basri Rase berharap bahwa penyusunan rencana tenaga kerja ini dapat diperkaya dengan melibatkan Human Resources Development (HRD) dari berbagai perusahaan di Bontang. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan diskusi yang konstruktif tentang penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang.

Ditambahkan Basri, penyusunan rencana tenaga kerja ini merupakan inovasi yang penting, bahkan mungkin yang pertama di Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Bontang dalam memahami situasi dan dampak perekonomian terhadap penciptaan lapangan kerja, termasuk persediaan tenaga kerja beserta karakteristiknya.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota Bontang dapat memetakan tenaga kerja serta peluang kerja sehingga masalah pengangguran dapat segera teratasi,” pungkasnya.

Copyright © 2026 LatestIDN