Advertorial

LATESTBONTANG –  Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar pada APBD murni 2023 untuk menangani masalah banjir yang menjadi keluhan utama masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam saat reses di Cafe Paradiso, Jalan Tennis, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara pada Kamis (27/4/2023).

“Sekitar itu. Nanti di perubahan dianggarkan lagi Rp10 Miliar sampai Rp20 Miliar. Secara bertahap, dan 2024 nanti kita betul-betul prioritaskan untuk penanganan banjir,” kata Rustam.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerukan sungai, saluran air atau drainase yang menjadi penyebab utama banjir di Bontang. Rustam berharap dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan masalah banjir yang sudah lama meresahkan masyarakat.

“Karena sekarang hujan sedikit saja sudah banjir lagi. Ini PR bagi kita semua jadi harus betul-betul ditindaklanjuti,” ujarnya.

Banjir di Bontang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banjir rob akibat pasang surut air laut, banjir kiriman dari hulu sungai, dan banjir akibat hujan. Banjir sering merendam hampir seluruh rumah masyarakat Bontang, terutama di wilayah pesisir seperti Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, dan Berbas Pantai.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi permanen untuk mengatasi masalah banjir ini.

“Yang jelas kami hanya butuh satu, jangan banjir itu saja. Karena pendidikan, infrastruktur dan kesehatan di Bontang saya rasa sudah cukup bagus,” ucap salah seorang warga. (*)

LATESTBONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengungkapkan keluhan warga terkait kondisi lahan parkir Bontang City Mall yang sering tergenang air saat hujan. Menurutnya, hal ini sangat mengganggu pengendara roda dua yang ingin berbelanja di mall tersebut.

“Posisi parkiran motor ini disebelah kiri gedung. Karena tergenang air, banyak yang memilih parkir diluar mall, yang akibatnya tidak masuk atau tidak dikenakan retribusi parkir,” kata Rustam kepada awak media, Kamis (27/4/2023).

Legislator dari partai Golkar ini menilai, kondisi tersebut berdampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang yang bersumber dari retribusi parkir. Ia mengatakan, retribusi parkir di Bontang City Mall penting untuk menambah PAD Bontang yang masih rendah.

“Retribusi parkir di BCM ini bisa menjadi menambah PAD kita. Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut, terlebih mall ini merupakan pusat perbelanjaan dan hiburan masyarakat Bontang,” ujarnya.

Rustam meminta kepada pihak pengelola mall untuk segera memperbaiki lahan parkir yang tergenang air tersebut. Ia juga mengimbau kepada warga untuk tetap mematuhi aturan parkir di mall dan membayar retribusi sesuai ketentuan.

“Kami harap pihak pengelola mall bisa segera menyelesaikan masalah ini. Kami juga minta warga untuk tetap tertib dan taat bayar retribusi parkir. Ini demi kepentingan bersama untuk meningkatkan PAD Bontang,” tutupnya. (*)

LATESTBONTANG -Kota Bontang menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp 2,2 triliun.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta Pemkot bisa mengoptimalkan anggaran belanja daerah ini dengan baik.

Politisi Golkar ini mengingatkan bahwa program-program Pemkot harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Andi Faiz menyebutkan bahwa APBD yang besar ini bisa dimaksimalkan Pemkot untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya masyarakat.

“Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat,” ujarnya Rabu (12/4/2023).

Selain itu, dengan APBD yang besar, Pemkot juga bisa menaikkan insentif RT, gaji tenaga honorer, dan tunjangan guru.

APBD Kota Bontang 2023 sebesar Rp 2,2 triliun terdiri dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 400 miliar.

Andi Faiz berharap anggaran yang tersedia ini bisa diserap dengan maksimal dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 3 sampai 4 bulan saja. (*)

LATESTBONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang menawarkan layanan posko aduan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengusulkan Disnaker, tidak hanya menawarkan posko aduan THR bagi pekerja. Ia juga mengusulkan Disnaker untuk langsung menginspeksi perusahaan, soal pembayaran THR pekerja tersebut. Terutama dengan perusahaan swasta mitra rekanan dilingkup Pemerintahan Kota Bontang.

Usulan tersebut, dijelaskan Andi Faiz, didasarkan dari perusahaan yang bermitra dilingkup Pemerintahan Kota Bontang, sering kali bermasalah terkait gaji bagi para pekerjanya.

Oleh karena itu, diperlukan peran Disnaker agar THR bagi pekerja seperti, tenaga cleaning service, petugas keamanan dilingkup pemerintah bisa dipastikan aman tahun ini.

“Disnaker harus langsung menginspeksi dan meninjau pekerja di perusahaan mitra pemerintah, seperti tenaga cleaning service, petugas keamanan, di kantor RSUD, Camat, Setwan, Setda hingga PT LBB atau Perusda,” ucapnya Rabu (12/4/2023).

Ditegaskan Andi Faiz Disnaker perlu menginspeksi langsung, karena menurutnya cenderung para pekerja dilingkup pemerintah tak berani untuk langsung mengadu.

“Jangankan THR, seperti PT LBB gajinya kan menunggak itu, jadi harus dikeroscek langsung meninjau,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, ihwal untuk mengawasi para tenaga kerja di perusahaan soal gaji atau THR menjadi ranah dari pengawas Ketenagakerjaan Provinsi.

“Tapi kita di daerah juga tidak tinggal diam, jadi kita memfasilitasi dengan memberikan surat edaran kepada semua perusahaan tentang pembayaran THR, dan surat edaran itu sudah kita layangkan,” katanya.

Menurutnya, posko pengaduan yang di buat, memang diperuntukkan bagi pekerja yang belum menerima THR. Dan pihaknya menjamin kerahasiaan aduan pekerja tersebut.

Olehnya, Disnaker daerah hanya bersifat melakukan pembinaan, salah satunya dengan membentuk posko pengaduan tersebut.

Selain itu, sudah ada penegasan dalam surat edaran yang meminta setiap perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR), setidaknya tujuh hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, mendukung rencana pemerintah yang akan membangun rumah susun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bontang.

Menurut Faiz, saat ini masih banyak PNS yang belum memiliki hunian tetap, sehingga adanya rusun ini sangat bermanfaat memberikan mereka tempat tinggal.

“Sangat setuju, saya pikir ini ide yang bagus. Agar mereka bisa punya hunian,” katanya baru-baru ini.

Apalagi kata Faiz, usulan ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembangunan rusun tersebut.

“Jadi pemerintah tidak perlu ngeluarin APBD yang besar. Tinggal kita kejar aja ini usulan ke pusat biar cepat terealisasi,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar ini pun mengaku siap mendampingi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam berkoordinasi dengan kementerian di pusat.

“Kami melalui komisi III siap kalau diminta mendampingi Pemkot untuk persentase dan melobi ke kementerian pusat sesuai dengan kapasitas dan fungsi DPRD. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bontang,” tutupnya.

Diketahui, Pemkot Bontang Basri Rase berencana mengajukan ke pemerintah pusat untuk pembangunan rumah susun (rusun) PNS, dalam rangka meniru beberapa daerah yang sudah berhasil dibangunkan. Seperti di Bengkulu, Kalsel, dan Bali.

Rencananya, pembangunan rusun itu akan dilakukan kompleks Perum Korpri, Bontang Lestari dengan status lahan milik Pemkot yang akan dipakai ialah empat hektare. Adapun lokasi ini dinilai startegis karena dekat dengan pusat pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Much Cholis Edy Prabowo menerangkan saat ini proses pembangunan rusun PNS masih penyusunan proposal.

“Kami berharap ini dapat diakomodasi. Jadi kami akan meniru beberapa daerah yang sudah dibangunkan,” jelasnya.

LATESTBONTANG – Proyek pembangunan turap sungai di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, menuai kritik dari salah satu anggota dewan.

Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengerjaan turap yang dinilai tidak sesuai dengan konstruksi bangunan. Ia menyoroti cara pemasangan batu penahan tanah yang hanya disusun begitu saja tanpa menggunakan campuran semen atau cor.

Menurut Amir, campuran semen adalah bahan utama yang harus digunakan untuk melekatkan batu sehingga membentuk dinding yang kuat. Tanpa campuran semen, ia khawatir bangunan turap akan mudah rusak.

“Saya tanya pekerjanya, kenapa cuma disusun saja batunya tidak pakai cor. Pekerjanya bilang nanti di atasnya baru dikasih campuran. Menurut saya ini sudah menyalahi konstruksi, jangan sampai belum berumur sudah rusak,” kata Amir saat melakukan sidak bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Sabtu (8/4/2022).

Amir juga menjelaskan bahwa turap berfungsi sebagai penahan pergeseran tanah yang bisa menyebabkan longsor. Oleh karena itu, pembangunannya harus diperhatikan dengan baik. Ia merasa sayang jika proyek turap yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 6 Miliar di Kelurahan Api-Api itu hanya ditumpuk tanpa ada campurannya.

Selain masalah pemasangan batu, Amir juga mengkritik kurangnya pengawasan dan tenaga kerja dalam proyek turap tersebut. Ia menyebut bahwa saat sidak, pengawas dari pihak kontraktor tidak ada di lokasi. Hanya ada dua orang pekerja yang bekerja lambat. Ia meminta pihak kontraktor untuk menambah jumlah pekerja dan melakukan evaluasi.

“Saya cari kontraktornya tidak ada, cuma ada pekerjanya 2 orang saja. Mana bisa cepat selesai kalau begini. Kalau bisa ditambah pekerjanya,” ujarnya.

Amir menambahkan bahwa proyek turap sungai di Kelurahan Api-Api seharusnya sudah selesai pada 25 Desember 2022 lalu, namun pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu hingga 2023.

LATESTBONTANG – Pemkot Bontang berencana menarik retribusi uang sampah dari warga, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana ini menuai kritik dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Menurut AH sapaan Agus Haris, retribusi uang sampah itu bisa membebani masyarakat. Ia pun menyarankan agar rencana ini dibahas bersama-sama dengan pihak kelurahan dan forum RT.

“Ya kalau masyarakat mau, nah kalau mereka keberatan gimana. Saran saya lebih baik dibicarakan dulu kalau mau tarik iuran bareng forum RT, nanti forum RT menindaklanjuti dengan rembuk warga,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini meminta agar pemerintah lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan iuran itu.

“Kalau saya pribadi iuran itu tidak populer ya, apalagi untuk tambahan PAD. Ini bukan soal memanjakan masyarakat, tapi kita bicara soal pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kalau petugas sampah dibayar pakai APBD dengan gaji sesuai UMK Bontang menurut saya tidak terlalu besar,” jelasnya Kamis (6/4/2023).

Namun, jika memang masyarakat setuju untuk ditarik iuran retribusi sampah, iuran sampah juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang tidak mampu di sekitar RT.

“Jadi bisa mengurangi kemiskinan. Bisa dikelola dan didistribusikan langsung, nanti lurah yang koordinir dan dicatat dalam sumber penerimaan PAD tapi sistemnya langsung didistribusikan,” tutupnya.

Rencana Pemkot Bontang menarik retribusi uang sampah dari warga ini, diungkapkan Wali Kota Bontang Basri Rase baru-baru ini.

Penarikan retribusi uang sampah itu, katanya sebagai upaya dalam menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu tong sampah bakal diganti dengan motor pengangkut sampah, sehingga warga terfasilitasi dan tidak lagi jauh-jauh membuang sampah cukup di tempat yang sudah disediakan, dan petugas akan datang mengambil sampah dengan motor pengangkut sampah.

Nantinya, pemerintah akan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang bertanggung jawab membawa sampah itu ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).