DPRD Bontang

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris kecewa terhadap kinerja pemerintah yang belum maksimal mengurangi angka kemiskinan di Kota Bontang.

Diketahui, pada 2021 data BPS merilis pengangguran terbuka di Kota Bontang mencapai sekitar 9,92 Persen. Terhitung pengangguran telah mencapai 8.935 orang. Angka itu meningkat dari 2019 sebanyak 7.894 orang, dan 2020 mencapai 8.700 orang yang menganggur.

Sebutan Kota industri, Kata Agus, bagi Kota Bontang seakan sulit dipercaya jika kini menjadi pengangguran yang tertinggi di Kaltim. Mestinya kata Agus Haris Bontang banyak memproduksi kesempatan kerja.

Diketahui pada 2021 data BPS merilis pengangguran terbuka di Kota Bontang mencapai sekitar 9,92 Persen. Terhitung pengangguran telah mencapai 8.935 orang. Angka itu meningkat dari 2019 sebanyak 7.894 orang, dan 2020 mencapai 8.700 orang yang menganggur.

“Sangat disayangkan sebenarnya, Bontang kan kecil saja wilayahnya, ditambah banyak industri di dalamnya tapi kok banyak penganggurannya, berarti ada yang keliru,” ujarnya Senin,(14/11/2022).

Mantan Ketua KNPI Bontang ini menilai penerapan peraturan daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Perda Nomer 11 Tahun 2018 terkait perlindungan Hak Pekerja Alih Daya, tidak berjalan optimal.

“Terbukti masih banyak perselisihan kita temukan, ini juga tanda bahwa penerapannya tidak maksimal realisainya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia melihat peluang kerja yang dibuka perusahaan juga mesti diawasi dengan ketat oleh Disnaker dalam proses rekrutmennya.

Agus Haris menegaskan, porsi 75 persen untuk tenaga kerja Bontang dan 25 persen orang luar, jika diterapkan optimal kekhawatiran pengangguran tinggi tidak akan terjadi.

“Setiap lowongan kerja yang dibuka perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Disnaker Bontang,” tegasnya.

Dia pun meminta pemerintah lebih keras lagi aktif menjajal potensi investasi di Kota Bontang. Anggota DPRD Bontang dari dapil Bontang Utara ini yakin jika peluang investasi di Kota Bontang masih sangat lowong. “Investor menjadi upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, terutama yang dikhususkan bagi tenaga kerja lokal,” tutupnya.(*)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang kembali melakukan Sidak proyek pembangunan jembatan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Kampung Selambai, Kelurahan Lok Tuan, Selasa (23/11/2021).

Ketua Komisi III Amir Tosina mengatakan dari hasil peninjauan tersebut, pihaknya pesimis bahwa pekerjaan tersebut dapat rampung tepat waktu. Melihat progres yang baru mencapai sekira 30 persen. Sementara, sisa waktu pengerjaan tinggal 7 hari lagi.

Lanjutnya, ia pun meminta Pemkot Bontang dapat segera mengambil tindakan terkait hal tersebut. Agar masyarakat setempat tidak mengalami kerugian yang berkelanjutan.

“Karena kasihan kalau dibiarkan seperti ini, masyarakat yang menjadi korban,” ungkapnya.

Ditambahkan Anggota Komisi III lainnya, Faisal meminta pihak kontraktor dapat bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan di sisa waktu yang ada. Agar jalan tersebut dapat dilewati warga setempat.

Sebab, jika dibiarkan seperti ini, akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Jangan sampai ada korban lagi yang jatuh akibat papan jalan yang belum terpasang.

“Kalau memang tidak bisa, setidaknya papan lama yang telah dibongkar dapat dipasang kembali sembari menunggu kucuran dana dari pemkot. Agar tidak lagi ada korban yang jatuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta kontraktor dapat segera membayarkan upah pekerja yang belum dibayarkan.

“Kita minta pemkot dapat mengawal persoalan ini sampai rampung,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Zulkifli mengatakan Pemkot Bontang akan mengambil langkah tegas dengan tidak melakukan perpanjangan kontrak terhadap PT Muriefic Gemilang selaku kontraktor pelaksana.

Pihaknya juga mendesak pihak perusahaan dapat memaksimalkan pekerjaan dengan sisa waktu yang ada. Paling tidak kata dia, kontraktor dapat menyelesaikan setidaknya 40 persen dari pengerjaan yang sudah dilaksanakan.

“Akan kita kawal terus disisa waktu yang ada ini, termasuk gaji karyawan yang tertunggak senilai Rp120 juta,” ungkapnya. (adv)

BONTANG – Buntut penutupan jalan pos 7, Kelurahan Lok Tuan, Komisi I DPRD Bontang gelar rapat kerja bersama PT Pupuk Kaltim dan PT KIE, Senin (22/11/2021).

Dalam rapat itu, Komisi I pertanyakan bagaimana langkah perusahaan dalam mengatasi dampak sosial akibat penutupan jalan tersebut.

“Kita mau dengar upaya apa yang diambil perusahaan, karena tidak sedikit warga yang mengeluhkan hal tersebut,” ungkap Komisi I dalam rapat.

Kendati demikian, berdasarkan pemaparan pihak perusahaan, mereka telah menyiapkan sejumlah solusi bagi warga terdampak. Diantaranya membuat jalan alternatif dan membangun pujasera.

Ia pun berharap pembangunan tersebut dapat segera rampung. Agar persoalan dampak sosial masyarakat disana tidak berkepanjangan.

“Semoga solusi tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, jika dibutuhkan pihaknya pun siap membantu menyosialisasikan solusi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimana pun, penutupan jalan itu dilakukan demi keselamatan dan keamanan warga disana.

“Demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat khususnya Kota Bontang,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad mengatakan dirinya senang mengoleksi barang-barang antik seperti batu cincin, sepeda ontel, scooter atau vespa.

“Iya memang, saya memang hobi koleksi barang-barang antik,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/11/2021).

Hal tersebut juga dapat dilihat langsung oleh banyak pasang mata saat upacara Hari Kemerdekaan Indonesia, saat dimana dirinya terlihat sedang mengendarai sebuah sepeda ontel miliknya.

Selain itu, ia juga mengoleksi sebanyak 27 scooter. Mulai dari keluaran tahun 1960 hingga 2016 dan berbagai jenis. Diantaranya super, spring, kongo, eksklusif, exel, spartan dan matic 250cc terbaru.

“Banyak yang saya dapatkan dari Jawa saat touring,” katanya.

Hal yang membuat dia senang mengoleksi motor mesin kanan itu, selain unik dan antik juga karena vespa mempunyai legenda serta histori bagi Indonesia.

“Tahun 1986 SD sudah bisa mengendarai vespa, terus yang kedua vespa punya sejarah bagi Indonesia dimana pasukan garuda yang telah dikirim pasukan PBB ke daerah Kongo untuk perdamaian dunia itu menjadi salah satu legendanya,” tutupnya. (adv)

BONTANG – Pengadaan kapal pengangkut sampah laut kawasan Bontang Kuala akhirnya terwujud. Usulan tersebut sudah diperjuangkan sejak 2 tahun lalu. Namun karena terkendala pandemi, realisasi itu pun masih harus tertunda.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Junaidi pun mengungkapkan kegembiraannya saat ditemui langsung ketika mendampingi warga di wilayah konstituennya.

“Tidak terealisasi karena diprioritaskan anggaran pada penanganan Covid-19,” ungkapnya, Kamis (18/11/2021).

Kata dia, kapal pengangkut sampah laut itu sudah sejak lama diinginkan warga Bontang Kuala. Sebab, setiap ia melakukan reses usulan tersebut selalu muncul.

“Alhamdulillah sudah divalidasi dan dapat terealisasikan,” ungkapnya.

Pengadaan kapal itu juga dinilai dapat efektif membantu mengentaskan persoalan sampah di wilayah pesisir. Karena setiap tahun jumlah penduduk di Bontang Kuala kian bertambah, otomatis intensitas sampah juga turut bertambah.

Lebih jauh ia berharap, kapal tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar kawasan Bontang Kuala dapat bebas dari sampah. Terlebih kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kota Bontang.

“Sehingga harapannya dapat meningkatkan jumlah pengunjung disini,” tukasnya. (adv)

BONTANG – Sebanyak tiga siswa SMP YPVDP Bontang berhasil meraih sebagai juara di ajang Kompetisi Sains Nasional (KSN) tahun 2021. Satu orang meraih medali emas dan dua lainnya meraih medali harapan.

Pengumuman juara KSN tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), nomor 2826/J3DM.01.03/2021. Tentang penetapan pemenang KSN tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris menyampaikan, pastinya capaian pelajar tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Bontang. Sebab, tiga pelajar asal SMP YPVDP itu kembali berhasil mengharumkan nama Kota Taman di kanca nasional.

“Sudah pasti harus bangga, apalagi ajang Sains ya,” katanya. Rabu (17/11/2021).

Kata dia, dengan torehan prestasi tersebut , mengingatkan kepada para pelajar itu untuk tidak puas dengan apa yang sudah dicapai. Jadikan prestasi itu sebagai pemicu semangat untuk terus berkarya. Dan ia memiliki harapan kedepannya bakal lebih banyak lagi pelajar Bontang yang bisa mendulang prestasi di tingkat nasional.

“Harapannya semakin banyak anak Bontang punya prestasi di kancah nasional,” ucapnya.

Ia pun meminta kepada pemerintah supaya bisa memberikan apresiasi kepada para pelajar Bontang yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.

“Harus itu, kasih bonus misalnya, biar pelajar lain semangat juga untuk berprestasi, sebagai pemecutnya lah itu,” tuturnya. (adv)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk memanfaatkan lahan terbengkalai untuk kepentingan pertanian masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama DKP3, dia menyampaikan bahwa penggunaan lahan tersebut secara otomatis bisa membantu masyarakat dalam hal pertanian. Sebab, para petani tersebut tidak perlu membeli lahan baru untuk dijadikan lahan pertanian.

‘Daripada jadi lahan tidur, mending diberi kesempatan kepada petani untuk dikelolah dengan sistem pinjam pakai,” ujar Bakhtiar Wakkang, Selasa (16/11/2021) siang.

Pria yang akrab disapa BW tersebut mengatakan, berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, lahan pertanian di Bontang masih tergolong kecil. Pun jika dorongan tersebut dipenuhi Pemerintah, maka kekurangan lahan pertanian tersebut bisa teratasi dan meningkatkan potensi pertanian di Bontang.

“Secara keseluruhan wilayah Kota Bontang, hanya tujuh persen yang berstatus lahan pertanian. Saya pikir jumlah itu sangat kecil dan butuh perluasan untuk meningkatkan potensi pertanian kita,” pungkasnya

Sementara, Kepala Bidang Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Ali Akbar yang hadir dalam rapat tersebut mengaku menjalankan sistem yang disampaikan itu. Dan saat ini sedang dalam proses di bagian aset daerah.

“Ini sudah dalam proses. Sebelumnya ada gabungan kelompok tani yang mengusulkan pinjam pakai lahan pemerintah,” bebernya.

DKP3 menurut Ali, berkomitmen untuk memfasilitasi lahan serta bertanggung jawab hingga tahap pendampingan dan penyaluran bibit dan pupuk. “Semoga tahun depan ini bisa berjalan,” tandasnya. (adv)

BONTANG – Pastikan pembelajaran tatap muka terapkan protokol kesehatan, Komisi I DPRD lakukan kunjungan ke SMP Negeri 3 Bontang, Selasa (16/11/2021).

Dari kunjungan itu, Ketua Komisi I Maming mengatakan sejauh ini sekolah menerapkan protokol dengan sangat baik. Mulai dari masuk gerbang hingga saat berada di dalam kelas.

“Sudah sangat bagus kita lihat tadi, jarak antar siswa diatur, kapasitas nya juga dibatasi 50 persen,” ungkapnya.

Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang serta seluruh jajaran guru yang telah melaksanakan PTM secara terbatas dengan baik.

Ia berharap seluruh pihak dapat secara konsisten menerapkan protokol kesehatan saat PTM berlangsung. Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

“Semoga tidak ada masalah dalam pelaksanaan PTM di Kota Bontang,” ungkapnya.

Lebih jauh ia berharap PTM ini dapat kembali berjalan secara normal. Agar para murid dapat mengenyam pendidikan secara maksimal.

“Kita terus mendorong pembelajaran sekolah dapat dilakukan secara keseluruhan. Untuk itu kita harus pastikan segala sesuatu berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv)

BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang meminta pemkot segera menindaklanjuti penyediaan kapal cepat Bontang-Mamuju melalui Pelabuhan Lok Tuan.

Menurutnya, penyebrangan Bontang-Mamuju yang tersedia di pelabuhan Lok Tuan saat ini tidak efektif karena jadwal yang dirasa sangat lama.

“Banyak penumpang yang mengeluhkan itu kepada saya. Makanya kita desak Pemkot Bontang untuk segera mengurus perizinan kapal cepat itu,” ujarnya, Selasa (16/11/2021).

Pihaknya pun terus berupaya agar kapal cepat itu dapat segera beroperasi di Kota Bontang. Salah satunya dengan mengunjungi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Sejauh ini kata dia, pengurusan izin tersebut masih mandek di tingkat Kementrian Perhubungan.

“Kita disarankan untuk melakukan rapat segitiga antara Pemkot Bontang, KSOP, pemilik kapal. Agar perizinan tersebut dapat segera terbit,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap Pemkot Bontang dapat segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengurus segala perizinan tersebut. Sebab, jika tidak ditindaklanjuti maka rencana itu hanya akan menjadi sebatas wacana saja.

Sementara banyak masyarakat Bontang yang menginginkan hal itu dapat segera terwujud.

“Ini yang terus kita perjuangkan, kami Komisi III siap untuk memfasilitasi pertemuan tersebut,” pungkasnya. (adv)