Headline

Halo Adik-adik SDN /MI Seluruh Kota Bontang, ada kabar gembira niih. Yuk Ikut Lomba Kaligrafi dalam rangka menyambut 1 ABAD NAHDLATUL  Ulama Kota Bontang.

Pendaftaran Lomba Kaligrafi kontemporer Tingkat SD/ (Mi) Se-Kota Bontang khusus Kelas 4,5,6 SD/MI Putra/putri dengan tema kaligrafi:

1.  Nahdhotul Ulama
2.  Al ulamau warosatul ambiya
3.   (الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَاْلأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ اْلأَصْلَحِ)

Hasil karya menjadi milik panitia
Untuk form pendaftaran bisa diakses DISINI

Panitia hanya menyiapkan kertas canvas 40cmx60cm. Peserta membawa peralatan sendiri, (Harus cat bukan crayon). Lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 bertempat di Gedung NU Kota Bontang.
jam 08.00 hingga jam 11.00 wita.

Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Harun Al Rasyid kembali gelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 2 Tahun 2022  tentang Ketahanan Keluarga di Sangatta Selatan, Kutai Timur, Minggu (02/10/2022).

Harun mengungkapkan, Perda tersebut hadir dalam mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat,  dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan serta ketangguhan keluarga.

“Perda ini hadir tersedia untuk mewujudkan kualitas keluarga, dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spiritual secara seimbang, sehingga mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Perda tersebut juga sebagai upaya membangun harmonisasi dan sinkronisasi dalam ruang lingkup keluarga.

“Ketahanan keluarga akan melahirkan ketahanan pada masyarakat dan negara kita. Kalau keluarga baik, negara akan baik. Kalau keluarga rusak, rusak masyarakat, rusak negara,” ucapnya.

Legislator yang juga seorang hafidz ini menambahkan, untuk membangun ketahanan keluarga, tidak hanya fisiknya saja, tapi secara mental dan ekonomi juga harus seimbang.

Lebih jauh, politisi dari PKS mengungkapkan, dalam proses pendampingan Perda tersebut ada dua cara yaitu motivator dan koordinator ketahanan keluarga.

“Ya, ada pendampingnya. Setiap RT harus ada dan itu dibiayai oleh negara,” terangnya.

Harun Al Rasyid berharap dengan hadirnya Perda tersebut bisa membantu dalam ketahanan fisik, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

“Semoga segera ada Pergubnya. Target antara bulan dan dua tahun maksinmal. Sebagai anggota dewan di Komisi I, kita akan berusaha terus mendorong pemerintah agar Perda segera terlaksana,” harapnya.

Setiap orang, lanjutnya, bisa membantu dalam pelaksanaan Perda tersebut dan ini akan diberikan penghargaan.

“Setiap yang terlibat akan diberikan penghargaan, ada piagam, plakat, hingga medali. Siapa saja bisa terlibat? Masyarakat, perseorangan bisa, lembaga sosial, dan semuanya bisa berkontribusi, dan bisa membantu menyelesaikan keluarga,” pungkasnya. (*)

Latestbontang.com – Pabrik V PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) meledak pada Sabtu, 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita. Membuat warga sekitar bufferzone merasa khawatir asap yang dikeluarkan mengandung zat beracun.

Akan tetapi, isu tersebut ditepis SVP Sekretaris Perusahaan PKT, Teguh Ismartono. Dalam rilisnya ia mengatakan gas yang dikeluarkan bukan gas beracun, proses produksi PKT menggunakan bahan baku yang aman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Masyarakat tidak perlu khawatir adanya gas racun yang terlepas ke udara seperti isu yang beredar. Juga tidak ada korban jiwa,” tegasnya.

Ia membeberkan, ledakan terjadi akibat salah satu instrumen mengalami malfungsi. Sehingga pabrik PKT V shut down, setelah pihaknya melakukan restart terjadi over firing.

Kata dia, kondisi tersebut dapat ditanggulangi

dengan sigap oleh Tim Central Control Room segera mengambil tindakan penanganan. Namun, penyebab over firing masih dalam investigasi Tim Teknis PKT.

“Tim teknis akan melakukan evaluasi ulang. Kalau ditemukan kerusakan akan segera diperbaiki dan pabrik direaktivasi kembali,” imbuhnya.

Sekain itu, pihaknya selalu mengedepankan dan menerapkan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik, sesuai dengan standard tertinggi di industri dan ketetapan pemerintah.

Kata dia, para karyawan PKT, terutama mereka yang bekerja di pabrik memiliki otoritas penuh dan wajib untuk stop bekerja, ketika mendapati potensi tidak aman.

“Yang diharapkan tentunya dengan adanya kebijakan K3 yang preventif dan mitigatif, kejadian ini dapat ditanggulangi dengan baik,” pungkasnya. (Mr)