Tag: DPRD Bontang

BONTANG – Ikatan Pemuda Bontang Lestari Bersatu (IPBLB), bersama sejumlah warga sekitar melakukan aksi protes dengan meresmikan jalan rusak menjadi wahana offroad.

Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina mendukung penuh gerakan itu.

Pasalnya, apa yang dilakukan masyarakat merupakan wujud kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah, yang dinilai tidak serius menangani persoalan jalan di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.

“Saya rasa itu wajar dalam menyampaikan pendapat, karena mau bagaimana pun masyarakat yang jadi korbannya. Mereka kecewa, jalan sudah rusak parah belum ada penanganan yang serius,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).

Amir mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah mengupayakan terkait pertanggungjawaban 3 perusahaan yang telah sepakat akan memperbaiki jalan tersebut. Namun, perbaikan belum sepenuhnya dilakukan.

Ketiga perusahaan itu meliputi, PT Graha Power Kaltim (GPK), PT Energi Unggul Persada (EUP), dan PT Variya Jaya Beton.

“Kita sudah tekankan kepada mereka (perusahaan) untuk segera perbaiki jalan yang rusak itu, sambil menunggu anggaran APBD 2022,” terangnya.

Masih menurut Amir, realisasi perbaikan jalan seharusnya bisa dilakukan sesuai komitmen perusahaan sembil menunggu dana bantuan keuangan (Bankeu) dar provinsi.

Pun ketika perusahaan tak sanggup dengan perkiraan anggaran Rp 1,5 miliar bisa saja dilakukan di bawah nilai tersebut. Terpenting, perusahaan ada gerakan sesuai kesepakatan.

“Nilai yang kami tawarkan memang dinilai berat bagi mereka. Tapi saya rasa itu tidak masalah. Yang paling penting kita minta inisiatif perusahaan jangan hanya diam,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga PUPRK Bontang Anwar Nurdin mengatakan, pengerjaan jalan rusak itu akan dikerjakan minggu depan selama 30 hari.

Adapun anggaran untuk akhir tahun 2021, Pemkot telah mengalokasikan sebanyak Rp 400 juta untuk perbaikan dua jalan di Bontang Lestari, meliputi Jalan Moh Roem 4,9 kilo meter dan Jalan Urip Sumoharjo sekitar 3 kilo meter.

“Perbaikannya akan dilakukan menyesuaikan tingkat kerusakan yang ada,” pungkasnya. adv

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Maming meminta pemerintah melakukan pendataan secara berkala terhadap warga miskin di Kota Bontang.

Ia menilai, data warga miskin di Kota Bontang bertambah seiring pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPPKS).

“Diperlukan pendataan berkala untuk mengetahui data terbaru, sebab adanya kemungkinan perubahan data terjadi setiap waktu,” ujarnya.

Berdasarkan informasi, tidak sedikit kekeliruan terjadi di lapangan. Seperti pada penerima bantuan sosial, dimana orang yang seharusnya menerima justru terlewat, atau yang sebelumnya tidak mampu, menjadi mampu.

“Raperda ini sangat erat kaitannya dengan data keluarga miskin, maka pemerintah harus update secara berkala,” terangnya, Senin (8/11/2021).

Maming menambahkan, pada pasal 7 Raperda PPPKS pihaknya sengaja dengan rinci membahas hal tersebut.

Termuat pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi sosial mengumpulkan data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan kriteria; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

“Kita masukan soal data itu di pasal 7 Raperda PPPKS karena pasti ada perkembangan atau penurunan,” tambahnya. adv

BONTANG – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Bontang, beberapa waktu lalu dan mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad menyebutkan, agar persoalan banjir dapat terselesaikan, harus ada kerjasama dari semua pihak.

Mengingat asal usul banjir tersebut tidak hanya langsung dari kota ini sendiri melainkan juga kiriman dari daerah lain di luar Bontang.

“Kita perlu duduk bersama dengan Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), guna mengatasi permasalahan ini, kan ada kaitan,” katanya, Rabu (3/11/2021).

Lebih lanjut, beberapa waktu yang lalu, ia juga telah membahas perihal anggaran penanggulangan banjir serta perbaikan dinding di beberapa titik sungai yang rawan luapan air kiriman.

“Baik untuk Sungai Kanibung, Sungai Nyerakat, Sungai Api-Api, maupun sungai Telihan,” terangnya.

Sejauh ini, alokasi 10 persen dari APBD yang diperuntukan untuk penanggulangan banjir, disebut Aco -sapaan akrabnya, belum diterapkan. Sebab itu dalam waktu dekat ia akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) guna menanyakan langsung perihal dana tersebut.

“Kita akan adakan rapat lanjutan, sekda sebagai leading sektor untuk mengambil kebijakan menyangkut anggaran 10 persen itu,” pungkasnya. adv

BONTANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Yassier Arafat mengkritisi tata letak lapak Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin).

Ia mengatakan, seharusnya susunan pasar yang baik dapat memberikan keuntungan bagi pedagang. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pasan justru sepi di beberapa lapak. Banyak pedagang yang harus menutup lapak mereka lebih awal karena sepi pembeli.

“Orang paling banyak beli kebutuhan sembako, sementara, posisi lapaknya di lantai 3. Bukan main itu capeknya kalau hanya mau beli bawang harus naik. Saya aja juga mikir-mikir, mending beli di luar,” ungkap Yasser kepada awak media saat ditemui Gedung DPRD Bontang, Senin (1/11/2021).

Politikus partai Golkar Ini pun meminta, pemerintah segera mencari solusi terkait persoalan tersebut dengan mengatur ulang lapak dan akses di dalam pasar.

“Kalau sembako itu harusnya dilantai dasar, dan kalau perlu eskalatornya di tambah di setiap lantai. Bukan hanya menuju lantai 4 saja. Itu pun saya lihat eskalatornya juga mati tidak berfungsi,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah tak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Selain mencegah banyaknya penjual di pinggir jalan. Juga agar anggaran miliaran rupiah yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.

“Pemerintah harus perhatikan ini, jangan sampe pemilik kios milih turun jualan di pinggir jalan,” pungkasnya. adv

BONTANG – Kecamatan Bontang Barat launching Program Tiada Hari Tanpa Pelayanan (Tahapan), guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dilakukan oleh pemerintah di wilayah kecamatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Astuti mengapresiasi Inovasi tersebut.

Pasalnya, pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan meskipun akhir pekan mulai puku 08:00 – 12:00 WITA.

Astuti menilai, program tersebut bisa membantu masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang tidak bisa mengurus administrasi di hari kerja.

“Program ini bagus, namanya juga keren. Program ini pastinya sangat membantu masyarakat yang tidak bisa mengurus administrasi di hari kerja,” kata Astuti belum lama ini.

Politikus Partai berlambang Kabah ini mengapresiasi ide yang dilakukan oleh Kecamatan Bontang Utara. Kedepan, Ia berharap program tersebut bisa menjadi contoh dan serta diaplikasikan di kecamatan dan kelurahan lainnya yanga ada di Kota Taman (sebutan Bontang)

“Semoga inovasi-inovasi baru ini berlanjut ke pelayanan lain,” pungkasnya. adv

BONTANG – Bantuan Kementerian PUPR untuk 200 rumah masyarakat yang akan diperbaikan melalui program KOTAKU dirasa berjalan lambat. Kegiatan tersebut terbagi dalam 2 tahap pencairan dan dikirim ke rekening penerima bantuan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Yasser Arafat mengatakan, lambatnya pengerjaan bedah rumah dikarenakan ada miskomunikasi antara pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan warga.

“Sebenarnya miskomunikasi saja, antara pihak OPD dan warga. Uang untuk tahap pertama sudah di transfer dan ternyata warga tidak tahu. OPD nya juga tidak menginfokan. Jadi warga mempertanyakan, kenapa bukan dia saja yang beli materialnya pake uang itu, jadi miskomunikasi disitu,” kata Yaser, Senin (1/11/2021)

Ia menyampaikan, warga penerima program bedah rumah, tidak mengetahui jika dana untuk pembelian materialnya sudah ditransfer ke rekening masing-masing, disamping itu, pihak OPD juga terlambat dalam menyampaikan infomasi itu, sehingga warga mempertanyakan soal progres dari program bedah rumah.

Masing-masing penerima bantuan program bedah rumah mendapat bantuan dana senilai Rp 53 juta, yang dibagi dalam 2 tahap pencairan. Dan untuk tahap pertama sudah ditransfer sebesar Rp 26,5 juta ke rekening penerima bantuan.

Sementara itu, Kasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Dinas Perkimtan, Hendra Hadyanto menerangkan, lambannya pengerjaan program bedah rumah disebabkan material bangunan sulit didapat, terutama kayu ulin.

Selain itu, beberapa toko material yang belakangan mengundurkan diri juga menjadi kendala. Mundurnya sejumlah toko material ini lantaran pembayaran dilakukan setelah semua barang dikirimkan.

“Jadi selain terkendala material, juga terkendala modal,” jelasnya.

Sedangkan pembelanjaan material yang tidak bisa dilakukan oleh sipenerima bantuan, lanjut Hendra, karena sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dinas PUPR ke masyarakat, bentuk bantuan yang diberikan berupa material, bukan uang tunai.

“Setiap rumah memiliki rencana anggaran biaya (RAB) masing-masing. Kalau semua material di RAB dikirim, baru bisa dibayar,” ungkapnya.

Senada Asisten Koordinator Kota Infrastruktur Kotaku Abdul Choder mengatakan, meski ditransfer ke rekening penerima bantuan, uang tersebut tidak bisa ditarik tunai. Karena warga menerimanya dalam bentuk material. Selain itu, juga untuk meminimalisir penyalahgunaan bantuan.

“Kalau warga sendiri yang membeli, takutnya tidak sesuai RAB. Jadi itu untuk meminimalisir penyalahgunaan bantuan,” tandasnya. adv