Author: Admin 4

Bontang. Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang atau yang akrab disapa BW, mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda pembangunan ruang kelas (RKB) di SDN 012 Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan. Menurut politikus dari partai Nasdem ini, langkah yang lebih penting saat ini adalah melakukan pelebaran jalan di samping SDN 012 sebelum melanjutkan pembangunan RKB.

“Dalam hal ini, sebaiknya prioritas diberikan pada pelebaran jalan sebelum melanjutkan pembangunan RKB. Di RT 29, lebar jalan hanya satu meter saja,” ungkapnya.

BW melanjutkan dengan alasan bahwa pelebaran jalan ini sangat penting untuk memastikan akses yang memadai dalam situasi darurat atau kejadian tak terduga, seperti kebakaran. Dengan jalan yang lebih lebar, akses bagi mobil pemadam kebakaran akan lebih lancar dan tidak terhambat oleh gedung sekolah atau rumah warga.

“Meskipun penundaan pembangunan RKB bisa berdampak pada proses pembelajaran di SDN 012, namun kebutuhan masyarakat dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Sekolah dan jalan yang menjadi hak milik masyarakat dan negara perlu diakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan yang bijak perlu diambil,” jelasnya

Lebih lanjut, BW menggarisbawahi pentingnya mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama dan keselamatan masyarakat, serta berharap bahwa pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan serius.

Bontang. DPRD Bontang memberikan dukungan penuh terhadap rencana renovasi sekolah di wilayah pesisir. Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir.

Dikatakan Raking, pihaknya telah lama menyampaikan pentingnya perhatian terhadap sekolah-sekolah di wilayah pesisir kepada Disdikbud. Dimana hal tersebut sangatlah penting, terutama mengingat tantangan transportasi bagi guru-guru di wilayah tersebut.

Raking juga menekankan bahwa Dinas Pendidikan perlu menganggarkan dana untuk pengadaan kapal bagi tenaga pendidik di wilayah pesisir. Ini akan sangat membantu mobilitas mereka dan memastikan kontinuitas proses pendidikan. Terdapat pelajar-pelajar yang tinggal di wilayah pesisir namun bersekolah di kota, dan ini memerlukan perhatian khusus.

“Kami mengajak Disdikbud untuk merencanakan pengadaan kapal ini dan kami akan menganggarkan dana yang diperlukan. Ini adalah langkah penting yang tidak perlu ditunda, karena sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Terdapat tiga sekolah yang direncanakan untuk direnovasi dalam proyek ini, yaitu SD Negeri 011 Bontang Utara yang berlokasi di Pulau Gusung, SD Negeri 015 Bontang Selatan di Selangan, dan SD Negeri 016 di pesisir Bontang Lestari. Total anggaran yang akan dialokasikan untuk proyek renovasi ini mencapai Rp1,2 miliar.

Rincian anggaran telah ditetapkan, dengan SD Negeri 011 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp800 juta. Sementara itu, SD Negeri 015 akan mendapatkan dana perbaikan senilai Rp200 juta, dan SD Negeri 016 juga telah dianggarkan dana sebesar Rp200 juta.

Bontang. Ketua Komisi II DPRD Bontang mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih menggali potensi sektor pariwisata yang ada di Kota Taman sebagai upaya antisipasi pasca era migas. Pasca industri migas, Bontang perlu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata.

“Sejauh ini, Bontang masih sangat bergantung pada sektor migas. Untuk menghadapi masa pasca migas, kita harus mengajak pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan sektor pariwisata. Upaya ini perlu dilakukan sejak dini untuk meningkatkan perekonomian,” ujarnya.

Menurut Rustam, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bontang, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan menggali potensi pariwisata, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bontang juga akan mendapatkan peluang yang lebih luas.

Rustam lebih lanjut mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih aktif dalam memanfaatkan sektor pariwisata sehingga ekonomi dapat berkembang seimbang. Hal ini juga akan membantu mengurangi angka pengangguran di Bontang.

“Pemanfaatan potensi pariwisata tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang. Karena itu, mari kita lebih dalam menggali sektor pariwisata kita,” ungkapnya.

Rustam juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, untuk lebih aktif dalam menggali potensi pariwisata. Menurutnya, potensi pariwisata di Bontang cukup menjanjikan dan bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pasca era migas.

“Pemanfaatan potensi wisata adalah langkah yang tepat, terlebih lagi Bontang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik dan diminati oleh wisatawan dari luar. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu digarap dengan serius karena memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca era migas,” tegasnya.

Bontang. Penundaan rencana renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini telah memicu perhatian DPRD Bontang. Masalah ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak masa DPRD sebelumnya, yang menganggap bahwa perencanaan yang dilakukan sebelumnya tidak cukup menyeluruh.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menjelaskan bahwa dalam rapat dengan dewan sebelumnya, telah ditekankan bahwa renovasi kantor tersebut sangat diperlukan. Namun, ternyata muncul masalah terkait lahan yang telah direncanakan untuk proyek tersebut.

“Kami sudah menggarisbawahi bahwa Pemerintah Kota seharusnya lebih selektif dalam mengusulkan anggaran, terutama jika terkait dengan lahan yang memiliki status yang jelas,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyampaikan kekecewaannya terhadap alokasi anggaran yang akhirnya tidak dapat dimanfaatkan karena adanya sengketa terkait status lahan. Menurutnya, Pemkot seharusnya tidak terburu-buru dalam mengalokasikan anggaran jika status lahan masih memunculkan keraguan.

“Kami akan memanggil pihak kelurahan, kecamatan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah ini,” tambahnya.

Amir Tosina juga mengingatkan bahwa jika putusan pengadilan mengenai perkara ini telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bontang, maka renovasi seharusnya dilakukan pada tahun depan. Ini artinya, jika Pemkot menang dalam perkara tersebut, alokasi anggaran yang telah dialihkan tahun ini harus diarahkan kembali untuk tahun depan.

Untuk informasi, Pemerintah Kota Bontang terpaksa menunda rencana renovasi Kantor Lurah Berbas Pantai tahun ini karena seorang warga mengajukan gugatan terkait status lahan ke Pengadilan Negeri Bontang. Padahal, Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,1 miliar untuk proyek renovasi ini.

Konsep bangunan yang direncanakan melibatkan pembangunan dua lantai, yang mencakup ruangan pejabat kelurahan dan tempat pertemuan. Luas bangunan mengalami sedikit perubahan dari pondasi lama, sementara lokasinya tetap dipertahankan. Artinya, bangunan akan dirobohkan dan dibangun kembali dengan desain yang baru.

Bontang. Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bontang menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk anggota DPRD Bontang. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mencatat sebanyak 161 kasus DBD terjadi dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2023, dengan satu korban yang meninggal dunia.

Data Dinkes Bontang memperlihatkan bahwa 161 kasus DBD tersebar di tiga kecamatan di kota ini. Kecamatan Bontang Utara menjadi yang paling banyak, dengan 77 kasus, diikuti oleh Kecamatan Bontang Barat dengan 43 kasus, dan Kecamatan Bontang Selatan dengan 41 kasus.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengambil tindakan nyata, terutama dalam hal melakukan fogging. Ia menganggap bahwa jumlah 161 kasus dalam lima bulan bukanlah hal yang sepele, melainkan memerlukan penanganan yang serius.

“Bontang memiliki status sebagai daerah endemis untuk DBD, jadi kasus ini akan selalu ada. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus segera menangani situasi ini,” ujarnya.

Muhammad Irfan memandang perlu adanya langkah-langkah konkret dalam penanganan DBD ini, termasuk kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui prinsip 3M. Ini mencakup menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup erat tempat penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk DBD.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS dengan sungguh-sungguh. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari penampungan air yang tidak terkendali, kita dapat berkontribusi dalam pencegahan penyebaran DBD,” tegasnya.

Dalam situasi ini, Irfan juga berharap adanya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan demi mengendalikan penyebaran nyamuk DBD.