Author: Admin 4

Bontang. Pemerintah Kota Bontang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Basri Rase, mengambil langkah serius dalam memperjuangkan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur, khususnya wilayah Kampung Sidrap. Pada malam ini, penandatanganan surat kuasa untuk melakukan Judicial Review terhadap aturan terkait tapal batas wilayah dilakukan di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Minggu (09/07/2023) malam.

Proses penandatanganan surat kuasa ini menjadi langkah penting dalam upaya untuk melakukan uji materil terhadap aturan mengenai batas wilayah tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Bontang, tokoh adat, dan masyarakat Sidrap.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyambut baik langkah ini, menganggapnya sebagai upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah Sidrap. Dikatakannya upaya-upaya komunikasi dan pendekatan telah dilakukan sebelumnya, tetapi penandatanganan surat kuasa untuk melakukan Judicial Review adalah langkah terakhir dalam perjuangan ini. Hal ini menunjukkan keseriusan dan tekad untuk mencapai keadilan bagi masyarakat Sidrap..

“Kami, baik pemerintah kota maupun DPRD Bontang, telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan pendekatan sebelumnya. Namun, penandatanganan surat kuasa ini adalah langkah terakhir yang kita ambil dalam perjuangan ini,” ungkapnya.

Wali Kota Bontang, Basri Rase, dengan tegas menyatakan bahwa hasil putusan dari proses Judicial Review akan memberikan kepastian hukum yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kampung Sidrap. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa upaya ini merupakan langkah terakhir dalam perjuangan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Sidrap yang ingin bergabung ke Kota Bontang.

Basri Rase juga menggambarkan pentingnya putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum ini akan membantu masyarakat Kampung Sidrap dan semua pihak terkait untuk mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung terlalu lama mengenai status wilayah Sidrap.

“Dengan putusan dari Judicial Review, kita akan mengakhiri ketidakpastian ini. Ini adalah perjuangan terakhir kita untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Kampung Sidrap dapat diwujudkan,” tegasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 tahun 2005 mengenai tapal batas Bontang-Kutai Timur telah mengatur bahwa Kampung Sidrap berada dalam wilayah administrasi Kutai Timur. Hal ini telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat terkait dengan batas wilayah Sidrap.

Bontang. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bontang bekerjasama dengan IDI Kota Bontang, PPTI Kota Bontang, dan Puskesmas Bontang Selatan 1 telah menggelar sosialisasi dan skrining TBC di wilayah pesisir, khususnya Pulau Malahing.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, mejelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kasus tuberkulosis (TBC) di masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang TBC, gejalanya, cara penularannya, serta pentingnya pemeriksaan dan pengobatan yang tepat.

Pulau Malahing yang merupakan bagian dari wilayah pesisir Kota Bontang menjadi fokus kegiatan ini karena potensi risiko penularan TBC yang lebih tinggi di daerah tersebut. Dengan kerjasama dari IDI Kota Bontang, PPTI Kota Bontang, dan Puskesmas Bontang Selatan 1, upaya pencegahan dan deteksi TBC diharapkan dapat lebih efektif.

“Kami sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kota Bontang, termasuk daerah pesisir seperti Pulau Malahing. TBC adalah penyakit serius yang dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Melalui sosialisasi dan skrining ini, kami berharap dapat memberikan akses pemeriksaan dan perawatan yang tepat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga mencakup skrining TBC, di mana masyarakat yang berisiko atau mengalami gejala TBC dapat menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis. Hasil dari skrining ini akan menjadi dasar untuk tindak lanjut pengobatan dan perawatan yang diperlukan.

Dengan kerjasama lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program sosialisasi dan skrining TBC ini dapat memberikan manfaat signifikan dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC di Kota Bontang, khususnya di wilayah pesisir seperti Pulau Malahing.

Bontang. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bontang menerima kunjungan kerja dari DWP Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penuh keramahan pada Senin (3/7/2023). Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Rujab Kota Bontang dan dihadiri oleh Wawali Najirah, yang juga menjabat sebagai penasehat DWP Kota Bontang, serta seluruh pengurus dan anggota DWP Kota Bontang.

Ketua DWP Kota Bontang, Rini Fitriani Amiruddin, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan DWP Kukar dan memperkenalkan pengurus DWP Kota Bontang. Ia menyambut kunjungan tersebut dengan hangat.

Ketua DWP Kabupaten Kutai Kartanegara, Yulaikah Sunggono, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Kota Bontang. Ia menjelaskan tujuan kunjungannya adalah untuk mempelajari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kota Bontang dan berencana menerapkannya di Kutai Kartanegara.

“Kami ada 38 orang rombongan dari Kukar, ingin membawa oleh-oleh ilmu yang berharga sehingga dapat kami adopsi untuk diterapkan di Kukar,” ungkapnya.

Pada sambutannya Najirah berharap bahwa pengalaman yang DWP Kabupaten Kutai Kartanegara dapatkan di Kota Bontang dapat diaplikasikan dengan baik di Kutai Kartanegara. Ia juga meminta agar DWP selalu mendukung dan memberikan perhatian kepada suami dalam menjalankan tugas mereka.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota DWP untuk selalu rendah hati dan menghargai sesama. Jabatan saat ini adalah titipan Tuhan, karena roda selalu berputar, jadi mari kita tidak sombong, selalu rendah hati, dan menghormati sesama,” ucapnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata kerjasama dan kebersamaan antara DWP Kota Bontang dan DWP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

Bontang. Polres Bontang bersama Forkopimda merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-77 dengan penuh semangat dan antusias. Upacara peringatan HUT Bhayangkara Ke-77 digelar di Stadion Bessai Berintai pada Sabtu (01/07/2023) pagi, dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase.

Tema peringatan HUT Bhayangkara ke-77 kali ini adalah “Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas.” Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bontantg Basri Rase memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polri, khususnya di Kota Taman, atas peran mereka dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di Kota Bontang.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menjaga kondusifitas lingkungan, terutama mengingat masa pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Atas nama Pemerintah Kota Bontang, kami mengucapkan dirgahayu Bhayangkara yang ke-77. Mari bersama-sama kita sukseskan Pemilu 2024,” ujarnya

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-77 ini berlangsung di Stadion Bessai Berintai, Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, dimulai pukul 08.00 WITA. Inspektur upacara adalah Wali Kota Bontang Basri Rase yang didampingi oleh jajaran Forkopimda Bontang serta sejumlah perwakilan instansi dan organisasi.

Peserta yang hadir dalam upacara ini terdiri dari Peleton TNI, Polri, Dishub, BPBD, Damkar, Security, FKPM, Pramuka, serta peleton gabungan Senkom, Orari, dan RAPI. Setelah upacara berlangsung selama 1 jam, acara ditutup dengan pertunjukan pentas seni berupa tarian jepen yang ditampilkan oleh pemuda asal guntung.