Advertorial

BW Kritisi Kontroversi Pendirian Koperasi Satria Biru Bontang

Advertorial, DPRD Bontang·June 5, 2023

Bontang. Langkah pendirian Koperasi iuran “Satria Biru Bontang” oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang telah menarik sorotan tajam. Perhatian terutama tertuju pada Surat Edaran (SE) Nomor: 500.3.2.3/626/DPKP yang dikeluarkan oleh Kepala Disdamkartan yang menyoroti Iuran Wajib untuk menjadi anggota koperasi tersebut.

Isu ini menjadi lebih kompleks karena surat edaran tersebut menggunakan kop surat berlambang Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Menurut rincian yang tertera dalam surat edaran, iuran pokok untuk anggota yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan sebesar Rp1 Juta dengan pemotongan dilakukan selama lima bulan. Sedangkan bagi Tenaga Kerja Daerah (TKD), iuran pokok juga Rp1 juta dengan jangka waktu pemotongan selama 10 bulan.

Kepala Disdamkartan, Amiluddin, menjelaskan bahwa terdapat opsi iuran sukarela sebesar Rp20 ribu per bulan. Dia menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk ikut serta dalam koperasi ini dan bahwa jumlah iuran tersebut bisa dibayar secara dicicil. Tujuannya adalah untuk mempermudah personel dalam berpartisipasi.

Namun, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyuarakan keprihatinannya terhadap surat edaran tersebut. Bakhtiar menyatakan bahwa penggunaan logo pemerintah pada kop surat koperasi tidak sesuai, mengingat koperasi memiliki aturan dan identitasnya sendiri yang berbeda dengan pemerintah.

“Saya tidak setuju jika kop surat koperasi menggunakan lambang pemerintah karena koperasi memiliki peraturan sendiri. Tidak ada tugas tambahan di dinas terkait pembangunan koperasi dari pemerintah,” tandas Bakhtiar saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Bontang.

Bakhtiar, yang akrab disapa BW, juga mengajukan permintaan agar Disdamkartan mengganti logo pemerintah pada kop surat koperasi yang dipimpin oleh Kepala Disdamkartan. Dia juga menyampaikan saran bahwa jika pendirian koperasi ini tetap akan dilanjutkan, sebaiknya melakukan kerja sama dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mengajukan langsung ke Disdamkartan secara internal.

Kontroversi ini menyoroti masalah pentingnya pemisahan identitas dan peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah seperti koperasi dalam rangka menjaga integritas dan transparansi.

Abdul Samad Ingin Infrastruktur Jembatan Kayu Rusak di Bontang Kuala Diperhatikan Serius

Advertorial, DPRD Bontang·June 5, 2023

Bontang. Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur jembatan kayu yang mengalami kerusakan di Bontang Kuala. Saat melakukan kunjungan kerja, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tampaknya belum memberikan perhatian yang cukup pada masalah ini, meskipun Bontang Kuala merupakan salah satu ikon wisata di Kota Taman.

Abdul Samad melihat bahwa masalah ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir tanpa penanganan serius dari Pemkot Bontang. Ia mengingatkan bahwa kondisi jembatan yang rusak parah menjadi sumber keresahan, terutama karena jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga dan pengunjung.

“Ikon pariwisata seperti ini seharusnya tidak boleh diabaikan. Kondisi jalan yang rusak parah sangat mengganggu, padahal ini adalah jalan akses vital,” ujarnya.

Abdul Samad juga menggarisbawahi kerusakan yang dialami oleh jembatan akibat kebakaran. Dia mengkhawatirkan bahwa kondisi jembatan yang semakin memburuk dapat mengakibatkan risiko lebih besar, terutama saat musim banjir rob tiba.

“Dengan tambahan risiko banjir rob, kami khawatir jembatan ini bisa ambruk. Harapannya, perbaikan dapat dilakukan secepatnya, terutama dalam tahun ini,” tambahnya.

Dalam respons terhadap isu ini, Dian Nur Afianto, Perencanaan Ahli Muda dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapeltitbang)Kota Bontang , mengungkapkan bahwa permasalahan perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala telah menjadi perhatian. Rencananya, tahun 2024 mendatang akan dialokasikan anggaran senilai Rp4,5 miliar untuk perbaikan ini.

“Kami telah membahas masalah ini dan perencanaan anggaran untuk perbaikan ini sudah diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Ini adalah langkah penting menuju pemulihan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat,” jelas Dian Nur Afianto.

DPRD Bontang Minta Pemerintah Diminta Bertindak Atasi Banjir Rob yang Terus Menerpa Bontang Kuala

Advertorial, DPRD Bontang·June 5, 2023

Bontang. Banjir rob atau banjir laut pasang terus menjadi ancaman bagi warga Bontang Kuala (BK), demikian ungkap Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, dalam sebuah inspeksi mendadak (Sidak) di wilayah tersebut.

Fenomena banjir rob, yang kerap kali menghantam pemukiman di tepi laut, seperti mayoritas wilayah Bontang, khususnya BK, telah lama menjadi persoalan serius. Amir Tosina menyoroti bahwa meskipun bukan perkara baru, pemerintah kota setempat belum menunjukkan tindakan serius untuk meminimalisir dampaknya.

“Kami melihat bahwa pemerintah tidak terlihat serius dalam menangani masalah ini, terutama dengan kejadian hampir setiap bulan yang mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.

Dalam konteks ini, anggota partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna mengatasi banjir rob di Bontang Kuala melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mendatang.

“Besaran APBD Perubahan tahun 2023 cukup substansial. Diharapkan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengatasi banjir rob agar tidak terus meresahkan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi, menyatakan bahwa salah satu usulan dari masyarakat untuk mengurangi genangan air saat banjir adalah dengan membangun folder. Usulan ini sudah sering diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

“Warga sudah mulai merasa cemas, tetapi sampai saat ini usulan tersebut belum mendapat tanggapan yang nyata,” ungkapnya.

Dengan ancaman banjir rob yang terus menghantui Bontang Kuala, tindakan konkret dari pemerintah diharapkan segera diambil guna melindungi warga dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

DPRD Kutim Akan Gelar Rapat Paripurna Terkait Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 5, 2023

Sangatta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Nomor B-0001.2.3.1.5/122/DPRD yang mengharapkan kehadiran pihak-pihak terkait pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Kutai Timur. Rapat ini direncanakan akan dilaksanakan pada Hari Selasa (6/6/2023), pukul 13.30 WITA di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta. Continue reading →

Kepala Disdikbud Kutim Beber 3 Program Unggulan Pendidkan

Advertorial, Headline, Pemkab Kutai Timur·June 3, 2023

LATESBONTANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Mulyono membeberkan 3 progam unggulan dan agenda kerja yang sudah dilaksanakan.

“Untuk pendidikan sendiri memang ada tiga program unggul yakni pemenuhan kebutuhan infrastruktur, akreditasi, pemerataan sumber daya manusia kalangan guru,” terang Mulyono.

Untuk salah satu agenda kerja yang telah dilaksanakan, Mulyono mengatakan, memonitoring langsung 800 sekolahan terdiri dari TK/PAUD, SD dan SMP yang tersebar di Kutim.

“Tujuan saya ke sekolah – sekolah selain untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap usulan – usulan apa saja yang dibutuhkan sekolahan,” bebernya.

Terkait usulan seperti bangunan sekolah, rehab, dan ruang kelas, Mulyono mengatakan, pihaknya juga disuport mitra stake holder seperti perusahaan, “sementara terkait akses jalan menuju suatu sekolah barulah kami larikan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU),” ulasnya.

Sola lain – mengenai penerimaan beasiswa sekolah, dia berujar “kalau beasiswa berdasarkan usulan pihak sekolah. Ada dua jenis beasiswa yang ditangani beasiswa SD dan SMP,” jelas Mulyono.

Mulyono mengungkapkan sementara untuk beasiswa SMA hingga perguruan tinggi dapat diusulkan pada Kesra di Kantor Bupati Kutim. (adv).

Bupati Lepas Keberangkatan 172 Calon Jemaah Haji Asal Kutim

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·June 3, 2023

LATESBONTANG – Sebanyak 172 calon jemaah asal Kutai Timur (Kutim), dilepas langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di area Masjid Agung Al Faruk Sangatta, Jumat (2/6/2023).

Dalam amanatnya, Ardiansyah mengingatkan kepada jemaah, agar senantiasa menjaga kesehatan dan kembali dengan selamat. Ia juga meminta agar jemaah dan masyarakat secara umumnya mendoakan Kutim untuk senantiasa menjadi daerah yang jauh dari bencana serta diberkahi oleh Allah SWT.

“Selamat jalan para tamu Allah. Selamat melaksanakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh allah panggilannya. Saat niat sudah ditancapkan, insyallah bapak ibu sekalian sudah mendapatkan nilai-nilai haji. Oleh karenanya niatkan kembali dengan keikhlasan dan rasa syukur, agar pahala berlipat ganda, menjadi haji yang mabrur kepada bapak ibu sekalian,” ucapnya.

Ardiansyah menambahkan, biaya keberangkatan haji Setiap tahunya mengalami perubahan dan saat ini biaya penyelenggaraan keberangkatan haji sebesar Rp 49 juta. Dia menghimbau masyarakat agar tetap optimis dan menuggu daftar antrian.

Sementara itu, Kepala Kementrian Agama Kutim Mulyadi menyampaikan laporannya, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 berdasarkan data yang dihimpun, melalui Sikuhat (Sistem Informasi Haji Indonesia) yang ada di Kementerian Agama Kutim, sampai saat yang terdaftar 5.702 orang dengan estimasi keberangkatan 2.046 selama 34 tahun.

“Jemaah gelombang 1 Kloter 7 totalnya 294 jemaah. Nantinya akan bergabung dari Kota Samarinda se banyak 34 orang dan Kukar sebanyak 88 orang dan Kutim sebanyak 172 orang, terdiri dari laki laki 76 orang dan perempuan 93 orang. Kloter 7 memiliki 5 lansia dan 12 orang menggunakan kursi roda,” ungkapnya.

Dari Kutim dari beberapa kecamatan, Sangatta Utara 117 orang, Sangatta Selatan 15 orang, Sangkulirang 3 orang, Bengalon 11 orang, Muara Wahau 6 orang, Kongbeng 5 orang, muara Bengkal 2 orang, Muara Ancalong 3 orang, Kaubun 2 orang, Karangan 3 orang, Sandaran 1 orang, Kaliorang 2 orang, Rantau Pulung 1 orang, Teluk Pandan 1 orang.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa Kloter 7 itu akan didampingi oleh 5 petugas haji dan kepala kloter langsung dipimpin oleh Kemenag Kutim Mulyadi.

Kloter 7 akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu (4/6/2023) pada pukul 07.45 Wita, dari Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan dan diperkirakan tiba pada pukul 15.30 waktu Madinah dengan mengunakan pesawat Garuda GA 4107.

Kemudian akan kembali ke tanah air pada Sabtu (15/7/2023) pukul 16.35 Waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional Jeddah King Abdul Aziz akan sampai ke Bandara SAMS Seringal Balikpapan pada (16/7/2023) pukul 11.45 Wita menggunakan Pesawat Garuda GA 407.

Untuk Pemondokan jemaah haji keloter 7 di mekah pada area jarwal yang perkiraannya 1,9 kilometer dari masjid Haram. Selama di Madina akan ditempatkan di Samaliah Garbiah Janudiah.

Jemaah haji menggunakan 4 bus. Sementara untuk bagasi jemaah diangkut dengan 2 truk. Rombongan akan dikawal oleh PPIH Kutim, Kepolisian, Dishub dan Satpol PP hingga ke Embarkasi Haji Batakan Balikpapan. (adv).

DPBD Kutim Harap Masyarakat Peduli Api Pioner Relawan Pengendalian Karhutla

Advertorial, Headline, Pemkab Kutai Timur·June 2, 2023

LATESBONTANG – Pemkab Kutai Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jauh – jauh hari sudah mempersiapkan langkah strategis untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satunya dengan membentuk relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kepala BPBD Kutim, Muhammad Idris Syam menyatakan, relawan MPA untuk pencegahan penanggulangan kebakaran telah dibentuk sejak tahun 2020. Mereka tersebar di 72 desa dari 147 desa yang ada di Kabupaten Kutim.

“Relawan ini dibentuk sejak tahun 2020 lalu dan telah tersebar di 72 desa dari 147 desa yang ada di Kabupaten Kutim,” terang d Idris Syam kepada awak media, Rabu (31/5/2023).

Idris Syam mengatakan, para relawan ini diharapkan jadi garda terdepan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

“Jadi kita harapkan nanti, relawan-relawan (MPA) ini yang merupakan pionir dalam hal penanggulangan bencana bisa optimal bekerja,” ucap Idris Syam

Ia mengungkapkan hampir semua wilayah di Kutim memiliki kawasan hutan atau perkebunan yang luas menjadi daerah rawan kebakaran.

“Selama ini kita selalu berkoordinasi dan meningkatkan kegiatan patroli tentunya berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa dan relawan-relawan lain,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa potensi-potensi titik api yang muncul karena cuaca kering di Kutai Timur cukup besar dan tersebar di kecamatan-kecamatan.

“Ini kita harus waspada setiap ada terik matahari yang cukup tinggi, oleh sebab itu kami menyebarluaskan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa mulai bulan Juni hingga Agustus 2023 mendatang, jumlah hari kering lebih banyak artinya jika jumlah hari kering meningkat maka potensi kebakaran lebih besar.

“Tim gabungan pencegahan dan penanggulangan bencana alam diberikan simulasi untuk melatih kekompakan para relawan-relawan.Ini perlu keterpaduan kita, kesiapan kita mulai dari jajaran kabupaten, yang dapat diteruskan di kecamatan hingga desa,” tandasnya. (adv)

DPRD Kutim Dorong Solusi Gagal Panen Petani dengan Program Insentif dan Asuransi

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 2, 2023

LATESBONTANG – Usaha di sektor pertanian dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tumbuhan yang rentan sebabkan kerugian bagi para petani.

Untuk itu, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada petani, atau menjalankan program asuransi pertanian sebagai langkah antisipasi dan bentuk bantuan apabila petani mengalami gagal panen.

Dia mengatakan, tantangan menjadi petani di Kutim sangat besar, sebab membutuhkan modal besar, sementara hasil kecil dan terkadang modal tak kembali.

“Seharusnya pemerintah memberikan insentif bagi petani. Kalaupun insentif itu tidak diberikan, kita minta supaya di fasilitasi asuransi untuk penanaman dan ketika gagal panen bisa diklaim asuransi itu,” ucap Faizal Rachman di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (30/5/2023).

Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan banyak petani binaannya yang sudah mengeluarkan biaya besar, namun gagal panen karena hama.

“Petani sawah kita itu tantangannya luar biasa, hampir rata-rata sawah-sawah yang ada sudah dikelilingi lahan sawit. Sementara lahan sawit itu serangga atau hamanya luar biasa banyak,” ungkapnya.

Bukan hanya persoalan hama, lanjut Faisal beban petani juga soal harga obat pembasmi hama yang terus naik, sehingga perlu modal besar.

“Makanya saya bilang, petani kita ini harus terus diberikan insentif karena cost produksi kita ini tinggi. Kalau sudah dua kali dia tanam terus gagal panen terus, selesai sudah modal sudah tidak ada, kan kasihan dia,” pungkasnya. (adv).

Siang Geah Minta Diskop Kutim Perkuat Pembinaan Koperasi, Ini Katanya

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 2, 2023

LATESBONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Siang Geah meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) dan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat pembinaan berupa pendampingan kepada koperasi agar naik kelas.

Hal tersebut dijelaskan karena pendampingan merupakan hal penting, kunci sukses koperasi. Terutama bagi koperasi yang belum memiliki mitra dengan pihak ketiga atau perusahaan.

Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian. Mampu memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan hanya untuk anggota koperasi namun juga untuk daerah.

“Kalau koperasi itu tidak didampingi dengan baik, saya pastikan akan gagal. karena kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada pasti tidak sama,” ucap Siang Geah saat di temui di ruang kerjanya, Senin (29/05/2023).

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan koperasi selama ini yang berjalan, karena ada pendampingan dari pihak ketiga bahkan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar daerah maupun di dalam daerah.

“Tidak mesti harus bermitra dengan perusahaan, tetapi pemerintah memberikan peluang bagi koperasi,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan jika koperasi yang ada tidak dilakukan pendampingan dengan baik oleh pemerintah, dikhawatirkan koperasi bisa menggunakan asumsi mereka sendiri, sehingga kurang memahami hak mereka sebagai anggota maupun hak sebagai pengurus.

“Kalau koperasi tidak didampingi, saya pastikan UU tentang perkoperasian mereka tidak pahami, sehingga hak dan kewajiban mereka tidak dipahami disitu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Siang Geah menuturkan pendampingan koperasi itu harus lebih ditingkatkan lagi, walaupun sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UKM.

“Memang pendampingan dari Dinas Koperasi itu tidak muda, dengan koperasi yang jumlahnya ribuan di Kutim. Kalau itu dilakukan, saya kira memang membutuhkan pembiayaan dan anggaran yang cukup luar biasa,” pungkasnya.(adv).

Proyek Fisik Kutim Molor, Faizal Rachman: Gimana Mau Mengejar Ketertinggalan

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 2, 2023

LATSEBONTANG – Progres pembangunan infrastruktur di Kutai Timur (Kutim) disoroti dewan. Pasalnya hingga akhir Mei, proyek masih belum juga dilaksanakan.

Lambatnya progres pekerjaan fisik itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Dia mengatakan, Pemkab dan DPRD Kutim telah sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 pada tahun lalu.

Kala itu, kata dia, disepakati proyek tahun jamak senilai Rp 1,364 triliun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kutim, khususnya infrastruktur jalan.

“Kita kan berharap, APBD kita begitu diketok di November 2022 lalu, bulan Januari 2023 itu sudah start. Makanya kita selalu mengingatkan, pada setiap pandangan fraksi pengesahan APBD itu menyampaikan juga bahwa penyerapan anggaran ini kita minta dipercepat,” ucap Faisal Rachman.

Anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut menegaskan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kutim agar proses lelang bisa segera dilakukan lebih awal.

“Supaya tidak melanggar hukum dan prosedur perundangan-undangan, pemerintah meminta pendampingan dari Kejaksaan, BPKAP dan LKPP pusat untuk pengadaannya. Kan dimungkinkan dilakukan lelang awal, nanti penandatanganan kontraknya di bulan Januari, karena anggaran yang dialokasikan untuk mengejar perbaikan infrastruktur cukup besar,” ujarnya.

Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pemerintah untuk mempercepat lelang sehingga dapat mengejar ketertinggalan infrastruktur. Namun pemerintah mengatakan tidak bisa dilakukan karena ada pergeseran anggaran.

“Nah kami menyampaikan yang pusat sudah minta ijin, kita ijinkan malah kita suruh percepat. Nah bagaimana dengan APBD kok sampai sekarang belum jalan, Gimana mau mengejar ketertinggalan pembangunan kalau seperti itu,” pungkasnya. (adv).