Advertorial

Tingkatkan SDM Narahubung SP4N LAPOR, Diskominfo Kutim Gelar Bimtek

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·May 31, 2023

LATESBONTANG – Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ((SP4N) LAPOR) digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) dalam rangka implementasi peningkatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digelar di Ruang balroom I Marcure, Samarinda, Senin (29/5/2023), peserta 39 Perangkat Daerah dan 18 kecamatan selaku narahubung SP4N LAPOR Kutim hadir mengikuti kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut.

Dalam agenda itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zubair hadir membuka acara. Disaksikan Kepala Diskominfo staper Kutim Ery Mulyadi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sisitem Pemerintah Berbasis Elektronik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi RI, Kepala Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi RI, General Manager dan Intstruktor PT. INIXINDO, Mitra Pembangunan Kutai Timur USAID SEGAR, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kutim, Camat, serta tamu undangan lainnya.

Zubair dalam paparannya menyampaikan, Aplikasi SP4N LAPOR dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga tercipta transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, maka diharap setiap instansi pemerintah diharuskan tersambung dengan aplikasi ini dan sungguh-sungguh mengelolanya.

Ia menambahkan SP4N-LAPOR juga berfungsi sebagai kanal pengaduan pelayanan publik yang integratif secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat yang dikelola bersama-sama oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo).

“Melalui aplikasi SP4N Lapor akan memberikan dampak pelayanan maksimal bagi warga masyarakat. Pengelolaan pengaduan merupakan hal penting sebagai sarana perbaikan layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dasar pengambilan keputusan dan kebijakan serta mengawal akuntabilitas pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut ia berharap, kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N LAPOR itu berjalan lancar dan sukses, yang akhirnya menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga diharap mampu meningkatkan sistem Pelayanan yang lebih baik.

Masih ditempat itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi menyampaikan laporannya Kegiatan Bimtek ini SP4N LAPOR dilaksanakan secara offline. Dan iikuti oleh 39 Perangkat Daerah dan 18 Kecamatan selaku narahubung SP4N LAPOR Kabupaten Kutai Timur.

Dengan narasumber dari Analis Kebijakan Muda Asdeb terkait, perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bidang kelembagaan dan tata Kelola. Kemudian, narasumber lainnya, Laksana Sisit Supriyanto, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal dan General Manager PT. Inixindo Denny Willyanto.

Ia berharap, agar seluruh PD dan Kecamatan meningkatkan kualitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Adapun tujuan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) admin Pengelola SP4N LAPOR, meningkatkan pemahaman pengelolaan SP4N LAPOR kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) Penyelenggara Pelayanan Publik Optimalisasi penggunaan layanan aduan SP4N Lapor Guna mendukung implementasi Sistem Pemerintah Berbasis SPBE,” pungkasnya. (adv/d).

Penarikan Bak Sampah Di Beberapa Daerah Di Bontang Jadi Sorotan Komisi III DPRD Bontang

Advertorial, DPRD Bontang·May 30, 2023

LATESTBONTANG – Rapat kerja antara Komisi III DPRD Bontang dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) membahas kebijakan Pemkot Bontang yang menarik bak sampah dari beberapa daerah di Kota Taman.

Amir Tosin, Ketua Komisi III DPRD Bontang, mengungkapkan bahwa banyak warga yang keberatan dengan kebijakan tersebut karena mereka merasa lebih repot untuk membuang sampah.

“Masyarakat banyak yang protes saat kami reses. Mereka bilang, kalau bak sampah ditarik, mereka jadi buang sampah sembarangan di pinggir jalan,” katanya saat memimpin rapat kerja di Kantor DPRD Bontang, Senin (29/5/2023).

Amir menyarankan agar DLH mengabulkan permintaan warga dengan pengawasan yang ketat. Ia juga menyatakan kebingungannya dengan kebijakan penarikan bak sampah yang dilakukan setelah Bontang mendapatkan penghargaan Adipura Kencana.

“Kebijakan ini aneh. Padahal, sebelumnya Bontang sudah diakui dan dinyatakan layak oleh tim penilai dari pemerintah pusat sebagai kota bersih. Itu terbukti dengan diperolehnya penghargaan tertinggi di bidang kebersihan tahun ini,” tambahnya.

Syakhruddin, Kabid Pengelolaan Sampah DLH Bontang, menjelaskan bahwa kebijakan penarikan bak sampah sudah berjalan sejak sebelum tahun 2023. Tujuannya, untuk meningkatkan estetika kota dan menggantinya dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/ Reuse, Reduce, Recycle (TPST/3R) di beberapa tempat.

Ia menambahkan bahwa penarikan bak sampah secara keseluruhan hanya terjadi di wilayah Kelurahan Loktuan. Di wilayah lain, penarikan bak sampah dilakukan atas permintaan warga. Misalnya di Jalan Ahmad Yani depan Perumahan Halal Square, Jalan Gajah Mada Kampung Baru, Jalan Sutan Syahrir Tanjung Laut, dan Jalan Ir Juanda.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa DLH terpaksa menarik bak sampah di Jalan Jalan MT Haryono depan Telkom karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di sana. Ada juga beberapa wilayah yang berpotensi lakalantas tapi belum ditarik oleh DLH, seperti di sepanjang Jalan S Parman. Mulai dari Depan Kantor Dana Pensiun PKT, depan Bank BRI cabang Telihan, dan kawasan depan Terminal kilometer 6.

“Wilayah-wilayah itu posisinya ada di turunan atau tikungan. Pengendara yang lewat biasanya juga ngebut sehingga bak sampah di situ jadi bahaya,” paparnya. (*)

DPRD Kutim Imbau Kewaspadaan dan Siaga Karhutla pada Musim Kemarau

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 30, 2023

LATESBONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengimbau kepada segenap warga serta petugas terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap musibah kebakaran yang rawan menimpah rumah maupun hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau.

Pesan kewaspadaan tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim, David Rante di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (29/5/2023).

“Pemicu kebakaran ini perlu dihindari, apalagi nanti kemudian tiba-tiba muncul suhu panas. Ini yang perlu diantisipasi dan masyarakat juga terlibat secara proaktif,” ucap David Rante di Gedung DPRD Kutim, Senin (29/05/2023).

David menyatakan, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, tentu akan memunculkan persoalan. Karena biasanya ketika memasuki musim kemarau, masyarakat antusias untuk membakar lahannya masing-masing.

“Kita pemerintah termasuk DPRD Kutim harus memberikan semacam peringatan dan imbauan kepada masyarakat supaya menghindari pembakaran lahan ketika memasuki musim kemarau. Karena pasti itu sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya kesiapan masyarakat menghadapi kemarau sangatlah penting. Selai itu, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi leading sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu melakukan langka pencegahan dan siaga pengamanan dengan melibatkan pihak kepolisian, pihak TNI dan juga pihak Satpol PP.

“Semua pihak lah, semua stakeholder harus bekerja sama supaya itu bisa dihindari dan diatasi,” pungkasnya. (adv/Tal).

Rapat Evaluasi Serapan ABPD Kutim 2023 ‘Gantung’, Ini Penyebabnya

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·May 30, 2023

LATESBONTANG – Evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 gagal dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekda Kutai Timur (Kutim) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agenda rapat yang digelar pada Senin (29/5/2023) akhirnya belum mendapat kesimpulan yang pasti.

Dalam rapat tersebut, pembahasan tentang evaluasi serapan APBD 2023 tidak dapat disimpulkan oleh DPRD Kutim karena belum adanya pembahasan yang tuntas dengan TAPD.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menyebut Sekda belum berkesempatan hadir dalam rapat Banggar dengan TAPD. Menurutnya, agenda rapat tersebut evaluasi atau mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan pada APBD 2023.

“Jadi tunggu saja informasi selanjutnya setelah Sekda hadir, karena kami meminta Sekda untuk memberikan penjelasan terkait pembahasan-pembahasan anggaran yang intens kami lakukan dan juga pembahasan APBD perubahan 2023,” ucap Asti Mazar Bulang usai mengikuti rapat banggar bersama TAPD di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Sebelum rapat, Asti Mazar mengungkapkan bahwa para anggota DPRD Kutim mengelar rapat internal Banggar terkait sejauh mana penetapan anggaran 2023.

“Kalau rapat dengan TAPD, kami tidak menindaklanjuti pertemuan, karena kepala TAPD Kutim tidak hadir jadi belum bisa kami komentari. Namun untuk rapat internal Banggar, banyak masuk dari teman-teman dewan terkait penyerapan anggaran dari awal bulan 1 sampai bulan 5 ini,” pungkasnya. (adv/HR)

RSUD Kudungga Raih Akreditasi Paripurna, Ini Kata Anggota DPRD Kutim David Rante

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·May 30, 2023

LATESBONTANG – Predikat akreditasi paripurna diraih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga, Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Capaian tersebut tanggapi oleh Anggota DPRD Kutim, David Rante. Meski mengakui capaian tersebut, ia meminta RSUD Kudungga untuk dapat memberikan pelayan paripurna juga kepada masyarakat.

“Dengan akreditasi paripurna yang didapatkan RSUD Kudungga, pelayanan yang diberikan juga harus paripurna,” tegas David Rante kepada awak media di Gedung DPRD Kutim, Senin (29/5/2023).

Manajemen RSUD Kudungga membeberkan bahwa rumah sakit tersebut telah lulus akreditasi dengan predikat Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

David Rante mengatakan, predikat yang didapatkan ujungnya bermuara kepada pelayanan. Hal terpenting adalah mewujudkan standar tertinggi itu dalam pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas.

“Kalau memang sudah paripurna berarti kita berusaha supaya pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu bisa membuat masyarakat merasa senang dan terlayani dengan baik,” ucap David Rante.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut, kerja keras dari pihak RSUD Kudungga harus dibuktikan dan juga harus direalisasikan dengan baik agar semuanya bisa terwujud.

“Di satu sisi kita mendapat predikat paripurna dibarengi juga dengan pelayanan yang paripurna, jangan sampai predikatnya saja yang paripurna tapi pelayanan kepada masyarakat tidak, itu juga memunculkan persoalan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan bahwa inti dari tujuan hal tersebut adalah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kutim.

“Inikan sebagai indikator untuk mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kudungga saat ini memang sudah paripurna,” tandasnya. (adv/HR).

Dukung Rencana Turnamen Voli Bupati Cup Kutim, Arfan: Olahraga Harus Bergairah

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·May 29, 2023

LATESBONTANG – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur (Kutim), H. Arfan, SE, Msi mendukung rencana Bupati Kutim yang ingin menjadikan bola voli sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam ajang Bupati Cup.

“Tentu saja kita mendukung kegiatan turnamen bola voli Bupati Cup, seperti yang disampaikan Bapak Bupati itu,” ujar Arfan, Senin (29/5/2023).

Arfan meyakini, di daerah ini banyak sekali anak muda yang berpotensi dan memiliki bakat untuk bisa menjadi pemain profesional seperti daerah lainnya. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan terkait SDM maupun hal lainnya yang sifatnya menghidupkan kembali dunia olahraga daerah.

“Kita juga berharap dinas terkait bisa terus ambil peranan dan memperhatikan selalu para atlit voli di Kutim ini,” timpalnya.

Sebagai wakil rakyat, dirinya ingin memantau langsung perkembangan bola voli di Kutim. Dia berharap kedepannya, akan ada pemain dari daerah ini ikut memperkuat squad di timnas.

“Olahraga harus bergairah, termasuk cabang olahraga voli, ” tutup legislator Partai Nasdem itu.

Diketahui, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberikan sambutan dalam laga Final Turnamen Bola Voli Dandim Cup 2023 yang mempertemukan antara Tim Ayris Bontang melawan Tim Kodim 0909/KTM mengungkapkan terkait rencana turnamen bola voli Bupati Cup.

“Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kebanggaan, Insya Allah Kutim sejak setahun yang lalu sudah ada sepakbola Bupati Cup, bulutangkis Bupati Cup, Tenis Meja Bupati Cup, lomba memancing Bupati Cup dan nanti Voli ball terbuka juga Bupati Cup,” ujarnya.(*).

Kadiskominfo Kutim Ery Mulyadi Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi GCIO di Jakarta

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·May 29, 2023

LATESBONTANG – Pelatihan dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) Kepala Perangkat Daerah oleh Pemprov Kaltim kerjasama dengan Inixindo Bandung, diikuti kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kepala Diskominfo se kabupaten/kota di Kaltim. Tak ketinggalan Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ery Mulyadi.

Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (23/05/2023), acara berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 23 sampai 25 Mei 2023.

Ditemui usai kegiatan itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi mengatakan, kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi GCIO itu merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan kapasitas, selaku dinas yang diberikan tugas membidangi komunikasi dan informatika.

“Karena melalui serifikasi ini akan menyatakan, apakah kita berkualifikasi atau tidak berkualifikasi. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini dengan baik,” harap Ery.

Kemudian, berbicara transformasi digital sambung Ery, harus didukung dengan infrastruktur digital.

“Seperti kita ketahui masih banyak wilayah di Kaltim, khususnya di Kutim yang infrastruktur digitalnya itu masih kurang memadai. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah khususnya di Kementerian Kominfo untuk bisa membantu membangun fasilitas infrastruktur di daerah,” tegas Ery.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan kegiatan pelatihan GCIO bagi kepala perangkat daerah itu sangat penting dalam memanfaatkan informasi dan teknologi, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Mudah-mudahan setelah mengikuti pelatihan GCIO ini, kita akan mendapatkan kinerja yang lebih baik. Khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni mengajak kepala perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan capian kinerja dan meningkatkan kinerja yang lebih efisien dengan melakukan berbagai inovasi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal melaporkan, kegiatan itu diikuti sebanyak 35 peserta mulai dari staf ahli gubernur, kepala perangkat daerah, kepala biro Setdaprov Kaltim dan kepala Diskominfo Kabupaten/Kota se Kaltim.

“Secara umum, GCIO adalah sebuah peran strategis dalam mengelola teknologi informasi dilingkup pemerintahan. Dan kompetensi pada peran ini akan mewujudkan keberhasilan program SPBE, Smart City dan Smart Province,” ucap Faisal.(adv/dikominfo)

Kutim Butuh Dukungan Pusat Bangun Infrastruktur TIK

Advertorial, Headline, Pemkab Kutai Timur·May 29, 2023

LATESBONTANG – Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kutai Timur (Kutim) diakui belum memadai. Selain dukungan anggaran yang masih minim, pengembangan infrastruktur TIK membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutim, Ery Mulyadi menjelaskan, pihaknya membutuhkan kerjasama pemerintah pusat dalam rangka kolaborasi program pembangunan fasilitas TIK. Khususnya dari Kementerian Kominfo.

Dia menyebut Pembangunan infrastruktur TIK, bukan hanya bersifat aplikasi yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Namun biaya yang besar harus ditopang APBN.

“Dan yang memerlukan dana yang cukup besar harusnya ada dukungan dari pemerintah pusat,” tutur Ery Mulyadi, ditemui usai mengikuti kunjungan ke Jakarta Smart City, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/5/2023) bersama dengan perangakat daerah lainnya di Pemprov Kaltim.

Lebih lanjut Ery menuturkan, Kementerian Kominfo mungkin satu-satunya Kementerian yang tidak memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Tadi kami menyampaikan, mudah-mudahan kedepannya ada semacam DAK dari Kementerian Kominfo untuk membantu daerah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK,” kata Ery.

Seperti diketahui selama ini sambung Ery, pembangunan infrastruktur di bidang TIK di daerah, hanya dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

“Kenapa dana yang cukup besar itu, tidak diserahkan kepada daerah-daerah? Sebab yang tahu kebutuhan membangun atau permasalahan di daerah adalah pemerintah daerah. Dan ketidak ada permasalahan itu tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Terkait pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI, ia mengakui minim melakukan koordiansi dengan daerah. Kedepannya, Ery berharap agar ada koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan TIK. (adv/Kominfo/IRS).

Siswa SDN 02 Kaliorang Ikuti Sosialisasi PHBS dan Pembagian Makanan Sehat-Vitamin

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·May 29, 2023

LATESBONTANG – Puluhan siswa dan tenaga Pendidikan SDN 02 Kaliorang antusias mengikuti program Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Puskesmas Kaliorang yang bekerjasama dengan pihak sekolah dan PT Kobexindo.

Kegiatan ini dirangkai dengan pembagian makanan sehat dan vitamin kepada siswa-siswi yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Ketut Kasi, SKM, dari Puskesmas Kaliorang menyatakan, PHBS merupakan program rutin yang saat ini tengah didorong. Ia berharap agar setiap sekolah dapat menerapkan program tersebut secara berkelanjutan.

Dikatakan, program PHBS bertujuan untuk mengedukasi siswa-siwa mengenai pola hidup sehat, seperti membersihkan WC, sampah dikelola dengan baik, olahraga, kawasan bebas tanpa rokok, dan penyuluhan tentang vitamin dan makanan sehat.

Dia menyebut perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan sejak usia dini, salah satu target utama untuk meningkatkan PHBS yaitu di lingkungan sekolah.

Selain PHBS, kata dia, program Puskesmas Kaliorang lainnya yaitu pemerikasaan kesehatan yang dilakukan dua kali setahun di setiap siswa sekolah di Kecamatan Kaliorang. Tujuan untuk mendiktekan dini penyakit yang menyerang siswa.

“Peran sertanya PT Kobexindo luar biasa seperti yang disampaikan tadi oleh komite sekolah, kalau kita sendiri sih terakhir dibantu pada Hari Kesehatan Nasional,” paparnya.

Sementara itu, Nurhawati kepala sekolah SDN 002 Kaliorang mengungkapkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan sekolah memang penting untuk ditingkatkan. Ia menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Kaliorang dan atas dukungan PT Kobexindo.

“Harapannya kedepan mudah-mudahan Puskesmas Kaliorang dan PT Kobexindo tetap membantu kita, minimal setiap tahun ada program kegiatannya. Maksudnya kami punya kegiatan dan mereka support,” ujarnya.

Senada, Yunita selaku Ketua Komite SDN 002 Kaliorang menyambut baik kegiatan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Kaliorang dan PT Kobexindo.

“Kegiatan ini menunjang, untuk anak-anak kita bisa hidup lebih sehat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Widi Subekti Manajer Komdev PT Kobexindo mengatakan, kegiatan ini adalah support untuk sekolah khususnya di bidang kesehatan.

“Mudah mudahan ini memberikan dampak yang baik buat anak kita agar lebih peduli dengan kesehatan, peduli bagaimana memahami pentingnya menjaga kesehatan seusia dini sekaligus menjadi epik buat anak-anak di masa depan, dimana mereka punya pola pandang bahas pola hidup bersih dan kesehatan memang harus dimulai dari hal kecil,” pintanya. (adv/Ar)

Tingkatkan Skill Pencari Kerja, DPRD Kutim Anggarkan Biaya Pelatihan di BLK

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 29, 2023

LATESBONTANG – Untuk meningkatkan skill warga lokal yang masih berstatus pencari kerja, DPRD Kutai Timur (Kutim) telah mengusulkan anggaran pendukung untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal itu diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, Ramadhani saat Sosialisasi Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan di BPU Kantor Desa Sangatta Utara Kutim, Selasa (23/5/2023).

Politisi PPP itu menegaskan bawah Perda ketenagakerjaan menjadi acuan bagi perusahaan, sehingga masyarakat khususnya putra daerah dapat terakomodir untuk bekerja.

“Kami (DPRD) telah mengatur sedemikian rupa, sehingga Perda ini berdampak positif bagi masyarakat Kutim. Kami tidak ingin, kekayaan alam Sangatta hanya dirasakan segelintir orang saja khususnya bagi orang luar dan tidak memiliki KTP Kutim,” ujarnya.

Dirinya menyebut, dianggarkannya anggaran untuk pelatihan di BLK itu tujuannya untuk melatih dan meningkatkan skill masyarakat Kutim yang belum mendapatkan pekerjaan.

Dengan anggaran itu, kata dia, diharapkan putra daerah dapat mengembangkan potensi kerja di bidangnya masing-masing.

“Ada beberapa anggaran yang kami (DPRD) tambahkan untuk BLK pelatihan putra-putri daerah sebelum bekerja. Jadi itu sudah kami tambahkan anggarannya” ujarnya lanjut

Namun terkait besaran jumlah anggaran, dirinya belum bisa memastikan berapa nilainya.

“Karena ini masalah angka saya nggak berani pastikan, karena yang nambah ini dari dinas, tapi kami sudah usulkan dari banggar untuk menambahkan anggaran BLK terkait ketenagakerjaan tadi,” tutup Ramadhani. (adv/Puja)