Advertorial

LATESTBONTANG – Isi: Para guru swasta SMA/SMK di Kota Bontang, Kalimantan Timur, berharap bisa kembali mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Insentif tersebut sempat diberikan pada tahun 2018 – 2019, namun terhenti sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Penyebab terhentinya insentif itu adalah karena pengelolaan sekolah jenjang SMA/SMK sudah beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa langsung mengalokasikan anggaran untuk insentif guru swasta SMA/SMK di Bontang.

Namun, DPRD Bontang tidak tinggal diam. Komisi I DPRD Bontang yang membidangi pendidikan berencana mengunjungi Pemprov Kaltim dalam waktu dekat untuk membicarakan masalah ini. Mereka ingin mencari jalan keluar agar Pemkot Bontang bisa memberikan hibah anggaran kepada Pemprov Kaltim, yang kemudian diteruskan sebagai insentif bagi guru swasta SMA/SMK di Bontang yang berjumlah sekitar 500 orang.

“Kami akan perjuangkan hak-hak guru swasta di Bontang. Caranya dengan hibah Bankeu. Jadi Pemkot Bontang hibahkan ke Pemprov dan Pemprov hibahkan lagi ke guru swasta dalam bentuk insentif. Intinya, bagaimana agar insentif guru swasta bisa kembali diberikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS) Kota Bontang, Senin (22/5/2022).

Menurut Muslimin, politisi partai Golkar, hal ini bisa dilakukan asal ada kesepakatan bersama antara Pemrov dan pemerintah daerah tentang kebijakan hibah anggaran insentif guru tersebut. Selain itu, juga perlu dibuat nota kesepahaman (MOU) dan analisa hukum agar kebijakan ini lebih kuat dan tidak bermasalah di kemudian hari.

“Jadi tinggal komunikasi lintas pimpinan antara pemkot Bontang dan pemprov Kaltim. Harapannya, dengan adanya insentif ini, kesejahteraan para tenaga pendidik bisa meningkat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, segala sesuatu mahal,” ujarnya.

Muslimin menambahkan, usulan nominal insentif yang diajukan adalah Rp 1 juta per bulan per orang. Ia berharap usulan ini bisa disetujui oleh Pemrov Kaltim. (*)

LATESTBONTANG –  Anggota Komisi II DPRD Bontang, Baktiar Wakkang, menilai bahwa kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi minyak goreng curah menjadi faktor penyebab kenaikan harga minyak goreng yang tidak terkendali dan merugikan masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) untuk lebih aktif mengawasi proses distribusi minyak goreng di Bontang, yang melibatkan PT Energi Unggul Persada (EUP) sebagai pabrik pengelolaan minyak goreng, dan dua distributor minyak goreng di Bontang, yaitu CV Fatih Arsipratama dan PT Setia Ciptaloka.

“Saya liat ini kerjasama antara agen minyak dengan PT Energi Unggul Persada sifatnya “autopilot”. Harusnya pemerintah hadir disitu untuk melakukan pengawasan. Kalau begini ujung-ujungnya warga Bontang sendiri yang menjadi korban,” kata BW, sapaan akrabnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT EUP; Diskop-UKMP, dan dua distributor minyak goreng di Bontang, Senin (21/5/2023).

BW juga mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah distribusi minyak goreng curah. Pertama, memanggil direksi PT EUP untuk memberikan penjelasan secara langsung tanpa diwakili oleh staf biasa yang tidak berwenang. Kedua, membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki distribusi minyak dan masalah lain di PT EUP, seperti lingkungan, ketenagakerjaan, dan kerusakan jalan. Ketiga, melakukan rapat internal antara Pimpinan DPRD, Komisi II dan Wali Kota Bontang, untuk mencari solusi agar harga minyak goreng curah bisa terkendali.

“Karena ironis memang, pabrik pengelolaan minyak goreng ada di Bontang tapi masyarakatnya sendiri kesulitan dapat minyak goreng dan harganya yang mahal. Tidak sesuai dengan Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan bagi warga Bontang kalau begini kondisinya,” ucapnya.

Dalam RDP tersebut terungkap beberapa masalah yang diduga menghambat distribusi minyak goreng curah, antara lain, adanya perbedaan harga jual antara satu distributor dengan distributor lain. Selain itu, ada dugaan distribusi minyak dari pabrik ke distributor yang kurang hingga tiga persen. Ada juga dugaan adanya mafia minyak yang bermain. Akibatnya, harga minyak goreng curah di Bontang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag sebesar Rp 14 ribu per liter. Di Bontang, harga minyak goreng curah mencapai Rp 20 ribu per liter.

Direktur PT Setia Cipta Loka Eko Yulianto mengaku terpaksa menaikkan harga jual minyak goreng karena harga dari PT EUP juga naik drastis.

“Sebelumnya kami dapat harga Domestic Market Obligation (DMO) RP 11.700, tapi bulan Mei 2023 kami dikasih harga Rp 14.300, tentu itu sangat mengejutkan kami dan mau tidak mau kami juga naikkan harga jualnya. Dan kami menduga ada ekspor yanh dilakukan PT EUP, sehingga kebutuhan di Bontang jadi tidak terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, PT EUP yang diwakili staf legal mereka, Endy tidak bisa memberikan banyak komentar dan keputusan terkait persoalan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa, perusahaan tidak bisa ekspor minyak bila kuota 20 persen untuk distributor dalam negeri belum terpenuhi. Ia juga memastikan kuota 20 persen itu sudah terpenuhi karena aktivitas mereka dipantau langsung Kemendag.

“Kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) 20 persen, benar. Kalau DMO terpenuhi, baru bisa ekspor. Itu selalu dipantau Kementerian Perdagangan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan anggaran perubahan dalam melaksanakan pengerjaan turap  yang direncanakan di bantaran Sungai Betlehem, di Jalan Paprika, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara.

Ia menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan banyak tahapan yang memakan waktu, yang justru semakin memperpanjang penyelesaian. Terlebih lagi, di penghujung Agustus akan memasuki musim penghujan.

Faisal menekankan agar pembangunan turap tidak menunggu anggaran perubahan. Ia lebih menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran darurat guna mempercepat pengerjaan turap sungai.

“Salah satu opsi adalah memanfaatkan anggaran sebesar Rp 26 miliar yang sudah disiapkan khusus untuk penurapan di sepanjang aliran Sungai Bontang, yang bisa dialihkan ke penurapan sungai di Jalan Paprika,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Bontang berencana untuk memanggil berbagai pihak terkait, seperti PUPR, Bapelitbang, Kelurahan Gunung Elai, dan Sekda, guna membahas masalah penganggaran ini.

Faisal menegaskan komitmen Komisi III untuk terus memperhatikan masalah ini, dan menekankan pentingnya menganggarkan dana dengan tepat waktu.

“Kita tidak boleh menunggu hingga bangunan di sekitar sungai roboh sebelum tindakan diambil,” tuturnya.

Di sisi lain, Baktiar Effendi, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa longsor di Sungai Betlehem telah terjadi sejak Februari 2023. Penyebabnya adalah tersumbatnya drainase selama kurang lebih 10 tahun, yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar di sekitar sungai yang tidak diturap.

Longsor semakin meluas, bahkan merusak dinding pembatas bangunan di sekitar bantaran sungai. Kontur tanah yang miring semakin memperburuk situasi dan meningkatkan risiko longsor susulan.

Menanggapi hal ini, Bambang Permadi, Ahli Muda Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bontang, menjelaskan bahwa pengerjaan turap hanya dapat dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Selain itu, pengerjaannya akan dilakukan secara swakelola bersama TNI Bontang dengan pengerjaan type II, agar lebih efektif dan efisien.

Dalam upayanya, Bambang berkomitmen untuk mempercepat pengerjaan turap melalui APBD-Perubahan, tanpa perlu melalui proses tender yang memakan waktu yang sempit. Kerjasama dengan TNI Bontang akan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. (*)