Advertorial

LATESTBONTANG –  Nelayan kecil di Kota Bontang masih banyak yang kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Mereka membutuhkan bantuan alat untuk melaut, seperti kapal dan mesin, agar bisa meningkatkan penghasilannya.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa kondisi nelayan kecil di Bontang sangat memprihatinkan. Menurutnya, pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap nelayan kecil yang hidupnya bergantung pada laut.

“Ada laporan ke saya bahwa di Bontang ini masih banyak nelayan kecil yang melaut hanya dengan sampan dan alat yang tidak memadai,” katanya, Kamis (18/5/2023).

Amir menambahkan bahwa pemerintah daerah juga lebih fokus memberikan bantuan kepada beberapa kelompok nelayan tertentu saja. Sementara itu, nelayan kecil yang lebih membutuhkan bantuan sering terabaikan.

“Bantuan yang ada tidak merata. Yang selalu dapat bantuan hanya kelompok nelayan yang punya kapal-kapal besar. Padahal nelayan kecil juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa usulan DPRD terkait kesejahteraan nelayan kecil sering tidak terealisasi. Ia mengaku kesulitan memberikan bantuan langsung kepada nelayan kecil karena terhalang oleh aturan pemerintah.

“Kami (DPRD) selalu mengusulkan bantuan untuk nelayan kecil, tapi kadang-kadang tidak terpenuhi. Kami ingin memberi bantuan kapal atau mesin, tapi ada aturan pemerintah yang menghambat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Amir meminta Pemkot Bontang untuk lebih memprioritaskan dan memaksimalkan bantuan kepada nelayan kecil. Ia berharap pemerintah daerah bisa memberi bantuan kapal atau mesin yang layak untuk nelayan kecil agar mereka bisa mencari ikan di laut dengan lebih baik.

“Saya harap Pemkot Maksimalkan bantuan kepada nelayan kecil,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG –  Kota Bontang di Kalimantan Timur memiliki banyak potensi pariwisata yang sayang untuk dilewatkan. Namun, potensi itu belum terwujud secara maksimal karena kurangnya infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, DPRD Bontang mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana di tempat-tempat wisata.

“Kita punya pariwisata, tapi infrastruktur kita belum ada. Kan pariwisata harus didukung dengan peningkatan infrastruktur,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Menurut Agus Haris, sektor pariwisata bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Bontang, terutama menghadapi masa depan pasca migas. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang yang ingin mengembangkan pariwisata dan UMKM.

Agus Haris mencontohkan beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki, seperti jalan menuju Bontang Kuala dan pulau-pulau di sekitar Bontang, tempat parkir, penerangan, dan fasilitas umum lainnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.

“Tahun pertama misalnya benahi infrastruktur Pulau Segajah, Kampung Adat Guntung, Loktuan, dan Bontang Kuala. lengakapi dulu infrastrukturnya habis itu baru dipercantik sehingga orang luar tertarik datang,” ujarnya.

“5 tahun kepemimpinan fokus dulu benahi infrastruktur jadi sudah ada pondasinya ibaratnya. Kemudian pemerintah selanjutnya bisa melanjutkan. Tapi kalau terpilih lagi kan dia lagi yang melanjutkan. Jadi kontinyu,” tambahnya.

Bontang memiliki berbagai macam wisata yang menarik, mulai dari wisata alam hingga wisata kuliner. Beberapa di antaranya adalah Pulau Beras Basah, Bontang Mangrove Park, Pulau Segajah, Pulau Gusung, Selangan dan Tihi-tihi, Bontang Kuala dan lain-lain.

LATESTBONTANG –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta untuk menjadikan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan program kerja di tahun anggaran berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang merupakan Politisi Partai Golkar.

Menurut Andi Faiz, DPRD telah memberikan 40 rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada Pemkot Bontang, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkot selama tahun 2022.

“Dari pelaksanaan penggaran inilah banyak rekomendasi yang kita berikan ada 40. Untuk itu harapannya semoga menjadi bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” ujarnya,

Beberapa poin rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk direalisasikan adalah:

– Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir, serta menyediakan sarana transportasi untuk tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau Kota Bontang.
– Menindaklanjuti rekomendasi BPKP, BPK, dan LO Kejaksaan Negeri Kota Bontang, mengenai pemanfaatan gedung RSUD Type D.
– Mengelola keuangan dengan baik, meningkatkan SDM di bidang pendidikan, dan mendorong pemanfaatan Rumah Sakit Tipe D.

“Pada hakikatnya semua poin-poin itu penting, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masalah peningkatan SDM di dunia pendidikan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir, hingga hingga dorongan pemerintah soal pmanfaatkan Rumah Sakit Tipe D,” terangnya.

“Semua poin rekomendasi harus diutamakan agar menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ini jadi rujukan di tahun mendatang agar memaksimalkan kinerjanya,” pungkasnya. (*)