Advertorial

DPRD Bontang Minta Pemkot Tegas Soal Perekrutan Tenaga Kerja, Disnaker: Akan Kami Tindaklanjuti

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang mempertegas payung hukum terkait perekrutan, penempatan tenaga kerja dan alih daya yang diatur dalam Perda nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009.

Dalam Perda tersebut, disebutkan bahwa perusahaan yang ada di Bontang harus mengakomodir 75 persen tenaga kerja lokal. Agus Haris juga meminta Pemkot mendata seluruh jumlah karyawan yang ada di perusahaan industri besar di Kota Bontang.

“Kalau itu tidak perlu ditanya lagi. Karena memang sudah kewajiban perusahaan melaporkan karyawannya dan kami secara hierarki mengirim data itu ke provinsi,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang Abdu Safa Muha, saat dihubungi media inspirasa.co, Rabu (10/5/2023).

Abdu Safa Muha mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan Agus Haris dan melakukan kroscek kembali data karyawan perusahaan. Ia menduga ada perusahaan nakal yang tidak melaporkan data karyawannya secara menyeluruh.

“Bisa jadi memang ada perusahaan yang nakal, jumlah karyawannya 20, tapi yang dilaporkan cuman 10. Nanti akan kami kroscek lagi untuk jadi bahan review pembinaan. Intinya prinsip kami (Disnaker) dan dewan itu sama. Terima kasih supportnya untuk jadi bahan perbaikan kami ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada perusahaan yang tidak mematuhi Perda tersebut. Ia berharap agar perusahaan yang ada di Bontang bisa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. (*)

DPRD Bontang Minta Pemkot Bangun Rumah Singgah di Samarinda

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang membangun rumah singgah di Samarinda untuk melayani kebutuhan masyarakat Bontang yang berobat ke Samarinda.

Ia mengatakan, rumah singgah di Samarinda lebih bermanfaat daripada mess Pemerintah Kota Bontang yang ada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, yang jarang difungsikan namun membebani anggaran pemerintah setiap tahun.

“Banyak informasi dari warga saat mau rujukan perawatan di Samarinda. Mereka kesulitan mencari tempat tinggal sementara. Jadi Asas manfaatnya lebih besar kalau ada rumah singgah di Samarinda,” kata BW, sapaan akrabnya, dalam Rapat Paripurna, Senin (8/5/2023).

Namun, Wali Kota Bontang Basri Rase tidak sependapat dengan usulan tersebut. Ia menilai bahwa mess di Jakarta masih diperlukan oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat Bontang yang berobat ke Samarinda, seperti asrama mahasiswa.

“Disana terdapat banyak tempat yang bisa digunakan bagi masyarakat. Baik dari Kapasisbon, HMB Cabang, dan HMB Reformasi. Kalau Mess di Jakarta masih tetap kita butuhkan,” ujar Basri.

Basri juga mengatakan, untuk mengurangi rujukan pasien ke Samarinda, pemerintah akan meningkatkan pembangunan dan fasilitas kesehatan di RSUD Taman Husada. Ia menyebutkan bahwa masih ada satu gedung yang akan dibangun di RSUD tersebut. “Iya kita tingkatkan aja fasilitas RSUD Taman Husada,” katanya.

Peringati Hari Buku Nasional 2023, Joni Ingin Menyemai Cinta Literasi Untuk Masa Depan yang Gemilang

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 11, 2023

Sangatta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Joni, merayakan Hari Buku Nasional 2023 dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menyemai cinta literasi sebagai fondasi bagi masa depan gemilang bangsa. Melalui upaya meningkatkan minat baca dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Continue reading →

Inilah Bagan Struktur Organisasi DPRD Kutim Perubahan Maret 2023

Advertorial, DPRD Kutai Timur·May 11, 2023

LATESBONTANG – Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim) membeberkan hasil perubahan bagan struktur dewan periode Maret 2023.

Bagan struktur tersebut diterima redaksi media ini pada, Kamis (11/5/2023.

Berikut Bagan Struktur Organisasi DPRD Kutim Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, perubahan Maret 2023.

Ketua DPRD : Joni, S.Sos

Wakil Ketua I : Asti Mazar, SE., M.Si

Wakil Ketua II : H. Arfan, SE., M.Si

Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Ketua : Pither Palinggi, A.Md

Wakil Ketua : Hason Ali

Sekretaris : Basti Sangga Langi

Anggota :

Hasbullah Yusuf,SE., MM

Hj. Fitriyani

Maswar, SE

Siang Geah

Novel Tyty Paembonan, M.Si

Membidangi : Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesbangpol, Hukum dan Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, Otonomi Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi, Organisasi Masyarakat, Perlindungan Masyarakat.

Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Ketua : Hipnie Armansyah, S.Tp

Wakil Ketua : Arang Jau

Sekretaris : Ubaldus Badu, A.Md

Anggota :

Muhammad Ali, SH

Sayid Anjas, SE., MM

Alfian Aswad

Faizal Rachman

Yosep Udau, S.Sos

Apansyah

David Rante, S.Th

Membidangi : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Penanaman Modal Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Ketahanan Pangan, Logistik, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusda, Perusahaan Patungan.

Komisi C (Bidang Pembangunan)

Ketua : H. Adi Sutianto DS, S.A.P

Wakil Ketua : Jimmi, ST., MT

Sekretaris : Drs.H.Sobirin Bagus, MM

Anggota :

H. Mochammad Son Hatta, S.Sos

Ahmad Gazali

Marsidik, ST., MM

Kajan Lahang

Abdi Firdaus, S.HI

Drs. Yusuf T. Silambi, MM., MBA

Masdari Kidang

Membidangi : Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman, Pemetaan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perumahan, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Ketua : Yan, S.Pd., SD

Wakil Ketua : Hj.Hasna, SE., MM

Sekretaris : Imam Turmudzi

Anggota :

Ramadhani, SH

Prayunita Utami, A.Md

M. Amin

Yuli Sa’pang, SE

H. Asmawardi

Agusriansyah Ridwan, S.IP.,M.Si

Membidangi : Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan, Museum, Seni, dan Cagar Budaya, HIV/AID dan Narkotika. (*).

(adv).

Bila Kembali Kisruh, Rustam Ancam Tutup SPBN Tanjung Limau

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mengancam menutup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang terletak di Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, jika kisruh pengelolaan antara PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Pratama (BSP) kembali terjadi di kemudian hari.

Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah kedua perusahaan mengaku telah mencapai kesepakatan dan menandatangani beberapa poin bentuk kerja sama setelah dimediasi oleh wakil rakyat pada Senin (8/5/2023) di Kantor DPRD Bontang.

Namun, Rustam tetap memperingatkan kedua perusahaan untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan saling sinergi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada para nelayan. Ia juga menekankan agar tidak menyalahgunakan penyaluran tersebut kepada pihak lain selain nelayan, karena hal tersebut bisa menyebabkan kontrak oleh PT Pertamina diputus dan menjadi temuan hukum di kemudian hari.

“Jika tidak terjadi kisruh lagi, kami menjanjikan akan memperjuangkan kenaikan kuota solar bagi SPBN Tanjung Limau,” ungkap Politisi Golkar itu.

Sebelumnya, semasa pandemi Covid-19, kuota Bontang yang biasanya 300 kiloliter turun menjadi 240 kiloliter karena banyak nelayan yang tidak melaut. Namun, Rustam berharap kementerian dapat menambah kuota solar tersebut minimal menjadi seperti semula, yaitu 300 kiloliter, tergantung pada laporan dari operator SPBN karena mereka yang paling mengetahui tentang kebutuhan solar para nelayan.

Dengan demikian, Rustam menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara kedua perusahaan dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada para nelayan, serta memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak menyalahgunakan penyaluran tersebut.

Konflik Pengelolaan SPBN Tanjung Limau Berakhir Damai dengan 9 Poin Kesepakatan Baru

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Setelah terjadi perselisihan dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, akhirnya PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Pratama (BSP) mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dipimpin oleh Komisi II DPRD Bontang. Dalam kesepakatan baru tersebut, PT BSP harus memenuhi 9 poin yang diajukan oleh PT BKU dan harus dimasukkan dalam kontrak kerja sama.

Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan ini karena khawatir akan berdampak pada nelayan yang terus merugi. Salah satu poin kesepakatan adalah PT BSP harus mendistribusikan solar subsidi ke nelayan sesuai dengan kuota yang tertuang pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Selain itu, PT BKU memiliki wewenang memberikan saran dan teguran kepada PT BSP apabila dianggap perlu.

Adapun pembagian profit dari kegiatan penjualan BBM subsidi dan gas elpiji 3 kilogram yang dilaksanakan PT BSP, sebesar 60% untuk PT BSP dan 40% untuk PT BKU. Pembagian profit tersebut akan dikirimkan ke rekening giro atas nama PT Bontang Karya Utamindo paling lambat setiap tanggal 10. Selain itu, PT BSP juga harus menyetorkan dana penebusan kuota BBM ke PT BKU yang akan diteruskan ke Pertamina melalui manajemen PT BKU.

Joni Muslim sebagai Dewan Pengawas PT BSP menyatakan bersedia memenuhi permintaan PT BKU dan menilai bahwa PT BKU dan BSP memiliki kesamaan visi dalam mengelola SPBN. Namun dalam kontrak baru, Joni meminta pembagian keuntungan pengelolaan SPBN direvisi menjadi 60 persen agar PT BSP tetap bisa mengelola SPBN. Hal ini dikarenakan telah ada penambahan unit usaha baru, yakni penjualan gas elpiji. Diharapkan kesepakatan ini dapat membawa dampak positif bagi para nelayan dan mengoptimalkan pelayanan SPBN Tanjung Limau.

Menanggapi hal itu, Rustam Ketua Komisi II mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada kedua belah pihak yang sudah bersepakat islah.

“Mulai besok SPBN sudah bisa beroperasi kembali seperti sedia kala,” ucap Rustam usai memimpin jalannya mediasi di ruang rapat Kantor DPRD Bontang, Senin (8/5/2023).

Rustam Minta Pemkot Gerak Cepat Kelola Pulau Beras Basah

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Pemkot Bontang diminta bergerak cepat mengelola Pulau Beras Basah untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pulau Beras Basah, salah satu ikon pariwisata Bontang, saat ini masih berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam memberikan sinyal positif bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timut (Kaltim) membuka peluang bagi Pemerintah Kota Bontang untuk mengelolanya dan memanfaatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkandung di dalamnya.

Rustam menekankan pentingnya gerakan cepat untuk meminta kewenangan atas Pulau Beras Basah agar dapat diambil alih dan dikelola Pemkot Bontang. “Saya juga meminta agar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipisah menjadi dua dinas yang berbeda untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” tutur Politisi Golkar tersebut, Senin (8/5/2023)

Sebagai ikon pariwisata Bontang, pengembangan Pulau Beras Basah diharapkan dapat meningkatkan PAD, terutama pada musim liburan cuti bersama.

Menurut Rustam, ada potensi besar yang dapat diperoleh jika Pemkot Bontang dapat mengelola Pulau Beras Basah dengan baik. Namun, dia juga menekankan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, potensi PAD yang terkandung di dalamnya dapat hilang dan malah menjadi beban bagi Pemkot Bontang. Oleh karena itu, dia berharap agar Pemkot Bontang dapat segera mengambil alih pengelolaan pulau di tengah laut itu untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

BW Harap Pejabat Baru Bisa Bantu Realisasikan Program Wali Kota

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Dilantiknya pejabat-pejabat baru di lingkup Pemkot Bontang belum lama ini, diharapkan dapat membantu merealisasikan program-program Wali Kota Bontang yang masih banyak perlu pembenahan. Namun, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menekankan bahwa terdapat catatan-catatan di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada program-program wali kota yang belum terwujud.

Dalam interupsi Rapat Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Bontang terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi, Selasa (9/5/2023), pria yang akrab disapa BW itu menyatakan bahwa momentum mutasi pegawai Pemkot Bontang harus dijadikan spirit baru untuk Pemkot semakin berlari kencang.

“Di sisa waktu jabatan ini, pejabat-pejabat baru diharapkan dapat membantu wali kota dalam merealisasikan program-program yang belum terwujud,” tutur Politisi Nasdem tersebut.

Sebagai informais, Wali Kota Bontang Basri Rase baru saja melantik 86 pegawai sebagai bagian dari penyegaran di lingkup Pemkot Bontang, termasuk beberapa yang mengisi kekosongan jabatan yang belum memiliki pimpinan definitif. Meski demikian, BW berharap semuanya dapat berjalan dengan baik dan program-program wali kota dapat segera terwujud.

DPRD Bontang Dorong Pemkot Naikkan Insentif Kader Posyandu

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – DPRD Bontang mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang menaikkan insentif bagi Kader Posyandu, Kader Sub PPKBK, Kader Lansia dan Kader Posbindu dari Rp 150 ribu menjadi Rp 300 ribu.

Usulan ini termasuk dalam 40 rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kota Bontang, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III DPRD Bontang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking yang juga Ketua Pansus LKPJ DPRD Bontang mengatakan, usulan ini bertujuan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para kader-kader posyandu yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kecil sekali tunjangannya. Harus ditambah,” kata Raking di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara, Senin (8/5/2023).

Ia juga mengatakan, usulan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para kader-kader. Ia berharap usulan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah.

“Ini sebagai bentuk perhatian kita bersama untuk kader-kader yang bekerja, diharapkan usulan ini bisa terealisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, tambahan insentif tersebut diharapkan bisa semakin meningkatkan kinerja para Kader-kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk pengelolaan anggaran insentif ini, Raking menyarankan agar pemerintah menggunakan alokasi anggaran dari kecamatan yang kemudian diteruskan di tingkat kelurahan dan seterusnya.

“Untuk pengelolaan anggaran itu pemerintah bisa alokasi dari kecamatan. Kemudian diteruskan ke OPD kelurahan pengelolanya jadi lebih maksimal. Termasuk untuk dasa wisma (PKK) dan RT,” tuturnya.

BW Sarankan ke Pemkot Bontang Bangun Rumah Singgah di Samarinda

Advertorial, DPRD Bontang·May 11, 2023

LATESTBONTANG – Dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang Senin (8/5/2023) malam di Pendopo Rujab Wali Kota Jalan Awang Long, anggota Komisi II Bakhtiar Wakkang, memberikan saran agar Pemerintah Kota Bontang membangun rumah singgah di Samarinda daripada mempertahankan mes Pemkot di Jakarta.

Menurutnya, rumah singgah akan memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Bontang yang membutuhkan tempat tinggal saat harus mendampingi keluarga yang sakit di Samarinda. “Mes Pemkot yang ada di Jakarta ternyata cukup mahal dalam biaya sewanya, ditambah lagi mes tersebut jarang ditempati,” ungkap pria yang akrab disapa BW itu.

Oleh karena itu, BW menganggap lebih baik jika Pemkot Bontang mengeluarkan dana untuk membeli rumah di Samarinda sebagai alternatif tempat tinggal bagi pendamping atau keluarga pasien Bontang di Samarinda. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Bontang.

Namun, Wali Kota Bontang, Basri Rase, berpendapat bahwa mes di Jakarta masih diperlukan. Meskipun biaya sewanya cukup besar, dia ingin membeli daripada menyewa. Sementara itu, terkait dengan rumah singgah, menurutnya masih banyak tempat tinggal yang bisa dijadikan rumah singgah. Seperti asrama Kapasisbon, HMB cabang, atau HMB reformasi. Oleh karena itu, Rase berpendapat bahwa saat ini belum terlalu penting untuk membangun rumah singgah di Samarinda.

“Lebih baik meminimalisir rujukan pasien ke Samarinda dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana di RSUD Taman Husada. Dengan demikian, RSUD Taman Husada akan mampu menangani lebih banyak pasien dan masyarakat Bontang tidak perlu lagi ke Samarinda untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai,” jawab Basri.