Advertorial

LATESTBONTANG – Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM harus lebih dikembangkan oleh pemerintah kota Bontang. Hal ini disampaikan oleh Rustam, Ketua Komisi 2 DPRD Bontang, sebagai persiapan menghadapi masa pasca migas di kota tersebut. “Selama ini Bontang

“Selama ini Bontang masih bergantung pada sektor migas. Nah kalau sudah habis itu mau di bawa kemana ini Bontang pasca migas. Makanya perlu upaya sejak dini menumbuhkan sektor-sektor lain untuk peningkatan ekonomi, ya salah satunya itu sektor pariwisata,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu, Senin (1/5/2023).

Rustam menekankan, pengembangan pariwisata dan UMKM sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang. Ia juga mengatakan, hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah kota Bontang yang ingin meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut.

“Pariwisata digalakkan, UMKM di jalankan. Jadi ekonomi maju, bisa mengurangi pengangguran dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi Bontang,” timpalnya.

Rustam juga meminta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang untuk lebih serius menggali potensi wisata di Bontang yang memiliki banyak daya tarik. Ia menyebutkan beberapa contoh wisata yang bisa dikembangkan, seperti pantai, hutan mangrove, dan taman bermain.

“Ini adalah langkah yang tepat untuk mengoptimalkan pariwisata. Potensi wisata di Bontang itu banyak dan menarik. Harus dimanfaatkan dengan baik oleh dinas terkait, karena ini bisa menjadi penopang ekonomi pasca migas. Apalagi Setau saya Tahun 2025 PT Badak sudah habis kontraknya dengan PT Pertamina,” tandasnya.

LATESTBONTANG – Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Rustam mengancam akan mencabut status pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Tanjung Limau, jika terjadi kisruh lagi antara PT Bontang Karya Utama (BKU) dan PT Bontang Surya Pratama (BSP) dalam pengelolaan SPBN tersebut.

Rustam mengatakan, kisruh ini merugikan masyarakat nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar solar. Ia meminta agar kedua perusahaan bisa menjalin komunikasi yang baik, sesuai kesepakatan dan tidak lagi berseteru.

“Ini sudah dua kali saya kasih waktu mereka untuk komunikasi tapi tidak ada hasil. Makanya sekarang harus dipertegas, jangan sampai terulang lagi,” ujarnya usai rapat RDP di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (08/05/23).

Rustam juga meminta agar hasil keputusan rapat ini dihargai oleh kedua perusahaan dan tidak berubah lagi di luar rapat, seperti yang sering terjadi selama ini.

“BKU dan BSP menerima kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Keduanya akan kembali bekerja sama mengelola SPBN nelayan. Jangan sampai berubah lagi ini,” ujarnya.

Namun, jika kedua perusahaan justru kembali bertikai usai pertemuan ke tiga kali ini. Maka ia akan langsung mencabut status pengoperasian SPBN itu.

“Karena mereka telah memutuskan untuk berdamai, apalagi SPBN penyalur solar subsidi untuk nelayan yang ada di Bontang ini hanya satu. Kalau mereka bertikai lagi, maka dihadapan pemerintah dan pengawas akan saya nyatakan bahwa status SPBN itu saya stop,” ucap Rustam.

Ia berharap, kedua perusahaan bisa saling bersinergi mengelola SPBN Tanjung Limau untuk nelayan.

“Jadi saya mengimbau PT BKU dan PT BSP sekarang fokus menyalurkan solar kepada nelayan, dan tidak mendistribusikan kepada pihak di luar nelayan. Karena kalau kedapatan akan dikenakan penalti dan akan menjadi temuan hukum dan bisa masuk pidana,” katanya.

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai bahwa pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Brigjen TNI (Purn) dr. Noch Tiranduk Malissa yang menyebut Rumah Sakit Type D Taman Sehat tidak layak hanya berdasarkan opini tanpa dasar yang jelas.

Andi Faizal mengatakan, pembangunan rumah sakit type D sudah melalui kajian dan pendampingan dari dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya. Ia juga mengatakan, rumah sakit type D sudah mendapat legal opinion dari BPK, BPKP, dan Kejaksaan.

“BPK, BPKP, dan Kejaksaan sudah mengeluarkan legal opinionya. Artinya sangat disayangkan ketika KSP datang langsung mengatakan itu tidak layak hanya berdasarkan UGD di atas dan pernyataan KSP itu tidak bisa jadi dasar, karena tidak memiliki standar hukum yang jelas dan tentu itu justru jadi polemik,” ujarnya saat ditemui di ruangannya Sekretariat DPRD Bontang, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal juga mengatakan, DPRD dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelesaikan secara bertahap kekurangan yang ada pada rumah sakit type D itu, sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan BPKP. Ia menyebutkan bahwa di APBD perubahan tahun ini, sudah disiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, fasilitas kesehatan, dan revisi denah rumah sakit.

“Di APBD perubahan tahun ini, kita DPRD dan pemerintah sudah sepakat akan melakukan pembebasan lahan mempersiapkan fasilitas kesehatannya dan merevisi denah rumah sakit yang di atas untuk dipindahkan ke bawah. Sudah disiapkan anggaran untuk kajian pembebasan lahannya dan review desain bangunan rumah sakit. Target sudah selesai tahun ini.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali soal alih fungsi rumah sakit itu. Ia mengatakan, rumah sakit ini dibangun untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Ia khawatir jika rumah sakit ini dibatalkan dan digunakan sebagai kantor, maka masyarakat akan dirugikan.

“Ini bisa dipertimbangkan dengan artian bahwa DPRD bersama pemkot memutuskan. Pemkot tidak bisa memutuskan sendiri, karena sudah ditetapkan untuk menjadi rumah sakit, kalau ada perubahan lagi tentu harus atas dasar persetujuan DPRD. Apalagi anggaran untuk rumah sakit ini sudah disiapkan di APBD perubahan,” ujarnya.

LATESTBONTANG – Anggota Komisi 2 DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengkritik serapan anggaran APBD Pemerintah Kota Bontang yang masih sangat rendah. Ia mengatakan, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), banyak anggaran yang diperuntukkan untuk proyek fisik belum terserap.

“Bahwa sampai bulan Mei ini serapan anggaran sangat kurang, terutama anggaran yang diperuntukkan untuk proyek fisik. Banyak catatan dari teman-teman LKPJ,” kata BW, sapaan akrabnya, saat intrupsi Rapat Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Bontang terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Selasa (9/5/2023).

BW meminta kepada pejabat yang baru dilantik oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah, agar memaksimalkan kinerjanya dalam menyelesaikan program-program pemerintah yang belum tuntas.

Ia berharap, dengan adanya mutasi pejabat ini, bisa menjadi spirit baru dan sinergi antara pemerintah dan DPRD.

“Ini bisa jadi momentum setelah pelantikan, mari kita saling bersinergi menyelesaikan program-program pemerintah yang belum selesai. Agar semua bisa terealisasi di anggaran perubahan. Dilaksanakan dan dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang ini berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Jalan Awang Long, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (09/05/23). Sebanyak 86 pejabat mengisi posisi baru di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bontang.

LATESTBONTANG – Wilayah pesisir Kota Bontang, Kalimantan Timur membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bontang terkait sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking, yang mengatakan bahwa Sarpras sekolah di pesisir sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Ini memang sudah lama kami suarakan, minta Disdikbud Bontang lebih memperhatikan sekolah pesisir,” kata Raking, usai Rapat Paripurna Masa Sidang III tentang LKPJ Wali Kota Bontang T.A 2022, Senin (8/5/2023).

Raking juga meminta Disdikbud Bontang untuk mengalokasikan anggaran pengadaan kapal untuk mempermudah akses para guru dan murid yang bersekolah di pesisir atau di kota.

“Disdikbud tidak usah takut, melakukan pengadaan transportasi kapal ini. Karena sangat dibutuhkan para guru termasuk murid. Karena ada juga pelajar yang di pesisir sekolah di kota. Itu sangat membantu mereka”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir saat ini memang menjadi salah satu fokus utama Pemkot Bontang. Ia menyebutkan bahwa ada rencana perbaikan tiga sekolah pesisir dengan anggaran senilai Rp 1,2 Miliar.

Ketiga sekolah tersebut adalah SD 011 Bontang Utara di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, yang mendapat bantuan Rp 800 juta untuk pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah. SD 015 Bontang Selatan di pesisir Selangan, yang mendapat kucuran dana Rp 200 juta untuk perbaikan atap. Dan SD 016 Bontang Selatan, yang mendapat bantuan Rp 200 juta untuk perbaikan tiang sekolah.

“Untuk SD di Gusung insyaallah tahun 2024 pembangunan kita lanjutkan membangun ruang perpustakaan dan UKS,” kata Bambang.

Bambang juga berharap agar dengan perbaikan Sarpras ini, proses pembelajaran sekolah di darat maupun di pesisir bisa berjalan maksimal. Ia mengakui bahwa perbaikan sekolah pesisir cukup menantang dan membutuhkan komitmen dari pemerintah.

“Karena fokus perbaikan sekolah pesisir jadi cukup menantang. Dan kami berkomitmen dengan perbaikan Sarpras ini proses pembelajaran sekolah di darat maupun di pesisir berjalan maksimal,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Pratama (BSP) telah menyelesaikan konflik yang sempat terjadi dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Limau. Kedua belah pihak telah menandatangani adendum atau kontrak kerja baru yang disepakati bersama.

Hal ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Rustam, yang mengharapkan tidak ada lagi masalah yang mengganggu pelayanan SPBN kepada para nelayan. Ia juga meminta agar kedua perusahaan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan kerjasama tersebut.

“Ini adalah hasil dari mediasi yang kita lakukan bersama. Alhamdulillah masalah sudah selesai dengan adanya kontrak baru, yang tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya, setelah menggelar rapat kerja, Senin (8/5/2023).

Rustam menjelaskan, bahwa SPBN Tanjung Limau merupakan aset dari Perumda AUJ Bontang, yang dikelola oleh PT BKU sebagai anak perusahaannya. Namun, operasional SPBN diserahkan kepada PT BSP sebagai mitra kerja.

“Saya harap tidak ada lagi konflik dan kisruh. Tingkatkan komunikasi yang lebih baik lagi. Karena ini SPBN khusus untuk para nelayan, bukan SPBU biasa,” tegasnya.

Menurut Rustam, kuota bahan bakar solar di SPBN Tanjung Limau sebelumnya adalah 300 kiloliter per bulan, namun karena pandemi covid, jumlahnya berkurang menjadi 240 kiloliter per bulan. “Saya rasa ini sudah cukup untuk nelayan,” ucapnya.

Di sisi lain, Dewan Pengawas PT BSP Joni Muslim mengucapkan terima kasih atas bantuan dan fasilitasi dari DPRD Bontang dalam menyelesaikan konflik tersebut. “Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

LATESTBONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana akan menambah alat berat Ekskavator untuk melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase, sebagai upaya penanggulangan banjir di kota tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, yang mengatakan bahwa program normalisasi sungai telah berhasil mengurangi banjir di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.

“Kita ingin setiap kecamatan punya 2 alat berat. Tahun ini kita ada minta sama Bank Kaltimtara untuk PC 50. Dengan adanya alat itu bisa memaksimalkan penanganan banjir,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemkot Bontang juga akan membangun folder di Kelurahan Gunung Telihan, untuk menampung air dari hulu Sungai Bontang sebelum masuk ke kota. “Itu saja yang bisa dilakukan karena untuk berharap di Bendungan Suka Rahmat itu ranahnya Pemprov Kaltim,” ujarnya.

Rencana pembelian alat berat Ekskavator ini mendapat dukungan dari Ketua Komisi 2 DPRD Bontang Rustam, yang menilai bahwa alat tersebut sangat dibutuhkan untuk pengerukan sungai. Ia bahkan menyatakan tidak keberatan jika Pemkot Bontang membeli lebih banyak alat berat.

“Jangankan 2 kalau perlu beli 10 alat pun saya dukung. Karena di Bontang itu aja kasian yang dikeluhkan masyarakat soal banjir,” ucapnya saat ditemui awak media tak lama ini.

Namun, Rustam juga mengingatkan agar Pemkot Bontang memperhatikan aturan atau regulasi yang berlaku dalam pembelian alat berat tersebut. Ia tidak ingin ada masalah yang timbul di kemudian hari karena proses pembelian yang tidak sesuai.

“Yang penting kalau mau membeli sesuatu harus dengan aturan yang ada. Beli memang alatnya yang bagus dan pas dengan peruntukannya,” tegasnya.

LATESTBONTANG – Pulau Beras Basah, sebuah ikon wisata yang terletak di Selat Makassar, Bontang, Kalimantan Timur, semakin dikenal oleh wisatawan domestik karena keindahan pasir putihnya, air jernihnya, dan pesona bawah laut yang memukau.

Kendati demikian, Pulau Beras Basah saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyikapi hal ini, Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang, mengungkapkan kekecewaannya. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera mengambil langkah cepat untuk memindahkan kewenangan Pulau Beras Basah kepada Pemerintah Kota Bontang guna meningkatkan pengelolaannya.

“Prosesnya terlalu lambat, padahal provinsi sudah bersedia. Inilah hasilnya jika pemerintah tidak bergerak cepat. Sekarang terlihat jelas hasilnya seperti kejadian event 77,” ujar Rustam pada Senin (1/5/2023).

Selain itu, Rustam juga menekankan bahwa Pulau Beras Basah seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Oleh karena itu, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) perlu mengambil langkah serius untuk memaksimalkan potensi tersebut.

“Saya sudah sering mengungkapkan hal ini hingga kehabisan suara. Potensi pariwisata ini sangat penting, terutama karena lokasinya di Bontang. Dalam musim liburan dan cuti bersama, potensi PAD bisa meningkat. Namun, saya tidak tahu bagaimana teman-teman di Dispopar mengelolanya,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dipisah menjadi dua dinas terpisah agar kinerjanya dapat maksimal.

“Dengan cara ini, kinerjanya bisa maksimal. Komunikasikan dengan baik kepada Dinas Provinsi dan tingkatkan upaya lobi agar responnya lebih cepat. Jika tidak, potensi PAD akan terlewatkan. Tidak ada efek multipemainnya, kita yang akan merugi,” tegasnya.