Advertorial

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Bahktiar Wakkang, yang akrab disapa BW, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan perlindungan kepada para nelayan dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa sekitar 3 ribu masyarakat Bontang bekerja sebagai nelayan dan sangat rentan mengalami kecelakaan saat bekerja.

Hal ini ia sampaikan saat rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III DPRD Bontang Dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

“Saya lihat ini belum ada gambaran yang jelas dari Pemkot Bontang, soal bagaimana memberikan perlindungan kepada seluruh nelayan yang ada di kota Bontang,” kata BW, saat intrupsi Rapat Paripurna, Selasa (9/5/2023).

BW, yang berasal dari Partai Nasdem, menilai bahwa dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah bisa memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan. Ia mengusulkan agar pemerintah mensubsidi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 15 ribu per bulan per nelayan.

“Kalau misal terjadi apa-apa, contohnya meninggal dunia saat melaut, minimal keluar mereka ada protect. Sehingga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, mengapresiasi usulan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan bahwa nelayan sudah ada asuransi dari kementerian.

“Kita sudah lama ada MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan pemerintah Bontang mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS ketenagakerjaan. Dan di Kalimantan Timur Bontang yang terbaik soal protect dan kemitraan bareng BPJS ketenagakerjaan,” jelasnya.

Basri juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pemberian jaminan keselamatan untuk tenaga kerja non formal dan sudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan perusahaan di Bontang.

“Untuk jaminan keselamatan bagi tenaga kerja non formal, sebagian sudah disampaikan kepada pimpinan para perusahaan di Bontang,” tuturnya. (*)

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Perusahaan umum daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang yang belum mampu memberikan deviden bagi pemerintah. Ia mengatakan bahwa Perumda AUJ seharusnya berorientasi pada profit dan pelayanan.

“Sangat disayangkan sekali,” kata Andi Faizal, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal, yang berasal dari Partai Golkar, menambahkan bahwa pimpinan Perumda AUJ memiliki tugas berat untuk menata kembali struktur manajemen yang baik, mengingat banyaknya kasus-kasus dan masalah yang pernah terjadi di Perumda. Ia meminta agar pimpinan Perumda AUJ bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap Perumda.

“Kita taulah Perumda AUJ ini banyak kasus-kasus dan masalah. Dan ini jadi tugas berat pimpinan yang baru, bagaimana caranya masyarakat, perusahaan dan pemerintah bisa percaya lagi,” ujarnya.

Andi Faizal juga menyarankan agar Perumda AUJ membuat rencana kerja yang jelas, terutama mengingat Bontang sebagai kota industri yang bisa memanfaatkan potensi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia berharap Perumda AUJ bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah penyangga IKN, seperti melalui PT Laut Bontang Bersinar (LBB) yang memiliki bisnis di bidang kapal dan pelabuhan.

“Perumda bisa menggali potensi itu supaya menghasilkan deviden bagi pemerintah. Kalau Perumda ini sehat bisa manfaatin peluang yang ada di IKN, bisa kesana. Contohnya, dari LBB bisa membuat bisnis-bisnis dari sisi lain pemanfaatan kapal dan dari sisi pelabuhannya,” jelasnya.

Selain itu, Andi Faizal juga mengharapkan agar Perumda AUJ bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang seperti PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG sebagai perwakilan pemerintah.

“Jadi sebagai perwakilan representase daerah untuk menghasilkan deviden. Yang penting komunikasi harus baik, Perumda harus bisa menjaga trust baik ke perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Ya dengan harapan mudah-mudahan di tahun 2023 ini, sudah bisa ada profit lah. Apalagi kan sudah setahun menjabat sudah bisa ada profit lah,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Rencana pelepasan PT BPR Bontang Sejahtera dan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dari Perusahaan umum daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta agar Perumda AUJ mempertimbangkan kembali rencana tersebut, karena dua unit usaha itu merupakan sumber pendapatan utama Perumda.

“Dua unit ini yang paling utama menopang kehidupannya Perumda AUJ. Kalau ini dilepas apakah Perumda bisa hidup lagi dengan sendiri. Kalau menurut saya jangan dilepas,” kata Andi Faizal, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal, yang berasal dari Partai Golkar, juga mengatakan bahwa Perumda AUJ masih memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan, seperti utang, masalah hukum, dan penyidikan. Ia meragukan bahwa Perumda AUJ bisa mendapatkan penyuntikan modal lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.

“Perumda masih sakit banyak masalahnya. Sempat berutang, tersandung masalah hukum yang saat ini masih berjalan di Lapas dan masih dalam penyidikan. Tentu ini jadi pertimbangan kita kalau mau penyertaan modal lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, Andi Faizal menyerahkan keputusan akhir kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang selaku pemangku kebijakan. Ia berharap bahwa baik Perumda maupun Perseroda bisa memberikan deviden untuk pemasukan kas daerah.

“Kalau kami dari DPRD entah dia Perumda atau Perseroda, toh tetap memberikan deviden. Cuman harus dipertimbangkan apakah bisa dia berdiri sendiri takutnya malah collabs. Tapi ini tergantung dari pemerintah yang punya hak. Kalau saya sih jangan jadi Perseroda sendiri,” tandasnya (*)

LATESTBONTANG –  Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengusulkan agar Wali Kota Bontang menaikkan gaji Ketua RT, Guru Ngaji dan Guru swasta. Ia menganggap bahwa mereka memiliki peranan penting bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Bontang.

“Seperti ketua RT memiliki peran penting bagi masyarakat, begitu pula dengan guru ngaji dan swasta, mereka berperan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Saya harap ketua RT, guru ngaji dan guru swasta juga mendapatkan perhatian yang sama,” kata Agus, Selasa (9/5/2023).

Agus, yang berasal dari Partai Gerindra, menambahkan bahwa Ketua RT meskipun berada di luar lingkup Pemkot Bontang, namun mereka merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat kecamatan. Ia mencontohkan bahwa jika ada pertemuan dengan masyarakat, biasanya melalui ketua RT.

“Artinya perannya sangat penting bagi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang meminta agar kenaikan honor itu tidak hanya untuk 3 profesi saja, tetapi juga untuk profesi-profesi lainnya seperti Ketua RT, guru ngaji, dan lain sebagainya. Ia berharap kenaikan honor itu menyesuaikan anggaran yang dimiliki Pemkot Bontang.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menjanjikan kenaikan penghasilan bagi tiga profesi yakni tenaga honorer, guru pesisir, dan dokter senior. Untuk tenaga honorer gaji yang diberikan akan setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang, sebesar Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk guru pesisir dan dokter senior akan mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan tambahan.

Rencana kenaikan tunjangan itu akan direalisasikan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Mengingat, proyeksi APBD perubahan meningkat menjadi Rp 2,2 triliun.

Demikian tulisan ulang yang saya buat. Semoga bisa membantu Anda. Jika Anda ingin menulis ulang berita lainnya, silakan beritahu saya. 😊

LATESTBONTANG – Komisi III DPRD Bontang terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membuka pelayaran kapal penumpang rute Bontang Mamuju di Pelabuhan Lok Tuan, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa rute baru ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama warga suku asli Mamuju yang tinggal di Bontang sebanyak 28 ribu orang.

“Pak wali saya minta rute kapal Bontang-Mamuju terus diperjuangkan, supaya masyarakat tidak lagi jauh-jauh ke Samarinda dan Balikpapan,” kata Amir, Senin (8/5/2023).

Amir juga menilai bahwa rute baru ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Ia mengaku sudah berkunjung ke Mamuju untuk membahas rute baru ini. Ia berharap Pemkot bisa segera menindaklanjutinya.

Namun, Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan bahwa rute pelayaran Bontang-Mamuju dan sebaliknya sebenarnya sudah ada sejak empat bulan lalu. Namun, karena penumpangnya masih sedikit, hanya 7-10 orang saja, maka pemilik kapal Entebe Expres yang merupakan kapal penumpang dan barang tidak lagi berlayar ke Bontang.

“Sudah bulan lalu ada kapalnya beroperasi, tapi penumpangnya cuman sedikit 7-10 orang saja. Makanya pengelola kapal mikir-mikir lagi kalau mau sandar ke sini (Bontang). Ibaratnya lebih besar pasak daripada tiang. Tidak mampu menutupi beban operasionalnya, karena selalu rugi,” jelas Basri.

Basri juga berencana menambah jalur panjang rute baru dimulai dari Bontang-Balikpapan-Barru-Mamuju-Palu- dan kembali ke Bontang. Rencana ini sudah dibahas di dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional V Kalimantan.

“Sudah kami bahas kesepakatan rute panjang ini. Semoga cepat terealisasi,” tandasnya.

LATESTBONTANG – Data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ada 2.015 pencari kerja (Pencaker) di Kota Bontang per Januari – Maret 2023. Namun, lapangan kerja yang tersedia hanya untuk 365 orang.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, persoalan ini merupakan masalah yang umum dihadapi oleh setiap kepala daerah. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang mempertegas payung hukum terkait perekrutan, penempatan tenaga kerja dan alih daya yang diatur dalam Perda nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009.

“Memang sudah ada Perdanya yang mengakomodir 75 persen harus tenaga lokal, tapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan tidak dipertegas aturan itu sama pemerintah,” kata AH, sapaan akrabnya, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (8/5/2023).

AH meminta pemerintah lebih serius memaksimalkan payung hukum yang ada dan lebih serius menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta pemerintah mendata seluruh jumlah karyawan yang ada di perusahaan industri besar di Kota Bontang.

“Pemerintah kurang mendata. Padahal banyak laporan dari aktivis buruh banyak tenaga luar yang kerja. Bukan main banyaknya itu perusahaan lingkup pupuk kaltim. Bisa saja mereka tidak lapora semua itu data karyawannya, misal tenaga luar ada 20 tapi yang dilaporkan cuman 3. Kita sebut saja contohnya kemarin perusahaan Samator,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah melalui dinas terkait agar memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh perusahaan yang ada di Bontang untuk mentaati aturan yang ada.

“Pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan lebih ketat dari sebelumnya, didata itu semua perusahaan yang beroperasi di Bontang, kalau perlu di update setiap bulan. Jadi jelas tenaga kerja yang mereka pakai berapa. Kalau sudah ada datanya bisa jadi acuan memproyeksikan penanggulangan jumlah tenaga kerja yang banyak ini. Kalau tidak ya akan begitu-begitu terus,” tandasnya.