Advertorial

LATEATBONTANG –  Anggota DPRD Bontang Faisal Fbr minta pemerintah kota (Pemkot) serius dan memperhatikan nasib sekolah SDN 11 di Kelurahan Gusung, Bontang Utara.

Hal itu disampaikan Faisal saat dikunjungi pewarta Kaltimtoday.co, disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang, baru-baru ini.

Politisi dari Partai NasDem ini mengungkapkan, sekolah SDN 11 tersebut sangat memprihatinkan. Fasilitas ruangan yang kurang memadai, membuat kegiatan belajar mengajar tidak kondusif.

“Disana kekurangan ruangan, hanya ada tiga ruangan. Itu mereka kalau belajar digabung, Kelas satu dan dua, kelas tiga dan empat, kelas lima dan enam. Kami sangat berharap ada penambahan kelas,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain ruangan kelas yang butuh perhatian, ruangan guru atau kantor dan peristirahatan yang kekurangan.

“Ruangan guru tidak ada sama sekali, bahkan guru-guru ngantornya di teras,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, toilet juga harus menjadi perhatian serius. Guru maupun murid sangat kesulitan jika ingin membuang air.

“Mereka kesulitan untuk membuang air,” jelasnya.

Dia berharap, pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap sekolah tersebut.

Sebagai informasi, SD Negeri 011 Gusung, Guntung, Bontang Utara, sempat mengalami insiden roboh pada Sabtu (22/5/2021) lalu. Tejadinya abrasi diduga menjadi penyebab utama ambruknya sekolah berusia 20 tahun ini. Akibatnya, gedung belajar ini sempat tidak bisa digunakan lagi. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr berikan apresiasi gelaran festival pawai karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-77 yang digelar di Kelurahan Loktuan, baru-baru ini.

Faisal menilai, acara tersembut sangat meriah dan perlu dijadikan event tahunan mengingat selama dua tahun terakhir tidak ada acara meriah.

“Antusias para peserta besar, bukan persoalan siapa yang akan menang, tetapi bagaimana mereka mengekspesikan kebahagiaannya, yang penting asik, bergoyang dan meriah, karena dua tahun tidak ada keramaian begitu,” ujarnya.

Politisi dari Partai NasDem ini menambahkan, dengan kegiatan tersebut, bisa menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Loktuan.

“Sudah ada beberapa titik lokasi wisata, termasuk kampung Selambai. Mudahan dengan banyaknya event serupa akan banyak pula orang datang,” terangnya.

Faisal berharap, kegiatan ini jadi event tahunan dengan mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dan berkolaborasi, seperti terlibatnya perusahaan dan pemerintah daerah.

“Perusahaan merupakan elemen penting dalam usaha kita menjadikan loktuan sebagai destinasi wisata, Semoga tahun depan lebih meriah lagi,” harapnya.

Sebagai informasi, kelurahan Loktuan saat ini memiliki beberapa lokasi wisata. Antara lain, mangrove Teluk bangko, marifah herbal eco Tourism dan kampung selambai wisata kuliner. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Abdul Samad apresiasi kegiatan bertajuk “India Waale” yang diselenggarakan di Bontang Kuala, Bontang Utara baru-baru ini. iA menilai, kehadiran festival bernuansa Boliwood ini merupakan hiburan yang unik dan memiliki daya tarik besar, khususnya pecinta India yang ada di Bontang.

Karena memiliki daya tarik tersendiri, Abdul Samad pun menilia, kegiatan tersebut bisa mengundang para wisatawan dari luar daerah.

“Kita patut memberikan apresiasi karena ini merupakan nuansa hiburan baru di kota bontang, tentu ini bisa menarik antusias wisatawan dari luar kota,” ujarnya.

Legislator yang juga memiliki ketertarikan dengan Boliwood ini hadir dan membuka acara yang dimulai dengan lomba tari India.

“Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya untuk membuka acara lomba tari India yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta seni Indoa yang ada di kota Bontang,” ujarnya.

Munurutnya Samad, tim panitia penyelenggara yang terbentuk dari sekumpulan anak muda tersebut sangat kreatif. Maka, ia menilai kegiatan tersebut perlu berlanjut.

“Saya ingin dalam Pesta Laut Bontang Kuala di bulan Desember nanti konsep ini bisa masuk dalam agenda hiburan, karena ini bisa menjadi hiburan yang sangat menarik,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara, Kartika mengatakan, ide tersebut muncul setelah dia dan para pecinta Bollywood di kota Bontang berkoordinasi. Melihat Animo yang cukup besar, kegiatan tersebut terlaksana yang di namakan India Waale.

“Awalnya kami melihat di kota Bontang ini lumayan banyak pecinta India, nah kami ingin mengangkat jiwa-jiwa seni mereka dengan kegiatan ini dari segi menari ,fasion show kategori anak – anak dan dewasa menggunakan busana dan aksesoris khas india,” urainya.

Kata Tika, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari beberapa daerah di kota Bontang . Dirinya juga sangat berterima kasih kepada seponsor yang telah mendukung kegiatannya, salah satunya datang dari DPRD Bontang.

” Kami berterima kasih kepada sponsor yang telah mensuport kami serta Warga Bontang khususnya Bontang kuala yang turut memeriahkan kegiatan ini, ” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dan puncak kegiatan ditutup dengan perayaan holi (pesta warna) bersama istri dari Ketua DPRD Bontang, Shemmy Faizal Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi, dan Anggota DPRD Bontang Abdul Samad. (bid)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Abdul Samad memberi apresiasi besar terhadap kegiatan India Waale yang di Pesta Laut Bontang Kuala. Ia pun menilai, kegiatan tersebut bisa diusulkan kembali agar digelar tahun depan.

Hal itu diungkapkannya saat mengikuti kegiatan bertema Boliwood itu yang diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta India di Kota Bontang baru-baru ini.

“Saya ingin dalam Pesta Laut Bontang Kuala di bulan Desember nanti konsep ini bisa masuk dalam agenda hiburan, karena ini bisa menjadi hiburan yang sangat menarik,” ujarnya.

Pada kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut, legislator yang juga memiliki ketertarikan pada dunia Boliwood ini berkesempatan untuk membuka acara.

“Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya untuk membuka acara lomba tari India yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta seni Indoa yang ada di kota Bontang,” ujarnya.

Munurutnya Samad, tim panitia penyelenggara yang terbentuk dari sekumpulan anak muda tersebut sangat kreatif. Ia pun siap mensupport kegiatan tersebut agar bisa menjadi kegiatan rutin untuk menghibur masyarakat Bontang.

Kendati DPRD Bontang bisa membantu dari segi anggaran, penyalurannya tetap harus melalui proses yang berlaku terlebih dahulu.

“Saya akan mendukung dan mensuport kegiatan ini dari segi anggaran, tentu ini akan menarik jika di agendakan setiap tahunnya karena masyarakat Bontang saat ini membutuhkan hiburan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara, Kartika mengatakan, ide tersebut muncul setelah dia dan para pecinta Bollywood di kota Bontang berkoordinasi. Melihat Animo yang cukup besar, kegiatan tersebut terlaksana yang di namakan India Waale.

“Awalnya kami melihat di kota Bontang ini lumayan banyak pecinta India, nah kami ingin mengangkat jiwa-jiwa seni mereka dengan kegiatan ini dari segi menari ,fasion show kategori anak – anak dan dewasa menggunakan busana dan aksesoris khas india,” urainya.

Kata Tika, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari beberapa daerah di kota Bontang . Dirinya juga sangat berterima kasih kepada seponsor yang telah mendukung kegiatannya, salah satunya datang dari DPRD Bontang.

” Kami berterima kasih kepada sponsor yang telah mensuport kami serta Warga Bontang khususnya Bontang kuala yang turut memeriahkan kegiatan ini, ” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, dan puncak kegiatan ditutup dengan perayaan holi (pesta warna) bersama istri dari Ketua DPRD Bontang, Shemmy Faizal Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi, dan Anggota DPRD Bontang Abdul Samad. (*)

LATESTBONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tunai banyak pro dan kontra, setelah disahkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 3 September lalu.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofian Hasdam menuturkan, keputusan presiden tersebut tidak berbanding lurus. Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang responsif dalam menanggapi kebijakan Pemerintahan Pusat terkait kenaikan BBM bersubsidi tersebut,

” Bisa dengan memberikan berupa subsidi untuk UMKM atau sejenisnya yang penting pro rakyat lah , agar dapat memberikan keseimbangan ekonomi di daerah nantinya,” ujarnya pada awak media baru-baru ini saat ditemui disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang.

Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah pusat tersebut tidak lah adil untuk masyarakat pasalnya tidak diiringi dengan antisipasi untuk permasalahan inflasi.

“Saya kira kebijakan ini sangat tidak strategis dengan susbsidi saat ini, jika tidak di barengin dengan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, selain harus dibarengi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bontang, juga harus diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik

“Harus juga diimbangi dengan subsidi dan perputaran ekonomi yang baik,” kata Andi Faiz.

Dia berharap, dengan kejadian ini, Pemkot Bontang segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan BBM.

Sebagai informasi, ada tiga jenis BBM bersubsidi yang mengalami kenaikan, yakni Solar Bersubsidi, Pertalite dan Pertamax. Rinciannya, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.750 menjadi Rp 14.850 per liter. (*)

LATESTBONTANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyerahan Sarana dan Prasarana, Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman Inti akhirnya telah rampung dibahas.

Raperda yang telah dibahas dua kali ini kembali di gelar di ruang rapat lantai DPRD Bontang telah masuk dalam klausul bab inti. Klausul itu meliputi bab tentang sanksi pidana bagi pelanggar perda hingga aturan peralihan.

Salah satu yang menarik dalam pembahasan yakni adanya klausul denda sebesar Rp50 Juta bahkan Rp5 Miliar bagi pelanggar baik perorangan maupun badan hukum. Namun terkait sanksi denda berupa uang tersebut masih akan di pastikan pada pertemuan ketiga atau terakhir.

Pelanggar yang dimaksud merupakan bagian dari upaya perorangan atau badan hukum, yang mengalihkan fungsi aset yang sudah diserahkan kepada pemerintah kota Bontang.

“Alih fungsi itu maksudnya fungsi awal aset menjadi berubah, seperti halnya posyandu menjadi rumah pribadi,” ujar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, Dewi.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik mengungkapkan pelanggar tidak langsung didenda. Pihak terkait dalam hal ini bagian aset BPKAD pemerintah Kota Bontang mesti melakukan mekanisme penyidikan sesuai aturan perundang-undangan.

Pada pasal 25 ayat 1 dan 2 misalnya, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik. Pejabat Penyidik dalam hal ini selain kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah daerah.

“Penyidik ini sudah diatur juga dalam Permendagri nomer 3 tahun 2019,” ucap Malik.

Dari sumber yang tersedia, politisi PKS ini menyebutkan terdapat 4 orang penyidik yang kini telah dimiliki pemerintah Kota Bontang. “Satpol PP ada 2, Dishub 1 orang dan Kesbangpol 1 orang,” imbuh Malik.

Dalam pembahasan bersama Tim asistensi yang terdiri Dinas Perkim, Bagian Hukum, Bidang aset BPKAD, Dinas PUPR dan Bapelitbang Bontang, Komisi III akan melanjutkan pada pertemuan terakhir untuk lakukan finalisasi Raperda.

“Kita akan pertemuan sekali lagi untuk review Raperda. Kemudian menjadi final. Setelah itu kita akan lakukan tahapan konsultasi publik dengan mengundang para developer dan tokoh masyarakat,” tutup Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik.

LATESTBONTANG –  DPRD Bontang kini tengah mengupayakan  prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Berusia 5 Tahun harus diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemkot).

Upaya tersebut tergambar dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Bontang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dan Kawasan Permukiman Inti, di Gedung DPRD Bontang, Selasa (25/10/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik ini, membahas Raperda yang masuk dalam tahap akhir itu mengungkap klausul pasal 28 huruf b dan c. Dalam pasal ini, menjelaskan dalam jangka waktu 5 tahun usia sarana dan prasarana untuk fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah dapat langsung diserahkan.

Namun, hal itu tentu melalui proses verifikasi oleh instansi terkait. Nantinya akan mengacu pada perda yang akan disahkan tidak lama lagi ini.

“Untuk mengakomodir PSU yang sudah ada. PSU sudah ada yang lebih 5 tahun diperkirakan sudah lama. Jadi pemerintahan sudah harus turun untuk memverifikasi kepada pengembang itu,” ujar Malik.

Belum berhenti disitu, pada huruf c, mengisyaratkan penegasan kepada developer atau pengembang untuk menyerahkan PSU yang berusia 1 sampai 5 tahun kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota Bontang.

“Dikasih tenggat waktu selama tiga tahun proses penyerahannya,” ungkapnya.

Dengan akan disahkannya Raperda ini, Malik berharap kesulitan masyarakat dalam mengatasi kondisi PSU yang tidak terawat dapat diurai.

Politisi PKS ini membeber, fasilitas umum yang telah dibangun oleh pengembang akan dapat diatasi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya menyelesaikan kerusakan yang ada.

“Ini kebutuhan kami sebagai pengambil kebijakan sebagai pijakan, di dalamnya juga menjadi kebutuhan pengembang,” jelas Malik.

Kekhawatiran akan adanya pengembang yang abai dengan kondisi PSU karena adanya Raperda ini, dibantah Abdul Malik. Ia menjelaskan bahwa adanya PSU di sebuah perumahan merupakan kewajiban pemerintah Kota Bontang dalam menanggulanginya. Hanya saja selama ini pemerintah tidak dapat menyelesaikannya disebabkan bukan aset pemerintah daerah.

Bahkan, Malik menegaskan jika pihaknya akan melakukan verifikasi ketat terkait syarat layaknya PSU yang bisa diterima Pemerintah Kota Bontang.

“Itu dimandatkan di Perwali, ini apa ini jangan sampai cek kosong. Kalau paritnya nda diperhatiin, jalannya didepannya dibiarin berlumpur ini namanya cek kosong, harus diterjemahkan jelas di perwali,” tutup Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik. (*)

LATESTBONTANG – DPRD Bontang mulai Bahas Raperda Pembentukan Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Hal tersebut disinyalir dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang (BPBD) yang bersiap naik kelas A dari kelas B.

Hal itu akan dimulai dengan adanya rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang Pembentukan Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Bontang.

Raperda inisiatif BPBD Bontang itu pertama kali dibahas dalam rapat bersama Komisi III dan tim asistensi pemerintah Kota Bontang, Rabu, (26/10/2022).

Tim asistensi yang hadir dalam raker Komisi III tersebut antara lain, Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Bagian Hukum, Bapelitbang, BPKAD, BKPSDM dan Inspektorat Pemerintah Kota Bontang.

Sebelum dilakukan pembahasan. Semua personel tim asistensi menyambut baik Raperda tersebut. Seperti halnya Kepala Bagian Ortal, Azizah menjelaskan bahwa dirinya telah sesuai dengan permendagri nomer 8 tahun 2008.

Pun dirinya telah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan guna menjadikan BPBD Bontang untuk bisa naik menjadi Klasifikasi A.

“Berkas yang kita lampirkan sudah sesuai Klasifikasi dari B ke A. Kami sudah sampaikan ke Provinsi Kaltim. Alhamdulillah dari skoring BPBD Bontang bisa dinaikan menjadi A,” ujarnya.

Senada dengan Ortal, Bapelitbang Bontang memberikan masukan. Apabila Raperda ini telah disahkan, pihaknya pun mesti menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) yang baru pula.

“Akan merubah renstra. Mungkin nanti ada penyesuaian sedikit. Ada indikator yang harus ditempuh,” ungkap perwakilan Bapelitbang.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menyambut baik peningkatan kualifikasi BPBD Bontang menjadi kategori A. Hal ini didorong atas adanya Perda penanggulangan bencana yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

“Salah satunya Bontang itu sudah punya perda penanggulangan bencana, kabupaten kota belum punya. Sementara kita sudah pakai Perda,” ungkap Malik.

Politisi PKS ini mengungkapkan jika nantinya Raperda ini disahkan sudah bisa dipastikan akan ada penyesuaian struktur perangkat yang ada dalam OPD tersebut. Termasuk di dalamnya penambahan sumber daya personalia.

“Makanya tadi tim asistensinya juga lengkap, ada Ortal, BKPSDM, BPKAD, Hukum dan Bapelitbang,” ujarnya.

Diketahui Raperda tentang Pembentukan Tugas, Sorganisasi dan Tata Kerja BPBD Bontang ini mencakup sebanyak 32 BAB. Di perkirakan Raperda akan selesai pada akhir tahun 2022. (d)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal sangat menyayangkan dan prihatin terhadap [eredaran narkotika di Loktuan. Hal ini diungkapkannya saat digelarnya Rembuk Tokoh masyarakat loktuan, yang digagas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Loktuan beserta Lurah dan Mitra Kelurahan Loktuan. Sabtu, (29/10/2022) lalu.

Faisal menilai tujuan digelarnya kegiatan menjadi penting bagi Kelurahan Loktuan. Hal ini untuk menekan penyebaran narkoba yang akhir ini sedang marak.

“Saya punya agenda lain sebenarnya, tapi karena undangan dari LPM terkait soal narkoba di Loktuan saya pastikan datang, hal ini penting bagi kita semua untuk hadir dan memberikan sumbang saran,” ujarnya.

Lebih jauh politisi Nasdem ini menjelaskan sebagai tokoh masyarakat Loktuan ia prihatin melihat masifnya peredaran narkoba di Loktuan. Pun bahkan tempat tinggalnya di kampung Selambai juga sudah ditemukan telah menjadi aktivitas peredaran.

Ia tak ingin program masyarakat dan perorangan untuk menjadikan Kampung Selambai sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Bontang terganggu dengan adanya aktivitas transaksi barang haram itu.

“Saya juga prihatin di Selambai sudah ada kegiatan peredaran narkoba, melihat berita saya sedih melihatnya,” ujarnya.

Faisal mengingatkan pentingnya pengawasan keamanan masyarakat. Pasalnya tidak semua aktivitas masyarakat bisa diawasi oleh petugas keamanan.

“Saya setuju kalau aktifkan kembali pengawasan. Seperti jaga malam atau jam malam,” kata Faisal

Bendahara partai Nasdem Bontang ini berharap masyarakat bisa melek akan bahaya narkoba. Setiap pengguna lanjut Faisal akan banyak mendapatkan efek negatif dari pemakaian, apalagi jika penggunaannya intens dan masif.

Ia bahkan meminta agar setiap orang tua untuk mengawasi anak masing-masing, menurutnya hanya ini sementara cara yang ampuh.

“Tidak ada gunanya menggunakan narkoba, awasi anak kita lebih intens. Kita tidak tahu seperti apa mereka, karena semua serba senyap dilakukan,” bebernya.

Selain itu Faisal meminta untuk membentengi iman dan takwa kepada setiap anak. Dengan cara ini anak tidak akan mudah ikut buruk rayu niat mereka yang akan memberikan pengaruh narkoba.

“Tak kalah penting adalah membentang anak kita dengan iman dan takwa. Memberikan asupan agama sejak dini itu insya Allah dapat terhindar dari perbuatan yang tidak kita harapkan,”tutup Faisal Anggota DPRD Bontang. (*)

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah daerah agar lebih serius memberi pengawasan terhadap proyek yang tengah berjalan di kota Bontang.

Agus Haris menuturkan, pemerintah melalui leading sector masing-masing agar intens melakukan peninjauan untuk mencapai progres pekerjaan selesai sesuai target.

“Bagi pekerjaan yang sudah berjalan lama, pemerintah hendaknya mengawasi pemenang tender itu, tidak ada alasan bagi kontraktor untuk menyelesaikan. Pemerintah harus turun,” ucapnya.

Agus Haris menilai jika kegiatan yang baru saja dikerjakan dalam anggaran perubahan 2022, akan sulit selesai sesuai target. Namun, ia meyakini tidak ada proyek yang membutuhkan waktu panjang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Ia pun menyadari pemerintah pun sudah mengkaji penetapan jadwal kerja pihak ketiga.

“Kalau yang masuk perubahan ini jika ada fisik biasanya berupa pekerjaan mudah dan cepat selesai seperti pengawasan,” ungkapnya.

Agus mewanti lagi, kedepan sekira bulan Nopember musim penghujan akan intens mengguyur. Ia khawatir dengan musibah banjir kembali melanda. Untuk itu proyek drainase hingga master plan tetap jadi program penting saat ini.

Diketahui kegiatan fisik menggunakan bantuan keuangan provinsi dan pusat saat ini sedang dalam pengerjaan. Sebut saja proyek penurapan sungai di Jalan Brokoli dan pembuatan saluran air di Jalan R Suprapto. Proyek fisik tersebut diwanti Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris untuk ketat diawasi agar tuntas sesuai waktu yang diberikan. (*)